”ORANG Bali tidak mau demo karena sangat cinta damai dan menjunjung Tri Hita Karana.” Demikian kutipan yang ditampilkan pada salah satu video di laman Instagram Balinggih. Konon kalimat tersebut dilontarkan seorang guru besar dalam acara bertajuk Lentera Wacana Masyarakat Adat Nusantara pada tanggal 19 September 2026 di Universitas Udayana.
Dalam video tersebut, Gede Adrian Mahaputra—sang empunya laman Balinggih—merespon dengan ketidaksetujuan. Menurutnya, orang Bali tidak demo karena tertawan industri pariwisata. Selain itu, penyakit orang Bali dalam hal ini koh ngomong dan taluh goreng ada hasil turut memberikan pengaruh.
Pada tulisan kali ini, tanpa mencari tahu siapa profesor yang dimaksud, saya ingin mendukung pernyataan Gede Adrian Mahaputra. Sebagai sejarawan amatir, saya ingin mengajak pembaca menilik secara historis—atau agar lebih keren: genealogis—sisi lain dari Bali yang katanya cinta damai. Bali yang enggan kritis; Bali yang apatis.
Perlu diketahui bahwa tulisan ini sedikit banyak membahas tentang kekerasan pascakudeta 1965. Untuk itulah tulisan ini dibuat dan berusaha diterbitkan tanggal 1 Oktober, bertepatan dengan hari Gestok. Sebagai tambahan, saya juga menggunakan istilah taluhisme yang cukup populer namun anonim. Jika ada di antara pembaca yang merupakan pencetus istilah tersebut, saya izin menggunakannya. Mari kita mulai.
Bali Masa Kolonial: Nenek Moyangku Orang-Orang yang Melawan
Jauh sebelum manusia Bali enggan berdemo, juga sebelum citra cinta damai populer, Bali bukanlah rumah bagi orang-orang yang masa bodoh. Sebaliknya, manusia Bali adalah mereka yang responsif, vokal, juga melawan. Bagaimana tidak, sepanjang riwayat kedatangan Belanda, pertumpahan darah selalu menjadi jalan alih-alih ketundukan sejak awal.
Dalam tiga gelombang pendaratan dan upaya penaklukan oleh pihak kolonial, perang puputan—sampai titik darah penghabisan—selalu mewarnai akhir dari setiap perlawanan. Puputan Jagaraga (1848-1849); Puputan Badung (1906); dan Puputan Klungkung (1908) menjadi bukti keberanian manusia Bali. Lebih jauh, dalam arus revolusi fisik, Ngurah Rai di Desa Marga juga menempuh jalan yang sama. Ketimbang menerima ajakan untuk berunding dan menerima jabatan dari Belanda, Ngurah Rai memilih untuk melawan dan akhirnya menyerukan Puputan!”. Dalam suratnya kepada Komandan Belanda wilayah Sunda Kecil Overste Termeulen tanggal 18 Mei 1946, Rai Menulis:
”Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin² kita di Jawa. Bali bukan tempatnya perundingan diplomatik. Dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki Belanda lenyap dari pulau Bali atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita² kita tercapai.”
Dalam hal ini saya tidak mengajak pembaca untuk menolak segala bentuk perundingan. Lagipula toh kita juga merdeka karena perundingan. Namun, perlu dipahami bahwa data historis menunjukan kecenderungan manusia Bali untuk melawan ketika terjadi ketimpangan. Bali hampir-hampir tidak pernah menjadi daerah pusat administratif sebab rakyatnya bukanlah kaum kompromistis—melainkan orang orang kritis. Lalu, kalau nenek moyang kita adalah orang-orang yang melawan, sejak kapan kita menjadi kompromis? Sejak kapan kita main aman dan cinta damai?
Peristiwa 65: Kekerasan Politik dan Trauma Kolektif
Jika sebelumnya manusia Bali selalu melawan, maka peristiwa 1965 menjadi titik baliknya. Memasuki akhir 1965 terjadi pergolakan dan kekerasan pascakudeta di Indonesia berikut Bali. Saat itu Bali diliputi suasana mencekam dan pembantaian massal. Menyasar mereka anggota-anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sebuah studi dari Universitas Pendidikan Ganesha mengungkapkan bahwa setelah 30 September 1965 keadaan di Bali tidaklah mencekam. Namun, kondisi berubah ketika kebijakan Tumpas Kelor diterapkan. Kebijakan ini didasarkan pada pernyataan Jendral A. H. Nasution untuk menghabisi PKI hingga akar. Selanjutnya, kampanye bahwa PKI mendalangi kudeta mulai disiarkan dalam harian Berita Yudha yang berada di bawah naungan tentara. Setelahnya, mulai terjadi serangkaian kekerasan politik yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Lebih jauh, Geoffrey Robinson dalam bukunya Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik menjelaskan bahwa kekejaman rakyat Bali dalam peritiwa 1965 turut dipengaruhi oleh ketegangan politik, konflik persaingan, kasta, ekonomi, agama, serta masalah pribadi yang berimplikasi pada masifnya penghilangan nyawa. Kekerasan dan pembantaian dalam hal ini berkembang menjadi arena balas dendam dan pembungkaman.
