Pakuwon Mall Surabaya dan Jebakan Kapitalisme yang Melenakan

PAKUWON Mall Surabaya berdiri seperti sebuah pernyataan bahwa kota ini telah tiba di satu tahap peradaban tertentu; tahap ketika kenyamanan bisa dibeli, waktu bisa dihabiskan tanpa tujuan, dan identitas kota diringkas menjadi deretan etalase kaca. Saya kira ia bukan sekadar pusat perbelanjaan, ia adalah monumen hasrat kelas menengah—dan kelas yang bercita-cita menjadi menengah—yang dipoles rapi dengan pendingin udara dan lampu putih tanpa bayangan.

Pada Minggu siang, saya memasukinya dengan perasaan yang entah. Ada kenyamanan yang membuat lena tapi juga merasakan ketidaknyamanan sekaligus. Nyaman karena tempat ini memang dirancang demikian dan tidak nyaman karena harus, tanpa sadar, melupakan sisi realitas Surabaya yang lain. Benar. Saya kasih tahu, masuk ke Pakuwon Mall adalah memasuki ruang yang harus menangguhkan realitas. Panas Surabaya menguap seketika di depan pintu kaca otomatis. Suara klakson dan umpatan, teriakan pedagang kecil dan pengamen, semuanya lenyap, kegaduhan jalan raya pun digantikan musik latar yang tak pernah menuntut perhatian. Waktu melunak. Tak ada tanda pagi atau petang selain jam tangan yang kadang dilirik sekilas. Mal ini bekerja seperti mesin anestesi sosial: rasa sakit kota hanya diredam, bukan disembuhkan. Oh, beginikah kapitalisme bekerja?

Sepertinya begitu. Di mal ini, dan mungkin mal-mal di seluruh dunia, kapitalisme bekerja pertama-tama melalui pengelolaan waktu. Lihat saja desain mal yang sengaja mengaburkan penanda waktu: minim jendela, pencahayaan stabil, musik latar dengan tempo tertentu. Tujuannya sederhana dan efektif, semakin lama pengunjung berada di dalam, semakin besar kemungkinan mereka berbelanja. Waktu, dalam konteks ini, bukan lagi milik individu, tetapi aset ekonomi yang dipanen secara perlahan―dan, tentu saja, tak banyak orang menyadarinya.

Ya, di dalam gedung raksasa penuh pendingin itu, waktu terasa aneh. Ada jam di tangan dan di layar telepon pintar, tapi tidak berfungsi sebagai penanda hari. Siang dan malam sama saja. Musim hujan atau kemarau tak punya pengaruh. Semua serba stabil, steril, dan terkendali.

Dan tak hanya itu, saya merasa bahwa kapitalisme juga bekerja lewat arsitektur―akademisi arsitektur macam I Nyoman Gede Maha Putra pasti tahu betul soal ini. Jalur pejalan kaki di Pakuwon Mall dirancang agar tubuh bergerak mengikuti alur konsumsi. Eskalator jarang ditempatkan berhadapan langsung; pengunjung “dipaksa” melewati etalase tambahan sebelum naik atau turun. Ini bukan kebetulan, melainkan praktik yang dikenal dalam industri ritel sebagai forced circulation. Tubuh diarahkan, mata dibiasakan melihat, dan keputusan membeli dibuat tampak spontan—padahal telah direkayasa.

Kapitalisme juga bekerja melalui pengaburan kebutuhan dan keinginan. Di Pakuwon Mall, makan bukan lagi soal lapar, melainkan soal pengalaman. Dan saya merasakannya. Siang itu, bersama kakak-kakak ipar, saya diajak makan di restoran dengan nama bersejarah “Jong Java”. Makananya enak sekali, apalagi asem-asem guraminya. Kami makan di sini tentu saja bukan hanya karena lapar, tapi sekaligus membeli pengalaman.

Dalam industri ritel, sektor makanan dan minuman di mal tumbuh lebih cepat daripada toko kebutuhan dasar. Ini karena makanan dan minuman―atau katakanlah sekadar cemilan atau makanan ringan―dijadikan jangkar emosional. Orang mungkin bisa menunda membeli baju atau barang-barang, tetapi jarang menolak “sekadar ngopi” atau “cari cemilan, makan dan minum”. Dari situlah konsumsi lain menyusul, seperti efek domino yang tampak alami.

