“SAYA menangis saat survei sekolah setelah lolos seleksi P3K,” ujar Samsul Rizal bercerita kepada saya pada malam yang gerah di Surabaya Barat. Saat itu Sem singgah sebentar di kontrakan saya setelah menempuh perjalanan jauh, dua hari berlayar dari Pulau Sulawesi menuju Tanjung Perak, Surabaya. Ia hendak pulang kampung ke Lombok Tengah, NTB. “Tak ada kapal langsung ke Lombok. Jadi, harus transit dulu di Surabaya, besok baru naik kapal lagi ke Lombok,” terang pemuda tambun itu sembari menyedot air mineral.
Sem, begitu ia akrab dipanggil, mengisahkan perjuangannya mengajar anak-anak sekolah dasar di Sulawesi Tengah, di pedalaman antah-berantah yang tak terbaca oleh peta dan tentu saja jauh dari istana presiden di ibu kota, tepatnya di SD Inpres 4 Terpencil Sidoan, Desa Sidoan Barat, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong. Guru muda lulusan Universitas Pendidikan Ganesha itu lolos PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)—selanjutnya ditulis P3K—dan ditempatkan di sana sejak Desember tahun lalu.
“Mengetahui tempatnya sangat jauh, awalnya saya hendak mengundurkan diri,” Sem melanjutkan cerita. “Tapi ibu saya menyuruh ‘coba dulu’. Dan saya berangkat meski berat.” Ia bercerita pelan sekali, seperti orang kehabisan tenaga—ia memang terlihat capai.
Gedung sekolah itu kecil saja, kata Sem, berdiri di atas bukit yang curam. Dindingnya terbuat dari setengah kayu setengah beton. Ini satu-satunya sekolah di kawasan tersebut. Beberapa anak harus naik-turun bukit melalui jalan setapak berbatu untuk belajar. Beberapa lainnya jalan kaki menelusuri sungai. Jika sungai meluap, anak-anak terpaksa tidak bisa berangkat sekolah. Dan kalau ada angin, sekadar mendung, atau bahkan hujan, sekolah terpaksa libur atau dipulangkan sebelum waktunya. “Terlalu berisiko,” jelas pemuda kelahiran Lombok Tengah, 12 Februari 1999 itu.
Di SD Inpres 4 Terpencil Sidoan, menurut informasi dari Sem, terdapat 62 murid dari kelas satu sampai enam. Sementara itu guru dan tenaga pendidikannya tak lebih banyak dari jumlah jari tangan. “Ada 9 petugas. 1 guru PNS, 4 guru P3K, 2 guru honorer, dan 2 tendik,” katanya. Sem, yang notabene lulus pendidikan ekonomi, di SD Inpres 4 Terpencil Sidoan, nyaris mengajar semua mata pelajaran.
Malam itu Sem tidak sendiri. Ia bersama Erwin Jaya, guru P3K yang juga mengajar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Erwin dan Sem sama-sama dari Lombok Tengah. Apa yang dikisahkan Sem juga dirasakan oleh Erwin.
“Tapi di kawasan Erwin mengajar masih sedikit lebih enak. Soalnya bisa main bulutangkis,” ujar Sem membandingkan nasibnya sembari tertawa. Ya, di lokasinya mengajar, Sem mengaku tak memiliki hiburan apa-apa selain gawainya. Selesai mengajar, ia tak banyak beraktivitas. “Mau ke Kota Palu cukup jauh. Buang-buang waktu, tenaga, dan bensin,” ujarnya.
Erwin ditugaskan di SD Kecil Terpencil Salujengi Supilopong, Desa Supilopong, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong. Sekolah Erwin mengajar lebih kecil daripada tempat Sem ditugaskan. Sekolah itu berupa rumah panggung berubin kayu yang sudah lapuk dan menjadi santapan rayap. “Mulai dari lantai sampai kusen jendela rata-rata sudah bolong,” ujar Erwin, guru muda lulusan Universitas Mataram itu.
Jika di SD Inpres 4 Terpencil Sidoan terdapat 6 ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, rumah dinas dan toilet, di SD Kecil Terpencil Salujengi Supilopong hanya terdapat 1 gedung yang dibagi menjadi 3 ruangan, 2 ruangan tanpa sekat. SD Kecil Terpencil Salujengi Supilopong hanya memiliki 28 siswa dari kelas satu sampai enam dan tujuh guru: 3 honorer, 3 P3K, 1 PNS.
