Rakyat Kerja Rodi, DPR Bikin Komedi

“KERJA rodi hilang, saat Belanda pergi dari Indonesia,” begitu kata guru saya waktu pelajaran sejarah di SMP dulu. Tapi apa betul demikian? Kalau kita coba lihat baik-baik, ternyata kerja rodi tidak benar-benar punah.

Ia hanya ganti kostum, dari todongan senapan kolonial menjadi todongan algoritma, ada juga yang berbentuk target dari kantor, dan ada juga berupa notifikasi aplikasi. Dari kerja paksa membangun Jalan Anyer–Panarukan, kini kita lembur membangun jalan raya digital, yang sama saja tanpa bayaran dan tanpa perlindungan. Selamat berjumpa lagi dengan wajah neo rodi di zaman now.

Jejak Rodi dari Jalan Raya Pos ke Jalan Raya Data

Dalam sejarah di zaman kompeni dulu, kerja rodi adalah kerja paksa tanpa upah. Rakyat Nusantara dipaksa untuk membangun infrastruktur demi kepentingan penjajah. Para pekerja membangun banyak fasilitas,  di bawah Daendels mereka membuat jalan pos, juga membangun perkebunan saat sistem tanam paksa diberlakukan.

Banyak yang meninggal, banyak pula yang kehilangan waktu untuk mengurus sawah dan keluarga. Sejarawan Jan Breman menyebut kerja rodi sebagai bentuk eksploitasi brutal di mana rakyat bahkan harus membawa bekal sendiri.

Tentu, seperti yang para pembaca tahu, ada cerita populer yang kini beredar di masyarakat bahwa sebagian pekerja rodi sebenarnya dibayar, tapi dana itu bocor di tangan bupati atau pejabat pribumi (Historia, 2018). Bisa jadi benar, tapi bukti kuatnya tipis.

Lepas dari perdebatan itu, tetap saja intinya jelas bahwa rakyat kerja keras, tapi tidak menikmati hasil. Untuk kita sekarang ini rupa-rupanya ada nuansa yang serupa. Bedanya, yang memaksa kita bukan lagi kompeni kolonial Belanda, tapi korporasi multinasional, startup ambisius, atau platform digital raksasa. Sepertinya di balik ini tetap kompeni sih, alias perusahaan.

Rodi Korporat, Lembur Gratis, Magang Tanpa Honor

Coba tanyakan pada para pekerja kantoran di Jakarta atau Bandung. Banyak yang lembur hingga larut malam, bahkan sampai Sabtu-Minggu, tapi tidak dihitung. Menurut aturan, lembur wajib dibayar, tapi pada praktiknya banyak perusahaan menutup mata. Ini bukan cerita fiksi distopia, itu realitas kapitalisme startup.

Bagaimana dengan magang? Sepertinya sama saja. Banyak mahasiswa magang diminta bekerja layaknya karyawan penuh seperti menyusun laporan, menghadiri rapat, bahkan meng-handle klien tanpa bayaran sepeser pun. Alasannya semua itu buat pengalaman, buat portofolio. Padahal pengalaman tidak bisa membayar kos, pulsa, atau makan siang. Ini bukan lagi belajar, tapi eksploitasi atas nama efisiensi.

Fenomena ini pas jika disebut rodi korporat. Bedanya dengan rodi kolonial adalah jika dulu ada cambuk dan senapan, sekarang ada jargon dari HRD, sebutlah passion, growth mindset, dan loyalty to company. Sama-sama menuntut kerja  dan sama-sama minim kompensasi. Garing, saudara.

Rodi Digital, Scroll, Like, Share, Kerja Gratis untuk Big Tech

Kalau rodi korporat masih terlihat di kantor, yang mengkonsep rodi digital jauh lebih licin. Ia bersembunyi di layar smartphone. Nah, setiap kali kita buka Instagram, TikTok, atau YouTube, kita sedang tanpa sadar bekerja untuk mereka. Data perilaku, perhatian, bahkan emosi kita diproses jadi komoditas untuk dijual ke pengiklan. Kita tidak merasa bekerja, tapi kapitalisme digital menyulap interaksi santai jadi profit miliaran dolar.

Fenomena ini sudah lama dibahas para akademisi. Christian Fuchs (2014) menyebutnya sebagai digital labor, tenaga kerja yang diberikan pengguna seperti konten, data, engagement tanpa bayaran, tapi menghasilkan nilai ekonomi besar.

