Ketika Sistem Gagal, Tubuh Perempuan yang Diminta Membayar

“Kuliah itu scam.”

Kalimat itu datang dari potongan video seorang perempuan berusia 19 tahun yang baru menikah, lalu beredar luas di media sosial. Ia terdengar seperti pengakuan kemenangan: keluar dari sistem pendidikan formal, memilih pernikahan, dan menyebut dirinya lebih merdeka dibanding mereka yang masih bertahan di bangku kuliah.

Di ruang digital, kalimat itu dirayakan sebagai keberanian melawan sistem. Tetapi dalam masyarakat patriarkal, tidak ada keputusan perempuan yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap pilihan selalu dibentuk—dan dibatasi—oleh struktur. Karena itu, pertanyaan terpenting bukanlah apakah ia berhak memilih, melainkan: mengapa setiap kali sistem gagal, tubuh perempuan yang pertama kali diminta membayar?

Sistem pendidikan Indonesia memang bermasalah. Biaya pendidikan tinggi terus meningkat, kualitas tidak merata, dan ijazah sering tidak berbanding lurus dengan jaminan hidup layak. Kritik terhadap pendidikan formal bukan hal baru. Namun dalam struktur patriarki, kegagalan sistem tidak pernah berdampak netral gender.

Bagi laki-laki, putus sekolah sering dipahami sebagai sebuah fase. Mereka masih diberi waktu untuk mencoba, gagal, dan mengulang. Bagi perempuan, putus sekolah kerap dibaca sebagai tanda kesiapan: siap menikah, siap mengurus, siap mengalah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan lebih rendah lebih rentan menikah dini dan keluar dari pasar kerja formal. Pendidikan, bagi perempuan, bukan sekadar jalur karier—ia adalah alat tawar untuk menunda eksploitasi domestik dan reproduktif.

Ketika pendidikan didelegitimasi sebagai “scam”, perempuan kehilangan salah satu alasan sosial yang masih dianggap sah untuk berkata: aku belum siap.

Bagi banyak perempuan muda, bertahan di pendidikan pun bukan perkara sederhana. Pendidikan tinggi sering hanya bisa diakses lewat beasiswa, yang berarti hidup dalam kompetisi, ketidakpastian, dan rasa takut kesempatan itu sewaktu-waktu dicabut. Mencari pendidikan bukan privilage, melainkan bentuk bertahan hidup.

Namun justru di situlah pendidikan bekerja sebagai perlawanan: ia memberi waktu. Waktu untuk berpikir, mengenali diri, dan menunda keputusan yang konsekuensinya seumur hidup. Ketika perempuan harus terus membuktikan diri layak sekolah, sementara pernikahan ditawarkan sebagai jalan pintas yang “lebih realistis”, pilihan itu tidak pernah benar-benar setara.

___

Secara personal, Saya sendiri belum memikirkan pernikahan sebagai tujuan hidup. Bukan karena menolak cinta atau keluarga, melainkan karena sejak lama saya melihat bagaimana pernikahan kerap menjadi ruang kekerasan yang dinormalisasi. Perempuan dipukul lalu diminta bertahan. Dilecehkan lalu disuruh sabar. Lelah lalu dianggap kurang bersyukur.

Dalam banyak kisah di sekitar saya, pernikahan tidak datang sebagai ruang aman, melainkan sebagai “ruang sunyi yang membuat perempuan kehilangan suara”. Maka menunda menikah, bagi saya, bukan sikap kekanak-kanakan, melainkan insting untuk bertahan hidup.

Ketakutan ini tidak saya rasakan sendirian. Banyak anak muda hari ini—terutama perempuan—justru takut menikah. Mereka tumbuh menyaksikan perceraian yang melelahkan, kekerasan dalam rumah tangga yang ditutup atas nama keluarga, ibu-ibu yang kehilangan mimpi setelah menikah, dan perempuan yang bertahan karena tidak punya pilihan ekonomi.

Ketakutan ini sering dipelintir sebagai krisis komitmen. Padahal yang terjadi justru sebaliknya: anak muda terlalu sadar risiko. Mereka tahu bahwa pernikahan bukan sekadar janji cinta, tetapi kontrak hidup yang dampaknya panjang—terutama bagi perempuan.

Dalam konteks hukum dan institusi yang sering gagal melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, rasa takut itu bukan sikap berlebihan. Ia rasional.

