Andai saja penderitaan manusia bisa dibereskan dengan rumus Excel, mungkin dunia sudah lama berubah menjadi taman firdaus digital. Tinggal buka tabel, klik kolom “kemiskinan” misalnya, lalu tekan sort. Masalah selesai. Sayangnya, hidup bukan lembar kerja spreadsheet. Di balik persentase ada perut lapar, di balik grafik ada mata yang bengkak menahan tangis, bukan sekadar baris data.
Angka memang rajin mencatat, tetapi jarang berempati. Dokumen kebijakan sangat rapi, namun sering terasa dingin seperti lemari arsip. Di sinilah karya sastra (puisi) mengambil peran menghangatkan realitas sosial yang beku oleh statistik. Namun bukan sastra yang sekadar bermain perasaan tanpa pijakan.
Adalah WS Rendra (Willibrordus Surendra Broto Rendra), yang dijuluki “Si Burung Merak”, dikenal sebagai salah satu pelopor puisi sosial di Indonesia yang menempatkan puisi sebagai alat kritik tajam terhadap ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Namun, jika konteksnya adalah puisi sosial yang menyuarakan perlawanan rakyat secara langsung, Wiji Thukul adalah tokoh yang paling menonjol.
Puisi dapat dianalogikan seperti kopi susu: pahitnya realitas bertemu manisnya imajinasi. Ia tetap puisi—penuh metafora, irama, dan imaji—namun sekaligus menyertakan konteks sosial. Ia tidak sibuk merayakan “aku” dan kegundahan secara personal, melainkan menaruh perhatian pada “kita” dan persoalan bersama.
Dalam kerangka Pierre Bourdieu, puisi dapat berperan sebagai modal simbolik yang mengubah penderitaan sosial menjadi wacana yang berpengaruh secara kultural. Jika terdengar berita “seribu rumah rusak”, puisi bertanya lebih jauh: siapa yang kehilangan orangtuanya, siapa yang kehilangan harta warisan, atau siapa yang kehilangan masa depan? Puisi ingin mengembalikan nasib manusia yang sering dipangkas oleh bahasa kebijakan administratif.
Sosiolog Jürgen Habermas dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), menekankan begitu pentingnya ruang publik sebagai arena dialog warga. Namun kenyataannya, tidak semua orang memperoleh akses setara. Petani kecil di pedalaman, buruh migran, dan kelompok miskin perkotaan sering berbicara tanpa mikrofon. Puisi hadir sebagai pengeras suara alternatif.
Dalam istilah pemikir Marxis asal Italia, Antonio Gramsci, puisi dapat berfungsi sebagai intelektual organik yang membela kepentingan kelompok terpinggirkan melalui jalur kultural. Kekuatan puisi semacam ini memang terletak pada kemampuannya membangkitkan empati—tanpa terjebak melodrama berlebihan—yang mampu mengaduk-aduk emosi pembaca karena terlibat dalam kisah orang lain.
Pada konteks itulah, konsep sociological imagination dalam karya C. Wright Mills (1959) menemukan relevansinya. Puisi membantu pembaca memahami kemiskinan bukan sekadar kemalasan individu atau kehendak takdir. Ambil contoh misalnya puisi WS Rendra berjudul “Orang-orang Miskin”: “Orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggalkan.”
Di balik kisah tragis di atas, pembaca dapat menyimak potret kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia sekitar tahun 1978. Atas nama ambisi pembangunan, masa itu, masyarakat bawah justru terpuruk dalam kemiskinan.
Puisi juga ingin menjaga etika representasi. Sejalan dengan pemikiran Emmanuel Levinas tentang wajah “sang liyan” dalam Totality and Infinity (1961), penderitaan orang lain bukan bahan konsumsi, melainkan panggilan tanggung jawab etis. Sementara di era clickbait, penderitaan sering dipertontonkan sebagai dagangan. Puisi justru membantu menghadirkan luka “sang liyan” tanpa merendahkannya.
Namun puisi bukan malaikat tanpa cela. Ia berisiko jatuh menjadi propaganda atau ceramah moral yang kehilangan daya estetika. Ada pula bahaya manipulasi fakta demi mendukung pesan emosional. Karena itu, penyair memikul tanggung jawab ganda, yaitu disiplin artistik dan kejujuran intelektual. Dalam istilah Max Weber, yang dibutuhkan adalah etika tanggung jawab, bukan hanya niat baik.
Di tengah gempuran informasi, kita sering disuguhi banyak data tetapi miskin makna. Kita tahu banyak, tetapi jarang tergerak. Puisi hadir sebagai pengingat bahwa setiap angka memiliki wajah, setiap kebijakan memiliki dampak nyata, dan setiap tragedi menyimpan kisah manusia. Ia tidak menawarkan solusi instan, namun menjaga agar nurani tetap hidup secara normal. Puisi mungkin tidak bisa menurunkan harga beras atau menurunkan angka kemiskinan, namun ia bisa menumbuhkan rasa malu saat kita terlalu nyaman menjadi penonton.
Puisi juga mengajarkan bahwa keberpihakan tidak selalu harus berteriak. Ia bisa hadir dalam bisikan yang lebih tajam dari slogan. Ketika bahasa politik cenderung membelah dan bahasa birokrasi cenderung mengaburkan, puisi justru menyederhanakan tanpa menyederhanakan masalah. Ia menyebut lapar sebagai lapar dan ketidakadilan sebagai ketidakadilan. Kejujuran semacam ini terasa sederhana, tetapi justru itulah fondasi keberanian moral.
Lebih dari itu, puisi adalah latihan empati kolektif. Ia tidak menggantikan kebijakan publik, tetapi ia bisa memengaruhi cara publik menilai kebijakan. Ia tidak membangun jembatan beton, tetapi ia membangun jembatan batin. Dan sering kali, perubahan besar tidak lahir dari ruang rapat yang penuh angka, melainkan dari hati yang tak lagi tahan menyaksikan luka sosial diperlakukan sebagai statistik semata.
Tatkala statistik berhenti di tabel dan berita berhenti di bahasa administratif, puisi melanjutkan ikhtiar di jalan sunyi dengan terus merawat luka sosial dengan bahasa yang jujur, beradab, dan bermartabat. Sebab di sanalah nurani menemukan suaranya kembali, dan kemanusiaan menolak untuk sekadar menjadi angka. [T]
Penulis: Ahmad Fatoni
Editor: Adnyana Ole
