Debat Cawapres: Penyakit Lupa, Gimik, dan Etika

“Bapak, Ibu harap tenang”

Saya pikir kalimat tersebut akan selalu disampaikan oleh moderator sampai debat terakhir yang akan diselenggarakan Minggu, 4 Februari 2024. Tidak masalah, karena KPU memang membutuhkan moderator yang tidak pernah bosan mengingatkan pendukung yang sulit diatur—Hehe.

Oke, kembali ke topik semula. Minggu, 21 Januari 2024 KPU telah menyelenggarakan Debat Cawapres kedua yang mengangkat topik Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.

Tentu tema sebanyak itu dengan waktu yang sangat sempit tidak akan berhasil mengelaborasi secara maksimal gagasan yang dimiliki oleh masing-masing calon—pada akhirnya penampilan dari masing-masing calon hanya digunakan sebagai konten bagi para pendukung di sosial media.

Pertama dan Penting

Seperti biasa, segmen pertama debat kita akan dipertontonkan aksi para calon menyampaikan gagasannya (visi dan misi) secara ringkas dalam waktu 4 (empat) menit. Waktu yang terbatas ini memiliki fungsi untuk melatih para calon untuk menyampaikan hal-hal penting yang menjadi gagasan utama dalam tema yang telah ditentukan oleh penyelenggara.

Berbeda dengan debat sebelumnya, Cak Imin memberikan penampilan yang jauh lebih baik—gimik “slepet imin” sama sekali tidak disebut. Dalam pemaparan singkatnya, Cak Imin memaparkan hasil sensus pertanian oleh BPS yang menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir jumlah rumah tangga petani gurem mencapai 3 juta.

Juga, Cak Imin sebut proyek food estate sebagai kebijakan yang tidak melibatkan petani setempat dan mengabaikan kearifan setempat. Cak Imin juga menegaskan bahwa krisis iklim yang terjadi hari ini harus diimbangi dengan etika lingkungan—keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam.

Selain itu, ada satu poin penting lagi yang saya catat dari penyampaian Cak Imin, yakni anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan krisis iklim berada jauh di bawah sektor lainnya—tentu ini menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah terhadap penanganan krisis iklim.

Berbeda dengan Cak Imin, Gibran sebagai Cawapres nomor urut 2 kembali menegaskan soal komitmennya untuk melanjutkan program hilirisasi. Menurutnya sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, Indonesia harus memanfaatkan kelebihan yang dimiliki, seperti Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan cadangan timah nomor dua terbesar di dunia.

Gibran juga menyampaikan soal keberlanjutan agenda reforma agraria serta menjanjikan peningkatan anggaran dana desa sesuai dengan kondisi fiskal dalam negeri—hal ini dikarenakan menurutnya anggaran desa telah berhasil mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa-desa berkembang.

Mahfud MD menekankan beberapa hal, seperti Indonesia memiliki berbagai kearifan lokal yang erat kaitannya dengan alam. Misalnya, Tri Hita Karana yang merupakan falsafah hidup masyarakat di Bali dan Jawa, kemudian ada Tri Tangtu yang merupakan falsafah hidup masyarakat Sunda yang pada prinsipnya menekankan pada keseimbangan hidup.

Mahfud juga menyinggung soal ironi yang terjadi di Indonesia, bagaimana Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, namun Indonesia dari sisi pangan belum berdaulat. Ia juga menekankan soal kontradiksi yang terjadi antara petani dan lahan pertanian yang semakin sedikit, tetapi justru subsidi pupuk makin meningkat. Sama seperti halnya Cak Imin, Mahfud juga menyinggung soal kegagalan food estate di era kepemimpinan Jokowi.

Saling Serang Antar Cawapres

Pada segmen-segmen berikutnya, masyarakat Indonesia dipertontonkan saling serang narasi dan gimik oleh ketiga cawapres. Karena gimik menjadi kunci, maka tentu gagasan-gagasan tidak akan muncul dan tertimpa oleh gimik—itu sudah pasti, Hehe.

Misalnya, bagaimana Gibran menyindir Cak Imin yang dianggap menjawab pertanyaan sembari membaca catatan pada segmen dua—lantas dibalas oleh Cak Imin pada segmen tiga yang menyebutkan bahwa “saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi”, lantas kembali dibalas oleh Gibran yang menyebut bahwa Cak Imin sudah lebih santai tinimbang debat sebelumnya. Apakah saling serang melalui narasi dan gimik berhenti sampai di sana? Ohh, tentu tidak.

Pada momen yang lain, gimik serta saling serang narasi kembali terjadi. Misalnya bagaimana Mahfud MD menjawab pertanyaan Gibran terkait dengan greenflation yang kemudian ditanggapi oleh Gibran dengan gimik meneropong, seolah-olah mencari sesuatu yang tak terlihat dan kemudian ditambahkan dengan penjelasan, “Saya lagi nyari jawabannya, Prof. Nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok enggak ketemu jawagannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau”.