___

Ironisnya, di saat banyak perempuan takut menikah karena melihat terlalu banyak luka, perempuan lain justru didorong menikah lebih cepat ketika sistem lain gagal menopang hidup mereka. Ketakutan yang seharusnya menjadi alarm bagi negara justru diabaikan. Negara tidak memperbaiki perlindungan, tidak memperkuat jaminan sosial, tidak memastikan keadilan dalam rumah tangga—tetapi tetap menuntut perempuan untuk percaya.

“Percaya bahwa pernikahan akan aman.”

“Percaya bahwa keluarga akan melindungi.”

“Percaya bahwa cinta cukup untuk menutup absennya negara.”

Pernikahan dini sering dibungkus dengan bahasa pilihan dan cinta. Namun UNICEF mencatat bahwa praktik ini secara tidak proporsional menimpa anak perempuan. Ini bukan kebetulan, melainkan mekanisme lama: memindahkan tanggung jawab negara kepada keluarga—dan akhirnya, kepada perempuan.

Ketika sekolah tidak ramah, lapangan kerja sempit, dan perlindungan sosial minim, pernikahan tampil sebagai solusi semu. Ia terlihat seperti jalan keluar, padahal sesungguhnya adalah pemindahan beban dari struktur ke tubuh perempuan.

“Laki-laki menikah untuk membangun hidup.”

“Perempuan menikah untuk menyesuaikan hidup.”

WHO telah lama menegaskan bahwa kehamilan di usia muda membawa risiko kesehatan yang lebih tinggi. Namun fakta ini jarang hadir dalam perayaan pernikahan dini. Karena dalam logika patriarki, tubuh perempuan dinilai dari fungsinya, bukan dari keselamatannya.

“Ketika tubuh lelah, perempuan diminta kuat.”

“Ketika mental runtuh, perempuan diminta bersyukur.”

Kerja reproduktif—mengandung, melahirkan, merawat—dianggap kodrat, bukan kerja. Maka tidak perlu kesiapan ekonomi, tidak perlu kesiapan mental, dan tidak perlu jaminan perlindungan.

Perempuan yang menikah dini lebih rentan berada di sektor kerja informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Ketergantungan ekonomi meningkat, dan daya tawar menurun. Dalam kondisi seperti ini, keluar dari relasi yang tidak adil menjadi nyaris mustahil.

Ini bukan kegagalan individu. Ini hasil dari sistem yang membuat perempuan:

“bergantung secara ekonomi”,

“kehilangan daya tawar”, dan

“sulit mengambil keputusan atas tubuh dan hidupnya sendiri.”

Ketika perempuan tidak punya penghasilan stabil, keputusannya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Bahkan tubuhnya pun kerap dinegosiasikan oleh orang lain.

Media sosial menyukai cerita tentang perempuan yang “berhasil keluar dari sistem”. Tetapi yang jarang ditampilkan adalah biaya struktural dari keberhasilan itu. Pengalaman personal dijual sebagai inspirasi, sementara risiko kolektif disembunyikan.

Jika perempuan lain gagal setelah meniru pilihan serupa, kegagalan itu akan dianggap kesalahan personal—bukan akibat struktur yang timpang. Inilah ilusi emansipasi: perempuan diberi hak memilih, tetapi tidak diberi perlindungan ketika pilihan itu berujung luka.

Dalam masyarakat patriarkal, perempuan selalu diminta dewasa lebih cepat. Cepat mengerti, cepat berkorban, cepat menyesuaikan diri. Kedewasaan bukan soal kesiapan, melainkan kepatuhan.

“Perempuan yang menikah muda disebut matang.”

“Perempuan yang menunda disebut egois.”

Padahal yang disebut matang sering kali hanyalah perempuan yang belajar menahan diri lebih awal.

Pertanyaannya bukan lagi “bolehkah perempuan menikah muda?”

Melainkan: “mengapa struktur membuat perempuan merasa harus menikah muda ketika sistem lain gagal?”

Ketika pendidikan runtuh, negara absen, dan ekonomi tidak aman, pernikahan dini bukan kebebasan. Ia adalah strategi bertahan hidup—yang biayanya dibayar dengan tubuh, waktu, dan masa depan perempuan.

Dan selama kita terus merayakan “pilihan” tanpa membongkar struktur yang memaksanya, perempuan akan terus diminta dewasa lebih cepat—sementara sistem tetap bebas dari tanggung jawab. [T]