BARU dua hari diguyur hujan deras, sebagian wilayah Bali porak-poranda, khususnya Denpasar. Ini bukan kali pertama, beberapa tahun ke belakang sudah pernah terjadi. Namun kali ini lebih dahsyat: bangunan roboh, jalan jebol, tanah longsor, banjir bandang menghanyutkan warga, bahkan sampai menelan korban jiwa.
Lantas, apa yang menjadi akar masalahnya? Sebagian orang menyebutnya teguran Tuhan, ada pula yang menganggapnya bencana alam belaka. Namun, karena kejadian serupa berulang, jelas ada yang dirasa keliru: tata kota, tata ruang, alih fungsi lahan, dan pengelolaan sampah yang amburadul. Jika menelisik lebih jauh, persoalan ini ternyata tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal sikap dan budaya masyarakat.
Bali begitu cinta pada turis, itu pula yang membuatnya tampak cinta damai. Kekhawatiran bahwa keributan akan mengganggu pariwisata membuat aksi protes jarang terdengar. Padahal, fungsi rakyat sebagai kontrol sosial justru penting ketika pemerintah abai. Belakangan, para pejabat terkesan hidup damai tanpa tekanan. Hanya segelintir orang yang berani bersuara, dan sebagian aspirasi mereka dianggap remeh. Sikap pemerintah yang santai tersebut bertemu dengan apatisme publik, menciptakan lingkaran masalah baru.
Masyarakat pun ikut apatis, ‘ngekoh ngomong’. Saat ada aksi demo, sebagian malah mengutuk dan sibuk menanyakan etnis demonstran. Sikap itu menunjukkan wajah rasisme terhadap kaum lain. Padahal Indonesia, termasuk Bali, adalah negeri yang plural. Dalam situasi sosial seperti itu, masalah banjir dan sampah terpinggirkan dari perhatian bersama, baru sekarang setelah terjadi bencana, semua kelimpungan.
Sampai saat ini pemerintah belum serius menyelesaikan masalah sampah dan sistem drainase, bahkan trotoar dan jalan raya pun banyak yang tidak terurus, dibiarkan begitu saja sampai menelan korban. Kapabilitas para pemegang kekuasaan patut dipertanyakan setelah berulang kali Denpasar dan sekitarnya diterjang banjir dalam beberapa tahun terakhir. Dampak keapatisan itu kini terasa, linimasa media sosial dipenuhi berita banjir, dan sepertinya ini yang terparah. Padahal secara historis, Bali punya warisan sistem pengairan tradisional yang seharusnya bisa menjadi solusi.
Bali memiliki sistem subak yang dapat menjadi kanal alami limpasan air. Namun sawah-sawah yang dulu menjadi penampung dan resapan alami banyak beralih menjadi perumahan, villa, hotel, dan lain sebagainya. Akibatnya, saat diguyur hujan deras, air tidak cepat mengalir ke sungai atau laut. Karena sungai sering dijadikan tempat pembuangan, membuat banyak saluran air tersumbat sampah, sehingga luapan air menggenang hingga ke jalan-jalan dan rumah warga.
Melansir dari Kumparan.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali (BPBD) melaporkan, sejumlah wilayah Bali diterjang banjir akibat hujan deras sejak Selasa (9/9) hingga Rabu (10/9), dengan ketinggian dua hingga tiga meter.
“Yang paling banyak terendam itu Denpasar. Denpasar paling tidak saat ini ada 43 titik. Detailnya belum bisa kami laporkan karena masih dalam penanganan,” kata Kepala BPBD Bali, Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.
Ia juga menjelaskan, banjir ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari intensitas hujan yang tinggi, saluran air dan sungai meluap karena tidak mampu menampung volume air hujan, sampah menumpuk, hingga dampak dari masifnya pembangunan.
“Pembangunan ini masalah infrastruktur. Infrastruktur jaringan saluran air itu harus bagus, kemudian aliran sungai juga terganggu karena dampak pembangunan,” jelasnya kepada Kumparan.com. Pernyataan tersebut selaras dengan data persampahan Bali yang kian mengkhawatirkan.
Situasi banjir di Denpasar, Bali, Rabu (10/9)│Foto: Polsek Denpasar Barat
Melansir dari Kompas.com, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Bali pada tahun 2024 mencapai 1,2 juta ton. Kota Denpasar menjadi penyumbang terbesar sekitar 360.000 ton. Sampah organik dari sisa makanan dan ranting kayu mendominasi sebanyak 68,32 persen.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyebut, antara tahun 2000 hingga 2024 timbulan sampah di Bali naik 30 persen. Menurutnya, penyelesaian masalah sampah memerlukan pendekatan holistik dan terpadu. Selain itu, diperlukan penegakan hukum serta pembangunan infrastruktur persampahan, khususnya tempat pemrosesan akhir (TPA). Namun di lapangan, persoalan ini justru makin rumit karena berbagai faktor sosial dan kebijakan pemerintah.
Kenaikan timbulan sampah disebabkan karena kurangnya kesadaran pengelolaan di masyarakat, overtourism, serta dampak penutupan TPA Suwung. Minimnya sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah berbasis sumber membuat masyarakat bingung. Kebanyakan berujung membuang sembarangan atau membakar sampah di tempat terbuka, sehingga mencemarkan lingkungan.
Keterbatasan infrastruktur, gaya hidup konsumtif, dan tingginya penggunaan plastik sekali pakai juga memperparah. Pariwisata turut andil dalam hal ini, overtourism membuat timbulan sampah semakin tinggi. Masyarakat selalu dihimbau mengelola sampah berbasis sumber, tetapi apakah sektor pariwisata melakukan hal yang sama?
Semua permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi pemerintah dan masyarakat. Barangkali memang benar, Tuhan sedang mengingatkan umatnya: jangan lalai, jangan apatis, dan ingat jaga keseimbangan alam. Tetapi, faktanya memang demikian. Tri Hita Karana kini semakin tergerus, keharmonisan dengan alam kian dilupakan. Semakin ke sini, tampaknya Bali lebih sibuk menjaga keharmonisan dengan turis dan kepariwisataan. [T]
Penulis: Dede Putra Wiguna
Editor: Adnyana Ole