Manusia Bali kemudian melampaui batas-batas empati dan menjadi semakin brutal terhadap sesamanya. Korban kekerasan dan pembantaian tidak lagi terbatas pada orang-orang kiri. Setiap orang bisa menjadi korban hanya karena memiliki musuh atau saingan. Data lapangan yang saya kumpulkan di beberapa wilayah seputaran Kabupaten Bangli juga menunjukan adanya kecenderungan penghilangan orang-orang intelektual.
Kutipan terkenal dari Sarwo Edhie, Pimpinan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), sebagaimana dikutip dalam buku Ladang Hitam di Pulau Dewa: Pembantaian Massal di Bali 1965 dapat membatu pembaca untuk membayangkan sisi kelam dan kengerian yang terjadi. Bahwa di Jawa tentara harus menghasut rakyat untuk membersihkan PKI, sementara di Bali para tentara harus menahan rakyat, mencegah mereka melakukan tindakan berlebihan.
Belakangan terdapat beberapa tafsir mengenai jumlah korban jiwa dalam peristiwa 1965 di wilayah Bali. Mengutip dari CNN Indonesia, data militer mencatat sekitar 78.500 korban jiwa untuk wilayah gabungan Jawa dan Bali. Sementara itu, sejarawan Geoffrey Robinson memperkirakan jumlah korban mencapai angka 80.000 hingga 100.000 jiwa atau sekitar 5% penduduk Bali saat itu.
Perlahan, pembaca dapat memahami bahwa manusia Bali yang konon cinta damai ternyata memiliki sisi lain yang cukup getir. Yang terpenting dari ini semua, peristiwa 65 meninggalkan trauma mendalam bagi rakyat Bali. Peristiwa kelam tersebut sedikit demi sedikit mematikan jiwa kritis manusia Bali secara kolektif. Perlahan tapi pasti, manusia Bali mulai koh ngomong dan main aman. Semua ini diperparah oleh doktrin pariwisata budaya yang dicanangkan pada masa Orde Baru.
Pariwisata Budaya: Bali Eksotis dan Harmoni, Bali Cinta Damai
Pasca kobaran kekerasan politik yang terjadi di Bali, pelan-pelan pulau surga ditenangkan melalui doktrin pariwisata budaya yang menekankan pembangunan citra Bali yang harmoni. Antropolog I Ngurah Suryawan menjelaskan bahwa ingatan getir mengenai pembantaian di simpan rapi dalam selimut politik pariwisata budaya, sebagai produk ideologis Orde Baru demi pembangunan dan stabilitas keamanan.
Nyoman Wijaya dalam penelitiannya (2012) mengungkapkan bahwa doktrin pariwisata budaya mencakup tiga pilar penting, yakni: (1) pariwisata Bali menekankan budaya sebagai daya tarik utama; (2) resort pariwisata perlu disebarkan di seluruh penjuru dalam rangka menyebarkan pendapatan dan melibatkan orang Bali; serta (3) orang Bali hendaknya memanfaatkan pamor pulau dewata untuk kepentingan kas negara serta memperoleh pengakuan identitas budayanya.
Jika dikaji lebih jauh, pariwisata budaya secara tidak langsung mendorong manusia Bali menuju sikap apolitis. I Ngurah Suryawan menyampaikan bahwa suara-suara kritis dan kehidupan politik kandas dari kehidupan manusia Bali. Digantikan dengan gaung untuk tak acuh pada keriuhan, khususnya yang berhubungan dengan dunia politik. ”Sekarang bukan saatnya bicara politik, kini saatnya zaman pembangunan,” demikian petuah pejabat Bali pada masa Orde Baru.
Belakangan, doktrin pariwisata budaya kian masif. Kebudayaan Bali dikemas ulang demi kepentingan pasar. Sikap kritis semakin dihindari untuk memperoleh stabilitas ekonomi jangka pendek, juga mencegah konflik. Dapat dipahami bahwa pelan-pelan sikap apatismulai berkembang. Melahirkan kelompok pragmatis ulung yang enggan mempertanyakan. Demikianlah kecenderungannya.
