ADA yang janggal dari cara kita merayakan pembangunan hari ini. Setiap kali sebuah kawasan dipoles, dicat ulang, ditata dengan lampu-lampu baru dan disebut Ruang Publik yang Representatif, kita cenderung bertepuk tangan lebih dulu sebelum bertanya: representatif bagi siapa dan atas dasar apa?
Titik Nol Singaraja adalah contoh paling segar dari kegelisahan ini. Dalam hitungan bulan, kawasan di sekitar Tugu Singa Ambara Raja berubah drastis—pohon-pohon besar dipindahkan, bangunan lama dirobohkan sebagian, trotoar baru dipasangi puluhan lampu dan hasilnya diunggah ke media sosial dengan bangga karena dianggap mirip Malioboro. Warga berdatangan untuk berfoto saat senja. Bupati menyebutnya sebagai penghidupan kembali identitas sejarah kota. Semua terdengar indah, sampai kita mengajukan pertanyaan yang lebih dasar: kota macam apa yang sedang kita bangun dan untuk siapa?
Ada asumsi keliru yang diam-diam dipercaya banyak orang, bahwa kota dibangun dari luar ke dalam—dari trotoar, dari lampu jalan, dari fasad bangunan yang dicat ulang, lalu masyarakatnya menyesuaikan diri belakangan. Kenyataannya justru sebaliknya. Kota yang hidup selalu tumbuh dari dalam, cara warganya berinteraksi, dari ingatan kolektif yang diwariskan tanpa perlu dipaksakan lewat proyek pemerintah, dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang berlangsung bertahun-tahun tanpa nama besar seperti revitalisasi atau heritage.
Singaraja yang lama—sebelum menjadi viral, sebelum ada Titik Nol versi baru—adalah kota yang berjalan pelan. Bukan pelan karena tertinggal, tapi pelan karena masyarakatnya sudah menemukan ritme hidupnya sendiri. Pasar pagi yang tidak tergesa, obrolan di teras rumah yang panjang, anak-anak yang mengenal jalan-jalan kota bukan lewat papan informasi wisata, tapi lewat cerita orang tua mereka. Ketenangan itu bukan kekurangan yang perlu dibenahi. Ia justru adalah fondasi yang seharusnya dijaga sebelum kota mempercantik permukaannya.
Yang terjadi hari ini terasa terbalik. Proyek berjalan cepat—target penyelesaian dikejar dalam hitungan bulan, anggaran puluhan miliar dicairkan, groundbreaking dan seremoni silih berganti—tapi arah dan tujuannya kabur. Kita tahu kawasan ini akan cantik, akan instagramable dan akan mendongkrak pariwisata. Tapi adakah yang benar-benar bisa menjawab, kota macam apa yang ingin kita wariskan dua puluh tahun dari sekarang? Kecepatan tanpa arah bukan kemajuan. Ia hanya gerak yang gelisah, mirip orang yang berlari kencang tanpa tahu ke mana ia menuju.
Singaraja adalah kota pendidikan, katanya. Rumah bagi ribuan mahasiswa yang setiap hari melintasi kawasan yang sedang ditata itu. Tapi di mana suara kritis mereka ketika bangunan-bangunan tua dirobohkan? Di mana diskusi kampus yang mempertanyakan apakah penataan ini benar-benar merawat sejarah, atau justru menghapus lapisan-lapisan masa lalu demi tampilan yang lebih marketable?
Yang lebih sering terlihat adalah mahasiswa yang datang ke Titik Nol untuk berburu foto sunset, mengikuti tren, menikmati suasana yang katanya mirip Yogyakarta—tanpa banyak yang bertanya kenapa gedung yang berdiri di sana sekarang bukan lagi gedung yang sama seperti sepuluh tahun lalu. Padahal, kritisisme semacam ini seharusnya lahir secara alami dari lingkungan akademik. Bukan sekadar menikmati ruang publik, tapi mempertanyakan proses yang melahirkannya. Kalau mahasiswa sendiri tidak mempertanyakan pembongkaran warisan kotanya, siapa lagi yang akan melakukannya?
Ini bukan soal menyalahkan generasi muda semata. Ini soal iklim kampus dan kota belum benar-benar membangun budaya berpikir kritis terhadap ruang yang mereka tinggali. Pendidikan yang baik seharusnya melahirkan warga yang bertanya, bukan hanya warga yang mengabadikan momen.
Kritik ini bukan penolakan terhadap pembangunan itu sendiri. Titik Nol Singaraja punya niat baik, menghidupkan kembali kawasan yang selama puluhan tahun kehilangan sorotan setelah pusat pemerintahan pindah ke Denpasar. Tapi niat baik saja tidak cukup jika prosesnya mengorbankan hal yang seharusnya dijaga lebih dulu, masyarakat yang tenang, bangunan yang menyimpan ingatan, dan generasi muda yang berpikir kritis tentang kotanya sendiri.
Kota yang baik tidak dibangun dengan logika membongkar lalu mempercantik. Ia dibangun dengan logika merawat lebih dulu, baru menata. Singaraja punya modal besar untuk itu—sejarah panjang, komunitas literasi yang mulai bergeliat, dan generasi muda yang sebenarnya haus akan identitas. Tapi modal itu hanya akan berarti jika kota berhenti sejenak, bertanya ke mana arah larinya, dan mengembalikan proses pembangunan pada masyarakat yang sesungguhnya memilikinya—bukan pada kecepatan proyek dan estetika yang dirancang untuk media sosial. [T]
Penulis: Satria Aditya
Editor: Adnyana Ole
