Bunglon di Republik Kita

DI taman kebun belakang rumah saya ada 2 ekor bunglon yang hidup sehari-hari di situ. Tadinya tidak ada, tahu-tahu ada saja, entah datang dari mana. Saya tidak memberi makan mereka, tapi mereka selalu bisa saya lihat tiap hari. Kadang bertengger dengan gagah di atas batu besar dekorasi taman, menikmati sinar matahari. Senang saya lihat atraksi perubahan wana mereka.

Di alam, bunglon adalah salah satu makhluk yang saya kira paling sering disalahpahami. Sejak kecil kita diajarkan bahwa bunglon adalah simbol ketidaksetiaan. Orang yang plin-plan disebut “bunglon”. Politikus yang berubah haluan disebut “politikus bunglon”. Pejabat yang pandai menyesuaikan diri dengan siapa pun yang sedang berkuasa juga sering memperoleh julukan yang sama.

Padahal, jika kita mau sedikit belajar dari biologi, bunglon tidak pernah berubah warna karena ingin menipu dunia. Ia berubah warna agar tidak dimangsa. Meski dia butuh makan, tapi dalam hal ini dia memiliki kemampuan itu bukan karena predator, tapi karena dia sadar bahwa dia juga mangsa.  Maksud saya, sang bunglon ini tidak memiliki cakar singa, kecepatan cheetah, racun ular, atau kekuatan beruang.

Bunglon bukan puncak rantai makanan. Alam hanya membekalinya satu kemampuan, yaitu beradaptasi. Kamuflase adalah hak hidup seekor hewan yang lemah.  Ironisnya, manusia mengambil metafora itu lalu memakainya untuk menjelaskan perilaku politik. Masalahnya, tidak semua “bunglon” berada pada posisi yang sama.

Bunglon Tidak Pernah Bohong

Yang menarik, bunglon tidak pernah berpura-pura menjadi makhluk lain. Ia memang berubah warna, kita semua tahu itu. Tidak ada kebohongan, tidak ada konferensi pers yang mengatakan, “Saya tidak berubah.” Apalagi, maaf kata, tidak ada juru bicara yang menyusun narasi bahwa warna kemarin sebenarnya sama dengan warna hari ini. 

Perubahan warna pada bunglon adalah mekanisme biologis yang terbuka. Justru manusialah yang sering punya banyak persoalan. Bukan karena berubah, tapi karena enggan mengakui bahwa ia berubah. Di sinilah etika mulai mengambil alih wilayah biologi.

Sebagian orang menganggap pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak pernah berubah. Pandangan ini terdengar heroik, tetapi bisa jadi berbahaya. Bayangkan jika dunia berubah, ekonomi global bergejolak, teknologi berkembang sangat cepat, ancaman pangan muncul, tetapi pemerintah tetap bersikeras memakai cara lama hanya demi terlihat konsisten.

Tentu saja itu bukan keteguhan prinsip. Malah, itu bisa menjadi suatu bentuk keras kepala. Negara kita yang dinamis ini tidak membutuhkan patung, melainkan membutuhkan pemimpin yang mampu belajar. Kemampuan mengubah strategi justru merupakan tanda bahwa pemerintah bersedia mendengarkan data, mengevaluasi kebijakan, dan memperbaiki kesalahan.

Dalam administrasi publik modern, kemampuan beradaptasi merupakan salah satu syarat tata kelola yang baik. Kebijakan harus responsif terhadap perubahan, tetapi tetap berpijak pada tujuan yang jelas, melindungi warga dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Lihat saja pelajaran IPS SD atau SMP tentang tujuan negara di pembukaan UUD NRI 1945.  Artinya, berganti cara belum tentu berarti berganti prinsip.

Dinilai dari Hasil, Bukan dari Slogan

Di sinilah masyarakat perlu memiliki ukuran yang lebih cerdas. Bukan semua perubahan harus dicurigai. Dikit-dikit curiga sensus, MBG, atau pelatihan ala militer di Koperasi Yang Itu. Bukan semata programnya, namun yang harus diperiksa adalah alasan di balik perubahan itu. Karena ada perbedaan besar antara pemimpin yang adaptif dan pemimpin yang oportunis. Pemimpin adaptif mengubah cara agar tujuan negara tetap tercapai. Pemimpin oportunis mengubah cara agar tujuan pribadinya tetap terjaga.

