PENDIDIKAN gratis kembali menjadi pembicaraan publik pasca Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan komitmennya agar biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri—mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi negeri—dapat digratiskan. Presiden bahkan menyatakan akan segera membahasnya dalam rapat terbatas.
Pernyataan tersebut membawa satu pesan penting, bahwa pendidikan memang merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya mudah dijangkau oleh keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi saja. Namun, di balik gagasan sekolah gratis, juga ada pertanyaan yang jauh lebih besar, yakni ketika biaya pendidikan dibuat gratis, apakah persoalan pendidikan Indonesia otomatis selesai? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.
Gratis adalah persoalan akses. Sementara pendidikan bermutu adalah persoalan proses, kurikulum, guru, sarana, teknologi, lingkungan belajar, evaluasi dan hasil belajar.
Karena itu, sekolah gratis seharusnya tidak berhenti pada pembebasan biaya. Jangan sampai negara berhasil membuat sekolah tanpa biaya, tetapi anak-anak tetap mendapatkan pengalaman belajar yang tidak merata.
Sekolah Gratis dan Persoalan Pendidikan Hari Ini
Jika kita sering membaca, mendengar, atau melihat berita di media nasional, Indonesia masih menghadapi persoalan kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah. Ada sekolah dengan ruang belajar yang baik, perangkat digital, akses internet dan guru yang relatif lengkap. Di sisi lain, masih ada sekolah yang menghadapi keterbatasan sarana, sumber belajar, bahkan akses teknologi.
Pemerintah sendiri telah menjalankan berbagai program untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dalam laporan pemerintah pada Agustus 2026, sebanyak 71.744 sekolah disebut telah diperbaiki pada 2026. Pemerintah juga memperluas pemanfaatan teknologi pembelajaran melalui Interactive Flat Panel (IFP).
Artinya, persoalan pendidikan sebenarnya bukan hanya soal berapa rupiah yang dibayar orang tua, tetapi juga apa yang diterima peserta didik sebagai pengalaman belajar.
Sekolah gratis akan kehilangan maknanya jika orang tua tidak membayar uang sekolah, tetapi anak tetap menghadapi keterbatasan buku, laboratorium, perangkat pembelajaran, kualitas guru, koneksi internet atau pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan.
Dengan kata lain, gratis tidak boleh diterjemahkan sebagai murahnya pendidikan. Gratis harus berarti negara menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
Kurikulum Jangan Ikut “Gratis”
Di sinilah persoalan kurikulum menjadi penting. Kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran. Kurikulum menentukan kompetensi apa yang harus dimiliki peserta didik, pengalaman belajar seperti apa yang diberikan, bagaimana guru mengajar, bagaimana peserta didik dinilai, dan bagaimana sekolah merespons perubahan zaman.
Indonesia sedang mendorong Pembelajaran Mendalam atau deep learning. Kemendikdasmen menjelaskan bahwa pendekatan tersebut diarahkan pada pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan relevan dengan tantangan nyata. Peserta didik tidak cukup hanya menguasai informasi, tetapi perlu mampu berpikir mendalam, memecahkan masalah, berkolaborasi dan beradaptasi. Tentu, ini menjadi tantangan besar.
Sebab, pendidikan gratis tidak akan banyak berarti apabila proses pembelajarannya masih membuat siswa sekadar menghafal, mengejar nilai, dan menyelesaikan tugas.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya, “Apakah sekolah gratis?” Tapi lebih jauh dari itu, pertanyaan yang lebih penting adalah, “Apa yang dipelajari anak? Bagaimana anak belajar? Mengapa anak mempelajarinya? Dan apakah pengetahuan itu dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata?”
Persoalan ini relevan dengan kajian Dr. H. Lamijan Hadi Susarno, M.Pd., akademisi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Salah satu kajiannya pada 2026 membahas peran kurikulum dalam membangun resiliensi akademik mahasiswa di era digital. Ia juga meneliti kesiapan pedagogis guru dalam menghadapi fleksibilitas kurikulum serta hubungan problem-based learning dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital.
Gagasan tersebut memberi pelajaran penting dalam membaca program sekolah gratis, yakni akses pendidikan dan kualitas pembelajaran harus berjalan bersama.
