Suburnya Politik Dinasti di Pulau Dewata

TERPILIHNYA “putra putri mahkota” dengan suara sangat meyakinkan ke Gedung Dewan adalah tanda semakin ekslusifnya politik di Bali. Politik dinasti tidak hanya mewarnai eskalasi politik nasional—nyatanya, politik lokal khususnya di Bali pun politik kekerabatan tampak tumbuh subur. Lolosnya putra, putri, serta sanak saudara elit-elit politik di Bali menunjukkan bahwa kekuasaan sedang bergerak dan mengerucut di simpul-simpul kecil elit saja. Alih-alih menciptakan ruang-ruang politik yang inklusif, terpilihnya sanak saudara para elit di Bali justru dan cenderung memperlebar disparitas, seperti pada aspek status sosial, ekonomi, hingga akses pada kekuasaan.

“Sangkep Keluarga” di Gedung Dewan

Teringat sepenggal lirik sebuah lagu dari Iwan Fals yang berjudul “Surat Buat Wakil Rakyat”, kira-kira begini liriknya:

“…wakil rakyat kumpulan orang hebat,
bukan kumpulan orang-orang dekat,
apalagi sanak famili…”

Gedung Dewan memang seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan berani bersuara. Namun, belakangan gedung yang katanya menjadi rumah bagi rakyat kecil tersebut justru diisi oleh kerabat dekat para elit setempat. Pernyataan dari Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menjadi sangat relevan, yang menyebutkan bahwa wajah DPR di periode 2024-2029 bakal tak ubahnya seperti arisan keluarga. Lebih kurang seperti itulah yang akan masyarakat Bali saksikan di gedung dewan, baik di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi lima tahun ke depan.

Beberapa para kerabat elit yang berhasil melenggang mulus menjadi anggota dewan di Bali, di antaranya: Putu Diah Pradnya Maharani atau akrab disapa Gek Diah berhasil lolos menjadi Anggota DPRD Bali dengan raihan suara tertinggi di dapil Gianyar dari PDI Perjuangan. Putri sulung dari mantan Bupati Gianyar I Made Mahayastra berhasil meraup suara sebesar 133.868, sekaligus berkontribusi terhadap 50 persen suara partai dalam perebutan kursi DPRD Bali.[1]

Terpilihnya Gek Diah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kuat sang ayah yang pernah menjabat sebagai Bupati Gianyar 2018-2023 sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Gianyar. Dalam beberapa kesempatan, I Made “Agus” Mahayastra menggandeng putri sulungnya yang berstatus sebagai Putri Remaja Indonesia Intelegensia 2019 dalam kegiatan pemberian bantuan hibah Bupati Gianyar.[2] Langkah tersebut dapat diduga sebagai upaya memberi pesan kepada pemilih di kabupaten Gianyar, bahwa pihak penerima hibah, dalam hal ini masyarakat Gianyar harus memilih putrinya yang akan berkompetisi di Pemilu 2024.

I Made Bima Nata atau akrab disapa Ebi lolos menjadi Anggota DPRD Badung 2024-2029 dengan raihan suara tertinggi di dapil Petang. Anak kedua dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berhasil meraih suara sebesar 10.447, sekaligus mengungguli para incumbent lain, seperti I Gusti Lanang Umbara yang memperoleh 4.013 suara dan I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha dengan 1.512 suara.[3]

Tidak berbeda dengan Gek Diah di Gianyar, terpilihnya Bima Nata tidak lepas dari peran dan pengaruh kuat sang ayah yang dikenal sebagai “Bupati Bares”. Rekam jejak Giri Prasta yang dikenal “mengguyur” setiap jengkal wilayah Badung dengan bantuan memberi ruang tumbuhnya relasi patron klien. Dalam konteks relasi patron klien, pihak klien “dipaksa” untuk membalas kebaikan sang patron—salah satunya adalah mendukung langkah politik sang patron.