Di Indonesia, penelitian UGM (Novianto, 2017) menunjukkan kerja media sosial seringkali tak terlihat dan menimbulkan alienasi. Kita seperti pekerja pabrik abad 19, hanya saja pabriknya adalah feed media sosial. Istilah keren untuk hal ini, rodi digital. Anda tidak dipaksa secara fisik, tapi dipaksa oleh desain algoritma, dopamine rush dari like, dan fear of missing out (FOMO). Bedanya tipis dengan rodi kolonial, karena sama-sama kerja tanpa upah, hanya saja sekarang kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang bekerja atau dipekerjakan.

Kesamaan yang Menggelitik

Kalau kita tarik suatu benang merah, maka dapat kita melihat di mana dulu rodi kolonial mengeksploitasi tenaga rakyat lewat kerja paksa tanpa upah. Sekarang lalu muncul rodi korporat yang mengeksploitasi pekerja modern lewat lembur tak dibayar, magang gratis, serta relawan yang dipakai seperti buruh.

Ada juga rodi digital yang mengeksploitasi waktu luang dan atensi pengguna, yang berubah jadi komoditas tanpa kompensasi. Nah, tiga-tiganya menunjukkan satu hal bahwa kekuasaan selalu menemukan cara untuk memeras tenaga manusia semurah mungkin. Dulu pakai cambuk yang menyakiti secara fisik, sekarang pakai kontrak dan algoritma.

Ini masalah serius karena neo-rodi ini merusak hak pekerja. Hukum ketenagakerjaan mengatur upah lembur, tapi pelanggarannya malah makin meluas. Negara sendiri lebih sering diam. Rodi modern ini dengan cerdik menyamarkan eksploitasi. Magang, relawan, bahkan aktivitas online sering diberi label positif yang sebenarnya esensinya adalah kerja gratis.

Akhirnya, hal ini memperlebar kesenjangan dalam struktur masyarakat. Di satu sisi korporasi dan platform digital meraup keuntungan besar, sementarai sisi lain pekerja dan pengguna tetap miskin waktu, miskin upah, miskin pula kesehatan mental.

Neo Rodi Zaman Now

Apakah ini berarti kita hidup dalam era baru kerja paksa? Dari bau-baunya sepertinya iya, tapi dengan gaya berbeda. Kalau dulu tubuh kita diperas di Jalan Anyer–Panarukan, sekarang pikiran dan waktu kita diperas di kantor open space dan timeline Instagram. Mungkin sudah waktunya kita berhenti menyebutnya sebagai sekadar efisiensi atau belajar kerja nyata.

Mari sebut saja terus terang dengan nama aslinya, yaitu rodi korporat dan rodi digital. Nama yang tidak nyaman, tapi jujur, dan tetap membuat kita tetap sadar. Karena kalau kita tidak berani menamai sesuai aslinya, kita akan terus menjadi pekerja rodi gaya baru, tertawa saat scroll, bangga saat lembur, tapi tetap pulang dengan dompet tipis dan waktu yang selalu habis. Di luar bisa tertawa, di dalam terasa nelangsa.

Ironi Wakil Rakyat Kini

Sidang pembaca yang budiman, di tengah rakyat yang masih berjuang dalam jebakan neo rodi ini, kita menyaksikan para wakil rakyat dengan tenangnya menaikkan gaji dan tunjangan mereka. Suatu ironi manakala rakyat kerja rodi, DPR malah bikin komedi. Jangan bandingkan kami dengan rakyat jelata, kata salah seorang politisi. Sesat logika katanya. Tak heran bila tagar #IndonesiaGelap sempat menggema beberapa saat lalu di media sosial, di mana hal ini mencerminkan kekecewaan kolektif terhadap wajah demokrasi kita yang buram.

Kalau dulu penderitaan datang dari cambuk kolonial, kini datang dari paradoks demokrasi. Pemegang mandat kekuasaan yang seharusnya membela rakyat malah justru menambah jarak sosial dengan kleptokrasi. Di tengah situasi ini, logis bila mahasiswa kembali turun ke jalan, mengibarkan bendera kekinian One Piece, membalut peran klasik mereka sebagai agent of change. Mereka dengan lantang menyuarakan akal sehat yang terancam punah, sembari menyeruak masuk ke dalam gedung parlemen.

Kira-kira sampai kapan rakyat harus terus memikul beban ini? Ibarat para elite tergelak tertawa dalam gempita gemerlapnya panggung, sementara di bawah, rakyat hanya mendapat sisa sorot lampu yang temaram. Tabik.[T]

Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Jaswanto