17 November 2026
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
tatkala.co
No Result
View All Result

Regulasi Baru, Antrean Baru: Permenkumham 49/2025 dan Ancaman bagi Iklim Investasi

I Made Pria Dharsana by I Made Pria Dharsana
May 14, 2026
in Opini
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Made Pria Dharsana

TRANSFORMASI digital administrasi Perseroan Terbatas melalui Permenkumham Nomor 49 Tahun 2025 pada dasarnya merupakan langkah progresif negara dalam mewujudkan pelayanan hukum yang modern, cepat, transparan, dan terintegrasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 

Digitalisasi penuh tersebut diharapkan mampu memangkas birokrasi, mempercepat proses pendirian dan perubahan data perseroan, serta meningkatkan kepastian administrasi korporasi di Indonesia. Namun dalam praktik di lapangan, kebijakan tersebut justru memunculkan paradoks percepatan: sistem yang dibangun atas nama efisiensi dan percepatan pelayanan malah menimbulkan keterlambatan administratif, ketidakpastian hukum, dan hambatan baru bagi dunia usaha.

Keluhan dari kalangan pelaku usaha, notaris, konsultan korporasi, hingga praktisi hukum semakin sering muncul sejak implementasi penguatan verifikasi administrasi dalam sistem SABH. 

Permohonan perubahan data perseroan, pengesahan keputusan korporasi, hingga proses administrasi lainnya yang dahulu dapat diproses relatif cepat kini kerap tertunda akibat pemeriksaan berlapis, verifikasi substantif, serta antrean administrasi elektronik yang panjang. Dalam banyak kasus, proses yang secara administratif dipersepsikan dapat diselesaikan dalam hitungan hari justru memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah narasi besar pemerintah mengenai percepatan investasi dan kemudahan berusaha. Digitalisasi yang semestinya memangkas hambatan birokrasi justru berpotensi menciptakan “bureaucratic bottleneck” baru dalam bentuk verifikasi elektronik yang lambat dan tidak pasti. Dunia usaha akhirnya dipaksa menanggung konsekuensi administratif dari sistem yang belum sepenuhnya siap, sementara aktivitas bisnis, perubahan kepengurusan, transaksi korporasi, hingga kebutuhan perbankan perusahaan tetap berjalan dan membutuhkan kepastian hukum yang cepat.

Dibandingkan dengan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, regulasi terbaru menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang cukup signifikan. Jika sebelumnya pendekatan administrasi lebih bersifat fasilitatif dan berorientasi pada pelayanan, maka Permenkumham 49/2025 memperlihatkan penguatan fungsi pengawasan kepatuhan korporasi melalui mekanisme elektronik yang jauh lebih ketat. Permenkumham 21/2021 hanya menekankan “format isian” dalam SABH, sedangkan Permenkumham 49/2025 memperkenalkan konsep “formulir”, pemeriksaan permohonan perubahan, tenggat perbaikan dokumen, hingga konsekuensi penolakan apabila perbaikan tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, kewajiban penyampaian Laporan Tahunan kepada Menteri kini menjadi bagian penting dalam rezim administrasi korporasi. Perseroan tidak cukup hanya memastikan keputusan korporasi sah secara internal melalui RUPS, tetapi juga harus memastikan seluruh proses administratif diproses melalui akta notaris dan dilaporkan kepada Menteri melalui sistem elektronik. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan hambatan layanan hukum di kemudian hari, termasuk pembatasan akses terhadap layanan administrasi badan hukum.

Menurut pandangan penulis sebagai praktisi, bahwa persoalan utama yang kini muncul bukan semata-mata pada regulasinya, melainkan pada ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Bagaimana mungkin sistem administrasi ribuan bahkan jutaan perseroan dapat diselesaikan secara cepat apabila sumber daya manusia yang melakukan verifikasi dan pemeriksaan jumlahnya sangat terbatas. 

Di lapangan, muncul persepsi kuat bahwa beban pelayanan yang sangat besar tidak sebanding dengan kapasitas SDM yang tersedia di lingkungan Kementerian Hukum. Akibatnya, antrean verifikasi menjadi panjang dan pelayanan kehilangan esensi utamanya, yakni kepastian dan kecepatan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Anindya Novyan Bakrie, yang menegaskan bahwa dunia usaha membutuhkan ekosistem regulasi yang adaptif, responsif, dan mampu menciptakan kepastian layanan bagi pelaku usaha. Ia menilai bahwa stabilitas investasi sangat dipengaruhi oleh efisiensi birokrasi dan kecepatan pelayanan pemerintah dalam mendukung aktivitas korporasi. 

