KERJA-KERJA tak henti yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk memberantas kemiskinan ekstrem di Bali Utara tentu saja membuat bangga semua orang. Angka kemiskinan itu menurun drastis.
“Tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng menurun dari 6,21% pada tahun 2022 menjadi 5,85% di tahun 2023,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng, Reika Nurhaeni, dalam Rapat Koordinasi (Rakor)dengan yang melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tingkat Kabupaten untuk tahun 2024 di Bappeda, Jumat, 19 April 2024.
Reika Nurhaeni, selain sebagai Kepala Bappeda. Ia juga bertindak selaku Sekretaris TKPK yang bekerja tak henti sejak beberapa tahun ini untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Buleleng.
Menurut Rieka, atas kerja-kerja TKPK atas arahan Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Kemiskinan ekstrem di Buleleng yang awalnya 0,28% di tahun 2021 menjadi 0% pada tahun 2023,” kata Reika.
Pencapaian ini tentunya lebih baik dibandingkan rata-rata capaian di Provinsi Bali sebesar 0,19%.
Angka Kemiskinan Terus Menurun
Kerja-kerja yang dilakukan TKPK dan jajaran Pemkab Buleleng setiap tahunnya memang terus membuahkan hasil.
Berdasarkan rilis BPS per Oktober 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng sebesar 5,85 persen, turun dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 6,21 persen atau turun sebesar 0,36 persen.
Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Buleleng sejak beberapa tahun ini mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2021 sebesar 0,28 persen menjadi 0,05 persen tahun 2022, atau turun sebesar 0,23 persen.
Posisi relatif Kemiskinan Ekstrem Buleleng tahun 2022 sebesar 0,05 persen lebih rendah dari capaian Provinsi Bali 0,54 persen dan nasional 2,04 persen.
Hasil-hasil positif itu tentu saja karena Pemkab Buleleng terus berupaya melakukan langkah-langkah baru agar angka kemiskinan itu turun dengan cepat.
Tahun 2023, Buleleng telah menetapkan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang menunjukkan kesejahteraan paling rendah, sebanyak 349 Keluarga Miskin Ektrem dijabarkan menjadi Jumlah individu Miskin Ektrem sebanyak 1.551 jiwa yang tersebar di 66 desa/kelurahan di 9 kecamatan ditetapkan melalui hasil musdes/muskel dan ditetapkan dengan SK Bupati.
“Tim TKPK ini telah dioptimalkan dalam menyasar lebih jauh kondisi di masyarakat agar diketahui lebih dini dan tervirifikasi data,” tutur Reika.
Yang menarik, dalam kerja penanggulangan kemiskinan ini, TKPK secara terus-menerus membuka ruang diskusi ini agar tim dapat bertukar ide dan solusi terkait isu kemiskinan, yang mana akan membantu dalam TKPK merumuskan langkah-langkah strategis.
Dengan begitu, diharapkan TKPK Buleleng dapat berfungsi sebagai penggerak dan pemicu bagi seluruh perangkat daerah untuk bekerja sama dalam menangani masalah kemiskinan di Buleleng secara berkelanjutan.
“Kami selalu membuka ruang diskusi,” kata Reika.
Langkah-langkah Kongkrit
Selain diskusi dan secara terus-menerus menemukan strategi untuk penanggulang kemiskinan ekstrem di Buleleng, tentu saja dilakukan langkah-langkah konkrit sehingga hasil kerja itu bisa didapat sebagaimana yang sudah tampak pada tahun 2024 ini.
Langkah-langkah itu, misalnya, pada tahun 2023, dari 1.551 jiwa Miskin Ektrem sebanyak 1.107 sudah ber-DTKS, sisanya sudah didaftarkan sebanyak 444 jiwa ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun ini.
Kemudian, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 184 KK sudah mendapatkan program sosial dari sumber APBN dan sebanyak 165 KK sampai saat ini telah diusulkan ke Kementrian Sosial RI. Selanjutnya, bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 1.059 jiwa telah ber JKN dan sebanyak 492 jiwa telah didaftarkan ke PBI APBD tahun 2023.
Sementara itu, tahun 2023 bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Hasil (RTLH) verifikasi tim dari Dinas Perkimta Buleleng, dari 349 KK ekstrem yang lolos syarat rumah tidak layak huni sebanyak 283 KK, sebanyak 90 rumah KK ekstrem telah dianggarkan di Dinas Perkimta dan pengerjaan fisiknya dilaksanakan di Triwulan 4 tahun 2023.
Sebanyak 170 rumah telah diusulkan melalui program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) data sampai saat ini 65 rumah telah disepakati akan di danai dari TJSLP, sebanyak 23 rumah akan diajukan ke APBN untuk pelaksanaanya di tahun 2024.
Terakhir, Bantuan Sosial Pengurangan Beban seperti pemberian Bantuan Subsidi Upah dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Peran Relawan
Cepatnya penurunan angka kemiskinan di Buleleng tak bisa juga dilepaskan dari peran relawan pendata kemiskinan. Relawan ini dibentuk oleh Pemkab sebagai upaya melakukan percepatan dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten di ujung utara Pulau Dewata tersebut.
Relawan ini diperlukan untuk mendata keluarga miskin yang tercecer, atau tidak menerima bantuan karena belum terdata dengan baik.
Tahun 2023 Pemkab Buleleng secara intensif telah menggulirkan bantuan sosial, salah satunya berupa bedah rumah dan sebenarnya sudah tuntas sebanyak 283 unit.
Namun ternyata masih ada data yang tercecer. Oleh karena itu, Pemkab Buleleng membentuk relawan untuk mendata kemiskinan yang ada. Adapun dengan membentuk relawan, pendataan menjadi lebih independen dan berupaya penuh untuk mendata Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Kita semua berusaha sangat keras untuk menurunkan angka kemiskinan. Termasuk bergotong-royong membantu masyarakat. Kalau saya di provinsi bergotong-royong mendanai bantuan yang diberikan,” kata Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana terkait dibentuknya relawan itu.
Pihak perusahaan juga diajak untuk terus berkolaborasi untuk penanggulangan kemiskinan ini. Setelah rumah masyarakat diperbaiki melalui bedah rumah, kemudian pemasangan instalasi listrik yang harus dibantu. Kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak termasuk penyediaan listrik dengan PLN. Penjajakan dilakukan agar rumah yang telah diperbaiki bisa dipasangi listrik secara gratis oleh PLN.
Apresiasi dari Pemerintah Pusat
Karena dinilai berhasil dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Pemkab Buleleng mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Akhir tahun 2023, Pemkab Buleleng berhasil meraih insentif fiskal sebagai sebuah penghargaan bagi upaya maksimal Pemkab Buleleng menghapus kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Tercatat ada tujuh provinsi dan 19 kabupaten/kota yang menerima insentif fiskal penurunan kemiskinan ekstrem secara simbolis tersebut.
Pemkab Buleleng dinilai telah melakukan penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur.
Sebagaimana dilakukan Pj. Bupati Lihadnyana, bahwa kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, merupakan permasalahan multidimensional. Itu bermakna bahwa tidak bisa ditangani oleh satu sektor sektor saja karena penyebab kemiskinan tidak hanya satu aspek.
Oleh karena itu, penanganan kemiskinan dilakukan secara kolaboratif. Dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, dan dunia usaha.
“Itu yang dilakukan di Kabupaten Buleleng untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem,” kata Lihadnyana. [T][Ado/Adv]
Editor: Adnyana Ole
- Catatan: Artikel ini ditulis dan disiarkan atas kerjasama tatkala.co dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng.
