INDONESIA baru saja memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Prabowo Subianto yang tegas dan Gibran Rakabuming Raka yang merepresentasikan kalangan muda diharapkan banyak membawa perubahan dan perbaikan. Tak terkecuali di sektor pariwisata.
Banyak harapan ditujukan pada pemerintahan Prabowo – Gibran di sektor pariwisata. Selama ini pariwisata dijadikan salah satu andalan pendapatan negara di luar minyak, tambang, dan gas bumi. Namun dalam perjalanannya, pariwisata Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah. Ketegasan Parbowo dan kreativitas Gibran diharapkan mampu mengurai dan mengatasi segala masalah.
Kabinet Merah Putih Prabowo – Gibran yang memisahkan pariwisata dengan ekonomi kreatif, merupakan harapan yang ditunggu dapat membawa perubahan. Hadirnya Kementerian Pariwisata yang terpisah dengan Ekonomi Kreatif dapat membuat lebih fokus dalam membenahi sektor pariwisata.
Meski demikian, terpisahnya pariwisata dan ekonomi kreatif juga berpotensi terjadinya tumpang tindih kebijakan dan operasionalisasi di lapangan. Mengingat, banyak kegiatan pariwisata yang melibatkan event nasional dan internasional, yang selama ini menjadi domain ekonomi kreatif.
Perlu sinergi dan koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk pengembangan pariwisata. Tantangannya tentu saja sikap egosektoral yang kadang terjadi. Menteri Pariwisata tidak dapat bekerja sendiri menangani aksesibilitas. Perlu sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Harga tiket pesawat yang mahal juga tidak dapat diturunkan begitu saja oleh Menteri pariwisata. Perlu koordinasi dengan Menteri Perhubungan.
Terpisahnya Kementerian Pariwisata juga membuka peluang adanya pemanfaatan anggaran untuk promosi wisata lebih optimal. Selama ini promosi pariwisata Indonesia, baik nasional maupun di daerah sangat lemah. Salah satu alasan yang klasik adalah terbatasnya anggaran.
Pariwisata Berkualitas
Pemerintahan Prabowo – Gibran diharapkan menerapkan konsep pariwisata berkualitas yang acapkali dilontarkan pada pemerintahan sebelumnya. Bukan hanya berkualitas, pariwisata Indonesia juga perlu dikembangan secara regeneratif.
Konsekuensi pariwisata yang berkualitas dan regeneratif adalah orientasi pengembangan pariwisata yang bukan sekadar mengejar target jumlah kunjungan wisatawan. Orientasi semestinya pada target wisatawan yang berkualitas dengan lama tinggal dan pengeluaran yang tinggi.
Wacana yang selama ini berkutat pada pariwisata berkelanjutan perlu dihentikan. Saatnya Kementerian Pariwisata di masa pemerintahan Prabowo – Gibran lebih fokus pada regenerasi dan konservasi. Pariwisata selama ini telah banyak mengakibatkan kerusakan ekosistem, dan tiba waktunya Prabowo – Gibran mengembalikan dan memperbaiki ekosistem yang rusak itu.
Pemerintahan yang baru diharapkan secara serius mengantisipasi overtourism yang gejalanya mulai muncul di Bali dan beberapa destinasi wisata lain. Studi tentang daya dukung wilayah satu destinasi wisata mendesak untuk dilakukan. Harapan tentu saja tertuju pada Menteri Pariwisata yang baru Widiyanti Putri Wardhana, dan Wakil Menteri Pariwisata asal Buleleng, Bali, Ni Luh Enik Ernawati alias Ni Luh Puspa.
Ketegasan pemerintah dalam mengatasi perilaku wisatawan yang negatif di satu destinasi sangat diperlukan. Belakangan ini, banyak wisatawan yang melakukan tindakan kriminal di Indonesia, melanggar norma, adat, dan tradisi yang ada di masyarakat. Maka dari itu, tindakan tegas terhadap wisatawan perlu diterapkan, baik berupa tindakan pemenjaraan maupun pengusiran.
Tata Kelola
Pengembangan pariwisata di beberapa destinasi mulai tampak amburadul. Kini saatnya pemerintah membenahi tata kelola pariwisata Indonesia. Ketegasan sikap yang selama ini ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto harus mampu lebih memperketat tata kelola investasi yang merusak lingkungan dan menerabas aturan.
Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan studi kelayakan harus benar-benar menjadi syarat dalam invetasi di sektor pariwisata. Jangan sampai terjadi persekongkolan antara pejabat, penguasa, dan pengusaha untuk memuluskan bisnis pariwisata di Indonesia dengan mengabaikan Amdal dan merusak lingkungan.
Kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi di sektor pariwisata harus segera diperbaiki. Perusakan terhadap lingkungan yang dilakukan pengusaha pariwisata harus dihentikan. Dan pelanggaran terhadap aturan pengembangan pariwisata mesti ditindak tegas.
Pariwisata di tangan Prabowo – Gibran diharapkan mampu memberi kontribusi dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Kelembagaan di sektor pariwisata memerlukan penguatan. Tanpa itu, pariwisata justru akan membuat masyarakat terpinggirkan.
Hadirnya Kementerian Kebudayaan dalam Kabinet Prabowo – Gibran juga diharapkan mampu bersinergi dengan Kementerian Pariwisata. Kelompok-kelompok seni dan budaya di masyarakat bukan hanya penting untuk dilestarikan, namun juga harus turut menjadi bagian dari industri pariwisata.
Manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal selayaknya menjadi tujuan utama dalam pengembangan pariwisata di Tanah Air. Untuk itu, orientasi pengembangan pariwisata Indonesia secara ekonomis harus ditopang oleh lembaga ekonomi di tingkat desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Omong kosong pariwisata Indonesia akan bermanfaat, jika keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh pengusaha dan konglomerasi wisata.
Jangan jadikan pariwisata hanya sebagai lumbung pendapatan dan devisa negara. Pariwisata harus menjadi gambaran peradaban dan sumber kemakmuran rakyat. Semoga Prabowo – Gibran membaca tulisan ini. [T]
BACA artikel lain dari penulis CHUSMERU