Dalam konteks tersebut, hambatan administratif yang memperlambat proses bisnis berpotensi mengurangi daya saing Indonesia di mata investor global. Karena itu, transformasi digital dalam pelayanan hukum seharusnya benar-benar mempercepat proses usaha, bukan justru melahirkan hambatan administratif baru (Anindya Novyan Bakrie, “Hadapi Gejolak Global, Ketum KADIN Anindya Bakrie Tegaskan Pentingnya Soliditas Dunia Usaha,” Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), diakses 11 Mei 2026, KADIN Indonesia).

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani, yang menekankan bahwa dunia usaha sangat membutuhkan kepastian regulasi dan konsistensi implementasi kebijakan pemerintah. 

Menurutnya, tantangan terbesar dunia usaha saat ini bukan hanya banyaknya regulasi, tetapi ketidaksesuaian antara semangat reformasi birokrasi dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Ia menilai bahwa regulasi yang terlalu kompleks dan pelayanan administratif yang lambat dapat menghambat pengambilan keputusan bisnis serta menurunkan kepercayaan investor terhadap kepastian usaha di Indonesia (Shinta W. Kamdani, “Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi,” Neraca, diakses 11 Mei 2026, Neraca.co.id).

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa pelayanan investasi pemerintah harus berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. 

Menurutnya, investasi memiliki kontribusi strategis terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga seluruh sistem pelayanan administrasi negara seharusnya mendukung percepatan aktivitas usaha, bukan justru menciptakan perlambatan baru akibat persoalan birokrasi dan ketidaksiapan sistem pelayanan (Rosan Perkasa Roeslani, “Minister of Investment Reveals Key to Achieving 8 Percent Economic Growth,” Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, diakses 11 Mei 2026, BKPM RI).

Karena itu, pemerintah semestinya lebih dahulu mempersiapkan penguatan sistem dan SDM sebelum menerbitkan regulasi yang memperketat mekanisme administrasi korporasi. Penambahan tenaga pemeriksa, penguatan infrastruktur digital, optimalisasi server dan sistem SABH, serta pembentukan mekanisme pelayanan yang lebih adaptif menjadi kebutuhan mendesak. Jangan sampai dunia usaha justru menjadi korban dari transformasi digital yang dilakukan secara prematur tanpa kesiapan kelembagaan yang memadai.

Pada akhirnya, pemerintah perlu menyadari bahwa administrasi korporasi bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan bagian penting dari ekosistem investasi nasional. Ketika layanan administrasi badan hukum terhambat, maka aktivitas dunia usaha ikut terganggu, transaksi bisnis tertunda, kepastian hukum melemah, dan iklim investasi nasional dapat terdampak. 

Regulasi yang baik bukan hanya soal ketatnya pengawasan, tetapi juga tentang kemampuan negara menghadirkan pelayanan hukum yang cepat, pasti, dan realistis sesuai kapasitas pelaksanaannya. Jangan sampai semangat digitalisasi yang bertujuan mempercepat pelayanan justru berubah menjadi hambatan baru bagi pertumbuhan dunia usaha dan investasi di Indonesia.

Dari paparan dan pendapat para pelaku usaha maka penulis berpandangan bahwa transformasi digital administrasi Perseroan Terbatas pada prinsipnya merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan sistem pelayanan hukum modern. Akan tetapi, digitalisasi administrasi korporasi harus dilaksanakan secara proporsional, realistis, dan berbasis kesiapan kelembagaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi implementasi Permenkumham Nomor 49 Tahun 2025.

Pertama, pemerintah perlu segera melakukan penguatan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya dalam bidang pemeriksaan dan verifikasi permohonan administrasi perseroan. 