Sekilas memang tampak sama, keduanya berubah. Tapi arah pengabdiannya berbeda. Yang satu mengabdi kepada kepentingan publik, yang lain mengabdi kepada kepentingan kekuasaan. Di sinilah kita bisa sering keliru. Kita terlalu sibuk memperhatikan warna, padahal yang lebih penting adalah arah langkahnya.  Setiap pemerintahan akan melahirkan berbagai program. Mari kita sebut saja ada program koperasi wana itu, lalu ada program pangan bergizi, ada juga program kesehatan, program pendidikan, sampai pada program perlindungan sosial.

Nama program bisa berbeda-beda pada setiap periode pemerintahan. Sebagian mungkin berhasil. Sebagian mungkin perlu diperbaiki. Sebagian mungkin gagal. Sebagai warga negara, kita tidak berkewajiban langsung memuja ataupun langsung mencela.

Yang lebih penting adalah bertanya secara kritis apakah program ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat, anggarannya transparan, lanjut ke apakah pelaksanaannya dapat diawasi, terakhir apakah manfaatnya dapat diukur? Akhir -akhir ini, apakah kritik diterima sebagai bagian dari perbaikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menjaga demokrasi tetap sehat. Karena slogan tidak pernah cukup. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil.

Ketika Korupsi Mencuri Kepercayaan

Masalah terbesar korupsi sebenarnya bukan hanya hilangnya uang negara. Dalam hemat saya, korupsi sesungguhnya mencuri sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu kepercayaan. Ketika kasus demi kasus korupsi terus bermunculan, masyarakat mulai kehilangan kemampuan untuk percaya.

Akibatnya, setiap kebijakan baru langsung disambut dengan kecurigaan. Bahkan program yang mungkin baik pun ikut menanggung beban ketidakpercayaan itu. Ini adalah kerugian sosial yang sering luput dibahas. Karena percayaan publik yang solid dibangun bertahun-tahun dapat runtuh hanya karena segelintir penyalahgunaan kekuasaan. 

Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan bukan sekadar prosedur administratif. Ketiganya merupakan fondasi agar masyarakat bersedia kembali percaya. Ini bukan omon-omon. Yang dibutuhkan adalah kedewasaan untuk membedakan antara pencitraan dan kinerja. Antara retorika dan hasil, antara simbol dan substansi.  Bukan semua yang berubah adalah pengkhianat. Pula, bukan semua yang tampak konsisten sedang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Lalu Kapan Bunglon Menjadi Masalah?

Kembali ke bunglon saya yang suka berjemur di atas batu itu. Mungkin selama ini kita terlalu keras kepada bunglon. Padahal ia hanya berusaha bertahan hidup. Yang perlu lebih kita waspadai justru bukan bunglon di kebun belakang. Melainkan “bunglon” dalam kehidupan publik yang menjadikan kemampuan kamuflasenya sebagai alat untuk menjadi predator rakyat.

Namun, kita juga harus adil. Kalau suatu perubahan benar-benar membawa pelayanan yang lebih baik, kesejahteraan yang meningkat, tata kelola yang lebih bersih, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, maka perubahan itu bukanlah kamuflase.  Jelas, itu adalah kepemimpinan yang sehat.

 Pada akhirnya, ukuran paling penting bukanlah seberapa sering pemimpin berganti warna.  Melainkan kepada siapa perubahan warna itu mengabdi. Jika mengabdi kepada rakyat, sejarah mungkin akan menyebutnya sebagai pemimpin yang adaptif.

Jika mengabdi hanya kepada kelanggengan kekuasaan dan kemakmuran pribadi, rakyatlah yang akan mengingatnya sebagai kamuflase predator. Demokrasi yang sehat selalu mengajarkan satu hal sederhana, jangan berhenti pada warna yang tampak. Lihatlah jejak yang ditinggalkan. Nah, nanti dari situ kita bisa lihat, apakah bunglon di kebun belakang rumah kita predator atau bukan. Yang menarik, sekarang ini banyak beredar isu tak jelas, katanya ada bunglon yang punya kompetensi jadi komisaris perusahaan baja atau memegang jabatan lain. Kejadiannya sama seperti bunglon di kebun belakang saya, tadinya tidak ada, tapi sekarang tiba-tiba ada. Sepertinya bunglon jenis ini cukup pintar dan bisa jadi kawan diskusi. Mau pelihara? Tabik.[T]

Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Jaswanto