SESAK rasanya ketika membaca komentar teman-teman Bali yang mengatakan bahwa pendemo adalah orang luar Bali: “Mereka mengacaukan kedamaian Bali!” Grudug menggerutu di layar ponselnya melihat ungkapan itu. “Aku tidak paham, kedamaian seperti apa yang mesti dijaga dalam kondisi seperti sekarang,” kata Grudug sambil menghisap sebatang rokok dalam-dalam dan melihat langit yang tiba-tiba mendung.
Sejak beberapa bulan lalu Grudug ingin mengumpat. Ia mendengar cerita dari saudaranya yang tinggal di kampung. Untuk mencapai rumahnya, anda harus melewati jalan gelap yang panjang (orang Bali menyebutnya bengang). Ada beberapa bengangdan pada salah satu bengang itu, terdapat sungai berbibir curam di pinggir jalan. Tapi sungai itu ditutupi rimbun semak dan pohon kelapa. Di sana sempat ditemukan mayat dengan kondisi leher yang hampir putus.
Warga desa di kampung Grudug banyak yang bekerja sebagai pelaku pariwisata. Tentu pekerjaan itu kadang menuntut mereka untuk pulang malam. Bahkan tengah malam. Situasi seperti itu membuat banyak orang tua khawatir. Maka, pada malam hari di ujung jalan desa, banyak orang tua, suami, kakak, atau adik, memarkir motor, melihat ke arah jalan.
Bagi orang yang tak tahu, mereka akan dianggap sebagai preman nongkrong. Padahal, mereka menunggu keluarga yang baru selesai bekerja. Hal itu mereka lakukan karena khawatir keluarganya mesti melewati bengang itu malam-malam dan sendiri-sendiri. Situasi ini tak berubah, bahkan bertambah parah. Jalan kian hancur, penerangan jalan tetap minim, dan jembatan utama putus!
Saudara Grudug pun sempat bercerita soal jalan di kampungnya. “Ada kabar baik!” kata saudara Grudug. Gambar itu begitu jelas di kepala Grudug. Ia ingat mata saudaranya yang berbinar, tangannya mengayun-ayun seolah mempertegas kebahagiaan itu.
Katanya, jalan di kampung akan diperbaiki. Grudug senang, tapi informasi selanjutnya membuat ia jengkel. Jalan di desanya akan diperbaiki karena resort besar yang berdiri di kampung menyumbang pajak yang besar. Bahkan ketika pandemi, penghasilan resort itu tak menurun. Tentu saja Grudug tidak tahu benar-tidaknya informasi itu.
“Jika demikian adanya,” pikir Grudug, “Tentu saya bukan jengkel karena perbaikan jalan itu tak pernah rampung, tapi karena alasan busuk di baliknya: penyumbang pajak terbesar.” Statement tersebut membuat Grudug merasa bahwa warga dipaksa untuk memperoleh prestasi terlebih dahulu agar bisa mengakses hak.
“Padahal, kita tak pernah tahu prestasi dari pejabat yang mengambil keputusan itu. Hmmm.”
Grudug menarik napas panjang. Pikirannya berkeliling. Tahun lalu jembatan penghubung utama–tepat di belakang tempat orang tua atau sanak keluarga yang nongkrong untuk menunggu keluarga pulang kerja itu jebol. Putus. Ambruk. Ada dua akses lain: satu begitu jauh dan memutar, satu lagi situasinya lebih parah: gelap dan jalanan seperti sungai yang tiba-tiba kering. Beberapa hari ini kemarahan-kemarahan yang merembet, memantik Grudug untuk mengingat situasi itu.
“Hak publik ini, mesti diakses dengan syarat. Kadang, ada aroma politik di dalamnya.” Grudug bukan pemikir, ia hanya pengingat. Sialnya, dia hanya pengingat omongan orang lain. Grudug pun ingat kata saudaranya soal fasilitas itu.
