Bagaimana Kalau Sekolah Dibubarkan Saja? – Renungan Saat PPL

APAKAH misi lembaga persekolahan atau lembaga pengajaran yang secara salah kaprah sering juga di sebut sebagai “lembaga pendidikan”? Atau mengapa sekolah dan universitas relatif “harus” ada?

Nurcholish Madjid dan Pater Drost (selengkapnya silakan baca buku Andrias Harefa, Sekolah Saja Tidak Penah Cukup) telah memaparkan sejumlah pandangan yang sedikit banyak membantu kita untuk menemukan jawaban kita sendiri atas pertanyaan semacam itu.

Sudah hampir dua bulan kurang dua minggu saya mengikuti program PPL-Real di salah satu SMAN  di kabupaten Buleleng. Selama hapir dua bulan merasakan susah senangnya menjadi seorang guru (latihan), timbul tenggelam pertanyaan dalam benak saya; mengapa sekolah ada, dan sebuah pertanyaan yang mungkin bagi sebagian orang agak aneh; bagaimana kalau lembaga persekolahan—yang sebagaimana kita kenalselama ini—dipertimbangkan untuk dibubarkan?

Mengapa sekolah ada? Pertanyaan pertama yang kemudian saya pikirkan, mencari untuk menemukan sebuah jawaban tentu saja. Adalah Andrias Harefa, drop out dari Fakultas Hukum UGM, kemudian memulai kariernya sebagai jurnalis independen, dan menulis buku tentu saja. Salah satu bukunya yang kemudian saya anggap bisa menjawab pertanyaan saya adalah buku yang berjudul Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup, terbitan PT Gramedia Pustaka Utama itu, sebuah buku yang membahas tentang “menyoal pendidikan, persekolahan, pencarian alternatif pembelajaran”.

Dalam buku tersebut, Andrias menulis misi terselubung lembaga persekolahan. Sepanjang yang kita ketahui saat ini, lembaga persekolahan—terutama sekolah dan universitas, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga pelatihan yang mendukung sekolah dan universitas—telah dianggap atau diperlakukan sebagai pemegang hak monopoli atau pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills) (Harefa, 2002).

Disadari atau tidak, mereka yang berkuasa atas lembaga-lembaga persekolahan, mulai dari pemerintah sampai pengurus yayasan dan kepala sekolah, tidak ubahnya bagai raja yang berhak mendiktekan pengetahuan mana yang diperlukan dan keterampilan apa yang harus dilatihkan kepada semua orang yang bersekolah.

Tidak terlalu mengherankan jika kemudian kita menyaksikan bahwa lembaga-lembaga persekolahan hampir selalu dipolitisasi (misi terselubung) untuk melestarikan kekuasaan regim tertentu. Hubungan pengajar dengan pelajar di kelas-kelas atau di bangku kuliah dengan akurat menggambarkan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Jika dalam struktur kekuasaan raja-raja dikenal ajaran “The King can do no wrong”, di kelas berlaku ajaran “Teacher can do no wrong” (Harefa, 2002).

Misi terselubung lembaga persekolahan, yakni untuk melestarikan kekuasaan dan status quo tadi, tentu saja terlepas dari berbagai pernyataan misi resmi yang tercantum dalam AD/ART lembaga-lembaga pengajaran tersebut, yang umumnya berisi kata-kata luhur dan mulia, misi lembaga persekolahan yang sesungguhnya adalah yang terselubung itu. Mungkin itu sebabnya sikap kritis, yang ingin menggugat status quo, hampir boleh dikatakan tidak bisa diharapkan sama sekali dari sekolah dan universitas pada abad ini.

Upaya misi terselubung itu dilaksanakan secara sistematis, terprogram, dan dapat diprediksi, karena mengacu pada “kelompok ahli” yang “paling mengetahui” kebutuhan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat hanyalah dalam soal mendanai pelaksanaan “kurikulum nasional” itu. Masyarakat, terutama yang bukan “produk” sekolahan, hampir dapat dipastikan tidak pernah diajak terlibat memikirkan “kurikulum nasional” ini. Mereka dianggap “bodoh” dan karenanya harus menerima begitu saja apa yang telah ditentukan oleh “kaum terpelajar” (Harefa, 2002).

***

Sampai di sini, saya agak tergelitik untuk terus melanjutkan tulisan yang bagi sebagian orang mungkin masih membingungkan ini. Bagaimana tidak, misi terselubung persekolahan tadi, pelaksanaan tekniksnya misal, ditangani oleh guru/dosen, yang bagi Andrias Harefa disebut sebagai “buruh terpelajar”. Yang kemudian dibayar dengan sangat rendah, sehingga mereka tidak mungkin lagi memikirkan hal-hal lain kecuali soal-soal cara menyiasati nafkah hidup sehari-hari. Untuk menyenangkan hati “buruh terpelajar” di lembaga persekolahan itu, diciptakanlah berbagai mitos, misalnya tentang “pahlawan tanpa tanda jasa”, begitu tulis Andrias.

Dampak dari sistem persekolahan yang demikian itu jelas. Siswa dan mahasiswa yang “pintar”, yang mendapatkan nilai tertinggi, rengking, atau Indeks Prestasi (IP) tinggi dan menjadi anak kesayangan guru/dosen, adalah mereka yang pandai mengulang-ulang apa yang telah diajarkan oleh guru/dosen dan mereka yang tidak pernah bertanya kritis tentang apa-apa yang dikatakan guru/dosen.

Sedangkan kaum muda yang kritis, yang tidak mau dijadikan “tape-recorder”—beo-perkutut-monyet-lumba-lumba sirkus— yang suka menggugat dan mempertanyakan segala sesuatu yang diajarkan, akan segera diberi label “nakal”, “subversif”, sehingga harus disingkirkan.Pada giliran berikutnya, kaum muda yang telah kehilangan daya kritis dan kemampuan kreatifnya inilah yang memasuki dunia kerja, menjadi pegawai dan aparat birokrasi yang taat sepenuhnya kepada apa kata “komandan”. Mereka menjadi “generasi sarimin”, monyet yang terlatih, bukan terdidik, untuk mengikuti instruksi dan perintah dari majikannya, agar mereka kebagian “hadiah”—uang, jabatan, proyek, korupsi-kolusi-nepotisme, dan sejenisnya (Harefa, 2002).

Di lembaga persekolahan pula, “sistem kasta” yang diskriminatif masih dilestarikan. “Kasta tertinggi” adalah rektor/kepala sekolah dan guru/dosen. Di bawahnya siswa/mahasiswa yang paling pandai menghafal, patuh dan taat, yang bagi Andrias mereka yang disebut “sarimin-sarimin” tadi, para juara kelas, dll, yang jumlahnya kurang dari hitungan jari tangan. Selebihnya, dalam jumlah yang amast sangat besar, adalah kaum paria, orang-orang pinggiran, pelengkap penderitaan. Keadaan ini diperparah dengan adanya sebagian guru yang masih berpikiran bahwa anak IPA lebih pintar daripada anak IPS.

Harga diri dan nilai kemanusiaan seseorang “diukur” berdasarkan nilai ujian, indeks prestasi, dan tingkat kepatuhan kepada “atasan”. Herankah kita jika kemudian angkatan kerja yang lahir dari dunia persekolahan sangat tidak menunjukkan kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan nyata di luar sekolah? Enggan untuk keluar dari zona nyaman, dan lebih mencari aman untuk merasa nyaman, meskipun dimainkan seperti wayang, hidup yang tidak benar-benar hidup. Atau seperti bebek yang ingin selalu digiring, atau kerbau yang sudah dicocok hidungnya

Bagi pembaca yang kritis dan punya wawasan luas, tentu tidak heran membaca tulisan saya ini. Sejumlah kritikus radikal yang cenderung “anti sekolah formal”, khususnya Ivan Illich, Everett Reimer, dan Paulo Freire—mungkin juga Maria Montessori dan Jean Piaget, dalam hal cara pandangnya tentang “potensi anak”—pun tidak bisa saya sangkal. Mereka berpikir, bahwa jika sistem pendidikan formal terus menerus dipolitisasi sedemikian rupa, maka manusia tak ubahnya bagaikan binatang-binatang sirkus. Kita boleh mengatakan binatang sirkus tadi terlatih, tapi tidak terdidik.

Akhirnya, sampai di sini saya berharap, mulai dari sekarang, kita harus memikirkan alternatif-alernatif pembelajaran baru atau “sekolah-sekolah alternatif” yang perlu dimulai—atau yang sudah ada sekiranya perlu dilanjutkan—perintisannya di negeri tercinta ini. Dan—lagi-lagi mengutip dalam buku yang ditulis Andrias Harefa—forum-forum pembelajaran tersebut, yang sebisa mungkin dijauhkan dari formalisme berlebihan, haruslah benar-benar mencerminkan inti proses belajar yakni berubah (learning is changing), sesuatu yang sangat susah diharapkan dari lembaga persekolahan saat ini. Jika tidak begitu, bagaimana jika sekolah dibubarkan saja?

Bagaimana menurut pendapat Anda?

NB: Tulisan ini hanya untuk mengajak kita berpikir dan merenungkan sejenak tentang sistem pendidikan dan pengajaran, bukan untuk menyinggung atau menyalahkan siapa-siapa. Dan hampir sebagian tulisan ini diambil dari buku Sekolah Saja Tidak Penah Cukup karya Andrias Harefa.