Perang Iran dan Kebangkrutan Solidaritas Multipolar

OPERATION Epic Fury sudah berjalan sebelas hari. Lebih dari 1.700 orang tewas. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dibunuh dalam serangan pembukaan 28 Februari 2026. Sebuah sekolah dasar di Minab dihantam yang mengakibatkan168 anak tewas. Kini diselidiki Human Rights Watch sebagai kemungkinan kejahatan perang. Selat Hormuz praktis ditutup. Harga minyak Brent menembus $119 per barel. Putra Khamenei, Mojtaba, ditunjuk sebagai pengganti ayahnya.

Dan di mana Tiongkok dan Rusia, dua negara yang selama ini mengklaim diri sebagai penyeimbang hegemoni Amerika Serikat?

Moskow mengeluarkan kecaman. Beijing menyerukan penghentian operasi militer. Keduanya meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Selesai. Tidak ada mobilisasi militer. Tidak ada ultimatum. Tidak ada konsekuensi nyata bagi Washington. Sebelas hari berlalu, dan yang berubah hanyalah jumlah korban.

Ini bukan persoalan taktis. Ini adalah bukti bahwa tatanan multipolar yang selama satu dekade digembar-gemborkan oleh poros Moskow-Beijing-Teheran tidak pernah benar-benar ada.

Multipolaritas yang Tidak Pernah Ada

Mari kita periksa faktanya. Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada Januari 2025. Tiongkok dan Iran memiliki perjanjian kerja sama 25 tahun. Ketiganya rutin menggelar latihan militer bersama, terakhir di Samudra Hindia pada akhir Februari, hanya beberapa hari sebelum serangan dimulai. Para pemimpin ketiga negara bahkan berkumpul di Beijing pada September 2025 dalam parade militer yang dimaksudkan sebagai demonstrasi kekuatan bersama.

Semua itu ternyata tidak berarti apa-apa ketika bom benar-benar jatuh.

Rusia tidak punya kapasitas untuk bertindak. Perang Ukraina telah menguras habis sumber daya militernya. Putin sendiri bahkan tidak mengeluarkan pernyataan langsung, hanya Kementerian Luar Negerinya yang bicara. Ini bukan sekadar kehati-hatian diplomatik; ini adalah ketidakmampuan struktural. Rusia sedang memprioritaskan negosiasi dengan AS soal Ukraina, dan tidak akan mengorbankan posisi itu demi Teheran.

Yang lebih problematis: Moskow justru diuntungkan oleh perang ini. Lonjakan harga minyak global langsung mengalir ke kas negara Rusia yang bergantung pada ekspor energi untuk membiayai perangnya di Ukraina. Penderitaan Iran menjadi keuntungan ekonomi bagi sekutunya sendiri: sebuah kontradiksi yang sulit dibantah.

Beijing: Solidaritas Tanpa Ongkos

Kasus Tiongkok lebih menarik karena lebih kalkulatif. Beijing memiliki kepentingan material yang besar di Iran. Hampir seluruh ekspor minyak Iran berakhir di Tiongkok; sekitar 13% total impor minyak mentah via lautnya. Infrastruktur Belt and Road di Bandar Abbas terancam. Tiongkok sampai harus membatasi ekspor diesel dan gasolin domestik serta melarang ekspor rare earth untuk keperluan militer.

Tetapi semua respons itu bersifat protektif, bukan solidaristik. Beijing melindungi dirinya sendiri, bukan membela Teheran.

Mengapa? Karena ada kalkulasi yang lebih besar. KTT Trump-Xi dijadwalkan dalam waktu dekat. Perang dagang tarif sedang memanas. Tiongkok tidak akan mempertaruhkan ratusan miliar dolar hubungan dagangnya dengan Amerika demi Iran. Seorang analis dari National University of Singapore, Ja Ian Chong, mengatakan dengan tepat: Iran memang mitra lama Tiongkok, tetapi posisinya “jauh dan bukan sesuatu yang eksistensial” bagi Beijing.

Ini mengungkapkan sesuatu yang fundamental: multipolaritas versi Tiongkok hanya beroperasi di ruang yang aman; forum PBB, deklarasi bersama, retorika diplomatik. Ketika situasi menuntut tindakan nyata yang berisiko konfrontasi dengan Washington, Beijing mundur. Prinsip non-intervensi yang selama ini dijunjung tinggi berubah fungsi menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa.

Ada yang berargumen bahwa Tiongkok dan Rusia sesungguhnya sudah “membantu” — melalui transfer teknologi sebelum perang, tekanan di DK PBB, dan embargo rare earth. Argumen ini justru memperjelas masalahnya. Memasok senjata sebelum perang lalu diam ketika perang tiba bukan solidaritas; itu investasi yang ditinggalkan. Pre-war enablement bukan wartime support.

Konsekuensinya serius. Jika dua anggota tetap DK PBB tidak mampu melindungi mitra strategis terdekat mereka, negara yang memiliki arsenal rudal balistik dan jaringan proksi regional, siapa lagi yang akan percaya pada jaminan keamanan multipolar? Semakin Tiongkok dan Rusia tidak bertindak, semakin lemah daya tarik tatanan alternatif yang mereka tawarkan. Secara paradoks, kelumpuhan mereka justru memperkuat posisi unilateralisme AS.

Apa Artinya bagi Indonesia?

Pelajaran bagi Indonesia sangat konkret. Pertama, perang Iran langsung mengguncang posisi diplomatik Jakarta. Pemerintahan Prabowo telah menangguhkan partisipasi dalam Board of Peace bentukan Trump. Menlu Sugiono menyatakan semua diskusi “on hold.” Presiden Prabowo menawarkan mediasi ke Teheran dan tidak ada yang merespons. Dilema ini memperlihatkan betapa rapuhnya posisi Indonesia ketika mencoba berdiri di antara Washington dan krisis global.

Kedua, di tingkat ASEAN, respons kawasan memperlihatkan pola yang sudah terlalu familiar. Pernyataan bersama ASEAN memang menunjukkan keberanian tidak biasa: secara eksplisit menyatakan perang diinisiasi AS dan Israel. Tetapi di balik itu, Malaysia mengutuk keras sementara Filipina dan Singapura jauh lebih hati-hati. Fragmentasi ini bukan hal baru, tetapi dalam konteks krisis sebesar ini, ia menjadi semakin sulit dimaklumi.

Ketiga, dan ini yang paling langsung mengancam: pengalihan fokus militer AS ke Iran telah menurunkan sekitar 30% sortie pesawat pengintai Amerika di Laut China Selatan. Perang Iran bukan peristiwa yang jauh dari kita, ia langsung menggerus kehadiran militer AS di kawasan yang menjadi perhatian utama keamanan Indonesia.

Perang Iran 2026 membuktikan bahwa jaminan keamanan dari kekuatan besar mana pun, baik Barat maupun non-Barat, pada dasarnya bersyarat dan bisa ditarik kapan saja. Indonesia tidak bisa mendasarkan strategi keamanannya pada asumsi bahwa akan ada pihak lain yang melindungi kepentingannya. Yang dibutuhkan adalah apa yang saya sebut “kedaulatan strategis yang realistis”: penguatan kapasitas diplomatik sendiri, diversifikasi kemitraan, dan ketahanan energi domestik.

Tragedi Iran seharusnya bukan tontonan. Ia adalah peringatan. [T]

Penulis: Elpeni Fitrah
Editor: Adnyana Ole

Baca artikel lain dari penulis ELPENI FITRAH