AGUSTUS kembali tiba, membawa semangat merah putih yang gejalanya mulai terlihat di pinggir-pinggir jalan. Mulai nampak orang berjualan bendera , umbul-umbul, tiang bambu, sampai aksesori yang ditempel di kaca mobil. Sebentar lagi akan banyak instansi pemerintah berlomba-lomba mengganti banner profil media sosialnya dengan nuansa kemerdekaan.
Nah, ironisnya saat di tengah semua geliat nuansa kemerdekaan itu, diam-diam, ada satu peristiwa penting yang jadi sorotan publik secara luas. Dikabarkan pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat untuk transfer data pribadi warganya. Konon malah disebut sebagai salah satu prestasi di bidang ekonomi. Sebuah keputusan yang besar, dilakukan nyaris tanpa debat publik yang sehat.
Kontan saja, kita semua di sana-sini lantas berbicara bukan hanya soal informasi digital, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, soal kedaulatan data. Entah bagaimana saat saya memandang ke saudara-saudara kita yang berjualan bendera merah putih di pinggir jalan itu, pikiran saya jadi ngelantur ke soal kebebasan berpikir itu sendiri. Maksud saya, Jika kita kehilangan kedaulatan data, apakah kita juga sedang menuju pada sistuasi kehilangan kedaulatan berpikir?
Dalam narasi klasik, kedaulatan sering dimaknai sebagai kontrol atas wilayah dan sumber daya alam. Bung Karno dahulu berteriak lantang tentang kemerdekaan yang harus penuh dan tidak setengah-setengah. Artinya bukan hanya bebas dari penjajah, tapi juga berdaulat atas tanah, udara, dan laut kita sendiri. Tapi hari ini, ada wilayah baru yang tak dinyana sebelumnya, yaitu ruang digital. Di era modern ini, di sinilah kehidupan sehari-hari kita berlangsung.
Kita bercakap, berbelanja, menonton, bahkan menyatakan cinta dan berpolitik. Dan semua aktivitas itu meninggalkan jejak, potongan data yang jika dikumpulkan, akan membentuk potret utuh tentang siapa kita, apa yang kita pikirkan, selera kita, dan bagaimana kita bisa dipengaruhi. Padahal, seperti diingatkan oleh Manuel Castells dalam The Rise of the Network Society (1996), kekuasaan hari ini tak lagi bergantung pada senjata atau tanah, tapi pada akses terhadap informasi dan kemampuan membentuk kesadaran.
Jean Bodin dulu mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan tanpa campur tangan dari pihak lain. Tapi dalam konteks digital sekarang, kekuasaan tertinggi itu seringkali tidak lagi berada pada negara, melainkan pada server yang tak terlihat, algoritma yang berpolitik, dan platform yang tak berkewarganegaraan.
Kedaulatan Bukan Lagi Soal Wilayah
Transfer data pribadi ke luar negeri, dalam hal ini ke Amerika Serikat, bukan sekadar soal dokumen teknis antarnegara. Ia adalah isyarat bahwa kendali atas identitas digital warga Indonesia kini sebagian berada di luar yurisdiksi nasional. Ketika data warga Indonesia dikirim ke AS, bukan cuma file yang berpindah tangan. Yang berpindah adalah peta perilaku, emosi, selera, kebiasaan, bahkan potensi politik setiap individu.
Data itu kemudian diproses oleh algoritma untuk memprediksi dan mengarahkan pilihan-pilihan kita. Data yang mencakup lokasi, preferensi, kebiasaan, bahkan suara dan wajah kita, bisa dianalisis, diprediksi, dan dimonetisasi oleh algoritma yang tidak kita pahami, apalagi kuasai. Di sinilah letak persoalan besar itu. Ketika negara tidak lagi sepenuhnya mengontrol data warganya, apakah ia masih bisa mengklaim dirinya berdaulat? Ya, bisa saja mengklaim seperti itu, tapi kan tetap saja mengggelikan.
