DALAM Bahasa Bali, aluh san adalah ungkapan yang lahir dari keseharian dan percakapan ringan yang tak pernah dimaksudkan untuk menjadi beban. ‘Aluh san’ berarti ‘mudah sekali, gampang, tidak ribet’. Biasanya diucapkan dengan nada bercanda sembari tersenyum, seolah hidup memang seharusnya begitu, tidak perlu dipikirkan terlalu rumit.
Namun persoalan muncul ketika ungkapan yang ringan ini terlalu sering dipakai untuk menjelaskan banyak hal. Perlahan, ‘aluh san’ tidak lagi berhenti sebagai sebuah ungkapan, tetapi berubah menjadi cara menyikapi dunia. Segala sesuatu ingin diselesaikan dengan jalan paling singkat, tidak perlu ribut panjang, tidak perlu konsisten terlalu lama, yang penting cepat beres.
Dalam kehidupan sosial dan politik Bali hari ini, kecenderungan itu terasa jelas. Ketika pejabat publik bekerja asal-asalan, ketika janji tak ditepati, kemarahan muncul dengan cepat. Media sosial ramai. Warung kopi penuh suara kecewa. Di balai banjar, orang saling menguatkan amarah. Tetapi kemarahan itu sering tidak bertahan lama. Begitu ada traktiran kopi, nasi babi guling, atau ajakan makan bersama, suasana mencair. Kritik berhenti. Nada turun. Seolah-olah persoalan sebelumnya tak pernah ada. ‘Jeg aluh san’.
Ungkapan itu menjadi semacam penenang. “Sudahlah, tidak usah diperpanjang.” Padahal yang sebenarnya terjadi bukan penyelesaian, melainkan pelupaan. Kita tidak benar-benar memaafkan, hanya memilih untuk tidak mengingat. Dan pelupaan yang terus-menerus, lambat laun menjadi kebiasaan.
Dalam konteks pemilu, ungkapan ini menemukan bentuknya yang paling nyata. Menjelang hari pencoblosan, para calon berkeliling dari banjar ke banjar, dari satu komunitas ke komunitas lain. Janji disampaikan, senyum dibagikan, perhatian ditunjukkan. Namun acap kali yang paling meyakinkan bukan gagasan, melainkan apa yang bisa dibawa pulang. Uang lima puluh hingga seratus ribu rupiah, kaos kampanye, nasi bungkus, atau kupon berhadiah.
Banyak orang menerimanya dengan alasan sederhana. “Lumayan, daripada tidak dapat apa-apa.” Hak memilih disederhanakan menjadi urusan praktis. Tidak perlu berpikir panjang soal dampaknya nanti. Yang penting hari ini ada hasil. Setelah pemilu usai, ketika kebijakan pemimpin mengecewakan, protes kekecewaan kembali terdengar. Siklusnya selalu seperti itu. ‘Jeg aluh san’.
Masalahnya bukan semata pada politisi yang memberi, tetapi juga pada masyarakat yang terbiasa menerima lalu melupakan. Ketika suara dijual murah, jangan heran jika kepentingan rakyat kelak terasa mahal. Tetapi di sinilah aluh san bekerja: memotong ingatan, meredam tanggung jawab.
Ungkapan yang sama juga terasa dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Di banyak tempat di Bali, warung-warung milik pendatang buka tanpa kenal waktu. Pagi, siang, malam, selalu sedia. Sementara banyak usaha milik orang Bali sering tutup karena rahinan, odalan, atau upacara adat lainnya. Bukan karena malas, dan bukan pula karena tradisi salah. Tradisi justru adalah kekuatan orang Bali.
Tetapi, persoalan muncul ketika kemudahan selalu dipilih. Menutup usaha dianggap jalan paling aman. Tidak perlu berpikir mencari karyawan atau menyiapkan strategi lain. Pasar tentu tidak menunggu, pelanggan yang datang dan mendapati warung tutup akan mencari tempat lain. Lambat laun, usaha orang Bali kalah bersaing. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena terlalu sering memilih jalan yang paling gampang, yaitu tutup.
Pola yang sama juga terlihat setiap kali terjadi kerusuhan atau tindak kejahatan. Pertanyaan yang paling cepat muncul bukanlah apa yang terjadi atau mengapa itu bisa terjadi, melainkan “orang mana pelakunya?”. Jika pelaku disebut pendatang, kemarahan segera menemukan sasaran. Stigma dibentuk, amarah diluapkan, seolah persoalan selesai dengan menunjuk pihak luar. Namun ketika pelakunya orang Bali sendiri, suasana berubah. Pembelaan muncul, alasan dicari, dan acap diakhiri dengan keheningan. Tidak ada pembicaraan serius ataupun refleksi bersama. Cara paling mudah untuk menjaga rasa aman adalah dengan berpura-pura tidak melihat, seolah masalah akan hilang jika tidak dibicarakan.
Di titik ini, aluh san bukan lagi sekadar ungkapan, melainkan cermin. Ia memperlihatkan kecenderungan untuk menghindari kerumitan, padahal hidup tidak pernah benar-benar sederhana. Ada hal-hal yang memang menuntut kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk tidak memilih yang paling mudah. Jarang ada keberanian untuk bertanya ke dalam: apakah kita terlalu sering menyederhanakan persoalan? terlalu cepat mencari jalan pintas?
Barangkali aluh san perlu dikembalikan ke tempatnya semula: sebagai ungkapan sehari-hari, bukan prinsip. Tidak semua persoalan layak diselesaikan dengan cara gampangan. Tidak semua pilihan pantas ditukar dengan kenyamanan sesaat. Ada harga yang harus dibayar untuk menjaga martabat, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
Sebab, jika segala sesuatu terus disikapi dengan aluh san, yang benar-benar hilang bukan hanya ingatan, tetapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan masyarakat yang memilih jalan paling mudah untuk menghindari kejujuran, pada akhirnya akan selalu mudah diarahkan, mudah dipecah, dan mudah dikendalikan oleh siapa pun yang tahu cara memanfaatkan kemudahan itu. [T]
Penulis: Dede Putra Wiguna
Editor: Adnyana Ole
