Politik Uang Mengotori Demokrasi, Sampah Baliho Mengotori Bumi

DARI seseorang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan itu mengakui samar-samar mendengar ada gerakan uang nyelip di bingkisan baju dari “calon” untuk masyarakat. Dan itu masih misteri.

“Tapi ini mulai terasa gelagatnya, ya, walaupun masih belum pasti siapanya yang menebar isu ini, atau siapa yang menebar uang itu,” katanya.

Begitulah, apa yang diungkapkan oleh Lidartawan saat acara “Cofee Morning: Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024” di Lovina Haven Boutique Resort, Lovina, Buleleng, Jumat, 25 Oktober 2024.

Politik uang (money politic), memang telah menjadi kotoran demokrasi yang paling utama—yang dapat menjadi sumber masalah terkait terjadinya korupsi. Sebab itulah, Lidartawan meminta semua pihak, terkait politik uang ini, agar tidak gegabah.

“Supaya kita waspada!” kata Lidartawan.

Di acara cofee morning itu, ia lebih serius lagi membahas tentang baliho. Bali harus bersih dari sampah selain money politic. Tentang pilkada, baliho-baliho menjadi kekhawatiran bersama—sebab sampahnya sulit terurai. Tidak ramah lingkungan. Sebab itulah, katanya lagi, Pilkada tahun ini berkonsep green election.

“Walaupun, saya telah berjuang mati-matian sejak 2014—hingga sekarang (tapi masih gagal).. Jadi bukan hanya sekarang saja saya menggaungkan pemilu tanpa baliho, tapi sudah sejak dulu. Karena kita sudah gak bisa lagi menempatkan di mana mau ditaruh lagi sampah-sampah (baliho) ini,” kata Lidartawan dengan nada agak kesel.

Kemudian seorang wartawan nyeletuk, “Artinya KPU secara keseluruhan belum siap untuk skema pengolahan sampah!?”

Dengan air muka yang serius, juga tampaknya masih agak kesal—terkait baliho, ia mengatakan:“Lho! Yang mengelola sampah sebenarnya siapa? Bukan KPU! Jadi artinya, kami sudah melakukan tindakan di awal (pencegahan). Tapi itu tidak (disetujui gak pake baliho), ya, pemerintah wajib (memikirkan), jika sampah baliho ini mau dibawa ke mana.”

Kemudian, dengan memberi jeda berfikir dari pernyataan tadi, ia melanjutkan dengan sinis, “Nanti, kan, ada pemimpin yang terpilih tuh, nanti tanyain ke sana, pak, sampah baliho ini mau di kemanakan? Kan bapak yang buat!” lanjut Lidartawan penuh satir. Dan yang lain tertawa.

Di tanggal 7 bulan depan, KPU akan melakukan penanaman pohon bersama pada saat pelantikan KPPS, total pohon yang akan ditanam sekitar 250.000 pohon, dan akan ditanam di seribu titik di Bali.

Penanaman ini akan melibatkan komunitas, mahasiswa, masyarakat, dan tentunya dinas terkait agar pohon yang ditanam memiliki keberlanjutan yang nyata. Tumbuh.

Kesiapan Buleleng Menghadapi Rentetan Pemilu 2024

Sementara itu, terkait hal lain—tentang kesiapan rentetan Pilkada serentak ini di daerah, Komang Dudhi Udiyana selaku Ketua KPU Buleleng ia memaparkan kesiapannya.

Setidaknya ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KPU Buleleng selama rentetan pilkada ini berlangsung. Selain sudah menyiapkan debat pertama beberapa hari yang lalu. Jadwal debat ke dua dan ke tiga juga sudah di rancangnya pada tanggal 12 dan 23 November mendatang.

Sementara terkait logistik, pihaknya juga sudah pada tahap sortir surat suara, baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun pada surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

“Pada tahapan logistik ini, juga kami sudah menyiapkan, sudah seluruhnya siap.  Kotak suara, bilik suara, sudah kami terima. Kemudian sudah kami setting per kecamatan, per TPS sudah kami lakukan. Dan untuk logistik yang lainnya, juga sudah kami terima, juga sudah kami setting per kecamatan, per TPS,” terang Komang Dudhi Udayana, Ketua KPU Buleleng.

Sementara itu, sejauh ini, di samping pihaknya telah menertibkan APK yang lain, ia juga menjelaskan terkait kendala di lapangan. Dalam hal ini, adalah penertiban Alat Praga Kampanye (APK) billboard yang terpasang diam-diam, yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan siapa yang memasangnya.

Maka, siapa yang memasang billboard tanpa sepengetahuan KPU atau Bawaslu? Bertobatlah! [T]

Reporter/Penulis: Sonhaji Abdullah
Editor: Adnyana Ole