Lebih jauh, Pakuwon Mall menunjukkan bagaimana kapitalisme modern mengandalkan kelas menengah sebagai motor utama. Kelas ini tidak selalu kaya, tetapi stabil secara finansial dan sangat sensitif terhadap simbol status. Mal menyediakan simbol-simbol itu dalam bentuk merek, interior, dan bahasa gaya hidup. Kredit konsumtif—kartu kredit, paylater, cicilan tanpa bunga—menjadi pelumas utama. Kapitalisme tidak menunggu orang punya uang; ia menyediakan cara agar orang tetap bisa membeli sambil berutang.

Melihat kerumunan saya berpikir bahwa ini bukan hanya tempat transaksi jual-beli, lebih dari itu, katakanlah, jebakan ilusi yang melenakan kalau bukan mengerikan. Mal-mal seolah mengajarkan bagaimana “hidup yang layak” seharusnya terlihat: makan di tempat tertentu, minum kopi merek tertentu, berfoto di sudut tertentu. Bahkan kegagalan ekonomi pun disamarkan. Orang bisa tampak mapan selama dua jam di mal, meski rekeningnya hanya tersisa saldo batas penarikan. Kapitalisme bekerja dengan menjual ilusi keberhasilan yang bisa disewa sementara.

Dan lihat, di balik kenyamanan Pakuwon Mall, ada ribuan pekerja ritel, kebersihan, keamanan, dan layanan makanan dengan jam kerja panjang, upah relatif rendah, dan kontrak fleksibel. Mereka adalah tulang punggung mal ini, tetapi jarang menjadi bagian dari narasi kemajuan. Mereka hadir sebagai fungsi, bukan sebagai warga. Dalam logika kapitalisme, mereka harus terlihat ramah, tetapi tidak boleh terlalu terlihat sebagai manusia dengan segala problematikanya.

Sementara itu, ruang publik diprivatisasi secara elegan. Pakuwon Mall menggantikan fungsi taman kota, alun-alun, bahkan ruang temu warga—tanpa pernah benar-benar menjadi ruang publik. Tidak ada hak berkumpul tanpa konsumsi. Tidak ada kebebasan berekspresi tanpa izin. Kapitalisme di sini bekerja dengan cara mengubah hak menjadi layanan, dan layanan menjadi komoditas. Kau boleh duduk, asal kau membeli sesuatu.

Di kota-kota besar di Indonesia, kebanyakan sepertinya mengalami pergeseran pusat aktivitas sosial dari ruang terbuka ke ruang komersial. Pakuwon Mall adalah bagian dari pola ini. Ketika negara gagal menyediakan ruang publik yang nyaman dan aman, kapitalisme datang menawarkan solusi—tentu saja dengan syarat. Yang tampak sebagai kemajuan sering kali hanyalah pengalihan tanggung jawab, dari kebijakan publik ke logika pasar.

Ironisnya, kapitalisme di Pakuwon Mall juga cukup cerdas untuk menampung kritik terhadap dirinya sendiri. Isu keberlanjutan, gaya hidup ramah lingkungan, hingga kampanye “local brand” bisa dengan mudah diintegrasikan sebagai strategi pemasaran. Kritik dijinakkan, dijadikan dekorasi moral, lalu dijual kembali. Kapitalisme tidak alergi terhadap kritik; ia hanya perlu memastikan kritik itu tidak mengganggu arus konsumsi.

Namun, seperti semua mesin, kapitalisme membutuhkan partisipasi. Pakuwon Mall tidak hidup dengan sendirinya. Ia hidup karena kita datang, berjalan, membeli, memotret, dan membagikan pengalaman itu. Kita tahu mekanismenya, kita paham jebakannya, tetapi tetap masuk. Barangkali karena di luar sana, kota terlalu melelahkan. Kapitalisme menang bukan tentang ia paling benar, melainkan karena ia paling siap.