Dan tidak perlu waktu lama, Mahfud pun menjawab gimik yang dilakukan Gibran dengan pernyataan, “Ini ngarang-ngarang ndak karuan mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Oleh sebab itu, ini tidak layak dijawab menurut saya”. Tentu masih banyak lagi saling serang narasi dan gimik yang dipertontonkan pada debat kemarin yang bisa teman-teman saksikan sendiri di platform YouTube.

Penyakit Lupa dan Etika

Setelah menyaksikan debat cawapres, saya pikir seharusnya masyarakat setidaknya sudah mampu mengkerucutkan pilihan yang akan dicoblos di TPS pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang—setidaknya sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Tetapi ada satu hal yang dapat kita lihat hari ini, bahwasannya politisi hari ini selalu digerogoti oleh penyakit lupa. Cak Imin lupa bahwa dirinya adalah bagian dari kekuasaan hari ini, setidaknya dua kementerian di Kabinet Indonesia Maju dipimpin oleh kader-kadernya—juga saudaranya.

Jika Cak Imin serius memperjuangkan peningkatan anggaran dana desa, seharusnya dirinya bisa melakukan itu pada pemerintahan hari ini, apalagi posisinya sebagai Wakil Ketua DPR-RI juga memberikannya keleluasaan. Ohh, iya saya lupa—kalau semua dikerjakan hari ini, lantas apa jualan politiknya ke masyarakat?

Gibran juga lupa. Lupa bahwa dirinya sejak lama membranding diri sebagai anak muda yang memiliki sopan santun. Namun pada debat kali ini, ia menghancurkan semua branding tersebut. Tanggapan yang dilakukannya kepada Mahfud MD dan Cak Imin menjadikan dirinya sebagai figur yang nihil etika. Pernyataan yang ditujukan kepada Cak Imin soal membaca catatan dan gimik yang dilakukan untuk menanggapi jawaban Mahfud MD. Saya ingin mengutip beberapa cuitan tokoh di platform sosial media X pasca pelaksanaan Debat, misalnya Alissa Wahid mengatakan:

“Menyayangkan sikap mas @gibran_tweet malam ini. Sedikit jahil berbeda dengan sikap melecehkan orang lain. Dan itu yang tadi ditunjukkan mas Gibran berulang-ulang kepada kedua kandidat lain.”

Juga disampaikan oleh Okky Madasari yang merupakan seorang sastrawan:

“Tadi malam diminta kasih nilai: Cak Imin B+ (+ krn sebut Etika Lingkungan. Etika Lingkungan Harus jadi paradigma pembangunan. Yg studi lingkungan pasti paham)_Prof Mahfud B (pasti A+ kalau di debat hukum)_Gibran C (Dosen lain akan kasih F karena dia menghina intelektualitas.”

Meski menuai banyak dukungan pada debat kemarin, Mahfud pun lupa bahwa dirinya adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi. Mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh rezim Jokowi sama saja mempertanyakan hasil kinerja diri sendiri. Sebagai Menko Polhukam, saya pikir Mahfud harusnya bisa bicara lebih banyak dalam upaya perbaikan hukum di Indonesia di segala aspek—termasuk di dalamnya aspek-aspek yang menjadi topik debat kemarin. Tapi sekali lagi, saya lupa kalau semua itu dilakukan di rezim ini, apa yang akan dijual oleh Ganjar-Mahfud kepada publik?

Dalam era teknologi yang super maju seperti sekarang ini, para calon pemimpin bangsa harus sadar bahwa waktu yang singkat dalam debat haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyampaikan gagasan untuk bangsa. Penggunaan gimik secara berlebih jelas akan memberi efek bias kepada konteks debat. Lihat saja hari ini, pasca debat kemarin, bukannya ide atau gagasan yang ramai diperbincangkan—gimik-gimiklah yang ramai diperbincangkan. Apakah kita mau terjebak pada lingkaran ini? Tentu tidak.

Ada beberapa hal yang mesti dilakukan, seperti:

Pertama, KPU harus membuat format baru debat—pastikan format yang baru memberikan ruang yang leluasa bagi peserta untuk mengeksplorasi gagasannya. Jadikan panelis sebagai bagian aktif dalam debat—bukan hanya sekadar pengambil tema di dalam fishbowl saja. Setidaknya format yang baru bisa diterapkan pada pelaksanaan pilkada serentak mendatang

Kedua, partai politik harus menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bertugas melahirkan pemimpin nasional. Kaderisasi di internal partai politik harus serius digarap, tidak hanya sekadar mengandalkan popularitas dan elektabilitas. Kemampuan dalam berpikir kritis, menyampaikan secara terstruktur, pengalaman yang mumpuni, serta etika juga menjadi hal penting yang mesti disiapkan oleh partai politik.

Ketiga, warga negara juga harus dibekali dengan pengetahuan dasar demokrasi dan kepemiluan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi bangsa Indonesia.

Jadi tak sabar menyaksikan debat selanjutnya. Apa kalian sudah menentukan pilihan? [T]