Tak jauh berbeda dengan apa yang dikisahkan Sem, menurut Erwin, akses menuju ke SD Kecil Terpencil Salujengi Supilopong juga harus melewati pegunungan dengan tebing sangat curam. Jalurnya naik ke gunung, melewati beberapa tanjakan tajam dan menantang. Walapun sudah dirabat beton, namun kondisinya sekarang sudah mulai rusak parah.
“Saya ingat, suatu ketika, rekan saya pernah jatuh di jalan yang rusak saat membawa siswa menuruni gunung dalam rangka menghadiri kegiatan yang diadakan dinas pendidikan di sekolah negeri yang ada di bawah gunung. Anak itu menangis kesakitan karena perutnya tertindih motor,” Erwin bercerita.
Untuk bisa belajar di SD Kecil Terpencil Salujengi Supilopong, anak-anak harus berjalan kaki, menempuh jarak mulai dari 25 m sampai yang terjauh 2 km. “Tapi kadang ada yang diantar bapaknya sambil berangkat ke kebun,” kata Erwin.
Wajah pendidikan di pedalaman Parigi Moutong memang masih memprihatinkan. Selain akses yang sulit dijangkau—para guru harus menggunakan motor rakitan sendiri untuk mencapai lokasi sekolah sebagaimana pengakuan Sem dan Erwin—juga minimnya tenaga pengajar dan infrastruktur sekolah yang serba terbatas. Di lokasi Erwin mengajar, misalnya, listrik belum sepenuhnya tersedia. Warga masih menggunakan mesin generator set (genset) untuk menerangi kawasan.
“Tentu saja itu membuat proses pembelajaran menjadi tidak maksimal,” ujar Erwin. “Sebagian besar dari kami [guru P3K] tidak maksimal dalam menerapkan metode belajar yang kami dapat saat PPG (Pendidikan Profesi Guru),” Erwin tampak menyesali kondisi tersebut.
Ironisnya, pemerintah yang baru ini dinilai melanggar konstitusi karena memangkas hampir sepertiga alokasi anggaran pendidikan yang berjumlah setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program makan bergizi gratis. Atas dasar itulah, sejumlah mahasiswa, guru honorer, dan yayasan sekolah mengajukan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 ke Mahkamah Konstitusi.
Mereka menuntut, sebagaimana diberitakan BBC News Indonesia, agar pos anggaran pendidikan “steril” alias benar-benar diperuntukkan untuk fungsi inti pendidikan, sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam dua aturan itu, sama sekali tidak ada ketentuan soal makan bergizi gratis.
Apa yang dikisahkan Sem dan Erwin sebenarnya bukan barang baru. Banyak kisah serupa di negeri ini—yang datang dari antah-berantah lainnya. Sebutlah di wilayah-wilayah di Papua pun di Sumatra, misalnya. Film-film macam Denias, Senandung di Atas Awan (2006), Laskar Pelangi (2008), Di Timur Matahari (2012), Sokola Rimba (2013) sedikit banyak menangkap realitas itu. Dalam banyak kisah itu, selalu ada sisi di mana negara belum sepenuhnya hadir di ruang-ruang kelas sekolah pelosok. Kisah seperti ini tidak sekadar cerita tentang anak-anak yang ingin sekolah, tetapi tentang jurang panjang antara keinginan untuk belajar dan kemungkinan untuk benar-benar belajar.
Tengoklah dalam Denias, atau coba baca catatan Yang Menyublim di Sela Hujan (2018), catatan Fawaz saat bertugas di Mumugu Batas Batu, Kabupaten Asmat, pendidikan di Papua hadir nyaris sebagai sesuatu yang mitologis—jauh, sulit dijangkau, tetapi dipercaya mampu mengubah nasib. Denias—tokoh dalam film itu—harus berjalan melintasi lembah dan bukit, meninggalkan kampung halamannya, hanya untuk menemukan sesuatu yang di kota dianggap biasa: guru yang datang tepat waktu dan pasti datang, infrastruktur belajar yang memadai, dan ruang belajar yang tidak runtuh oleh hujan dan angin.