Sampai di sini, sekali lagi, pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia ini saya pikir terlalu berhasil menjadi “ruang publik” yang privat. Ia menyediakan ilusi kebersamaan: keluarga berjalan beriringan, pasangan berfoto di depan dekorasi musiman, remaja tertawa sambil memegang gelas minuman yang namanya lebih keren dari isi kepalanya. Namun semua itu terjadi di ruang yang selektif. Tak semua orang benar-benar diundang. Ada syarat tak tertulis: cara berpakaian, cara berjalan, cara memandang etalase. Di sini, konsumsi adalah bahasa pergaulan; tanpa itu, kau hanya penonton.

Pakuwon Mall juga menampilkan demokrasi yang aneh. Semua orang boleh masuk, tetapi tidak semua orang boleh nyaman. Kursi tersedia, tetapi terlalu sedikit untuk benar-benar diduduki lama. Toilet bersih, tetapi tak pernah dimaksudkan sebagai tempat berlama-lama. Satpam ramah, tapi matanya terlatih membaca siapa yang “tidak sedang berbelanja.” Ruang ini ramah, selama kau tahu peranmu: sebagai konsumen, bukan warga.

Yang menarik, Pakuwon Mall tidak lagi menjual barang; ia menjual pengalaman. Makan bukan sekadar makan, tapi “kulineran.” Belanja bukan kebutuhan, tapi “healing.” Berjalan-jalan tanpa membeli apa pun terasa seperti tindakan subversif kecil, hampir tidak sopan. Semua dirancang agar dompet terasa ringan, tetapi hati diyakinkan bahwa itu bagian dari gaya hidup. Kapitalisme, di sini, tidak memaksa; ia membujuk dengan senyum dan diskon musiman.

Dan ya, di luar gedung, Surabaya tetap Surabaya: panas, riuh, penuh kontradiksi. Ada pedagang kaki lima yang bertahan dengan logika ekonomi lama. Ada kampung-kampung yang berurusan dengan banjir, upah, dan ketidakpastian. Tetapi begitu pintu kaca Pakuwon tertutup, semua itu lenyap. Kota disaring. Realitas dipilih. Yang tersisa hanyalah versi Surabaya yang ingin dipamerkan—rapi, ber-AC, dan siap difoto.

Pakuwon Mall juga memperlihatkan bagaimana kota memindahkan pusat gravitasinya. Dulu, ruang temu adalah alun-alun, lapangan, atau warung kopi. Kini, ia beralih ke mal. Bedanya, di mal tak ada kewajiban untuk berdebat, berdiskusi, atau sekadar berdiam tanpa tujuan. Semua harus bergerak: dari toko ke toko, dari lantai ke lantai. Diam terlalu lama mencurigakan. Berpikir terlalu lama tidak produktif.

Ada ironi lain. Pakuwon Mall sering disebut sebagai simbol kemajuan. Padahal kemajuan macam apa yang diukur dari jumlah merek internasional dan luas area parkir? Jika kemajuan berarti kemampuan kota merawat warganya yang paling rentan, Pakuwon tak banyak bicara. Ia lebih fasih dalam bahasa promo daripada bahasa keadilan. Lebih mahir menghitung traffic pengunjung daripada denyut kehidupan di luar tembok betonnya.

Namun, tentu saja, menyalahkan Pakuwon Mall sepenuhnya juga terlalu mudah. Ia hanya cermin yang jujur—mungkin terlalu jujur—tentang apa yang kita inginkan. Kita datang ke sana bukan karena dipaksa, tetapi karena lelah. Lelah dengan panas, macet, kebobrokan pemerintah, dan ketidakpastian. Di Pakuwon, setidaknya, semuanya terasa pasti: harga tertera, arah jelas, dan kebahagiaan seolah bisa dipilih dari selembar menu.

Dan mungkin inilah yang paling miris. Saya tahu semua ini, tetapi tetap datang. Saya mengkritiknya sambil menyeruput kopi mahal. Saya menertawakannya sambil berfoto. Sedangkan Pakuwon Mall tidak perlu membela diri. Ia cukup membuka pintu otomatisnya—dan saya masuk perangkapnya dengan sukarela. Sialan! [T]

Reporter/Penulis: Jaswanto
Editor: Adnyana Ole