Marwah yang Tak Terbeli

MELALUI sejarah kita tahu bahwa dari zaman ke zaman, kekuasaan selalu memiliki semacam bahasa untuk menjelaskan wajah kekuasaan itu. Dalam sejarah feodal, kita lihat kekuasaan memang harus tampak mewah. Raja tanpa istana yang megah pasti akan dianggap lemah. Penguasa tanpa simbol keagungan dianggap tidak layak dihormati.

Jadi, model ini memang masuk akal di zamannya. Wibawa dibangun dari adanya jarak. Rakyat diseting untuk harus merasa kecil agar kekuasaan terlihat besar.  Namun saudara, kita tidak lagi hidup di era kerajaan.  Kita hidup di era media sosial di mana, simbol tidak hanya dilihat, tapi juga di-screenshoot, di-capture, di-zoom, di-meme-kan, lalu diviralkan. Pokoknya jadi ke mana-mana.

Menariknya, ada yang viral ruang publik beberapa hari ini, tetiba kata “marwah” kembali dipanggil untuk membenarkan simbol semacam itu. Dalam tradisi Melayu dan Islam, marwah itu bukan main-main. Ini menyangkut tentang menjaga nama baik, menjaga integritas, menjaga keluhuran. Marwah juga dipahami sebagai wibawa, kehormatan, citra kolektif yang harus dijaga melalui representasi yang pantas. 

Tapi di republik algoritma ini, marwah kok mulai terdengar seperti aksesoris. Pengejawantahan marwah tiba-tiba berwujud mesin 3000 cc, jok kulit premium, dan angka 8 miliar rupiah.  Katanya demi menjaga marwah daerah. Apakah marwah memang identik dengan kemegahan?

Media Sosial Panggung Flexing Nasional

Marwah, sedikit berbeda dari martabat. Marwah lebih dekat pada kehormatan sosial, sesuatu yang hidup dalam persepsi kolektif. Ia berkaitan dengan citra, reputasi, dan cara suatu entitas dilihat oleh publik.  Karena itu, marwah memang bisa menyentuh simbol. Hanya saja, tidak otomatis lalu identik dengan kemewahan.

Di sinilah timbul masalahnya. Di zaman saat media sosial yang sudah mendarah daging ini, terciptalah ekonomi simbolik yang brutal. Yang viral di medsos bukan paparan kinerja yang penuh dedikasi. Yang sering viral adalah kemewahan, dan yang mewah adalah yang dianggap sukses.  Gaya hidup semacam ini sering kali lebih cepat menyebar dan lalu menular.

Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu pernah bicara soal distinction, di mana manusia memakai simbol untuk menunjukkan posisi sosialnya. Di era digital, distinction ini bukan lagi hak kaum elite. Semua orang, termasuk kaum ekonomi sulit, bisa memamerkan simbol apapun yang mereka mau. Simbol yang melekat atau ditampilkan akan menjadi alat diferensiasi sosial.

Di era digital, diferensiasi itu ditampilkan terus menerus tanpa henti. Setiap hari masyarakat disuguhi representasi kemewahan sebagai tanda keberhasilan, tanda kesuksesan dan tanda kebahagiaan. Tak pelak, simbol kemewahan menjadi sangat kuat secara psikologis, karena menjanjikan mobilitas sosial, status, dan pengakuan.  Akibatnya, kembali lagi, marwah mudah tereduksi menjadi performa alias penampilan.

Maka, ketika masyarakat kita sekarang yang merasa hidup selalu dalam tekanan ekonomi, simbol kemewahan kemudian digunakan menjadi semacam pelarian imajinatif. Kita mungkin tidak bergelimang harta, tapi toh kita bisa menonton, dan seolah ikut mengalaminya. Karena cuma bisa menonton, akibatnya kita mungkin mencela kemewahan yang dihadirkan, tapi diam-diam terpesona juga.  Di titik inilah paradoks lahir.

Kita Benci Korupsi, tapi Kita Cinta Hasilnya

Seringkali kita temui di sekitar kita, masyarakat marah pada pejabat korup, lantas menggugat soal integritas. Tapi ketika melihat si kaya raya, jarang bertanya panjang soal asal-usulnya dari mana. Yang dilihat adalah hasil akhirnya yang hanya bikin kepingin.  Dan karena kepingin, jadi terasa ingin melihat terus. 

Ekonom Amerika Thorstein Veblen menyebut ini conspicuous consumption, suatu konsumsi untuk dipamerkan demi status. Semakin langka dan mahal, semakin tinggi daya pikatnya.  Jadi ketika pejabat tampil mewah, dalam benak publik akan muncul dua geliat. Sisi moral menilai seolah hal itu tidak pantas, tapi sisi aspiratif diam-diam punya cita-cita jadi figur yang diumpat itu. Sepertinya banyak dari kita semua ikut bermain dalam drama tanpa babak ini.

