Melihat Kuta, Menemukan Soekarno: Kepemimpinan Putra Daerah dan Toleransi Sebagai Wajah Kebangsaan

KUTA adalah sebuah ruang pertemuan, sebuah Taman Sari keberagaman sebagaimana imajinasi Bung Karno, hamparan di mana berbagai bunga bangsa dan dunia tumbuh dengan warna, aroma, dan karakternya masing-masing. Di Kuta budaya, keyakinan, tradisi, dan cara hidup dari berbagai penjuru bertemu dalam satu lanskap sosial yang hidup. Namun, di balik dinamika itu, Kuta sesungguhnya tidak hanya membutuhkan toleransi sebagai sikap saling membiarkan. Ia membutuhkan keselarasan sebagai kesadaran bersama, di mana setiap perbedaan tidak sekadar berdampingan, tetapi saling memberi makna dalam satu kesatuan kehidupan.

Kuta bukan hanya ruang ekonomi dan pariwisata, tetapi juga ruang kebudayaan yang terus bernegosiasi dengan zaman. Modernitas datang tanpa henti, membawa arus global yang kuat, cepat, dan sering kali tanpa akar. Dalam situasi seperti ini, kebhinekaan dapat menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi kerentanan jika tidak dirawat dengan kesadaran kultural. Karena itu, Kuta membutuhkan keseimbangan, sebuah kemampuan untuk tetap terbuka terhadap dunia, namun tidak tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan yang menjadi fondasinya.

Denyut kebhinekaan itu terasa hangat dalam suasana persiapan Tahun Baru Imlek di Vihara Dharmayana Kuta. Di ruang suci tersebut, umat Buddha bersembahyang dengan khidmat, sementara masyarakat dari berbagai latar belakang keyakinan turut hadir dengan sikap hormat. Tidak ada sekat yang tegang, tidak ada jarak yang kaku. Yang hadir justru rasa kebersamaan yang alami. Inilah gotong royong dalam maknanya yang paling halus, bukan hanya kerja bersama secara fisik, tetapi kesediaan batin untuk menjaga ruang hidup bersama.

Gotong royong seperti ini sesungguhnya adalah inti dari gagasan besar Bung Karno tentang Pancasila, perasan dari semangat kolektif yang menyatukan “Aku” dan “Kamu” menjadi “Kita”. Di Kuta, gotong royong tidak selalu tampak dalam bentuk kerja bakti atau aktivitas komunal yang kasat mata. Ia hadir dalam bentuk yang lebih kultural, sikap saling menghormati, memberi ruang, dan menjaga harmoni di tengah perbedaan. Di sinilah pluralitas menemukan jiwanya.

Dalam lanskap sosial yang kompleks seperti Kuta, kepemimpinan tidak bisa hanya berjalan dalam logika administratif. Seorang pemimpin tidak cukup hanya mengatur, mengawasi, atau menjalankan fungsi birokrasi. Ia harus hadir sebagai penjaga keseimbangan sosial dan kultural. Ia harus mampu menjadi penyambung lidah rakyat, mendengar bukan hanya suara yang terucap, tetapi juga rasa yang tidak selalu terkatakan.

Dimensi kepemimpinan kultural inilah yang tercermin pada putra daerah, sosok I Gusti Anom Gumanti, SH. Kehadirannya di tengah ruang-ruang kebhinekaan menunjukkan bahwa memimpin bukan semata soal kewenangan, tetapi soal kedekatan rasa. Ia tidak hanya melihat masyarakat sebagai angka statistik atau kelompok administratif, tetapi sebagai manusia dengan nilai, harapan, dan identitas budaya yang harus dihormati. Sikap kepemimpinan seperti ini menjadikan masyarakat merasa diakui, dilihat, dan dimiliki oleh sistem yang menaunginya.

Kepemimpinan yang “ngerti” dan “ngerasa” seperti ini memiliki akar dalam filsafat kepemimpinan Nusantara. Dalam Kakawin Arjuna Wiwaha tersirat ajaran sukaning rat kininkinira, bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah mengusahakan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan yang dimaksud bukan sekadar kesejahteraan material, tetapi suasana hidup yang damai, harmonis, dan berkeadilan. Kebahagiaan kolektif lahir ketika masyarakat merasa aman dalam identitasnya, dihargai dalam perbedaannya, dan dilindungi dalam kehidupan bersama.