Tidak hanya satu, dua anak Bupati Karangasem I Gede Dana dipastikan lolos sebagai anggota dewan. I Putu Suryandanu Willyan Richart yang maju sebagai caleg DPRD Provinsi berhasil mengantongi suara sekitar 28 ribu lebih suara, hanya lebih kecil dari sang petahana Ni Kadek Darmini yang sudah mengantongi suara lebih dari 30 ribu. Sedangkan anak keduanya, Ni Kadek Yulita Sinta Dewi sudah meraup sekitar 3.900 suara, jumlah tersebut sudah dianggap aman untuk melenggang ke gedung dewan dari dapil Kecamatan Abang.[4]

Praktik politik dinasti tidak hanya kental diperlihatkan oleh elit-elit politik dari PDI Perjuangan. Elit-elit partai lain pun berbondong-bondong mendorong kerabatnya untuk mendapatkan “pekerjaan” sebagai anggota dewan. Sebut saja I Gede Ghumi Asvatha, putra pertama Bupati Jembrana I Nengah Tamba berhasil melenggang menjadi Anggota DPRD Bali setelah meraih suara sekitar 31 ribu. Perolehan suaranya hanya kalah dari politisi senior PDI Perjuangan, I Made Kembang Hartawan di dapil Jembrana.[5]

Politisi senior Golkar pun tidak mau kalah, Gde Sumarjaya Linggih atau akrab disapa Demer ini pun mendorong putranya terjun ke dunia politik. Agung Bagus Pratiksa Linggih berhasil lolos menjadi anggota DPRD Bali dengan perolehan suara mencapai 12 ribu lebih, sehingga Golkar berhasil mengamankan dua kursi di dapil Buleleng.[6]

Tentu praktik politik dinasti tidak hanya berhenti pada contoh yang sudah diuraikan sebelumnya. Masih sangat banyak elit-elit politik yang sedang “ajimumpung” melakukan praktik politik ini. Praktik politik semacam ini jelas-jelas mengkhianati kompetensi dan proses dari masing-masing individu. Ari Dwipayana menyebutkan bahwa politik dinasti adalah gejala neopatrimonialistik, benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Politik semacam ini lebih mengutamakan regenerasi politik berdasarkan atas ikatan genealogis tinimbang merit sistem.

Argumen tersebut kemudian menguatkan dugaan bahwa ekosistem politik di Bali ke depan akan semakin ekslusif karena akan dimonopoli oleh segelintir lingkaran keluarga yang merasa lebih mampu dalam mengelola kekuasaan. Padahal apabila praktik ini langgeng, maka praktek-praktek nepotisme, korupsi, kebocoran sumber pendapatan daerah, hingga penyalahgunaan APBD sangat terbuka terjadi.

Mempertanyakan Sistem Demokrasi Hari Ini

Meski dianggap sebagai sistem terbaik dalam penyelenggaraan sebuah negara, nyatanya demokrasi juga memberi ruang terbuka bagi para otoritarian dan bandit untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan Plato menyebutkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang ideal, melainkan sebuah sistem politik yang memberi jalan bagi tiran untuk berkuasa.[7] Plato sendiri menyebutkan bahwa dalam sistem demokrasi, masyarakat secara alamiah terpolarisasi, sehingga kelompok-kelompok yang termarjinalkan akan diperdaya oleh kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya.

Lebarnya jurang pemisah antara kelompok berdaya dengan kelompok termarjinalkan tersebutlah kemudian melahirkan hubungan patron klien yang merupakan yang tidak seimbang antara patron dan klien. Meski sama-sama memiliki sesuatu untuk diberikan, tetapi sesungguhnya yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah sang patron, dibanding klien. Pola tersebutlah yang diduga kini terjadi di Bali. Pembagian bansos secara massive kepada masyarakat oleh elit politik yang mengemban jabatan publik adalah salah satu pola yang jamak ditemui dalam rangka “mengikat” klien untuk setia kepada pilihan politik patron.

Senada dengan Plato, Jason Brennan seorang pengajar ilmu politik dari Universitas Georgetown, AS menyebutkan bahwa salah satu cacat bawaan demokrasi adalah asumsi (keliru) bahwa hak memilih dianggap sebagai jaminan bagi warga negara untuk kesetaraan. Seolah-olah menegasikan hak pilih seorang atau sekelompok warga disamakan dengan tindakan mendiskriminasikan mereka. Sehingga, apabila terdapat upaya-upaya yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi lewat aturan pemilihan akan dianggap sebagai ide yang subversif.