Taluhisme: Sebuah Sintesis
Jika trauma kolektif pasca peristiwa 65 dan doktrin pariwisata melatarbelakangi kecenderungan apatis manusia Bali, maka taluhisme adalah produk konkretnya. Secara sederhana, ketika trauma politik masa lalu bertemu ketergantungan ekonomi baru, maka lahirlah filosofi ”Taluh Goreng Suba Pasti Ada Hasil”
Peristiwa 65 melahirkan depolitisasi total. Manusia Bali memilih menarik diri dari aktivitas politik baik formal maupun ideologis. Ketika politik dikaitkan dengan maut, maka buta politik dan acuh tak acuh menjadi mekanisme pertahanan diri. Hal ini kemudian berkembang pada taraf yang lebih sederhana. Soal isu publik misalnya, ketimbang bertanya dan dicap pembangkang, lebih baik diam dan fokus mencari uang. Manusia Bali dalam hal ini lebih fokus pada hal-hal kecil dan instan seperti ngoreng taluh daripada terlibat dirkursus kritis.
Hal ini tentu diperparah oleh harmoini yang dipaksakan dalam pariwisata budaya. Manusia Bali didorong untuk selalu ramah, murah senyum, juga menghindari pergolakan demi menjaga citra pariwisata. Protes dan kritik sosial menjadi sesuatu yang tabu. Dianggap merusak citra aman dan harmoni di Bali. Pariwisata kemudian menjadi candu, anti depresan untuk masyarakat. Daripada berdemo dan mengkritisi kebijakan publik, lebih baik fokus bekerja mencari harian.
Toh kita bisa cukup makan dari pariwisata. Asal pariwisata berjalan dan wisatawan nyaman, pasti dapat uang. Untuk apa kritis, untuk apa mengkritik, untuk apa bertanya? Taluh goreng suba pasti ada hasil! Demikianlah sabda manusia damai—kelompok yang lebih mementingkan stabilitas jangka pendek ketimbang kebenaran. Berbahagialah pejabat-pejabat di atas.
Taluhisme Paradoksal: Suara-Suara yang Dirindukan
Taluhisme telah tumbuh menjadi ideologi kepasifan. Namun, di sisi lain masih terdapat suara kritis juga perlawanan manusia Bali. Seperti Gerakan Forum Rakyat Bali Menolak Reklamasi (ForBali). Juga aksi-aksi mahasiswa yang mengkritisi persoalan krisis sampah misalnya, serta gerakan-gerakan serupa yang terjadi secara berkelanjutan.
Fenomena semacam ini seringkali mendapat respon negatif di media sosial. Ungkapan taluh goreng, sing ngeranaang baas mudah, dan lain-lain, sering kali memadati kolom komentar. Tetapi tunggu dulu, pernah sekali kolom komentar di salah satu laman Facebook diramaikan oleh komentar yang mempertanyakan eksistensi demonstrasi mahasiswa di Bali. Kejadiannya kira-kira 4 bulan lalu. Saat itu tengah terjadi aksi Reformasi Jilid 2 di Jakarta. Sementara di Bali—ketika demonstrasi belum dimulai—warga cinta damai bergeming: ”Kenapa tidak ada demo di Bali?” Saya tidak dapat mengingatnya secara utuh, tetapi poinnya kurang lebih seperti itu.
Terlihat bahwa terdapat kritisme yang dirindukan. Namun masih berada dalam taraf paradoksal. Kadang kritik dan berdemo itu salah, tetapi kalau tidak kritik dan demo juga salah. Lalu maunya apa? Entahlah, taluh goreng suba pasti ada hasil![T]
Daftar Pustaka:
Arta, K. S., & Purnawati, D. O. 2017. Ladang Hitam Pasca Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Studi Kasus Tragedi Kemanusiaan Anggota PKI Di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Kontenporer Indonesia). Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 3(1).
Robinson, G. 2005. Sisi gelap Pulau Dewata; Sejarah kekerasan politik. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
Suriyanto, “YPKP 65 Klaim 3 Juta Lebih Korban Tewas Lantaran Dituduh PKI”. CNN Indonesia, diakses 1 Oktober 2026.
Suryawan, I. N. (2007). Ladang Hitam di Pulau Dewa: Pembantaian Massal di Bali 1965. Yogyakarta: Galangpress. Wijaya, I. N. 2012. Relasi-Relasi Kekuasaan Di Balik Pengelolaan Industri Pariwisata Bali. Humaniora, 24(2), 141-155.
Penulis: I Nengah Teguh Wahyu Pranata
Editor: Jaswanto
