Ketika Bencana Menampar Kita: Antara Ketulusan, Panggung, dan Kewajiban Menjaga Negeri

BENCANA yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat selama beberapa pekan terakhir tidak hanya menyapu rumah dan jembatan. Ia menyapu kewarasan kita sebagai bangsa. Di balik gelombang lumpur dan derasnya arus air, tampak pula arus lain yang tak kalah deras: arus pencitraan, arus kompetisi visual, dan arus lenyapnya sensitivitas pada kemanusiaan.

Di satu sisi, kita melihat para relawan yang bekerja nyaris tanpa tidur, memanggul logistik, menembus medan berat, berlari menuju tempat yang orang lain hindari. Namun di sisi lain, kita juga menyaksikan pejabat turun dari helikopter bak pemain film laga; logistik yang dilempar dari udara seperti barang tak bernilai; hingga bantuan DPR yang kabarnya harus didokumentasikan terlebih dahulu sebelum diizinkan berangkat. Seolah penderitaan rakyat tak ubahnya properti dalam panggung besar bernama “citra politik.”

Di tengah segala hiruk-pikuk itu, seorang Bupati Aceh Utara menangis sambil membuat surat pernyataan ketidakmampuannya membantu warganya. Air mata itu memecah perhatian publik. Ada yang iba, ada yang sinis, ada yang bertanya-tanya: ketika pemimpin ikut runtuh, kepada siapa rakyat bersandar?

Kita tentu memahami beban seorang kepala daerah ketika bencana datang sebesar ini. Namun pemimpin, dalam segala keterbatasannya, tetap diharapkan menjadi rumah bagi ketenangan. Bukan berarti tak boleh menangis—pemimpin juga manusia. Tapi setelah air mata, harus tetap ada arah. Setelah tangis, harus tetap ada keputusan. Karena rakyat tidak hanya membutuhkan empati; mereka membutuhkan pegangan.

Bencana yang Bernama Kelalaian

Kita kerap menyebut hujan ekstrem sebagai penyebab banjir. Padahal, hujan hanya membeberkan dosa-dosa lama yang tak kita akui: pembalakan liar, penggundulan hutan, alih fungsi lahan semena-mena, hilangnya daerah resapan, sungai yang disempitkan, dan habitat gajah yang makin mengecil sampai satwa itu kehilangan arah.

Ketika alam kehilangan keseimbangannya, bencana bukan lagi takdir semata. Ia adalah konsekuensi. Ia adalah akumulasi dari ratusan keputusan buruk yang diambil sedikit demi sedikit, dari korupsi yang dianggap biasa, dari izin-izin yang diteken tanpa hati, dari pembiaran yang berlangsung bertahun-tahun.

Maka lirik Ebiet G. Ade kembali terasa seperti teguran langsung:

“Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa…”

Tuhan mungkin tak bosan. Tapi alam tampaknya sudah muak.

Pelajaran yang Terus Kita Abaikan

Dari seluruh tragedi Sumatra dan Aceh, ada tiga pelajaran besar yang seharusnya menjadi kompas moral negeri ini:

• Bantuan yang Ikhlas Tak Membutuhkan Panggung

Dokumentasi memang perlu, tetapi bukan segala-galanya. Kita butuh sistem distribusi yang rapi, bukan konten heroik. Kita butuh empati yang murni, bukan gimmick politik.

• Kepemimpinan Bukan Penampilan, Tetapi Keberanian

Pemimpin boleh menangis, tetapi setelah itu ia harus bangkit lebih dulu daripada warganya.
Negeri ini terlalu sering dipimpin oleh mereka yang pandai berpidato, namun gagap ketika harus mengambil keputusan di lapangan.

• Mitigasi Bencana Dimulai dari Mitigasi Keserakahan

Selama pohon terus tumbang demi keuntungan segelintir orang, selama sungai diperlakukan seperti saluran pembuangan, selama tata ruang hanya menjadi dokumen yang dilanggar, kita akan terus berada di siklus bencana yang sama.

Dan Bali pun Harus Bercermin

Bencana Sumatra dan Aceh adalah peringatan dini bagi daerah-daerah lain, termasuk Bali. Kita sering merasa aman karena tak melihat banjir setinggi dada atau longsor sebesar bukit. Padahal tanda-tandanya sudah banyak: alih fungsi lahan yang tak terkendali, vila-vila yang menekan kawasan hulu, hutan-hutan pegunungan yang mulai terang benderang dari citra satelit, dan sungai-sungai yang kian kehilangan ruang hidupnya.

Bali tak kebal bencana.

Ia hanya belum dipukul sekeras itu.

Bencana Sumatra dan Aceh bukan tontonan; ia adalah cermin. Jika pulau kecil ini ingin tetap aman dan suci, maka langkah-langkah mitigasi harus dimulai sekarang:

• pembatasan tegas alih fungsi lahan;
• audit ketat lingkungan hidup;
• pelibatan desa adat dalam pengawasan kawasan rawan;
• restorasi daerah resapan di wilayah hulu; dan
• kepemimpinan yang tidak ragu mengatakan “cukup” pada eksploitasi.

Bali tidak boleh menunggu sampai air bah datang, sampai turis berlarian mencari tempat aman, sampai pulau ini hanya menjadi breaking news dan ucapan duka dari seluruh dunia.

Ketika dunia menikmati keindahannya, ketika negara menjadikannya etalase pariwisata, siapakah yang sesungguhnya bertanggung jawab menjaga kesucian dan keamanannya? Jika bukan orang Bali sendiri yang mengambil alih kendali, lalu siapa? Jadi,
 langkah-langkah mitigasi di atas yang harus ditekankan untuk diupayakan optimal bukan justru transmigrasi.

Penutup: Kita Harus Menjadi Lebih Baik dari Hari Ini

Bencana selalu menyisakan luka. Tetapi ia juga membawa pesan: bahwa bangsa ini masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam kesedihan Aceh dan Sumatra, kita melihat kehancuran; namun di sisi lain, kita melihat harapan — harapan bahwa negeri ini akhirnya mau belajar.

Yang kita butuhkan sekarang bukan lagi pertunjukan empati, tetapi gerakan kolektif.
Bukan air mata di depan kamera, tetapi kerja nyata di lapangan.

Bukan slogan, tetapi kebijakan.

Bukan pencitraan, tetapi ketulusan.

Karena ketika bencana datang lagi—andai kita tak berubah—kita tidak bisa lagi berkata “ini musibah alam.” Kita harus berani mengakui: ini hasil ulah kita. [T]

Penulis: Dewa Rhadea
Editor: Adnyana Ole