Beban pelayanan administrasi korporasi yang mencapai ribuan permohonan setiap hari tidak mungkin dapat diselesaikan secara cepat apabila jumlah petugas pemeriksa masih sangat terbatas. Kondisi tersebut justru berpotensi menciptakan penumpukan permohonan, keterlambatan layanan, dan ketidakpastian administratif bagi dunia usaha.Kedua, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme verifikasi substantif dalam sistem SABH agar tidak melampaui prinsip dasar pelayanan administrasi. Penguatan pengawasan memang penting, namun verifikasi yang terlalu panjang dan berlapis justru dapat menghambat aktivitas korporasi serta mengganggu iklim investasi nasional. Pemerintah perlu menetapkan standar waktu pelayanan yang jelas, terukur, dan konsisten agar dunia usaha memperoleh kepastian hukum dalam setiap proses administrasi badan hukum.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital dan stabilitas sistem SABH secara menyeluruh. Gangguan server, keterlambatan sinkronisasi data, hingga ketidakstabilan sistem elektronik tidak seharusnya dibebankan menjadi risiko administratif bagi pelaku usaha. Negara wajib memastikan bahwa sistem pelayanan elektronik yang diwajibkan kepada masyarakat benar-benar siap digunakan secara optimal sebelum diterapkan secara penuh.Keempat, diperlukan masa transisi dan mekanisme diskresi administratif terhadap permohonan yang mengalami hambatan akibat persoalan teknis sistem. Jangan sampai dunia usaha dikenai konsekuensi administratif akibat kegagalan sistem elektronik yang berada di luar kendali pengguna layanan. Prinsip perlindungan terhadap pelaku usaha dan kepastian berusaha harus tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan administrasi korporasi.

Kelima, pemerintah perlu melibatkan organisasi profesi, dunia usaha, notaris, akademisi, serta asosiasi pelaku usaha dalam melakukan evaluasi implementasi Permenkumham 49/2025. Regulasi yang baik tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga harus aplikatif dan sesuai dengan realitas praktik pelayanan di lapangan. Kolaborasi tersebut penting agar kebijakan administrasi korporasi tidak kehilangan orientasi utamanya, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pada hakikatnya, implementasi Permenkumham Nomor 49 Tahun 2025 pada dasarnya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong modernisasi pelayanan administrasi hukum korporasi melalui digitalisasi penuh sistem SABH. 

Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut justru memunculkan paradoks baru: semangat percepatan pelayanan berubah menjadi perlambatan administratif akibat ketidaksiapan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, dan mekanisme verifikasi yang semakin kompleks.

Perubahan pendekatan dari pola pelayanan administratif menuju penguatan pengawasan kepatuhan korporasi memang dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih tertib dan akuntabel. Akan tetapi, pengawasan yang tidak diimbangi kesiapan sistem pelayanan berpotensi menciptakan hambatan baru bagi dunia usaha. 

Keterlambatan administrasi korporasi pada akhirnya tidak hanya berdampak pada aspek hukum perseroan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas bisnis, menurunkan kepastian usaha, dan mempengaruhi iklim investasi nasional.

Karena itu, pemerintah perlu menyadari bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari lahirnya regulasi baru atau penerapan sistem elektronik semata, melainkan dari kemampuan negara menghadirkan pelayanan yang cepat, pasti, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha. Jangan sampai digitalisasi yang semestinya menjadi solusi modernisasi birokrasi justru berubah menjadi hambatan baru bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan investasi di Indonesia. [T]

Penulis: I Made Pria Dharsana
Editor: Adnyana Ole

Tags: hukumInvestasiKolom Tanah Airpermenkumham
ShareTweetSendShareSend
Previous Post

Tips Memilih Travel Malang Kediri dengan Harga Terjangkau

Next Post

Ubud Food Festival 2026: Jembatan Kolaborasi Khusus Kuliner, Ajang Petani Keren Berbicara

I Made Pria Dharsana

I Made Pria Dharsana

Praktisi, akademisi dan penggiat Prabu Capung Mas

Related Posts

Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

by Dini Nastiti Wardani
November 10, 2026
0
Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

SETIAP 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Di balik peristiwa heroik...

Read moreDetails

Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

by I.G.A.K. Satrya Wibawa
October 27, 2026
0
Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

SENIN pagi, 26 Oktober 2026, saya mengikuti sebuah diskusi di Markas Besar UNESCO, Paris, yang bertajuk Artists at Risk: Voices...