“Desa A bukan pemilih Bupati yang sedang menjabat, maka jalanan di desa itu tak pernah diperbaiki,” kata saudara Grudug.
Jika benar demikian, tentu Grudug menjadi lebih jengkel. Seolah pemimpin yang dipilih langsung oleh warga, tiba-tiba menjadi raja yang kekuasaanya tak terbatas, bahkan melebihi leluhur yang ruhnya telah disucikan. Sialnya, ini menunjukan bahwa pemegang otoritas senang bermain-main dengan kerentanan warga.
“Tak lain tak bukan, orang yang bermain-main dengan kerentanan orang adalah penjahat-keparat!” kata Grudug. “Semoga cerita saudara saya ini fiktif,” lanjut Grudug. Lalu ia rebah. Lalu ia tertidur.
***
Saat ini, pajak naik mencekik–bahkan kata-kata klise ini sesungguhnya Grudug hindari. Tapi rasanya begitulah adanya. Pemerintah kota asal Grudug tak mau ketinggalan soal ini. Kebijakan ini barangkali efek domino dari program ambisius pemerintah pusat yang akhirnya mengambil jalur penghematan anggaran.
Semua orang merasakan cekikan ini, semua orang marah, dan ditengah-tengah situasi ini, tunjangan DPR naik drastis. Anggota DPR pun berjoget-joget, sementara sisanya, mengambil tugas lain: membodoh-bodohi pengkritik–untuk tidak menyebut rakyat. Singkat cerita, masyarakat marah, demo, dan seorang ojek online bernama Affan Kurniawan digilas mobil polisi hingga meninggal.
Grudug tak bisa benar-benar tidur dalam kecamuk situasi belakangan ini. Instagram, facebook, Twitter (X), bahkan tiktok hanya berisi kabar buruk. Semua informasi itu melintas bagai hantu dalam kepala Grudug.
“Affan bisa jadi saya. Ia bisa jadi siapa saja. Kita ditatap sebagai objek tak berharga–benda yang tak ada bedanya dengan marka jalan, serpihan kaca, atau ban dalam mobil. Affan kini menjelma api yang berkobar pada setiap hati orang karena ia telah menunjukan pada kita bagaimana cara aparat dan pejabat memposisikan warganya.”
Ah… Grudug begitu gelisahnya. Ia membuka sosmed walaupun ia tahu semua yang ia dapati hanyalah kabar buruk.
***
Sebagian besar orang Bali, juga tetangga di kampung Grudug, bekerja sebagai pegawai hotel, pemandu wisata, sopir, pelaku usaha travel; banyak juga saudara Grudug bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja proyek bangunan, guru, bahkan sebagai polisi/tentara. Semua pekerja ini adalah pekerjaan yang kena dampak dari situasi negara hari ini. Grudug merasa bahwa pemerintah mengambil kebijakan atas pajak seperti preman yang memungut uang keamanan di pasar-pasar.
Grudug pun tak tahan. Ia mulai menulis status yang begitu panjang di Facebook, menyebarnya di X, meng-capture-nya untuk Instagram. Status itu adalah sebagai berikut:
Pendemo adalah mereka yang memprotes situasi ini. Jika kebijakan bergeser, semua lini pekerjaan akan kena dampaknya. Bali tidak harus selalu kita “solek”, kita percantik, atau kita tutup-tutupi borok-boroknya. Bali terlalu sakit dalam situasi hari ini. Pariwisata tercekik karena uang tak berputar, guru yang gajinya sama dengan satu hari gaji DPR–bahkan banyak guru/dosen yang mendapat gaji di bawah 1 juta–bisa-bisanya dianggap beban. Kita mulai bertanya-tanya “ke mana uang kita setelah membayar pajak?”
