Paradoks Pendidikan, Anggaran Naik Tinggi, Kualitas Terus Merosot

Tanggapan terhadap esai “Sekolah Kejuruan: Penyumbang Tertinggi Pengangguran? —Sebuah Tamparan ke Muka Kita Bersama”, tatkala.co, 8 Mei 2026

—

PENDIDIKAN selalu menjadi “hot issue” secara personal menyangkut nasib masa depan anak cucu kita. Secara sosial dengan visi ke depan, menyangkut kemampuan komparatif dan kompetitif bangsa dalam persaingan merespons perubahan. Filosofinya, negara bangsa yang lambat dan tidak adaptif merespons perubahan akan “digilas” oleh kerasnya disrupsi perubahan.

Timbul pertanyaan reflektif, dengan anggaran pendidikan 25 persen dari APBN rata-rata Rp.600 T per tahun, kenapa kualitas pendidikan tidak bertumbuh dan bahkan mengalami kemerosotan?.

Tingkat kualitas SDM kita di antara negara Asean tergolong rendah. Timbul pertanyaan reflektif makro, kenapa sumber daya pendidikan membesar tetapi kualitas lulusan menurun.

Dari perspektif filosofi pendidikan dan teknokrasi manajemen pendidikan dan politik pembangunan ketenaga-kerjaan, mungkin penyebanya:

1.Tanpa disiplin dan dedikasi (passion) dari pengambil kebijakan di tingkat atas (top level), dana besar pendidikan bisa salah arah dan mungkin menjadi lahan korupsi skala besar.

2.Dari perspektif kepemimpinan di tingkat puncak kabinet, Presiden Prabowo mengorbankan dana pendidikan sekitar Rp.200 T untuk program MBG, memberi indikasi pendidikan tidak menjadi fokus utama Presiden.

3.Politik ketenaga-kerjaan Kabinet Merah Putih, tidak jelas, kata halus dari tidak ada koordinasi antara Bappenas, Kemenkeu, Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi dengan target terukur: kualitas SDM, korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, para ekonom menyebutnya dengan elastisitas kesempatan kerja (NE) yang bisa dihitung dalam permodelan statistik tampaknya tidak dilakukan. Sebuah ironi pernyataan Ketua Bappenas yang menyatakan MBG penting sedangkan program penciptaan kesempatan kerja tidak penting. Pernyataan kontroversial di tengah “lautan” pengangguran dan 60 persen angkatan kerja ada di sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan rendah, penghasilan tidak pasti tanpa jaminan sosial.

4.”Sirkuit kemelut” di pasar tenaga kerja lulusan SMK, semacam puncak gunung es dari persoalan pendidikan, kualitas lulusan dan peliknya struktur pasar tenaga kerja kita.

5.Bom waktu yang menunggu “timing ” untuk meledak, di tengah ekosistem pendidikan yang telah menjadi industri dengan motif mencari keuntungan.Kondisi yang akan melahirkan ketidak-adilan struktural baru di negeri ini. Gelisin cerita, jika menyimak pendapat akhli dalam persidangan Nadiem Makarim, secara filosofi yang dihadiri bukan Nadiem Makarim an sih, tetapi hukum dipergunakan sebagai alat kekuasaan untuk “membidik” orang.

Kebijakan yang bisa dikenakan hukuman dan punya potensi masuk penjara, walaupun tidak menguntungkan diri sendiri dan juga kerugian negara. Meminjam pendapat sosiolog ternama Perancis Emile Durkheim, terjadi ANOMIE, kekacauan peran di masyarakat. Anomie yang bisa saja menjadi memicu Revolusi Sosial. [T]