Read moreDetails

Hak Retensi Bukan Penggelapan:  Menguji Batas Penahanan Sertifikat dalam Sengketa Fee

by I Made Pria Dharsana
October 21, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SERTIFIKAT tanah ditahan, fee belum dibayar, tetapi pemegang sertifikat justru dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan, dalam situasi tertentu, penguasaan...

Read moreDetails

Perjanjian Kawin Campuran dan Hak Mewaris: Ketika Pisah Harta Berhadapan dengan Hak Pasangan yang Ditinggalkan

by I Made Pria Dharsana
October 14, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

PERJANJIAN perkawinan dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas harta suami dan istri. Namun, bagaimana jika kesepakatan pisah harta yang semula...

Read moreDetails

Transformasi Kontrak Digital dan Masa Depan Notaris Indonesia…

by I Made Pria Dharsana
October 8, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SEMUA orang bicara kontrak/perjanjian digital. Apakah ini hanya tren teknologi, atau sudah menjadi realitas hukum? Perkembangan teknologi digitalisasi begitu pesatnya,...

Read moreDetails

Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

by I Ketut Suar Adnyana
October 7, 2026
0
Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

BALI dikenal dunia bukan hanya karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keunikan tradisinya. Ada satu kekuatan lain yang selama puluhan...

Read moreDetails

“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

by IM Gede Nesa Saputra
October 4, 2026
0
“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

AJEWERA pada dasarnya merupakan mekanisme kehati-hatian dalam memperlakukan pengetahuan, khususnya pengetahuan yang memiliki dimensi sakral, filosofis, dan esoteris. Dalam tradisi...

Read moreDetails

Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

by S. Bekti Istiyanto
October 4, 2026
0
Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

INDONESIA patut berbangga dengan jumlah perguruan tinggi kita yang terus bertambah di berbagai daerah, dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi...

Read moreDetails

Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

by Dini Nastiti Wardani
September 30, 2026
0
Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

PENDIDIKAN gratis kembali menjadi pembicaraan publik pasca Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan komitmennya agar biaya pendidikan pada...

Read moreDetails

66 Tahun UUPA —Di Tengah 81 Tahun Kemerdekaan, Antara Cita-Cita dan Realitas Agraria Menakar Konsistensi Negara dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat

by I Made Pria Dharsana
September 24, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Enam puluh enam tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan 81 tahun Indonesia merdeka merupakan momentum penting untuk kembali bertanya: sejauh...

Read moreDetails
Next Post
Ubud Food Festival 2026: Jembatan Kolaborasi Khusus Kuliner, Ajang Petani Keren Berbicara

Ubud Food Festival 2026: Jembatan Kolaborasi Khusus Kuliner, Ajang Petani Keren Berbicara

Please login to join discussion

Ads

POPULER

  • Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Halu Masa Lalu; 3 Cerita Pantat Waktu SD, Rasanya Kayak Nano Nano

    22 shares
    Share 22 Tweet 0
  • Anak-Anak Pulau Payung | Cerpen Dodik Suprayogi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Malam-Malam di Lorong Harapan | Cerpen Ahmad Sihabudin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Si Gending | Cerpen Nanda Gayatri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

ARTIKEL TERKINI

Hari Pertama Sekolah, Awal Membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Inklusif
Esai

Tradisi yang Hidup di Dalam dan di Luar Layar

Pada sebuah upacara adat di Bali, suara gamelan terdengar di antara orang-orang yang berkumpul. Sesajen telah disiapkan, para peserta menjalankan...

by Lailatus Sholihah
November 17, 2026
Sejarah Intervensi Pemerintah di Kawasan Pusat Kota Denpasar
Esai

Sejarah Intervensi Pemerintah di Kawasan Pusat Kota Denpasar

KAWASAN pusat kota memiliki nilai strategis bagi pemerintah, baik secara politik maupun ekonomi, serta sebagai representasi citra pemerintahan. Karena itu,...

by I Nyoman Gede Maha Putra
November 17, 2026
Dari Pelatihan ke Perencanaan Desa, Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Seririt
Khas

Dari Pelatihan ke Perencanaan Desa, Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Seririt

MENGHADAPI bencana tidak cukup hanya dengan mengetahui ke mana harus pergi ketika keadaan darurat datang. Masyarakat juga perlu memahami risiko...

by Wahyu Mahaputra
November 17, 2026
Orkestra Visual I Made Gunawan: Mengubah Keramaian Menjadi Harmoni di Atas Kanvas
Pameran

Orkestra Visual I Made Gunawan: Mengubah Keramaian Menjadi Harmoni di Atas Kanvas

KANVAS dapat menjadi ruang bagi banyak cerita untuk hadir bersamaan. Manusia, hewan, tumbuhan, hingga sosok-sosok imajiner saling berdesakan, bergerak, dan...

by tatkala
November 17, 2026
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto
Esai

Jangan Hanya Simpati, Milikilah Empati: Ketika Alam Dirampas Kekuasaan dan Keserakahan

ADA sebuah pemandangan yang selalu membuat saya resah setiap kali mengisi seminar di hadapan mahasiswa. Ruangan penuh. Ratusan mata muda...

by I Made Pria Dharsana
November 17, 2026
Mereka yang Hidup Bersama Suara
Esai

Mereka yang Hidup Bersama Suara

SEORANG kawan bercerita kepada saya bahwa sejak kecil ia kerap mendengar bisikan suara di telinganya. Ia tidak selalu tahu dari...

by Angga Wijaya
November 17, 2026
Bukan Meramal Nasib, Murid SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar Gunakan Tarot untuk Menulis Puisi
Khas

Bukan Meramal Nasib, Murid SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar Gunakan Tarot untuk Menulis Puisi

KARTU tarot yang biasanya dikaitkan dengan ramalan masa depan justru menjadi pintu masuk bagi murid SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar...

by Dede Putra Wiguna
November 17, 2026
Merayakan 30 Tahun Arma Museum, Heri Dono dan Sherry Winata Hadirkan Dua Perspektif Berbeda tentang Seni, Kehidupan, dan Perjalanan Batin
Pameran

Merayakan 30 Tahun Arma Museum, Heri Dono dan Sherry Winata Hadirkan Dua Perspektif Berbeda tentang Seni, Kehidupan, dan Perjalanan Batin

SENI selalu memiliki cara tersendiri untuk mengisahkan kehidupan. Ia dapat berbicara tentang identitas, emosi, pengalaman personal, hingga pencarian makna yang...

by tatkala
November 17, 2026
Ketut Ngurah Eri Suanda Sulap Limbah Papan Skateboard Menjadi Karya Menjanjikan
Persona

Ketut Ngurah Eri Suanda Sulap Limbah Papan Skateboard Menjadi Karya Menjanjikan

KETUT Ngurah Eri Suanda, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bli Erik, merupakan seorang pencinta skateboard. Ia mengawali perjalanannya dari...

by Arya Dhamma Nanda
November 17, 2026
Sekolah Menengah Kejuruan – Dalam Geliat Pertanian, Kebudayaan dan Pariwisata Bali
Buku Tatkala

Sekolah Menengah Kejuruan – Dalam Geliat Pertanian, Kebudayaan dan Pariwisata Bali

Judul: Sekolah Menengah Kejuruan - Dalam Geliat Pertanian, Kebudayaan dan Pariwisata Bali Penerbit: PT Tatkala Sekala Media Penulis:I Wayan Yudana...

by Buku Tatkala
November 17, 2026
Museum Sanghyang Dedari Giri Amertha Diusulkan Jadi Pusat Pembelajaran Ritus Agraris dan Ragam Sanghyang di Bali
Budaya

Museum Sanghyang Dedari Giri Amertha Diusulkan Jadi Pusat Pembelajaran Ritus Agraris dan Ragam Sanghyang di Bali

DI Desa Adat Geriana Kauh, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, ritual Sanghyang Dedari bukan sekadar bagian dari tradisi yang diwariskan antargenerasi....

by tatkala
November 17, 2026
The Importance of Being Bodo People
Essay

The Importance of Being Bodo People

THIS is the third time I came to India for Bodo people. This is the third mindful and meaningful time....

by Kadek Sonia Piscayanti
November 17, 2026

TATKALA.CO adalah media umum yang dengan segala upaya memberi perhatian lebih besar kepada seni, budaya, dan kreativitas manusia dalam mengelola kehidupan di tengah-tengah alam yang begitu raya

  • Penulis
  • Tentang & Redaksi
  • Kirim Naskah
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Desclaimer

Copyright © 2016-2025, tatkala.co

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala

Copyright © 2016-2025, tatkala.co