Kita sudah dicekik oleh preman-preman ini tapi kita selalu mengatakan “Jangan bikin ulah (baca:Demo) di Bali. Apa yang ingin kita tutupi lagi? Saya paham orang Bali hidup dalam pusaran ekonomi pariwisata, saya paham Bali adalah pulau surga sehingga tak punya waktu untuk memikirkan situasi sosial-politik kita hari ini, saya paham bahwa keributan akan berdampak pada pariwisata. Tapi kenapa kita mesti sibuk memikirkan cara menutupi kenyataan kita sendiri? Demo adalah salah satu cara kita untuk berwarga; adalah usaha mengembalikan kebijakan menjadi lebih berpihak pada kita, sehingga kita tak dijerat, diperah, dan tidak diposisikan sebagai pekerja yang diperlakukan layaknya kerbau yang cukup dikasih makan rumput.
Sesekali, lihatlah Jakarta. Khususnya kawasan Bundaran HI. Barangkali dalam radius 1-2 km anda akan melihat kemegahan kota. Gedung-gedung tinggi yang bersih, indah, variatif; lingkungan hijau tertata, kabel rapi tak seperti di Denpasar, jembatan penyeberangan, angkutan umum yang layak dan sebagainya. “Wilayah ini seperti kota impian” kata teman saya. Tapi, saya membayangkan uang kita dari Bali bertumpuk di sana: Sawah yang menjadi hotel–pajaknya ke Jakarta, kebun yang menjadi resort–pajaknya ke Jakarta, bahkan motor kita yang butut–pajaknya ke Jakarta. Ada banyak gedung yang bukan milik pemerintah di sana, tapi isinya adalah perusahaan-perusahaan tertentu yang barangnya dijual pada kita: kita hanyalah pekerja yang disusupi iklan, kemudian membeli barang-barang yang dikelola dari gedung-gedung mewah itu. Bekerja untuk belanja. Terdengar mirip dengan dikasih rumput untuk diperah.
Saya berharap anda sesekali melihat bill jika membeli makan, membeli sabun mandi, membeli minyak, dan lain-lain. Adakah tulisan “tax” di sana? Jika ada, terima kasih anda sudah menyumbang untuk … (entah siapa), bukan untuk fasilitas kita. Dan, dalam konteks ini, bagaimana kita bisa memisahkan peristiwa di Jakarta dan Bali? Saya sebal melihat komentar seperti ini: “Itu kejadian di Jakarta, kenapa di Bali heboh?” Tentu orang-orang seperti ini lupa bahwa Bali tidak berdiri sendiri. Bali bukan negara. Bahkan, sekelas Daerah Istimewa Yogyakarta pun merasakan cekikan ini. Anggaran Dana Istimewa dipotong! Itu daerah istimewa. Bali yang bukan Daerah Istimewa bagaimana?
Bali tidak kedap dari situasi politik-ekonomi hari ini. Bali tetap terimbas kebijakan pemerintah di Jakarta. Bali–walaupun menyumbang banyak dari penghasilan pariwisata–tetaplah bagian dari Indonesia seperti Madura, Flores, Kupang, Ambon, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, Bandung, dan lain sebagainya yang terhubung dengan Jakarta.
Bali tak mesti selalu disolek, Bali tak mesti selalu malu memperlihatkan borok. Hari ini, barangkali masih ada orang yang mesti membayar lebih untuk mendapat izin tertentu, melamar pekerjaan tertentu, dan sebagainya. Benarkah kita baik-baik saja dan mesti “Damai” dalam artian diam saja?
Jika Negara ini sakit, maka Bali juga sakit!
***
Status itu pun beres. Tapi itu lebih mirip gerutuan daripada refleksi. Ya… Grudug tak pandai berefleksi. Ia lebih pandai menggerutu, maka ia menggerutu. Biarkan saja begitu. Barangkali dengan begitu, tidurnya bisa lelap malam ini. [T]
Penulis: Agus Wiratama
Editor: Adnyana Ole
- BACA artikel lain dari penulis AGUS WIRATAMA
