Ketika Kleptokrasi Membunuh Gotong Royong

“Kalau saya diminta merumuskan Pancasila dalam satu kata, maka saya akan memilih Gotong Royong.” — Ir. Soekarno

INDONESIA telah merdeka lebih dari 80 tahun, tapi entah mengapa, sidang pembaca yang budiman sekalian pasti merasa bahwa kita sebagai rakyat, masih seperti terus saja berjuang. Dulu melawan penjajah bersenjata, sekarang melawan para perampok berdasi. Ironisnya, yang sekarang menjajah seringkali justru sebangsa sendiri, menggunakan kekuasaan bukan untuk melindungi rakyat, tapi untuk memperkaya kroni dan memperkuat tahta kekuasaan.

Dari satu rezim ke rezim berikutnya, dari pemilu ke pemilu, kita dipertontonkan hal yang sama, seolah ada semacam template pemilu. Janji perubahan yang kemudian seiring waktu berubah menjadi pengkhianatan. Korupsi merajalela, penyalahgunaan jabatan makin terang-terangan, dan kekuasaan makin gemuk tapi makin jauh dari rakyat. Sepertinya ini bukan lagi negara demokrasi, tapi sudah menjurus ke kleptokrasi, pemerintahan oleh para pencuri, untuk para pencuri, demi para pencuri.

Dan dalam kisah panjang negara ini, ada satu hal penting, yaitu ruh bangsa ini yang pelan-pelan mati, adalah gotong royong. Ruh sosial bangsa Indonesia yang merupakan tulang punggung solidaritas. Jiwa Pancasila yang mulai dikubur pelan-pelan dan hidup-hidup di bawah proyek-proyek infrastruktur dan pencitraan digital. Tidak heran jika kemudian ada gambar tikus dalam garuda karya Rokhyat, sebagai suatu kritik sosial atas kondisi sekarang ini yang berbau kleptokrasi dan hal tak sedap lainnya.

Gotong Royong: Dari Falsafah Menjadi Seremoni

Gotong royong sebenarnya, dulunya adalah identitas sosial bangsa ini. Ia bukan cuma sekadar kerja bakti seminggu sekali di sekitar rumah, tapi merupakan suatu cara hidup, tentang bagaimana manusia Indonesia memaknai kebersamaan, saling menolong, dan berbagi beban. Dalam gotong royong tidak ada pembicaraan soal imbalan, tapi karena adanya suatu kesadaran, bahwa kita semua saling terhubung dalam nasib dan sejarah.

Tapi hari ini, gotong royong direduksi menjadi kegiatan seremonial. Misal, bikin foto bareng saat bersih-bersih jalan, patungan uang saat hajatan, atau bantuan darurat saat ada bencana. Di luar itu, kita lebih memilih mengunci pagar rumah dan hati. Hal ini pasti ada sebabnya. Mengapa bisa demikian? Karena iklim politik dan sosial kita pelan-pelan membunuh membunuh falsafah gotong royong ini.

Masyarakat terus-menerus dipertontonkan dengan model kekuasaan yang oportunistik, individualistik, dan egoistik. Elit politik banyak yang tidak memberi teladan solidaritas, tapi secara tak sadar memberi contoh bagaimana cara licin untuk merampas hak orang lain diam-diam, mempertontonkan trik jitu bagaimana cara membungkam mereka yang bertanya. Tentu akan sangat sulit untuk rakyat agar bisa terus hidup dalam etika kolektif seperti gotong royong ini, sementara kekuasaan justru mengibarkan panji-panji egosentrisme dan kelicikan.

Dari Negara Solidaritas ke Negara Transaksional

Dalam negara yang sehat, solidaritas dijaga dari atas dan dirawat dari bawah. Artinya ada peran negara dan ada peran rakyat bawah juga. Tapi kita hari ini melihat, negara berubah jadi mesin transaksi besar-besaran. Kita cek saja secara terang-terangan, bagaimana politik jadi dagang sapi, bantuan sosial jadi alat kampanye, jabatan jadi komoditi jual beli, bahkan hukum yang mustinya sarat moral bisa juga dinegosiasi. Akibatnya, rakyat ikut berubah cara berpikirnya.

Gotong royong mulai dianggap naif. Tolong-menolong dianggap bodoh. Semua diukur jadi logika untung rugi. Zygmunt Bauman pernah berkata: “Solidaritas menguap saat pasar mulai menentukan harga pada setiap relasi sosial.” Dan benar saja, ini yang terjadi. Yang bertahan bukan nilai-nilai, tapi kalkulasi alias itung-itungan. Di kampung, gotong royong menipis karena warga takut atau setidaknya enggan dimanfaatkan. Di kota, tetangga satu dinding pun sudah jamak jika tidak saling kenal. Di sosial media, orang lebih cepat berbagi berita duka ketimbang menawarkan bantuan nyata.

