PADA suatu siang di tahun 2018, saya yang kala itu bertugas sebagai wartawan media online di pos Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, membawa sebuah buku dalam tas kerja saya. Bukan buku liputan, bukan pula buku statistik daerah. Melainkan Niti Sastra: Ancient Wisdom for Modern Leaders, karya spiritualis dan penulis lintas budaya, Anand Krishna.
Buku itu saya bungkus rapi. Saya tidak membawanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seseorang yang saat itu memegang kekuasaan penting di wilayah Badung, I Nyoman Giri Prasta, Bupati Badung.
Saya tidak menyerahkan buku itu langsung ke tangan Giri Prasta. Sebagai wartawan daerah, saya tahu batas interaksi saya dengan pejabat sekelas bupati. Tapi saya juga tahu bahwa wartawan tidak selalu harus memberi kritik. Kadang, wartawan juga perlu memberi sesuatu yang lain yakni ide, gagasan, atau bahkan secarik harapan.
Maka saya menitipkan buku itu kepada petugas protokoler yang mengatur pertemuan-pertemuan resmi sang bupati. Harapan saya sederhana—semoga buku itu sampai ke tangannya. Dan jika sempat dibaca, semoga menjadi teman diam-diam dalam mengarungi tugas-tugasnya memimpin.
Kini, enam tahun berselang, Giri Prasta telah naik ke panggung yang lebih tinggi. Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali, sebuah posisi strategis yang menentukan arah pembangunan Pulau Dewata ke depan. Dalam benak saya, ingatan tentang buku itu kembali muncul.
Bukan untuk menagih sesuatu, tapi untuk merenungkan: bagaimana peran buku dalam membentuk cara berpikir seorang pemimpin? Apakah hadiah kecil itu—sebuah buku kebijakan klasik—masih berarti dalam dunia politik yang begitu hiruk-pikuk?
Niti Sastra, buku yang saya hadiahkan kala itu, adalah karya Anand Krishna yang berangkat dari teks-teks klasik Nusantara. Buku ini merupakan tafsir modern atas sastra kebijakan dari era Majapahit, yang disebut Niti Sastra.
Teks aslinya memuat nasihat-nasihat moral dan prinsip kepemimpinan yang ditujukan bagi para raja dan pemimpin kerajaan. Anand Krishna, dengan gaya penulisan yang lugas dan reflektif, menerjemahkan ulang ajaran itu dalam konteks zaman sekarang—khususnya untuk manusia Indonesia baru yang hidup di tengah dunia modern yang serba cepat dan penuh distraksi.
Di dalamnya, Anand menekankan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang sekadar duduk di kursi kekuasaan, tetapi yang mampu mengendalikan diri, mendahulukan kepentingan publik, dan menjadi teladan dalam segala sikap dan keputusan.
Niti Sastra mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki tiga kualitas utama: kejujuran, welas asih, dan keberanian moral. Ia harus berpikir jauh, tidak reaktif terhadap pujian atau cercaan, dan mampu menjaga integritas meskipun berada di tengah tekanan politik.
Salah satu bagian favorit saya dalam buku itu berbunyi: “Seorang pemimpin yang hanya mendengar pujian, akan terjerumus dalam ilusi kekuasaan. Tapi seorang pemimpin yang mendengar hati nuraninya, akan membawa rakyatnya ke sejahtera.” Kalimat itu, meski berasal dari tafsir teks kuno, terasa sangat kontekstual. Ia seperti sindiran halus terhadap gaya kepemimpinan populis yang hanya sibuk menjaga citra tanpa benar-benar menghadirkan perubahan nyata.
Kita tahu, tidak mudah menjadi pemimpin di Indonesia. Terlebih di Bali, yang memiliki kompleksitas budaya, politik, dan ekonomi tersendiri. Namun justru karena itu, Bali membutuhkan pemimpin yang tak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan etis. Pemimpin yang tidak hanya tahu angka-angka anggaran, tapi juga mengerti makna simbol-simbol budaya yang hidup dalam masyarakatnya.
Giri Prasta, selama menjabat sebagai Bupati Badung, dikenal dengan gaya kepemimpinan yang enerjik dan proaktif. Ia dekat dengan rakyat, turun ke lapangan, dan sering muncul dalam berbagai kegiatan budaya.
Namun dalam keheningan ingatan saya, selalu muncul pertanyaan kecil; apakah buku Niti Sastra itu pernah ia baca? Apakah ada satu-dua kalimat dari buku itu yang pernah mengendap dalam pikirannya? Dan lebih jauh, apakah nilai-nilai dari teks klasik itu pernah ikut membentuk cara pandangnya dalam memimpin?
Tentu, saya tidak punya jawaban pasti. Tapi sebagai wartawan, saya percaya bahwa tindakan kecil—seperti menghadiahkan buku kepada pejabat publik—bisa menjadi bagian dari ikhtiar membentuk ekosistem kepemimpinan yang lebih bijaksana.
Dalam dunia yang serba pragmatis, memberi buku adalah bentuk perlawanan halus. Ia adalah cara mengatakan bahwa ide lebih penting dari sekadar strategi, dan bahwa membaca bisa menjadi tindakan politik yang mendalam.
Kini, saat Giri Prasta berada di posisi Wakil Gubernur Bali, saya berharap buku itu—entah masih ada atau tidak—menjadi semacam simbol. Simbol bahwa pemimpin tidak pernah boleh berhenti belajar. Bahwa kekuasaan hanya berarti jika dibarengi oleh kebijakan yang bersumber dari kebijaksanaan. Dan bahwa di balik sorotan kamera dan panggung politik, pemimpin tetaplah manusia yang perlu merenung, membaca, dan kembali pada nuraninya.
Saya menulis esai ini bukan untuk romantisasi masa lalu. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkadang, hal-hal sederhana seperti buku bisa menjadi pemantik perubahan. Dalam konteks kepemimpinan, buku seperti Niti Sastra bisa menjadi jembatan antara nilai lama dan tantangan baru. Ia tidak memberi jawaban pasti, tapi memberi arah yang jernih.
Semoga semakin banyak pejabat publik di Indonesia yang membuka ruang bagi buku dalam hidup mereka. Bukan sebagai pajangan di rak, tapi sebagai bahan renungan dalam mengambil keputusan. Karena bangsa ini, lebih dari apa pun, membutuhkan pemimpin yang berpikir dalam, bertindak bijak, dan tidak lupa pada akar budayanya sendiri. Dan siapa tahu, di ruang kerja Wakil Gubernur Bali, buku Niti Sastra itu masih tersimpan. Diam, tapi setia menunggu untuk kembali dibuka. [T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
- BACA JUGA:
![Rezim Algoritma dan Lahirnya “Sastra Perhatian” [1]: Pendahuluan](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2026/08/andre.-cover-algoritma-350x250.png)