Atau perjuangan Lintang dalam Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang mengendarai sepeda Rally Robinson—buatan Inggris—dengan susah payah untuk berangkat ke sekolah. Lintang terpaksa mengendarai sepeda orang dewasa itu, selain jarak rumah ke sekolahnya sangat jauh, juga karena kendaraan itu satu-satunya yang keluarganya punya. Bukan hanya soal sepeda dan jarak sekolah yang menjadi masalah, tapi juga medan yang harus dilaluinya saat berangkat ke sekolah adalah hutan belantara, genangan air, sampai ancaman yang paling ekstrem: habitat buaya.
Mengutip Ahmad Khadafi dalam Saat Anak-Anak Pemberani Pergi ke Sekolah, “ini bisa dijadikan gambaran bahwa kadang ada hal yang dilupakan dari sekadar kebutuhan pendidikan untuk setiap anak Indonesia, yakni akses pendidikan.”
Acap kali pemerintah lupa bahwa berbicara soal pendidikan tentu tidak hanya berhenti pada sistem, kurikulum, sertifikasi guru, atau insfrastruktur sekolah. Lebih dari itu, juga menyangkut soal akses sekolah. Tapi, di banyak wilayah di negara yang katanya kaya ini, pendidikan bukan hak yang otomatis diterima setiap warga negara, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan daya tahan tubuh dan keteguhan hati—bahkan nyawa, kalau boleh dikatakan demikian.
Selain itu, tak jarang bagaimana pendidikan di negara ini juga bisa begitu rapuh hingga mudah dipadamkan oleh kondisi lingkungan sosial yang, katakanlah, sangat ekstrem. “Di Parigi, narkoba seperti barang yang mudah diakses—seperti beras,” terang Sem. Erwin mengiakan. Mereka berdua sering mendengar cerita orang tua yang anaknya terjerembab dalam kerangkeng obat terlarang itu. Di hadapan gembong narkoba, sekolah pelosok macam SD Kecil Terpencil Salujengi Supilopong dan SD Inpres 4 Terpencil Sidoan jelas hanya lelucon gelap saja.
Sampai di titik ini, di pedalaman Sulawesi Tengah, atau di pelosok negeri lainnya, sekolah bukan hanya cukup menjelma sebagai tempat belajar, tetapi juga ruang yang terancam oleh konflik, kemiskinan, kebijakan yang tak memihak, pejabat korup, sistem yang kacau. Sekolah terasa hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi secara fungsi, ia nyaris kosong. Anak-anak tetap datang, tetapi sering tanpa arah, tanpa bimbingan, tanpa masa depan yang jelas, seperti yang ditangkap dalam film Di Timur Matahari (2012).
Kisah-kisah semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di pelosok Indonesia bukan semata soal infrastruktur, melainkan juga keberadaan negara dalam bentuk paling konkret: guru. Ketika guru tidak hadir, negara juga tidak hadir. Ketika sekolah rusak dan tidak diperbaiki, negara seolah hanya menjadi konsep administratif yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Memang ada program P3K, di mana banyak guru ditempatkan di pelosok negeri, tapi tanpa diimbangi infrastruktur pendukung pendidikan yang memanadai, itu sama saja seperti menurunkan perajurit di medan perang tanpa senapan. “Ada titik kami nyaris putus atas mengajar di sana,” ujar Sem.
Situasi ini beresonansi kuat dengan narasi dalam Sokola Rimba karya Butet Manurung. Dalam pengalamannya mengajar Orang Rimba di pedalaman Jambi, pendidikan tidak dimulai dari kurikulum, melainkan dari kepercayaan. Ia harus berjalan kaki berhari-hari, tinggal bersama komunitas, dan meyakinkan mereka bahwa membaca dan menulis bukan ancaman, melainkan alat bertahan hidup. Pendidikan, dalam konteks ini, bukan sistem yang mapan, tetapi hubungan yang rapuh dan harus dibangun perlahan.
Sayangnya, negara sering kali membangun sekolah tanpa memahami manusia yang akan mengisinya. Akibatnya, sekolah hanya menjelma menjadi bangunan fisik, bukan proses yang terus-menerus. Pendidikan sekadar menjadi program, bukan relasi yang baik. Anak-anak hadir secara fisik, tetapi sistem tidak hadir secara emosional dan kultural. Dan mungkin, seperti Denias yang terus berjalan melintasi lembah, ironi pendidikan di pelosok Indonesia masih merupakan perjalanan panjang—perjalanan yang belum selesai, entah sampai kapan.[T]
Penulis: Jaswanto
Editor: Adnyana Ole
