Ini Tembok GWK, Bukan Tembok Berlin

TEMBOK selalu memiliki makna simbolis yang lebih besar daripada sekadar deretan batu bata dan semen. Ia bisa menjadi pelindung, tapi sekaligus bisa berubah menjadi penghalang. Ia dapat menghadirkan rasa aman, namun pada saat yang sama juga menimbulkan rasa keterasingan. Ketika berita tentang pembangunan tembok di sekitar kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, merebak, banyak warga terkejut. Tembok itu bukan sekadar fisik, melainkan tembok yang memisahkan akses masyarakat lokal terhadap ruang hidupnya sendiri.

Ironisnya, dunia sudah belajar banyak dari sejarah tembok. Tembok Berlin, yang berdiri tegak dari tahun 1961 hingga 1989, menjadi simbol pemisahan yang paling terkenal dalam abad ke-20. Ia memisahkan orang-orang yang sebenarnya satu bangsa, memisahkan keluarga, memisahkan mimpi, dan bahkan memisahkan cinta. Ketika akhirnya runtuh pada November 1989, dunia menyambutnya sebagai kemenangan kemanusiaan, kemenangan atas sekat-sekat yang memisahkan manusia. Maka pertanyaannya: mengapa kini, di era keterbukaan global, kita justru menyaksikan pembangunan tembok baru di Bali?

Tembok yang Menghalangi Nafas Sosial

Bali dikenal sebagai pulau dengan filosofi Tri Hita Karana, keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Filosofi ini telah menjadi ruh kehidupan masyarakat Bali. Akses jalan, jalan setapak, bahkan jalur kecil di sawah bukanlah sekadar infrastruktur, melainkan juga bagian dari ruang sosial yang memungkinkan interaksi. Jalan adalah perpanjangan dari halaman rumah, tempat di mana orang saling menyapa.

Ketika akses itu terhalang oleh tembok, yang hilang bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga ruang sosial budaya masyarakat. Bayangkan warga yang sejak kecil terbiasa lewat jalan tertentu menuju pura, ladang, pasar, kantor atau rumah kerabatnya, tiba-tiba mendapati jalan itu tertutup oleh beton tinggi. Apa yang dirasakan? Jelas ada perasaan terasing dan terkurung di tanah sendiri.

GWK: Dari Cita-cita Bersama Menjadi Simbol Ketidakberdayaan

Garuda Wisnu Kencana (GWK) dibangun dengan cita-cita besar: menghadirkan mahakarya kebanggaan bangsa, monumen budaya yang menunjukkan keagungan nusantara. Saya masih ingat, awalnya beberapa tokoh Bali, kalau tidak salah, pernah menggagas agar GWK bisa dimiliki bersama melalui semacam “Bali Corporation”. Mimpi itu indah—GWK bukan hanya monumen, tetapi juga aset rakyat Bali.

Namun kenyataan kini berbeda. GWK memang megah, dikunjungi wisatawan, menjadi ikon global. Tetapi bagaimana dengan rakyat kecil di sekitarnya? Apakah mereka turut merasakan manfaatnya, atau justru merasa dipisahkan oleh dinding beton?

Tembok di GWK bukanlah sekadar penghalang fisik, ia menyuarakan jarak yang semakin lebar antara cita-cita awal dan realitas hari ini. Masyarakat sekitar yang seharusnya menjadi bagian dari denyut hidup GWK justru merasa tersisih.

Belajar dari Runtuhnya Tembok Berlin

Tembok Berlin roboh bukan semata karena palu dan linggis para demonstran, melainkan karena kesadaran kolektif bahwa tembok itu tidak lagi relevan. Dunia bergerak menuju keterbukaan, orang ingin bebas bergerak, bebas berinteraksi, bebas bermimpi. Tembok Berlin adalah simbol kegagalan sebuah rezim untuk memahami aspirasi rakyatnya sendiri.

Kini, apakah kita sedang mengulang sejarah dengan cara lain? Mungkin niat pembangunan tembok di GWK adalah untuk menata kawasan, menjaga keamanan, atau alasan teknis lainnya. Tetapi pesan simboliknya jauh lebih dalam: tembok itu memperlihatkan ketidakpekaan terhadap kebutuhan dasar masyarakat—akses.

Sejarah sudah memberi pelajaran: tembok yang dibangun tanpa mempertimbangkan kemanusiaan pada akhirnya akan runtuh, entah secara fisik, entah secara simbolis.

Membangun Tanpa Memisahkan

Apakah mungkin menata kawasan wisata megah seperti GWK tanpa harus memisahkan warga lokal dari ruang hidupnya? Sangat mungkin. Dunia modern mengenal konsep inclusive development—pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada investor atau wisatawan, tetapi juga melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal.

Alih-alih membangun tembok yang menutup akses, mengapa tidak membangun gerbang, jalur khusus, atau bahkan ruang publik bersama? Dengan begitu, GWK tetap terjaga keindahannya, tetapi masyarakat sekitar tidak merasa terasing. Bukankah lebih indah bila wisatawan yang datang ke GWK bisa menyaksikan kehidupan lokal yang hidup dan harmonis, bukan wajah murung warga yang jalannya terhalang tembok?

Refleksi untuk Bali dan Indonesia

Bali sedang menghadapi banyak tantangan: over-turisasi, kerusakan lingkungan, alih funsi lahan, masalah sampah, macet, dan ketimpangan ekonomi. Pembangunan tembok di GWK hanyalah satu contoh kecil dari masalah besar: kurangnya keseimbangan antara kepentingan global dan kepentingan lokal. Jika dibiarkan, hal-hal kecil seperti ini bisa menumpuk menjadi bom sosial.

Seperti kata pepatah, “penyesalan selalu datang terlambat.” Berlin menyesal setelah puluhan tahun rakyatnya menderita akibat tembok. Apakah Bali juga akan menyesal di kemudian hari, ketika harmoni sosialnya benar-benar terkoyak?

Tembok GWK seharusnya mengingatkan kita bahwa Bali tidak boleh kehilangan rohnya. Monumen boleh menjulang setinggi langit, tetapi jangan sampai meruntuhkan jembatan hati antara warga lokal dan ruang hidup mereka.

Penutup

Ini tembok GWK, bukan tembok Berlin. Tetapi pesan sejarah sama jelasnya: tembok yang memisahkan manusia dengan tanah kelahirannya, dengan budaya yang diwarisinya, dengan sesama saudaranya, pada akhirnya tidak akan pernah berdiri tegak selamanya.

Mungkin tembok GWK masih baru, masih kokoh, masih bersih. Tetapi ia sudah rapuh dalam makna—karena ia dibangun di atas jurang pemisahan. Maka sebelum terlambat, mari kita belajar dari Berlin: tembok bukanlah solusi, melainkan masalah itu sendiri. Yang dibutuhkan Bali bukan tembok, melainkan jembatan—jembatan fisik, jembatan sosial, jembatan hati, menuji Harmoni. [T]

Penulis: Agung Sudarsa
Editor: Adnyana Ole