DI Mataram, pemutaran film Pesta Babi baru berjalan tiga menit ketika dibubarkan. Di kota lainnya, penyelenggara didatangi, diawasi, atau ditekan bahkan sebelum layar sempat dinyalakan. Alasannya berganti-ganti mulai dari izin keramaian, klasifikasi Lembaga Sensor Film, ketertiban umum, sampai sensitivitas judul. Tetapi ada satu pola yang konsisten: yang dipersoalkan selalu filmnya, bukan pertanyaan yang diajukan film itu.
Di dalam film itu satu kalimat diulang beberapa kali, “Papua bukan tanah kosong”. Artinya tanah itu sejak awal tidak hanya berisi hutan, sagu dan sungai tapi juga tradisi, ingatan leluhur, dan masyarakat yang hidupnya ikut dipertaruhkan ketika proyek pangan dijalankan.
Di media sosial, isu dana produksi dan representasi dalam film ramai diperdebatkan. Perdebatan itu bisa jadi penting, tetapi tidak menjawab soal mendasar tentang apa yang sedang terjadi pada tanah, hutan, pangan, dan masyarakat adat di Papua Selatan?
Ketahanan Pangan untuk Siapa?
Di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, hutan adat dibayangkan sebagai lahan produksi. Ruang hidup masyarakat Marind, Awyu, Yei, dan Muyu masuk ke dalam kalkulasi besar negara, dari cetak sawah, tebu, sawit, bioetanol, biodiesel, infrastruktur, hingga rantai pasok.
Negara menyebut semua itu sebagai “ketahanan pangan”, “Swasembada”, “Pemerataan ekonomi”. Bahasa yang nyaris mustahil ditolak. Dan lagipula siapa yang ingin menolak pangan, kemandirian bangsa, atau pertumbuhan yang lebih adil bagi Indonesia timur?
Tapi karena bahasa itu terdengar mulia, kita perlu benar-benar mempertanyakannya. Bukan karena pangan tidak penting, melainkan logika pembangunan yang bekerja dibaliknya membuat proyek terlihat sebagai penyelamatan. Bahkan ketika yang terjadi adalah pencabutan masyarakat dari sumber hidupnya sendiri.
Apalagi ketika rencana kawasan pangan dan energi di Papua Selatan terjadi dalam skala besar, WALHI mencatat proyeksinya sekitar 2,68 juta hektare. Angka sebesar itu membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah tanah hanya disebut bernilai ketika ia menghasilkan komoditas, bukan ketika ia menghidupi manusia?
Pertanyaan itu penting karena hidup manusia tidak pernah dimulai dari komoditas. Ia dimulai dari ketergantungan, perawatan, dan relasi. Sarah Blaffer Hrdy dalam Mothers and Others (2009) menunjukkan bahwa manusia bertahan bukan karena berdiri sendiri, tetapi karena ditopang oleh jaringan pengasuhan bersama.
Maka tanah yang memberi makan, hutan yang menyimpan pengetahuan, dan komunitas yang merawat kehidupan tidak bisa direduksi menjadi lahan belum produktif. Ketika hutan dibuka, yang hilang bukan hanya pohon: ada jalur berburu yang terputus, batas adat yang dikaburkan, ingatan keluarga yang tercerabut.
Dan ketika food estate merusak susunan itu, yang terjadi bukan penciptaan ketahanan baru, melainkan pembongkaran ketahanan yang sudah lama ada. Negara menjanjikan pangan nasional, tetapi masyarakat adat justru terancam kehilangan sumber pangannya sendiri. Dari titik inilah penderitaan dimulai.
Siapa yang Boleh Menjelaskan Luka?
Dibalik banyak bahasa, penderitaan korban malah diperebutkan, bukan diselesaikan. Ketika negara datang dengan bahasa produktivitas, ketahanan pangan, pemerataan, dan kemajuan. Bahasa itu tidak menyebut pengambilalihan tapi penyelamatan.
Dan itulah yang membuatnya berbahaya, bukan karena ia bohong secara telanjang, tetapi karena ia menerjemahkan kenyataan dengan cara yang membuat pengambilalihan tampak sebagai kepedulian. Begitu penderitaan berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa administrasi, ia kehilangan kapasitasnya untuk menggugat.
Pesta Babi muncul dan menolak cara negara menamai kenyataan itu. Film ini tidak hanya mendokumentasikan tapi berusaha ia mengembalikan bahasa penderitaan kepada pemiliknya. Sebuah gugatan atas logika yang mengubah ruang hidup menjadi kalkulasi produktivitas.
Tidak lama setelahnya, filmnya sendiri dipersoalkan. Bukan fakta didalamnya tapi haknya untuk menamai. Dana asing dipersoalkan, posisi pembuat film digugat, sengketa representasi dibesarkan. Pertanyaan bergeser: siapa yang berdiri di balik kamera dan kepentingan apa yang dibawanya?
Dibalik semua riuh bahasa, yang terjadi sebenarnya adalah perebutan penderitaan, pertarungan tentang bahasa mana yang sah untuk mendeskripsikan kenyataan yang sama.
Gayatri Spivak pernah mengingatkan bahwa punya suara belum cukup karena yang menentukan adalah apakah bahasa yang tersedia memungkinkan suara itu didengar sebagai gugatan.
Menyerang kredibilitas film bekerja persis seperti itu. Kesaksian masyarakat Papua tidak dibantah tapi dipindahkan. Dari gugatan menjadi keluhan. Dari keluhan menjadi klaim yang perlu diverifikasi. Dari klaim menjadi pertanyaan tentang siapa yang membiayai.
Rantai dari tubuh yang terluka menuju perubahan struktural diputus bukan dengan melarang orang bicara, tetapi dengan penerjemahan paksa ke dalam bahasa yang tidak mengakui luka sebagai luka.
Atas Nama Siapa?
Yang sedang terjadi di Papua Selatan sebenarnya tidak rumit untuk dilihat. Sistem pangan yang selama ini menghidupi masyarakat Marind, Awyu, Yei, dan Muyu sedang digantikan oleh sistem komoditas yang hasilnya tidak untuk mereka. Bukan karena sistem lama gagal, tetapi karena sistem baru lebih mudah dihitung dan dilaporkan sebagai keberhasilan.
Perlu diakui bahwa kekhawatiran yang mendorong proyek ini bukan tanpa dasar: krisis pangan global nyata, ketergantungan impor nyata, kesenjangan timur-barat juga nyata. Tapi urgensi tidak pernah bisa menjadi izin. Begitu ia dijadikan izin, ia berhenti menjadi alasan dan berubah menjadi pembenaran dan pembenaran tidak butuh persetujuan dari siapapun yang hidupnya dipertaruhkan.
Maka pertanyaannya menjadi lebih besar: siapa yang berhak menentukan pembangunan itu untuk siapa, dan dengan biaya siapa? Pertanyaan itu milik semua orang yang namanya dipinjam ketika negara berkata “untuk kepentingan nasional”.
Justru di situlah Pesta Babi menjadi penting: ia memperlihatkan bahwa yang sedang dipertahankan bukan hanya proyek, melainkan hak sepihak untuk menentukan cerita mana yang boleh dianggap benar. [T]
Penulis: Luthfi Hasanal Bolqiah
Editor: Adnyana Ole