Semua ini tentu bukan salah rakyat semata. Ini adalah buah dari ketimpangan struktural dan rusaknya model kekuasaan. Masyarakat diajari untuk saling bersaing sejak kecil. Sekolah mengajarkan peringkat, bukan empati. Media, apa pun itu, senang menampilkan kekayaan, bukan kejujuran. Media memberitakan skandal, bukan lagi solidaritas. Dan media berperilaku demikian tentu bukan tanpa sebab. Cara pandang peradaban memang tengah bergeser.

Pendidikan Kita Cerdas Tapi Tidak Saling Peduli

Sekolah kita penuh dengan siswa yang pandai, tapi sedikit yang peka. Sepertinya kurang adanya keseimbangan. Misal, kita cenderung memuja nilai rapor, bukan nilai kemanusiaan. Kita juga mendewakan lomba dan olimpiade, tapi lupa untuk mengajarkan anak caranya duduk mendengarkan cerita teman yang sedang susah.

Gotong royong tidak akan bangkit kalau sekolah hanya mencetak teknokrat. Kita butuh pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kolektif, bukan sekadar kemampuan kompetitif. Paulo Freire mengatakan, “Pendidikan sejati bukan transfer pengetahuan, melainkan pembebasan manusia.” Dan pembebasan tak akan pernah lahir dari ruang kelas yang sunyi dari rasa peduli. Tantangan ini makin berat sebenarnya, apalagi dengan adanya gempuran AI yang makin masif.

Namun Harapan Itu Masih Ada

Meski sistem kita rusak dan kepemimpinan nasional sering mengecewakan, tetap saja kita harus yakin bahwa harapan belum mati. Di banyak pelosok, gotong royong masih hidup, meski kecil, meski tak viral.

Ada petani yang saling bantu memanen ketika tenaga kurang. Atau komunitas yang membangun perpustakaan desa secara swadaya. Ada juga sekelompok anak muda yang membuka dapur umum di tengah krisis. Di banyak tempat masih bisa kita jumpai ibu-ibu yang saling jaga anak tetangga tanpa bayaran. Sesungguhnya, mereka inilah para penjaga nyala terakhir dari api gotong royong.

Tugas Kita Bersama

Seyogyanya kita bangun pendidikan berbasis kebersamaan. Kurikulum di sekolah harus dirancang bukan hanya mencerdaskan otak, tapi juga mengasah rasa. Proyek kolaboratif, kegiatan sosial lintas kelas, dan pembelajaran berbasis komunitas harus jadi arus utama, hal yang mainstream. Desak teladan agar datang dari atas. Jangan biarkan pemimpin korup berbicara soal gotong royong dalam pidato.

Kita harus menuntut keteladanan nyata, mungkin berbentuk pengurangan privilege, transparansi, dan pelayanan publik yang adil. Aktifkan komunitas sebagai basis baru dari negara.
Artinya jika negara formal tak mampu jadi pelindung rakyat, maka komunitas harus jadi negara kecil yang melindungi satu sama lain. Bangun koperasi, komunitas pangan, sistem barter lokal, dan platform solidaritas digital.

Media juga harus berperan untuk merawat imajinasi sosial. Dengan demikian generasi baru bisa terus percaya bahwa dunia yang lebih adil dan penuh empati itu adalah mungkin. Jika ini berhasil, maka kita bisa mencegah apatisme menjadi budaya baru. Gotong royong harus jadi visi bersama, bukan sekadar koleksi di museum ingatan masa lalu.

Jalan Pulang Bernama Solidaritas

Gotong royong jangan hanya kita maknai sebagai warisan budaya. Sebagaimana Pancasila, Ia adalah kompas moral bangsa. Suatu penentu arah. Ketika kita kehilangan arah, saya kira kita sepakat bahwa hal itu sedang terjadi seperti saat ini, saat negara menjadi mesin kekuasaan kosong, maka semangat dan falsafah gotong royong bisa menjadi jalan pulang.

Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita bukan negara, bukan elit politik dan ekonomi, bukan partai, bukan investor asing. Yang menyelamatkan kita adalah kita sendiri, saat kita mau berhenti bersaing dan mulai saling merangkul. Dan selama masih ada satu orang yang rela membantu tanpa pamrih, maka Indonesia belum sepenuhnya kehilangan jiwanya. Setidaknya, karena satu orang itu, Pancasila dan Republik ini masih bertahan. Tabik. [T]

Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole

BACA artikel lain dari penulis PETRUS IMAM PRAWOTO JATI