Sekolah gratis membutuhkan kurikulum yang mampu menjawab perubahan masyarakat. Anak-anak hari ini hidup di tengah AI, media sosial, banjir informasi dan perubahan pekerjaan yang cepat.
Karena itu, kurikulum tidak cukup mengajarkan anak untuk mengetahui. Anak harus dilatih untuk bertanya, menganalisis, memecahkan masalah, berkomunikasi, berkolaborasi dan menciptakan sesuatu. Kurikulum harus menjadi jembatan antara sekolah dan kehidupan.
Jika tidak, sekolah gratis hanya memperluas jumlah anak yang masuk sekolah tanpa memastikan mereka mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan.
Teknologi Pendidikan Bukan Sekadar Layar di Kelas
Pada era digitalisasi seperti sat ini, sering kali teknologi pendidikan dipahami secara sederhana, yakni menyediakan komputer, tablet, internet, atau layar digital di ruang kelas. Padahal teknologi pendidikan jauh lebih luas.
Teknologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana manusia, proses, sumber belajar, metode, dan teknologi dirancang secara sistematis untuk memecahkan masalah belajar. Karena itu, ketika pemerintah menyediakan layar pintar di sekolah, pertanyaan berikutnya ialah “Apakah guru sudah siap menggunakannya? Apakah materi pembelajarannya tersedia? Apakah metode mengajarnya berubah? Apakah peserta didik menjadi lebih aktif? Dan apakah teknologi tersebut benar-benar menyelesaikan masalah belajar?”
Pemerintah pada 2026 memang mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan menyebut penggunaan IFP untuk menghadirkan sumber pembelajaran serta pengajaran berbagai bidang.
Namun, perangkat hanyalah alat. Teknologi pendidikan tidak boleh berubah menjadi proyek pengadaan barang. Teknologi harus ditempatkan sebagai bagian dari desain sistem pembelajaran.
Jika guru tetap menggunakan metode lama, sementara papan tulis diganti layar digital, maka yang berubah mungkin hanya medianya. Proses belajarnya belum tentu berubah. Di sinilah teknologi pendidikan memiliki peran strategis.
Dari Sekolah Gratis Menuju Pendidikan Bermutu
Program pendidikan gratis juga perlu dilihat dalam konteks berbagai kebijakan pendidikan yang sudah berjalan.
Pemerintah telah menjalankan Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Hingga April 2026, pemerintah menyebut program tersebut telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi di 36 provinsi.
Ini menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan sudah menjadi bagian dari agenda kebijakan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan ekuitas kualitas. Anak dari keluarga miskin tidak cukup hanya diberi tempat duduk di kelas. Ia harus mendapatkan guru yang kompeten, kurikulum yang relevan, sumber belajar yang memadai, lingkungan belajar yang aman, teknologi yang sesuai kebutuhan, serta kesempatan mengembangkan potensinya. Di sinilah konsep keadilan pendidikan menjadi penting.
Adil bukan berarti semua sekolah menerima benda yang sama. Adil berarti setiap anak memperoleh dukungan yang sesuai agar memiliki kesempatan belajar yang bermakna. Sebab, hakikatnya, pendidikan gratis jangan hanya menggratiskan kursi, namun juga menggratiskan hambatan untuk belajar. Negara perlu memastikan anak tidak berhenti sekolah karena biaya, tetapi sekaligus memastikan mereka tidak kehilangan kualitas pendidikan karena lokasi tempat tinggal, kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan teknologi atau kualitas pembelajaran.
Sekolah gratis harus bertemu dengan kurikulum yang adaptif. Kurikulum harus bertemu dengan pedagogi yang tepat. Pedagogi harus didukung teknologi pendidikan. Teknologi harus digunakan berdasarkan kebutuhan belajar. Dan semuanya harus bermuara pada satu tujuan, peserta didik yang mampu berpikir, belajar, beradaptasi dan menghadapi kehidupan nyata.
Karena pendidikan bukan sekadar persoalan apakah orang tua membayar atau tidak. Pendidikan adalah investasi negara terhadap manusia. Sekolah gratis adalah pintu masuk. Pendidikan bermutu adalah tujuan. Dan teknologi pendidikan, kurikulum, guru serta desain pembelajaran adalah bagian dari jalan untuk mencapainya.[T]
Penulis: Dini Nastiti Wardani
Editor: Jaswanto
