Pada 14 Oktober 1793 ratu Prancis terakhir Marie Antoinette dihukum pancung. Ini menjadi salah satu penanda revolusi di negeri yang terkenal dengan menara Eiffelnya ini. Semangat revolusi ini bahkan menyebar hingga ke penjuru dunia kala itu. Setidaknya perlu waktu tiga tahun hingga revolusi meletus. Rakyat yang kelaparan hingga tuduhan membocorkan rahasia militer mengantarkan “Madame Deficit” menuju eksekusi.
Pada era modern, revolusi yang mungkin masih dapat kita saksikan bagaimana bergantinya penguasa di negeri ini. Orde Baru ke reformasi. Saya saat itu masih kelas empat sekolah dasar. Usia yang cukup dini untuk memahami apa itu pergolakan politik. Cuman, saya secara tidak sengaja menonton peristiwa bersejarah ketika mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR kala itu.
Televisi yang saya miliki rusak, hingga harus “mengungsi” ke tetangga. Sialnya, saya tidak bisa menonton kartun atau film anak, saya harus mengikuti selera pemilik televisi, yakni menonton berita. Sejak itu, sekitar dua minggu saya rutin nonton berita. Kebiasaan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh anak kelas empat sekolah dasar. Hingga belakangan setelah dewasa saya paham, saya telah melihat sebuah proses yang dikatakan revolusi.
Akhir-akhir ini wacana revolusi juga beberapa kali singgah di telinga saya. Utamanya menjelang pemilihan bupati dan wakilnya berdenyut. Apakah akan terjadi revolusi? Seperti apa Tabanan dalam revolusi? Atau wacana ini berakhir jadi basa-basi? Menurut saya ini layak dinanti
Komisi Pemilihan Umum telah menentukan jadwal pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Jadwal kegiatan pesta demokrasi pun sudah tersusun. Para politisi sudah mengambil kuda-kuda untuk mempersiapkan langkah mendukung kandidat, meski ditengah Pandemi Covid-19.
Politik Tabanan
Tabanan dikenal dengan julukan lumbung padi Bali pasti menyajikan konstelasi politik yang seru. Karena saat ini adalah periode terakhir dari jabatan bupati dan wakilnya.
Siapa yang berpeluang?
Secara kasat mata semuanya berkesempatan mencicipi kursi bupati. Tapi, ini adalah politik. Dalam dunia yang dinyatakan oleh Aristoteles sebagai cara mengatur manusia ini, apapun bisa terjadi.
Seorang teman jurnalis pernah bercerita, katanya di Tabanan pernah terjadi perubahan rekomendasi mendadak untuk calon bupati dan wakilnya. Ketika itu terjadi, katanya lagi, ada perpecahan di tubuh partai penguasa. Hingga pecahnya kongsi beberapa politisi.
Selain itu, beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan seorang yang menyebut dirinya sebagai tokoh partai politik. Ia menyebut telah sukses “mengantarkan” beberapa calon legislatif menjadi angota DPRD di Tabanan. Dipertegas lagi, dalam lima kali pemilihan.
Saya sempat bertanya dengan bapak yang menjadi tokoh partai ini, kenapa di Tabanan sangat kuat dengan satu corak warna partai politik? Si tokoh partai politik ini menceritakan jika leluhurnya dan beberapa orang lain pada wilayah berbeda di Tabanan, telah mengucap sumpah setia pada satu partai. Meski partai ini telah berubah wujud, tetap setia.
Saya terkejut mendengar pernyataan tadi. Ketika dunia politik sangat dinamis dan kepentingan ideologi serta bisnis sudah tidak ada batas. Bagaimana harusnya kita membentuk kesetiaan berpolitik saat ini?
Tapi, bisa jadi apa yang dikatakan oleh bapak yang merupakan tokoh politik tadi ada benarnya. Bisa dilihat sejarahnya, pasca reformasi Tabanan selalu dikuasai oleh satu corak warna partai politik.
Bagaimana peluang oposisi? Entahlah kalau berbicara Tabanan. Menurut penilaian saya, yang siap menjadi penantang partai berkuasa tidak cukup dengan modal kerja keras. Tapi sudah harus mempertaruhkan hidupnya jika ingin membuat sejarah.
Dinasti
Saat mulai bertugas di Kabupaten Tabanan sebagai wartawan harian sebuah koran lokal di Bali, saya pertama kali meliput pemilihan bupati pada 2015. Ketika itu, bupati dan wakilnya telah lewat satu periode dan bertarung untuk kali kedua.
Ada slogan dari kandidat lawan bupati petahana, “asal jangan dinasti”. Rupanya slogan itu sayup-sayup terdengar lagi.
Rubrik kolom Majalah Tempo edisi 13 Juni 2020 dengan judul “Kuasa Dalam Cengkeraman Keluarga” juga mengulas soal politik dinasti. Bagaimana anak sulung dan menantu presiden Joko Widodo juga akan ikut pilkada serentak.
Opini oleh Yoes C. Kenawas yang merupakan kandidat doktor ilmu politik Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat ini memaparkan, 85 politikus gagal melanggengkan dinasti politiknya pada Pilkada 2015-2018.
Namun, pada waktu yang sama ada 117 kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari dinasti politik dan sukses pada Pemilu. Serta 104 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 yang memiliki ikatan kekerabatan dengan elit politik.
Apakah oposisi nantinya bisa melawan kekuatan politik yang dikatakan “dinasti” di Tabanan? Saya tidak tahu. Tapi, Yoes C. Kenawas pada akhir tulisannya menyebutkan, daya kritis masyarakat menjadi salah satu pembendung suburnya dinasti politik di Indonesia. [T]