Lebih jauh lagi, ini bukan hanya tentang siapa yang mengakses data, tapi tentang siapa yang membentuk cara kita berpikir. Yuval Noah Harari menyebut bahwa algoritma bisa mengenali manusia lebih baik daripada manusia mengenal dirinya sendiri. Dengan data yang cukup, mesin bisa memperkirakan apa yang akan kita pilih bahkan sebelum kita sendiri sadar kita akan memilihnya. Maka, pertanyaan selanjutnya dari siapa yang punya data kita, menjadi siapa yang punya kontrol atas pikiran kita.
Bisa kita bayangkan saja seperti ini, jika seseorang di Amerika, dia bekerja untuk perusahaan raksasa teknologi, kemudian bisa mengakses pola konsumsi para petani warga desa di Wonosobo, misalnya. Dia tahu kapan para petani itu online, apa saja yang mereka tonton, bahkan kapan mereka merasa sedih di masa-masa gagal panen, dan saat-saat tertentu di mana mereka paling mungkin membeli sesuatu. Dengan kekuatan itu, dia bukan hanya bisa menjual produk, dia bisa juga membentuk keinginan. Maka, dalam dunia seperti ini, kita tak lagi berpikir karena tahu, tapi tahu karena diprogram untuk berpikir seperti itu. Sepertinya inilah penjajahan versi baru. Tidak ada tank, tidak ada senapan, yang ada hanya layar sentuh dan rekomendasi yang terasa begitu personal.
Tugas Kita, Anak Bangsa yang Mau Tetap Waras
Perjanjian sudah terlanjur ditandatangani, sepertinya kita mungkin tidak bisa mundur lagi. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya kedaulatan yang tersisa dan tak boleh diserahkan adalah kedaulatan berpikir. Seperti kata Paulo Freire, kesadaran kritis adalah jalan menuju pembebasan. Selama kita masih bisa bertanya, mempertanyakan, menguji informasi, dan tak serta-merta percaya pada narasi yang disodorkan algoritma, selama itu pula kita masih punya ruang untuk menjadi manusia merdeka. Inilah semangat yang harus kita bawa.
Menjaga kewarasan di era ini adalah bentuk perlawanan. Ketika informasi datang bagaikan hujan deras tanpa henti, kemampuan menyaring dan kejernihan berpikir akan menjadi bentuk paling radikal dari kemerdekaan dalam konteks era digital sekarang ini. Jangan biarkan semangat Agustus hanya sebatas lomba balap karung dan pawai kendaraan hias. Mari kita tanya diri sendiri dengan sadar, apakah kita masih punya kemerdekaan yang sesungguhnya, jika setiap klik, scroll, dan swipe kita dibaca oleh sistem yang bekerja diam-diam dengan sangat cerdas?
Indonesia sudah merdeka secara administratif sejak 1945. Tapi kemerdekaan pikiran seluruh anak bangsa adalah proyek yang harus diperjuangkan setiap hari. Apalagi di era ketika kolonialisme tak lagi memakai seragam militer, melainkan berbentuk dashboard analitik dan machine learning. Maka di tengah hari-hari menyongsong bulan jadi Hari Kemerdekaan ini, barangkali pertanyaan penting saat membuat banner agustusan bukanlah “tahun ini peringatan tahun ke berapa, sih?”, tapi “apakah pikiran kita masih benar-benar milik kita sendiri?”Karena jika kita tak sadar sedang dijajah, maka penjajahan itu sudah paripurna.
Dan jika kita kehilangan kedaulatan berpikir, maka bahkan kemerdekaan pun bisa menjadi sekadar mitos tahunan. Oya, saya mau tanya hal penting, tahun ini peringatan kemerdekaan yang ke berapa, yak? Eh, gak jadi ah. Sungkan. Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis PETRUS IMAM PRAWOTO JATI