Dalam pemahaman budaya Bali, konsep ini sejalan dengan makna Ratu dari kata rat yang berarti dunia atau jagat, dan tu yang bermakna tunggal. Seorang pemimpin adalah pangawak jagat, yang menyatu dengan dunia dan masyarakatnya. Ia tidak berdiri di atas, tetapi berada di tengah. Ia merasakan denyut kehidupan rakyatnya, memahami kegelisahan mereka, dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial dengan kesadaran dharma.

Kepemimpinan seperti ini juga menuntut integritas batin, sebagaimana prinsipsetia pada kata, teguh dalam tanggung jawab, dan tidak mengingkari amanah. Ketika kata dan tindakan berjalan seiring, kepercayaan sosial akan tumbuh. Dan kepercayaan adalah fondasi terpenting dalam merawat kebhinekaan.

Di tengah arus globalisasi yang begitu kuat di Kuta, prinsip Trisakti Bung Karno menjadi semakin relevan, khususnya tentang berkepribadian dalam kebudayaan. Kuta tidak mungkin menutup diri dari dunia, tetapi ia juga tidak boleh kehilangan jiwanya. Identitas budaya lokal harus menjadi filter, bukan penghambat. Kepemimpinan kultural berperan menjaga agar keterbukaan terhadap dunia tetap berjalan seiring dengan kekuatan jati diri.

Jika kebhinekaan hanya dibiarkan berjalan secara alamiah tanpa arah, ia bisa menjadi sekadar keberagaman yang rapuh. Tetapi jika kebhinekaan dirawat melalui kesadaran, teladan, dan kebijakan yang berakar pada nilai budaya, ia akan tumbuh menjadi harmoni yang kuat. Dalam konteks inilah peran pemimpin menjadi sangat strategis, bukan menciptakan keseragaman, tetapi menjaga keseimbangan di antara perbedaan.

Kuta, sebagai ruang pertemuan global, pada akhirnya adalah cermin Indonesia dalam skala kecil. Di sini, dunia bertemu Nusantara. Di sini, modernitas bertemu tradisi. Di sini pula, masa depan kebudayaan diuji setiap hari. Kepemimpinan yang mampu membaca kompleksitas ini bukan hanya akan menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memastikan bahwa Kuta tetap menjadi ruang hidup yang manusiawi dan berbudaya.

Pada titik inilah makna sukaning rat menemukan konteksnya yang nyata. Kebahagiaan dunia bukanlah konsep abstrak, melainkan kondisi ketika masyarakat hidup dalam rasa aman, dihargai dalam identitasnya, dan merasakan kehadiran pemimpin yang benar-benar berpihak pada harmoni kehidupan bersama.

Jika Kuta adalah Taman Sari, maka kebhinekaan adalah bunga-bunganya, masyarakat adalah tanah yang menumbuhkannya, dan kepemimpinan adalah tangan yang merawat agar semuanya tetap hidup dalam keseimbangan. Ketika seorang pemimpin mampu hadir sebagai penyeimbang menyelaraskan perbedaan menjadi simfoni harmoni, maka kebudayaan tidak hanya bertahan, tetapi berkembang.

Di tengah gerak zaman yang serba cepat dan sering kali tanpa arah, kepemimpinan kultural menjadi jangkar bagi masa depan. Ia menjaga agar pembangunan tidak kehilangan rasa, agar modernitas tidak menghapus makna, dan agar kebhinekaan tetap menjadi kekuatan, bukan sekadar slogan.

Dan ketika keselarasan itu terjaga antara manusia dan manusia, antara budaya dan zaman, antara pemimpin dan rakyat disitulah sukaning rat tumbuh dengan sendirinya, kebahagiaan dunia yang berakar pada harmoni, hidup subur di Kuta, tempat di mana perbedaan tidak dipertentangkan, melainkan saling memuliakan dalam satu kehidupan bersama. [T]

Penulis: I Gusti Made Darma Putra
Editor: Adnyana Ole

BACA artikel lain dari penulis I GUSTI MADE DARMA PUTRA