Ada satu pertanyaan yang jarang disentuh secara jujur dalam praktik perbankan: apakah kreditur selalu berada dalam posisi beritikad baik, bahkan ketika debitur sedang berjuang untuk melunasi utangnya?
Hukum memang memberi dasar yang kuat bagi kreditur. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pacta Sunt Survanda). Asas pacta sunt servanda mempunyai kekuatan memgikat sama seperti undang-undang adalah asas hukum yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah memenuhui ketentuan Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata dan legal harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Asas ini berarti bahwa para pihak harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak dapat secara sepihak membatalkan atau mengubah perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lain.
Dalam konteks perjanjian kredit, asas pacta sunt servanda berarti bahwa debitur (peminjam) harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, seperti membayar cicilan dan bunga, serta mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan.
Asas pacta sunt servanda bukanlah hanya formalistik, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam pelaksanaan kontrak. Asas ini melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian dan memastikan bahwa perjanjian dapat dilaksanakan dengan adil dan seimbang.antar debitur begitu juga kreditur.
Dalam kasus perjanjian kredit, asas pacta sunt servanda dapat melindungi debitur dari tindakan-tindakan yang tidak adil dari kreditur, seperti penagihan yang tidak wajar atau perubahan unilateral dalam syarat-syarat perjanjian. Namun, asas ini juga mewajibkan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. membaca dan menilai isi perjanjian kredit dengan baik.
Dalam kerangka ini, bunga dan denda adalah sah, legal, bahkan dianggap wajar sebagai konsekuensi dari penggunaan uang dan risiko kredit.
Namun hukum tidak berhenti pada teks. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di sinilah persoalan mulai terbuka: itikad baik bukan sekadar formalitas, melainkan ukuran moral dalam pelaksanaan kontrak.
Masalah muncul ketika bunga dan denda tetap berjalan tanpa kendali, bahkan saat debitur menunjukkan niat untuk melunasi kewajibannya. Dalam praktik, tidak jarang debitur yang hendak menyelesaikan utang justru dihadapkan pada angka yang membengkak—bukan karena pokok utang, tetapi karena akumulasi bunga dan denda yang terus hidup. Di titik ini, kontrak tidak lagi sekadar menjadi instrumen hukum, tetapi mulai menyerupai mekanisme tekanan.
Menurut Dr. Herlien Budiono, SH, asas itikad baik merupakan jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Dr. Herlien Budiono, SH, Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 45). Artinya, hukum tidak hanya mengikat apa yang disepakati, tetapi juga menilai bagaimana kesepakatan itu dijalankan. Ketika pelaksanaan kontrak menghasilkan ketimpangan yang nyata, maka di situlah asas itikad baik diuji.
Pandangan ini diperkuat oleh Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH yang menekankan bahwa kontrak harus mencerminkan asas proporsionalitas (Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 215–217). Namun dalam praktik perbankan modern, kontrak sering kali hadir dalam bentuk kontrak baku yang bersifat take it or leave it. Debitur tidak diberi ruang negosiasi, sementara kreditur mengunci klausul yang menguntungkan dirinya sejak awal.
Akibatnya, ketika kondisi ekonomi memburuk, debitur tidak hanya menanggung risiko usaha, tetapi juga beban kontraktual yang terus membesar. Bunga berjalan, denda bertambah, dan pelunasan justru semakin menjauh. Dalam situasi seperti ini, pelaksanaan kontrak tidak lagi mencerminkan keseimbangan, melainkan dominasi.
Prof. Dr. Ismijati Jenie, SH, CN mengingatkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan kepatutan dan kebiasaan dalam masyarakat (Prof. Dr. Ismijati Jenie, SH, CN, Hukum Perikatan, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 89–91). Artinya, hukum tidak boleh dilepaskan dari realitas sosial para pihak. Ketika debitur berada dalam kondisi terpuruk, penerapan bunga dan denda secara kaku tanpa mempertimbangkan keadaan tersebut berpotensi melanggar rasa keadilan.
Kritik terhadap ketimpangan ini juga ditegaskan oleh Prof. Ray Pratama, SH, MH yang menyebut kontrak baku sebagai relasi take it or leave it yang melemahkan debitur (Prof. Ray Pratama, SH, MH, “Kontrak Baku dalam Perspektif Keadilan Kontraktual,” Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 134–136). Dalam konstruksi ini, debitur tidak benar-benar memilih, melainkan menerima.
Lebih jauh, Fathul Laila menilai kondisi tersebut dapat masuk dalam kategori penyalahgunaan keadaan (abuse of circumstances) (Fathul Laila, “Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Kredit,” Jurnal Hukum Perdata, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 77–79).
Ketika pihak yang kuat memanfaatkan kondisi lemah pihak lain, maka pelaksanaan kontrak kehilangan legitimasi moralnya. Mahkamah Agung sebenarnya telah memberi batas. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004 menegaskan bahwa klausul kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Sementara Putusan Nomor 822 K/Sip/1973 menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak boleh merugikan pihak lain secara tidak wajar. Ini berarti hukum membuka ruang koreksi terhadap kontrak yang berjalan terlalu jauh.
Dalam perspektif filsafat hukum, Gustav Radbruch mengingatkan bahwa hukum harus menyeimbangkan kepastian dan keadilan (Gustav Radbruch, Legal Philosophy, 1950, hlm. 107). Sementara Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia (Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, 2009, hlm. 12).
Dalam titik ini, persoalan bunga dan denda tidak lagi sekadar soal legalitas, tetapi soal kelayakan. Ketika bunga dan denda justru menghambat pelunasan, bukan mendorongnya, maka pelaksanaan kontrak telah menyimpang dari asas itikad baik. Bahkan dalam batas tertentu, kondisi ini dapat bergeser menjadi penyalahgunaan hak dan berpotensi masuk dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.
Menurut pendapat penulis bagi Notaris, persoalan ini tentu bukan sekadar teknis pembuatan akta. Notaris bukan “pengetik kontrak”, melainkan penjaga keseimbangan hukum. Dalam setiap perjanjian kredit yang dibuat atau dilegalisasi, Notaris memiliki tanggung jawab etik untuk memastikan bahwa klausul-klausul yang disusun tidak secara terang menciptakan ketimpangan yang berlebihan. Kehati-hatian, keberanian memberikan catatan, bahkan edukasi kepada para pihak menjadi bagian dari peran jabatan, bukan sekadar pilihan.
Penulis memandang bahwa praktik bunga dan denda dalam perjanjian kredit perlu diarahkan pada prinsip yang lebih manusiawi dan proporsional. Pertama, diperlukan pembatasan yang jelas terhadap akumulasi bunga dan denda agar tidak melampaui nilai kewajaran. Kedua, restrukturisasi harus ditempatkan sebagai kewajiban moral, bukan sekadar kebijakan opsional kreditur. Ketiga, hakim perlu lebih progresif dalam menguji pelaksanaan kontrak, tidak hanya pada teksnya, tetapi pada dampaknya.
Pada intinya, penulis memandang bahwa hukum tidak boleh hanya melindungi yang kuat karena ia kuat. Hukum harus hadir untuk menjaga keseimbangan. Karena jika kontrak terus dibiarkan menjadi alat tekanan, maka yang kita pertahankan bukan kepastian hukum melainkan ketidakadilan yang dilegalkan. [T]
Penulis: I Made Pria Dharsana
Editor: Adnyana Ole