Apabila suara dari seseorang yang hanya lulusan SD dengan seorang profesor adalah sama, maka kualitas demokrasi niscaya akan mengalami stagnasi. Berangkat dari hal tersebut, Brennan beranggapan bahwa menjadi penting untuk membatasi orang atau kelompok yang memiliki hak pilih dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi. Masih menurut Brennan, apabila negara menginginkan hasil pemilihan adalah orang-orang yang tepat, maka negara juga harus memastikan para pemilih adalah orang-orang yang tepat.

Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Gagasan yang disampaikan oleh Brennan tentu gagasan yang sulit direalisasikan dan akan menimbulkan keributan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pendidikan politik terhadap para pemilih menjadi satu hal penting untuk dilakukan. Apabila negara tidak mampu membatasi pemilih, setidaknya negara mampu menyediakan pendidikan politik bagi rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pendidikan politik terhadap pemilih dapat dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, mulai dari lembaga-lembaga politik negara, seperti KPU, Bawaslu, hingga DKPP. Selanjutnya dari partai politik yang merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem demokrasi, dan terakhir adalah kelompok-kelompok kemasyarakatan yang memiliki concern di bidang demokrasi dan kepemiluan.

Terintegrasinya pola pendidikan politik oleh semua pihak setidaknya dapat meningkatkan harapan bahwa kualitas pemilih juga semakin meningkat. Mewujudkan kualitas pemilih yang baik adalah satu-satunya cara bagi Indonesia untuk melahirkan pemimpin yang kompeten (tidak lahir dari politik dinasti, politik uang, dll), sekaligus demokrasi yang berkualitas. [T]

[1] Wirnaya, “Srikandi PDI Perjuangan Gianyar Raih Suara Fantastis Melaju ke DPRD Bali” Bali Post, 2 Maret, 2024, https://www.balipost.com/news/2024/03/07/390710/Srikandi-PDI-Perjuangan-Gianyar-Raih…html

[2] NV, “Mahayastra Dorong Putrinya Nyaleg DPRD Bali Penuhi Kuota Perempuan di Pileg 2024 Mendatang”, Nusa Bali, 10 Desember, 2022, https://www.nusabali.com/berita/131344/mahayastra-dorong-putrinya-nyaleg-dprd-bali

[3] Resa Kertawedangga, “Bima Nata, Anak Bupati Giri Prasta, Caleg Pendatang Baru Lolos DPRD Badung, Raih Suara Tertinggi dan Ungguli Incumbent”, Jembrana Express, 19 Februari, 2024, https://jembranaexpress.jawapos.com/politika/2234185288/bima-nata-anak-bupati-giri-prasta-caleg-pendatang-baru-lolos-dprd-badung-raih-suara-tertinggi-dan-ungguli-incumbent

[4] Sui Adnyana, Selamat Juniasa, “2 Anak Bupati Karangasem Gede Dana Diprediksi Lolos Pileg”, detikbali, 16 Februari, 2024, https://www.detik.com/bali/berita/d-7197441/2-anak-bupati-karangasem-gede-dana-diprediksi-lolos-pileg#:~:text=Dua%20anak%20Bupati%20Karangasem%20I,diprediksi%20melenggang%20ke%20DPRD%20Karangasem.

[5] Adi Budiastrawan, “Anak Bupati Jembrana Raih 31 Ribu Suara, Hampir Pasti Lolos DPRD Bali”, detikbali, 17 Februari, 2024, https://www.detik.com/bali/berita/d-7198285/anak-bupati-jembrana-raih-31-ribu-suara-hampir-pasti-lolos-dprd-bali

[6] Wid, “Ajus Linggih Putra Demer Lolos ke DPRD Bali, Anak Muda Siap Tanggung Risiko, Komitmen Perjuangkan 3 Hal Ini “Make Buleleng Great Again””, metrobali, 27 Februari, 2024, https://metrobali.com/ajus-linggih-putra-demer-lolos-ke-dprd-bali-anak-muda-siap-tanggung-risiko-komitmen-perjuangkan-3-hal-ini-make-buleleng-great-again/

[7] Luthfi Assyaukanie, “Masihkah Kita Percaya pada Demokrasi?”, Kompas.id, 22 Maret, 2018, https://www.kompas.id/baca/opini/2018/03/22/masihkah-kita-percaya-pada-demokrasi