Kemakmuran yang Menyesatkan

SIDANG pembaca yang budiman, belakangan kita melihat di mana para pejabat kita ini lidahnya suka selip. Akhirnya, tiap kali bicara soal rakyat, selalu ada saja kalimat yang bikin rakyat meriang. Baru-baru ini, setelah kursi Menteri Keuangan berpindah dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, publik langsung disuguhi pernyataan blunder sang menteri baru. Purbaya menyebut demo jalanan hanyalah “suara sebagian kecil rakyat.” Kontan saja, dalam sekejap, mahasiswa ngamuk, BEM geram, dan warganet sibuk bikin meme. Ya memang pada akhirnya ada permintaan maaf, tapi sejarah terlanjur telah tertoreh.

Sungguh ironis, saat pejabat yang mestinya paham tata krama, justru makin sering melontarkan kata dan sikap yang merendahkan. Dari DPR sampai kementerian, sepertinya kita memang sedang hidup di era nirempati pejabat terhadap rakyat. Bagaimana bisa, orang-orang yang sudah dewasa, sekolah tinggi, mengaku pemimpin, digaji rakyat, justru gagal memahami psikologi rakyatnya sendiri.

Atau dalam hal ini khusus saya mungkin yang gagal paham pada psikologi Menkeu kita yang baru. Mungkin gaya beliau memang spontan dan jujur, ceplas-ceplos. Tentu saya yang jadi jahat bila buru-buru menilai beliau tanpa mengenal dan paham kinerjanya lebih lanjut. Lha wong, belum seminggu kerja kok sudah dinilai. Tapi jadi wajar juga kalau yang menilai memang sudah ada trauma.

Empati yang Hilang Dijilat Kemewahan

Banyak kajian sosial menyebut, pejabat yang hidup dalam gelembung privilese perlahan akan kehilangan kepekaan sosial. Mereka yang terbiasa naik mobil dinas, rapat di ruangan ber-AC, dapat tunjangan yang bikin dompet rakyat tampak receh, tentu saja, sangat jauh dari memahami rasanya antre panjang di Puskesmas atau galau mikirin harga minyak goreng dan cabai naik.

Fenomena ini oleh sosiolog Pierre Bourdieu disebut sebagai habitus kelas dominan, yaitu suatu pola pikir yang terbentuk dari posisi sosial tertentu, yang akhirnya membuat seseorang susah memahami realitas kelas lain. Dalam bahasa sederhananya, tidak mungkin pejabat yang setiap hari dijemput ajudan bisa membayangkan rasanya naik bus TransJakarta yang penuh sesak. Atau  mereka yang sibuk membahas faktor-faktor penguat rupiah di forum IMF tentu susah untuk bisa membayangkan rasa resah  ibu-ibu pasar yang bingung kenapa harga beras mendadak melonjak karena itu artinya mengurangi jatah belanja lauk buat anak. Empati mereka telah hilang dalam jilatan kemewahan.

Psikologi sosial juga punya istilah keren untuk ini yaitu empathy gap. Semakin jauh jarak pengalaman hidup, semakin sulit membayangkan apa yang dirasakan orang lain. Artinya, pejabat memang bisa tahu harga sembako naik, tapi tidak merasakan dampaknya. Mereka bisa mengutip data inflasi, tapi tidak merasakan gas yang menggeliat dalam perut keroncongan.

Mereka tahu angka kemiskinan, tapi tidak tahu betapa bingungnya cari pinjaman saat semua temen dan tetangga sudah dihutangi. Inilah kenapa ucapan mereka sering terdengar dingin, merendahkan, bahkan menyesakkan. Karena bagi mereka, penderitaan rakyat hanyalah angka dalam laporan, bukan jiwa dengan air mata.

Korupsi Rasa Kemanusiaan

Lord Acton pernah berkata, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Banyak orang mengira maksudnya tentu adalah korupsi uang atau kekayaan lain. Padahal di sini terdapat jabaran yan lebih luas, di mana kekuasaan juga bisa menggerogoti rasa kemanusiaan.

Pejabat yang terlalu lama bergaul dengan circle-nya yang notabene para pembesar dengan berbagai intrik dan trik dalam mengelola kekuasaan,  bisa kemudian kehilangan kedekatan afektif dengan rakyat. Mereka lupa bahwa di balik setiap kebijakan ada manusia nyata yang terdampak, bukan sekadar mengolah data dalam tabel Excel. Maka, ucapan merendahkan bukan sekadar salah lidah, tapi tanda ada korupsi empati.

Tata Krama yang Luntur

Kita ini konon bangsa yang besar dengan tradisi tata krama. Anak kecil di Jawa sejak dini diajarkan unggah-ungguh. Orang Batak diajari marhormatan. Orang Minang paham adat basandi syarak. Singkatnya sopan santun adalah bagian dari DNA budaya kita. tapi sungguh ironis, justru pejabat yang mestinya jadi panutan malah abai pada tata krama ini. Mereka lebih patuh pada etika kekuasaan ketimbang tetap menjaga etika kemanusiaan. Di podium lebih sering keluar ucapan yang terdengar seenaknya daripada  kata-kata menyejukkan yang bisa menumbuhkan harapan rakyat.

Akibatnya ya, jelas rakyat merasa diremehkan. Demonstrasi kemudian jadi pilihan. Dalam demokrasi itu sendiri pada dasarnya membutuhkan mutual recognition, di mana pejabat mengakui martabat rakyat, dan sebaliknya rakyat percaya pada niat baik pejabat. Begitu empati hilang, kepercayaan runtuh. Rakyat segera turun ke jalan, dan demokrasi berubah jadi ajang saling mecemooh dan mencerca, bukan lagi saling percaya. Alexis de Tocqueville sudah lama mengingatkan, bila kesenjangan terlalu lebar, kaum elit akan kehilangan virtue publik. Mereka sibuk dengan kekayaannya sendiri, sementara rakyat kehilangan teladan.

Di sinilah kemudian kita masuk pada istilah yang yang saya sebut, kemakmuran yang menyesatkan. Kemakmuran, seharusnya membebaskan orang untuk bisa lebih banyak berbuat baik. Tapi yang terjadi kini justru sebaliknya, mereka-mereka para pejabat yang terlalu makmur malah hidup dalam ilusi.

Mereka mengira semua orang punya standar hidup seperti mereka. Mereka sendiri malah jadi  sesat logika karena terjebak dalam balutankemewahan. Erich Fromm menyebut situasi ini sebagai having orientation, hidup yang hanya berpusat pada kepemilikan. Akibatnya, manusia lain dalam hal ini rakyat kebanyakan, tidak lagi dilihat dari martabatnya, melainkan dari manfaatnya. Rakyat bukan lagi subjek, melainkan objek dalam hitung-hitungan politik.

Ganti Orang atau Ubah Sistem?

Tentu saja harus ada solusinya.  Apakah kita harus memberi kuliah etika lagi pada para pejabat yang sudah ubanan? Ya Jujur saja sudah terlambat. Pendidikan moral memang penting, tapi bukan untuk pejabat yang sudah terlalu lama hidup dalam privilese. Mereka bukan lagi dalam masa atau periode belajar sebagai  siswa, mereka mestinya sudah menapaki peran sebagai guru dan pengayom. Maka, yang lebih relevan tentu adalah reformasi struktural.

Karena menyangkut orang-orang yang merasa punya kuasa dan bebal, maka reformasi ini sifatnya memaksa. Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas ketat, berlakunya kebijakan redistributif agar jarak si kaya dan si miskin menyempit. Para pejabat ini juga musti wajib turun ke lapangan, bukan sekadar rapat di hotel berbintang.

Jika perlu potong privilese yang malah membuat pejabat lupa rasa. Logika ini  mungkin sama yang dipakai dalam sistem kapitalis yang terus memotong upah buruh agar mereka tetap patuh. Dengan begitu, pejabat dipaksa kembali merasakan denyut nadi rakyat, bukan sekadar membaca grafik.

Memang akhirnya selalu ada wacana untuk ganti saja pejabatnya dengan orang yang paham psikologi dan situasi rakyat. Masalahnya, kalau sistemnya masih sama, orang baik pun bisa ikut terseret dalam arus yang menyesatkan ini. Jalan tengahnya adalah pilih orang yang memang dekat dengan rakyat dan ubah sistem yang bisa menjaga agar pejabat ini tetap dekat dengan rakyat. Pemimpin sederhana tapi sistemnya ruwet, dia akan tetap terperangkap. Sistem yang adil tapi  pemimpinnya arogan, hasilnya  juga akan bobrok. Memang bagaimanapun, keduanya harus berjalan bersama, ada kesimbangan.

Empati Para Pemegang Amanat

Pada akhirnya, mungkin kita lalu bertanya, untuk apa sih, semua kemakmuran itu, kalau ujung-ujungnya kok malah membuat orang lupa jadi manusia? Kemakmuran sebenarnya tidak salah, justru itu yang memang kita semua cari. Tapi kalau kemakmuran justru membuat pejabat kehilangan rasa, menyepelekan penderitaan, dan mengucapkan kata-kata yang menohok rakyat, maka itu bukanlah kemakmuran yang sejati. Itu kemakmuran yang menyesatkan.

Negeri ini tidak butuh pejabat superkaya atau superpintar yang fasih berdebat. Negeri ini butuh pejabat yang tahu cara menunduk, menyapa, dan mengayomi. Karena sehebat-hebatnya kebijakan secara teori, rakyat hanya akan percaya pada mereka yang benar-benar menunjukkan empati.

Ke depan. mari kita jaga bersama, agar demokrasi Indonesia tidak sekadar hidup di gedung megah Senayan, tapi juga di hati rakyat kecil yang menunggu sapaan hangat dari para pemimpinnya yang mengemban amanat mereka. Selamat bertugas pak Menkeu yang baru. Kami mengamati dan menunggu. Tabik. [T]

Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole

BACA artikel lain dari penulis PETRUS IMAM PRAWOTO JATI