Senator di Zaman Media Sosial: Ketika Politik Bali Kehilangan Kedalaman

POLITIK hari ini seperti pesta tanpa jeda. Lampunya berkilat di layar ponsel, suaranya bersahut di media sosial. Setiap orang ingin bersuara, setiap politisi ingin tampil. Dari Bali, para senator pun ikut dalam riuh itu—ada yang berpidato di Senayan, ada yang membagikan semangat di Instagram, ada pula yang seru beradu komentar dengan warganet di Facebook.

Mereka semua tampak aktif, seolah dekat dengan rakyat. Tapi entah mengapa, di balik semua itu ada perasaan kosong. Media sosial memang menjanjikan kedekatan, tapi sering mencuri kedalaman.

Saya pernah melihat bagaimana seorang senator menanggapi kritik dengan berapi-api di kolom komentar. Ia tampak begitu sigap membela diri. Tapi pada saat yang sama, suaranya nyaris tak terdengar ketika rakyat kecil bicara tentang sawah yang hilang atau laut yang tak lagi bisa diakses. Mungkin tanpa sadar, kerja politik sudah bergeser dari memperjuangkan ide menjadi mengelola citra. Dari membangun gagasan menjadi memburu perhatian.

Di situ saya mulai merasa, mungkin kita sedang menyaksikan zaman ketika politik tak lagi lahir dari ruang rakyat, melainkan dari algoritma.

Media sosial memberi ruang untuk berinteraksi, tapi juga menciptakan cermin raksasa yang memantulkan wajah sendiri. Politisi sibuk melihat pantulan itu, menghitung jumlah suka, komentar, dan tayangan. Lama-lama, mereka lupa melihat keluar, lupa mendengar suara di luar layar.

Lebih gawat lagi, sebagian politisi mulai memainkan isu-isu primordial. Mereka bicara tentang identitas seolah itu satu-satunya cara menunjukkan keberpihakan. Padahal sejarah Bali justru tumbuh dari percampuran.

Pulau ini tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari pertemuan. Di Jembrana ada kampung Loloan, tempat orang Bugis-Melayu hidup berdampingan dengan masyarakat Hindu sejak berabad lalu. Di Gianyar dan Klungkung, ada jejak komunitas Tionghoa yang ikut membentuk denyut perdagangan dan kebudayaan. Di Karangasem, kisah para saudagar Sasak dan Jawa masih hidup dalam cerita turun-temurun.

Pluralitas itu bukan sekadar latar sejarah, tapi napas yang membuat Bali bertahan sampai hari ini. Maka ketika seorang senator memelihara narasi eksklusif tentang “Bali yang murni”, sesungguhnya ia sedang menafikan akar sejarah yang membuat pulau ini kokoh di tengah gempuran zaman.

Saya sering bertanya, di mana suara senator Bali ketika sawah di Tabanan berubah jadi vila, ketika rumah-rumah warga di sekitar GWK dipagari tembok beton, ketika air bersih semakin sulit didapat karena hotel-hotel besar menancapkan sumur bor? Suara mereka hampir tak terdengar. Padahal, tugas DPD sangat jelas, memperjuangkan kepentingan daerah dan memberi pertimbangan pada kebijakan pusat.

Andai mereka sungguh-sungguh mau mendengar, banyak hal bisa diperjuangkan. Tapi yang sering muncul justru foto rapat, potongan video pendek, atau ucapan selamat hari raya dengan bingkai digital yang rapi.

Saya membayangkan hal sederhana. Seorang senator datang ke bale banjar, duduk di tikar pandan, mendengarkan keluh kesah petani tentang harga gabah, atau nelayan yang kehilangan pantai. Tak ada kamera, tak ada pencitraan, hanya percakapan yang jujur dan manusiawi. Dari percakapan seperti itulah politik yang sehat lahir.

Politik yang sejati tidak lahir dari mikrofon atau podium, melainkan dari obrolan di bawah pohon, di warung, di ladang. Dari keheningan yang memberi ruang bagi orang lain bicara.

Tentu, tidak semua senator terjebak dalam pusaran citra. Ada yang sungguh-sungguh berjuang. Ada yang menolak reklamasi Teluk Benoa, memperjuangkan akses pendidikan tinggi di Bali, atau mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan. Ada pula yang menggunakan media sosial dengan cerdas untuk edukasi publik, menjelaskan proses legislasi, membagikan agenda rapat, membuka ruang diskusi.

Mereka inilah wajah baru politik yang masih memberi harapan. Bahwa digital tak selalu dangkal, bahwa teknologi bisa jadi jembatan bila digunakan dengan hati.

Tapi tetap saja, politik yang sejati harus berpijak pada nilai. Di Bali, kita mengenal konsep menyama braya—merasa sekeluarga dengan siapa pun. Nilai itu seharusnya menjadi napas bagi seorang senator ketika merumuskan kebijakan. Bahwa kekuasaan tidak dimiliki untuk menonjolkan diri, melainkan untuk merawat kebersamaan.

Saya sering berpikir, kalau saja para senator Bali memandang politik seperti menanam padi, mungkin mereka akan lebih sabar. Mereka akan tahu kapan harus menanam, kapan harus menunggu hujan, dan kapan harus memanen. Politik tidak bisa dipanen cepat seperti konten viral. Ia butuh waktu, kerja keras, dan kesetiaan pada akar.

Bali sendiri hidup dari keseimbangan. Dari harmoni antara pura dan laut, antara pariwisata dan kesunyian desa, antara ritual dan realitas. Senator Bali seharusnya menjadi penjaga harmoni itu. Bukan penjaga citra.

Saya percaya, bila seorang senator mau menundukkan kepala, mendengar, dan melihat ke sekitar, ia akan menemukan banyak hal yang lebih penting dari sekadar menjadi populer. Ia akan melihat wajah-wajah petani yang menua tanpa sawah, anak-anak yang sekolah jauh dari rumah karena tak ada kampus di daerahnya, nelayan yang kehilangan pantai untuk hotel mewah.

Politik seharusnya hadir di sana, bukan di dunia maya yang terus berputar tanpa arah.

Kita hidup di masa ketika semua orang ingin bicara, tapi sedikit yang mau mendengarkan. Di tengah keadaan seperti itu, seorang senator yang mampu mendengar akan menjadi langka, bahkan berharga. Karena pada akhirnya, seorang pemimpin akan dikenang bukan dari berapa banyak pengikutnya, tapi dari seberapa dalam ia mengerti rakyat yang diwakilinya.

Bali membutuhkan senator yang tahu bahwa menjaga sawah sama pentingnya dengan menjaga pura. Yang paham bahwa pluralitas bukan ancaman, melainkan kekuatan. Yang sadar bahwa politik tidak boleh kehilangan kelembutannya sebagai laku kemanusiaan.

Mungkin itu yang hilang dari politik kita hari ini. Kedalaman. Keheningan. Dan kemampuan untuk mendengarkan tanpa tergesa membalas.

Bila senator Bali mampu memulihkan itu—menjadikan pluralitas sebagai napas, riset sebagai pijakan, dan rakyat sebagai poros perjuangan—maka DPD RI tak akan menjadi panggung pencitraan semata. Ia akan menjadi ruang dialog yang hidup antara Bali dan Indonesia, antara masa lalu dan masa depan, antara yang lokal dan yang universal.

Dan ketika itu terjadi, kita tidak lagi berbicara tentang politisi media sosial, melainkan tentang manusia yang sungguh-sungguh bekerja untuk tanah kelahirannya. [T]

Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole