ADA nada genting yang terselip dalam pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster belakangan ini. Saat ia meminta para wakil Bali di Senayan—baik DPD maupun DPR RI—untuk lebih “ribut” di Jakarta ketimbang sibuk “ngubeg-ubeg” urusan domestik di daerah, kita sejatinya sedang melihat sebuah potret berantakannya Bali dalam soal lobi “nasib”nya di Pusat “Wilwatikta” NKRI.
Rupanya Koster, di tengah riuh rendahnya persoalan sampah yang menggunung, banjir yang mengepung, dan infrastruktur pariwisata yang mulai megap-megap, mendapatkan dirinya seolah sedang berjalan “pedidian” —sendirian. Betulkah?
Senator Arya Wedakarna berusaha bijak menanggapinya, normatif dan sayangnya tidak pada pokok persoalan lobi Bali di pusat. Yang menarik justru hal itu muncul dari seorang wakil daerah lain, dari Dapil Maluku Utara (!), Irene Yusiana Roba Putri, anggota Komisi I DPR RI yang “speak out” mendorong Pusat untuk memberi bantuan bagi Bali karena kontribusinya yang besar terhadap pariwisata nasional, namun rakyatnya dinilai belum terlindungi penuh atau membutuhkan dukungan pemulihan lebih lanjut.
Bali, dalam peta ekonomi nasional, adalah “anak emas” yang rajin menyetor pundi-pundi devisa. Namun, dalam urusan pembagian “dum-duman” dari pusat, kita seringkali hanya mendapat remah-remah yang harus diperebutkan dengan sikut-sikutan yang melelahkan. Di sinilah letak ironinya: kita punya pemain musik yang hebat, tapi kita kehilangan dirigen. Kita punya suara di pusat, tapi kita kehilangan orkestrasi suara itu.
Diplomasi Rebung dan Mentalitas “Meju di Paon”
Selama ini, lobi Bali di Jakarta, mohon maaf hanya sebatas catatan saya, seringkali bersifat sporadis. Para wakil kita bergerak sendiri-sendiri, membawa agenda partainya masing-masing, atau mungkin lebih sibuk membangun citra diri individualnya untuk periode berikutnya.
Akibatnya, suara Bali di pusat terdengar seperti suara “kaset” yang terputus-putus, tidak menjadi sebuah simfoni yang mampu menggetarkan meja kekuasaan di Kementerian, sekalipun bahkan sedang memiliki seorang wamen di sana.
Fenomena “ngubeg-ubeg” daerah yang dikeluhkan Koster mungkin cermin dari mentalitas “meju di paon”—ribut di dapur sendiri, tapi bungkam di depan tamu. Padahal, persoalan Bali hari ini bukan lagi soal kekurangan ide di tingkat lokal, melainkan kekurangan amunisi finansial. Sampah di Suwung tidak bisa selesai hanya dengan rapat koordinasi di Renon; ia butuh teknologi dan investasi besar yang hanya mungkin terwujud jika lobi Bali di pusat mampu mengetuk pintu APBN dengan kepalan tangan yang kompak.
Mengapa Lobi Harus Orkestrasi?
Memperjuangkan alokasi dana yang adil bagi Bali bukan sekadar meminta “jatah preman”. Ini adalah soal keadilan bagi daerah yang telah memberikan paru-parunya untuk pariwisata nasional. Tanpa orkestrasi yang sistematis antara Gubernur, Bupati/Walikota, hingga sembilan anggota DPR dan empat anggota DPD, Bali akan terus berada dalam posisi “mengemis” di rumah sendiri.
Orkestrasi lobi ini, berdasarkan “dalil” umum komunikasi politik daerah-pusat, juga sebatas yang saya baca, memerlukan tiga instrumen utama:
1. Satu Data, Satu Suara: mewaspadai terjebak pada ego sektoral. Jika isu utamanya adalah banjir dan sampah, maka seluruh wakil Bali harus bicara nada yang sama di setiap komisi yang mereka duduki.
2. Lobi Berbasis Kontribusi: Bali harus berani menagih “dividen” atas kontribusi devisa pariwisata. Bali bukan meminta sedekah, tapi meminta hak untuk merawat aset negara yang ada di pundaknya.
3. Ketegasan Kolektif: “Ribut” di Jakarta bukan berarti membuat kegaduhan tanpa makna, melainkan melakukan tekanan politik yang sistematis dan terukur.
Mungkinkah 3 dalil umum ini bisa diejawantahkan ke dalam Strategi “Ngrombo” Politik untuk Bali?
Di Bali, kita mengenal konsep “Ngrombo”—gotong royong berskala besar untuk menuntaskan pekerjaan berat. Namun, mengapa dalam urusan menjemput hak Bali di pusat, semangat ngrombo ini justru menguap dan berganti menjadi laku “pedidian-pedidian” (berjalan sendiri-sendiri, sendirian berjalan!)
Misteri Jarak Bale Banjar ke Senayan: elit yang gamang
Secara sosiologis, sepertinya ada diskoneksi antara mandat yang diberikan di tingkat banjar dengan artikulasi politik di Jakarta. Para wakil kita seringkali terjebak dalam “labirin birokrasi partai” yang membuat mereka lebih tunduk pada titah ketua umum ketimbang jeritan warga yang rumahnya terendam banjir atau pura yang terancam sampah. Atau yang lebih parah lebih tunduk kepada “labirin kepentingan ego-individual”?
Rakyat Bali memilih mereka dengan harapan ada pembelaan, bukan sekadar kehadiran di baliho setiap lima tahun. Ketika isu sampah dan infrastruktur pariwisata mencuat, rakyat melihat para wakil ini seperti penonton di tribun: melihat, berkomentar, saling ledek, tapi tidak turun bersama ke lapangan untuk merebut bola anggaran. Inilah yang menyebabkan munculnya apatisme sosiologis—perasaan bahwa “siapa pun wakilnya, siapapun pemimpinnya, Bali tetap begini saja.”
Penutup: Kembali ke Gamelan!
Dalam filosofi gamelan Bali, keindahan tidak lahir dari siapa yang paling keras memukul ceng-ceng, tapi dari bagaimana setiap instrumen saling mengisi pada ketukan yang tepat. Jika para elit Bali terus berjalan “pedidian”, maka Bali hanya akan menjadi “adik bungsu duduk manis” menonton bagi kemajuannya sendiri yang perlahan terkikis oleh masalah lingkungan yang tak kunjung usai, dan yang pemainnya adalah “kakak-kakak” di pusat.
Sudah saatnya kita berhenti menjadi solois yang haus tepuk tangan di daerah, dan mulai menjadi bagian dari orkestra besar yang mampu meruntuhkan dinding “keangkuhan” pusat. Jika tidak, jangan salahkan rakyat jika suatu saat nanti mereka merasa bahwa memiliki wakil di Jakarta maupun memilki Kepala Daerah, tak ada bedanya dengan memiliki patung: ada, tapi membisu. Perlu gerakan lebih atau setidaknya setara seperti semangat kita ketika sedang upacara “napak pertiwi” di Pura-Pura. Mungkin. [T]
Jakarta, 9/3/26
Penulis: I Gede Joni Suhartawan
Editor: Adnyana Ole