Serba sulit, karena memang kita sedang berada dalam situasi yang serba sensitif.  Kepercayaan publik terhadap elite politik itu seperti nilai saham yang sedang turun. Dalam situasi seperti ini, setiap gestur dibaca tajam.  Ketika ekonomi rakyat terasa berat, simbol kemewahan para elite menjadi sensitif bukan karena orang iri, tetapi karena ia terasa tidak empatik.  Lalu jika menyangkut soal kekuasasan, figur pemimpin, dan penguasa, akhirnya menyenggol soal legitimisai. 

Dalam teori legitimasi Max Weber, kekuasaan modern bertumpu pada rasionalitas dan kepercayaan. Bukan aura, bukan kemegahan. Jika legitimasi goyah, kemewahan bukan memperkuat wibawa. Ia justru mempercepat delegitimasi.  Karena di era demokrasi, kekuasaan tidak berdiri di atas jarak, tetapi di atas akuntabilitas.  Jika legitimasi melemah, simbol kemewahan tidak lagi memperkuat. Ia justru bisa memperlebar jarak psikologis antara pemimpin dan yang dipimpin.

Mungkin ini saatnya kita akui bahwa marwah lama yang berbasis kemegahan sudah kehilangan konteksnya. Di zaman krisis, marwah tidak lagi lahir dari jarak. Ia lahir dari kedekatan. Kesederhanaan di sini bukan romantisme, melainkam simbol solidaritas.  Dan ini bukan omong kosong idealis. Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu menahan diri justru mendapatkan legitimasi lebih kuat daripada yang tampil superior.

Tentu sebagian kita masih ingat sosok Jenderal Hoegeng yang legendaris, yang teruji kesederhanaannya. Namun tentu saja, banyak juga yang memasang kesederhanaan sebagai kosmetik. Mobilnya sengaja yang biasa saja, tapi rekening luar biasa. Kalau yang begitu, itu bukan marwah baru, tapi personal branding.

Tapi Bukankah Kita Semua Juga Mengagumi Kemewahan?

Nah, ini bagian yang tidak enak. Kita sering berkata perubahan harus dimulai dari elite. Dan benar, karena secara struktural mereka punya daya lebih besar.  Namun elite pun membaca selera publik.  Kalau publik terus memberi panggung pada flexing, politik akan ikut flexing.  Kalau publik berhenti mengidolakan kemewahan sebagai ukuran sukses, simbol akan bergeser. 

Masalahnya, rasa-rasanya kita ini hidup dalam budaya yang kontradiktif. Para penbaca yang budiman, di sini saya boleh dikoreksi bila keliru. Jadi kita mencela korupsi, sekaligus mengagumi kekayaan. Menuntut integritas, tapi mengidolakan dan melanggengkan privilege. Ditambah lagi, media sosial dengan banjir kontennya, memperbesar kontradiksi itu setiap hari.

Jadi, Apakah Marwah Butuh Mesin 8 Miliar?Mari kita jawab blak-blakan saja tanpa retorika. Marwah bukan soal harga kendaraan, pun bukan soal suara sirine saat dikawal voorijder. Marwah adalah soal bagaimana kekuasaan memperlakukan rakyatnya. Kalau kebijakan adil, transparan, dan berpihak, marwah terbangun bahkan dengan kendaraan sederhana.  Kalau kebijakan sifatnya elitis dan jauh dari rakyat, marwah tidak akan terselamatkan meski dibungkus jok kulit terbaik.

Jadi, kalau kita baca situasi kini, saat masyarakat sedang lelah secara ekonomi, kemewahan bukan lagi bahasa kehormatan, malahan jadi bahasa jarak.  Dan jarak, dalam demokrasi, selalu berbahaya. Jadi sebelum kita bertanya berapa cc mesin yang pantas untuk menjaga marwah, mungkin kita perlu bertanya hal yang lebih mendasar, apakah kehormatan itu datang dari apa yang kita pakai,
atau dari apa yang kita tahan untuk tidak pakai? Kalau marwah masih harus dibuktikan dengan benda, mungkin yang sedang kita jaga bukan kehormatan, melainkan gengsi. Dan gengsi, yang ada hubungannya dengan bensin, cepat sekali habis menguap, apalagi kalau cc nya besar.

Elite dan Tanggung Jawab Etis

Yang sedang kita lihat saat ini adalah sensitivitas moral yang meningkat. Publik lebih peka terhadap tanda-tanda ketidaksetaraan. Dalam situasi seperti ini, simbol kemewahan bisa dibaca bukan sebagai wibawa, tetapi sebagai ketidaksinkronan. Karena ruang publik sedang rapuh, maka tindakan simbolik memiliki bobot etis yang lebih besar. Bagaimana pun, beban moral tetap lebih berat di pundak mereka yang memegang kekuasaan. Sebab mereka memiliki kapasitas untuk memberi contoh, bukan sekadar mengikuti arus simbolik.

Maka marwah, dalam konteks ini, bukan lagi soal tampilan, tetapi soal sensitivitas terhadap keadaan bersama. Marwah yang otentik lahir ketika simbol selaras dengan situasi sosial, ketika gaya hidup selaras dengan empati, dan kebijakan selaras dengan keadilan. Tabik. [T]

Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole