Masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dulu sering dianggap seperti menembus gerbang prestise akademik. Seleksinya ketat, persaingannya tinggi, dan keberhasilannya sering menjadi simbol kapasitas intelektual. Dulu kampus hadir sebagai ruang ideologis untuk pengembangan karakter dan ilmu pengetahuan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wajah perguruan tinggi perlahan mengalami perubahan. Perguruan tinggi negeri tidak lagi fokus dengan urusan akademik, kini mereka berada dalam tekanan untuk bersaing, mencari sumber pendanaan, dan menarik sebanyak mungkin mahasiswa.
Ketika banyak perguruan tinggi negeri diberi otonomi oleh pemerintah untuk berstatus badan hukum (PTN-BH), perguruan tinggi bertransformasi menjadi institusi semi pasar. Otonomi kampus memberi keleluasaan perguruan tinggi untuk mengelola dan mengembangkan dirinya sendiri. Namun, juga diiringi dengan tanggung jawab yang semakin besar untuk memenuhi kebutuhan “rumah tangganya” secara mandiri. Persoalan mulai menjadi rumit ketika mahasiswa mulai dipandang sebagai ceruk sumber daya ekonomi yang sangat potensial. Pada saat yang sama, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga semakin menambah beban biaya yang harus ditanggung mahasiswa.
Jalur masuk perguruan tinggi hari ini mulai berkembang bagaikan jalan tol dengan berbagai cabangnya. Ada jalur mandiri, jalur prestasi, jalur afirmasi, bahkan jalur tikus yang terkadang sulit dilacak. Semua jalur tersebut dibungkus dengan semangat memperluas akses pendidikan dengan berbagai narasi yang indah oleh tim marketing kampus. Bahkan tidak jarang pula melibatkan mahasiswa dengan paras yang rupawan sebagai tim marketing untuk menambah daya tarik promosi. Membuka peluang selebar-lebarnya bagi akses kesempatan pendidikan tentu saja adalah hal yang baik. Namun, realitasnya akses yang lebar jutsru tidak dijaga dengan kualitas.
Masalahnya, ketika kampus mulai terlalu bergantung pada jumlah mahasiswa sebagai sumber pendanaan, seleksi akademik sering berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, perguruan tinggi ingin menjaga reputasi mutu. Di sisi lain, kebutuhan finansial menuntut jumlah mahasiswa yang terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, standar seleksi menjadi lebih fleksibel atau bahkan kompromistis.
Logika pasar bebas mulai perlahan merembes masuk ke dunia pendidikan tinggi negeri. Perguruang tinggi negeri tidak mau kalah berlomba dengan perguruan tinggi swasta untuk mendatangkan mahasiswa. Promosi sering dikemas melalui berbagai strategi pemasaran, mulai dari iklan digital, poster kreatif, mengerahkan kekuatan alumni dan mahasiswa, hingga menggunakan daya tarik dosen dan guru besar untuk promosi langsung ke sekolah-sekolah. Tidak hanya itu, kampus-kampus negeri berlomba mengajukan berkas-berkas persyaratan untuk membuka program studi baru yang sesuai dengan tren pasar dibandingkan kebutuhan pengembangan keilmuan. Upaya tersebut adalah respons terhadap perubahan ekosistem perguruan tinggi yang semakin kompetitif. Fenomena ini menunjukkan pergeseran orientasi dari idealisme keilmuan ke rasionalitas pragmatis.
Dampak dari masuknya logika pasar tersebut terasa nyata dalam dinamika akademik. Ketika kampus lebih menekankan kuantitas mahasiswa sebagai indikator keberhasilan, kualitas kesiapan akademik mahasiswa menjadi semakin beragam. Dosen dihadapkan pada sikap dilematis antara mempertahankan idealisme atau menyesuaikan standar akademik yang lebih kompromistis. Tekanan secara tidak langsung juga datang dari institusional kampus untuk menjaga tingkat kelulusan, kualitas IPK, dan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kampus. Hal ini justru mendorong dosen melakukan penyederhanaan materi, penilaian yang lebih permisif, bahkan dosen harus meluluskan paksa. Dosen juga kerap diposisikan sebagai mesin pekerja melalui beban pengajaran SKS yang sangat tinggi dan melampaui batas kewajaran profesional. Di sisi lain, program studi dipaksa bekerja ekstra untuk meraih akreditasi unggul maupun akreditasi internasional demi meningkatkan citra dan daya saing institusi.
Perguruan tinggi yang telah memiliki reputasi kuat dengan peringkat nasional yang strategis, umumnya tetap mampu menjaga seleksi yang ketat karena daya tarik institusinya membuat jumlah peminat tetap tinggi. Kampus yang sedang berkemmbang atau dengan peringkat menengah sering berada dalam tekanan kompetisi untuk mempertahankan jumlah mahasiswa demi menjaga keberlanjutan finansial dan operasional institusi. Dalam situasi tersebut, standar penerimaan mahasiswa cenderung sengaja dilonggarkan sehingga kualitas input akademik menjadi tidak merata. Sistem kebijakan pendidikan tinggi yang melibatkan logika otonomi finansial secara tidak langsung mendorong komersialisasi pendidikan. Kampus dipaksa bertahan dalam situasi persaingan bisnis dengan orientasi keuntungan optimal. Padahal secara filosofis pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab sosial yang jauh lebih besar, yakni sebagai praksis humanisasi dan pembentukan pribadi yang kritis.
Ketika kualitas input mahasiswa menurun dan standar akademik ikut melemah, dampak jangka panjang yang dipertaruhkan adalah reputasi kampus dan kualitas lulusan yang menjadi tulang punggung bangsa. Perguruan tinggi seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga kualitas intelektual masyarakat. Jika benteng itu mulai retak, dampaknya bisa terasa dalam berbagai sektor, mulai dari dunia kerja, usaha, dan industri. Bahkan, bisa saja berdampak hingga kualitas sumber daya manusia aparatur negara yang juga bermuara pada kualitas pengambilan kebijakan publik.
Pendidikan tinggi memang tidak boleh menjadi ruang eksklusif yang hanya bisa dimasuki segelintir kelompok. Tantangannya adalah bagaimana membuka akses tanpa menurunkan standar. Seleksi mahasiswa seharusnya tetap dijaga dengan standar yang ketat. Fungsinya digunakan sebagai penyaring dan alat pemetaan kemampuan. Kampus bisa tetap menerima mahasiswa dengan latar belakang akademik beragam, namun harus diimbangi dengan sistem pendampingan akademik yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan belajar mahasiswa.
Otonomi kampus tidak boleh dibiarkan berubah menjadi komersialisasi yang menjadikan mahasiswa sebagai objek pasar bebas. Jumlah mahasiswa memang penting, tetapi mutu pendidikan jauh lebih menentukan masa depan. Jika kampus terus bergerak mengikuti logika pasar tanpa standar seleksi yang jelas, bukan tidak mungkin suatu saat perguruan tinggi hanya menjadi pabrik ijazah. Ketika kondisi tersebut terjadi, menurunnya kualitas pendidikan dan kepercayaan moral publik terhadap institusi akademik adalah keniscayaan. [T]
Penulis:I Kadek Adhi Dwipayana
Editor: Adnyana Ole
