SAYA menulis ini pada Minggu, 1 Maret 2026, tepat sehari setelah dunia dikejutkan oleh serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Berita duka, kecaman, dan seruan solidaritas sudah membanjiri linimasa. Wajar. Tapi di tengah semua kebisingan itu, ada pertanyaan yang menurut saya perlu dijawab dengan kepala jernih: di mana seharusnya Indonesia berdiri, dan bagaimana caranya?
Memahami Konflik Ini Secara Jujur
Kita perlu mulai dari fakta, bukan dari perasaan.
Pada 28 Februari 2026, AS dan Israel melancarkan “Operation Epic Fury”, sebuah operasi militer besar-besaran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta puluhan pejabat senior lainnya. Lebih dari 200 warga sipil Iran tewas dan 747 lainnya terluka, tersebar di 24 provinsi. Di antara korban itu, setidaknya 51 orang tewas akibat serangan Israel terhadap sebuah sekolah dasar putri di kota Minab.
Tapi untuk memahami konflik ini secara utuh, kita juga perlu tahu apa yang terjadi sebelumnya. Serangan dimulai hanya beberapa hari setelah putaran perundingan nuklir AS-Iran di Swiss berakhir, di mana Iran dilaporkan menyetujui nol penimbunan uranium yang diperkaya, dan mediator Oman menyebut ada “kemajuan signifikan.” Bom dijatuhkan ketika meja diplomasi masih terbuka.
Iran bahkan sempat mengajukan proposal konkret berupa penangguhan pengayaan uranium selama beberapa tahun sebelum diizinkan kembali pada level rendah. Mungkin lebih banyak yang bisa diekstrak dari Iran jika diplomasi diberi lebih dari sekadar dua minggu dan dua sesi perundingan.
Di sisi lain, tepat sehari sebelum serangan, IAEA menemukan Iran menyembunyikan uranium yang sangat diperkaya dalam fasilitas bawah tanah yang tidak tersentuh serangan sebelumnya, dan menyatakan tidak dapat memastikan bahwa program nuklir Iran bersifat damai sepenuhnya.
Inilah yang membuat konflik ini tidak bisa disederhanakan menjadi narasi “Islam melawan Barat.” Ada ambisi nuklir yang nyata, ada diplomasi yang sengaja dipotong di tengah jalan, ada kepentingan geopolitik yang berlapis. Siapapun yang mengabaikan salah satu sisi ini sedang memilih untuk tidak memahami, dan itu berbahaya sebagai dasar pengambilan sikap.
Posisi Indonesia: Sudah ke Mana Kita Melangkah?
Respons resmi pemerintah Indonesia sebenarnya sudah cukup cepat.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Indonesia sangat menyesalkan kegagalan negosiasi AS-Iran yang berujung pada eskalasi militer, dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri serta mengutamakan dialog dan diplomasi. Prabowo bahkan melangkah lebih jauh: ia menyatakan kesiapan untuk terbang ke Teheran guna menjalankan mediasi, jika disetujui kedua belah pihak.
Niat ini baik. Tapi niat baik perlu diperiksa dengan konteks yang jujur.
Beberapa pekan sebelum konflik ini meletus, Prabowo hadir dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) yang digagas Trump di Washington. MUI kemudian menilai keberadaan BoP tidak berguna karena terbukti gagal menciptakan perdamaian, dan menyebut Trump sebagai penghancur perdamaian. Lebih dari itu, dalam pidatonya di PBB, Prabowo pernah menyatakan bahwa dunia harus mengakui dan menjamin keamanan Israel, dan mengakhiri pidatonya dengan kata “Shalom,” sebuah gestur yang menuai kontroversi di dalam negeri.
Apakah dalam kondisi seperti ini Iran akan melihat Indonesia sebagai mediator yang benar-benar netral? Menurut Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Indonesia, rencana mediasi Prabowo ke Teheran sebagai tidak realistis. Ini bukan kritik yang tidak adil. Ini pertanyaan tentang kredibilitas yang perlu dijawab sebelum langkah lebih jauh diambil.
Langkah Strategis yang Lebih Tepat
Bukan berarti Indonesia harus diam. Justru sebaliknya.
Pertama, bersuaralah atas nama prinsip, bukan atas nama pihak. Indonesia selama ini membangun reputasi sebagai pembela kedaulatan dan hukum internasional, terutama dalam konteks Palestina. Konsistensi itu harus dijaga. Menteri Luar Negeri Norwegia sudah menyatakan terang-terangan bahwa serangan Israel terhadap Iran tidak sejalan dengan hukum internasional, karena serangan preventif memerlukan ancaman yang segera dan nyata. Indonesia bisa mengambil posisi yang sama: mengecam kekerasan terhadap sipil dan pelanggaran hukum internasional, tanpa harus memihak agenda politik Teheran.
Kedua, bergeraklah melalui ASEAN dan OKI, bukan sendirian. Suara kolektif jauh lebih kuat dan lebih aman secara diplomatik daripada pernyataan unilateral yang mudah disalahartikan. Sekjen PBB António Guterres sudah memperingatkan bahwa aksi militer membawa risiko memicu rangkaian peristiwa yang tidak bisa dikendalikan siapapun di kawasan yang paling mudah terbakar di dunia. Indonesia bisa menjadi inisiator konsensus regional dalam merespons peringatan itu.
Ketiga, jika serius ingin menjadi mediator, bangun dulu kepercayaan kedua pihak. Mediasi bukan soal siapa yang paling cepat menawarkan diri, tapi siapa yang paling dipercaya oleh semua pihak yang bertikai. Selama ada persepsi bahwa Indonesia terlalu dekat dengan salah satu blok, tawaran mediasi hanya akan terdengar kosong. Prabowo perlu menegaskan kembali posisi bebas-aktif Indonesia secara konsisten, lewat tindakan, bukan hanya pernyataan.
Keempat, jangan lupakan dampak ekonomi yang langsung menyentuh rakyat. Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik sudah mengganggu pengiriman minyak dan gas global. Di dalam negeri, harga solar diperkirakan naik Rp750 hingga Rp2.000 per liter, dan beberapa penerbangan dari Bali sudah mengalami gangguan. Ini bukan isu abstrak geopolitik. Ini soal daya beli dan mobilitas jutaan orang Indonesia, dan itu sendiri sudah cukup menjadi alasan kuat mengapa Indonesia perlu bekerja keras mendorong de-eskalasi.
Tekanan publik kepada Prabowo untuk bersikap tegas itu sah dan perlu didengar. Tapi tekanan yang sama seharusnya mendorong sikap yang cerdas, bukan hanya yang keras.
Indonesia tidak akan lebih dihormati di panggung internasional karena lantang memihak. Indonesia akan dihormati karena konsisten berprinsip, jernih berpikir, dan berani menjadi suara akal sehat ketika dunia sedang panas.
Konflik ini masih sangat dinamis. Keputusan yang diambil hari-hari ini akan meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang dari konflik itu sendiri. Di situlah ujian sesungguhnya, bukan hanya ujian bagi Prabowo, tapi ujian bagi kita sebagai bangsa yang selalu bangga menyebut dirinya cinta damai. [T]
Penulis: Elpeni Fitrah
Editor: Adnyana Ole
Baca artikel lain dari penulis ELPENI FITRAH
