Seiring dengan isu keberlanjutan lingkungan di destinasi wisata yang jadi orientasi wisatawan generasi Z dan milenial, desa wisata berkembang menjadi salah satu alternatif berwisata. Sayangnya, tidak semua desa wisata bertahan lama, banyak yang hidup segan mati tak mau.
Desa wisata yang berhasil memang mampu menopang perekonomian desa. Sebut saja Desa Wisata Ponggok, Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, Desa Wisata Ponggok mampu meraup pendapatan sekitar 14 miliar rupiah per tahun. Begitu pula Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. sepanjang tahun 2023, desa wisata ini mampu menghasilkan 20 miliar rupiah hanya dari tiket masuk saja (desawisata.co.id, 13/5/2023).
Selebihnya, banyak cerita pilu dari desa wisata. Pendapatan asli daerah (PAD) dari desa wisata tak sampai 500 juta rupiah per tahun. Viral di awal, lalu mati di kemudian hari. Beberapa penyakit kronis sering diidap desa wisata hingga berujung kematian.
Keinginan untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya menjadi salah satu penyakit kronis pengelola desa wisata. Akibatnya, desa wisata melakukan bunuh diri ekologi. Saat libur panjang banyak pengunjung ke desa wisata. Jalan macet, sampah menumpuk, dan toilet mampet. Pendapatan meningkat, tetapi udara kotor dan air keruh.
Penyakit yang kerap diderita desa wisata adalah masyarakatnya yang hanya menjadi penonton. Homestay, resto, jeep dikuasai investor dari luar desa. Warga lokal hanya jadi tukang parkir dan penjual cilok. Desa wisata go international, tetapi warga desanya masih banyak yang miskin. Kafe-kafe estetik milik investor, warga asli jualan jagung bakar.
Konflik lahan pada pengelolaan desa wisata juga dapat mengakibatkan penyakit kronis yang menghancurkan desa itu sendiri. Tanah produktif dijual untuk dibuat vila dan kafe. Dalihnya demi pariwisata. Sawah terasering jadi resort. Petani terpaksa jadi office boy di hotel. Ribuan hektare sawah hilang demi pariwisata, dan ketahanan pangan tinggal cerita.
Sumber daya manusia (SDM) di desa wisata masih banyak yang memprihatinkan. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) diisi oleh orang-orang tua yang kurang melek digital. Padahal wisatawan generasi Z maunya mencari informasi tentang desa wisata di TikTok, membayar tiket masuk pakai QRIS, dan ingin respons cepat dari admin IG desa wisata. Kementrian Pariwisata (Kemenpar) memang telah melatih puluhan ribu SDM desa wisata; namun hanya sedikit yang bena-benar aktif secara digital.
Homogenisasi desa wisata menjadi salah satu penyakit kronis. Melihat satu desa wisata di tempat lain viral karena memiliki wahana, desa wisata lain copy paste membuat wahana sejenis. Terjadilah desa wisata yang homogen. Hal ini membuat wisatawan menjadi bosan mengunjungi desa wisata. Semestinya setiap desa wisata memiliki keunikan ( unique value).
Viral Lalu Mati
Tidak sedikit desa wisata di Indonesia yang viral ketika netizen demam TikTok. Namun gejala itu hanya berlangsung sebentar. Tiga bulan viral dan ramai, enam bulan kemudian sepi, dan tahun berikutnya sepi seperti kampung hantu, lantas mati tak ada pengunjung.
Dampak desa yang mati setelah viral tentu cukup serius. Okupansi homestay menurun, seiring menurunnya jumlah wisatawan. Pendapatan asli desa juga melorot. Padahal dana desa sudah digunakan untuk membuat spot swafoto, ayunan, dan cat warna-warni di desa wisata. Terjadi kesalahan sistemik dalam pengelolaan desa wisata.
Terdapat konflik konsepsional dalam pengembangan beberapa desa wisata. Pembangunan desa wisata yang berkelanjutkan bertarung dengan konsep viralitas desa wisata lewat TikTok dan Instagram. Media menjadi pemenang, sementara desa wisata jadi pecundang. Setelah viral banyak desa wisata yang rusak dan ditinggal pengunjungnya.
Pola kematian desa wisata hampir sama di banyak tempat. Bulan pertama hingga ketiga banyak mengundang pengunjung yang FOMO. Ribuan wisatawan datang ke desa wisata, uang mengalir ke desa, dan warga euforia. Bulan keempat dan keenam fasilitas rusak karena overload. Sampah menumpuk. Parkir kacau dan review jelek mulai muncul. Bulan ketujuh hingga kedua belas algoritma TikTok pindah ke desa lain. Turis turun drastis. Perawatan mandek karena anggaran habis. Tahun kedua desa wisata menjadi “bekas tempat viral”.
Akar masalah kematian desa wisata bermula dari kesalahan metrik, semua selalu diukur secara kuantitatif pada performa digital. Kepala desa dan dinas pariwisata di daerah bangga bila desa wisatanya viral dengan 10 juta penonton di TikTok dan IG. Padahal semestinya metrik desa wisata itu adalah length of stay, repeat visitor, dan belanja wisatawan.
Banyak pula desa wisata yang miskin cerita. Wisatawan Gen Z yang berkunjung ke Dieng, misalnya, bukan hanya untuk berfoto. Mereka ingin mendengar cerita dari petani carica dan kentang. Wisatawan ingin mendapatkan pengalaman. Dan pengalaman itu berupa cerita tentang semua yang ada di desa wisata. Tak sedikit desa wisata yang viral tak mampu menjual pengalaman, sekadar menjual pemandangan.
Solusi
Bangga dengan jutaan pemirsa di media sosial bukanlah keberhasilan desa wisata, bila setelah viral lantas gulung tikar. Metrik desa wisata harus diubah. Indeks kinerja utama desa wisata juga harus diubah. Bukan berapa banyak jumlah pengunjung, tetapi berapa lama pengunjung tinggal di desa wisata.
Cerita sukses desa wisata mestinya bukan berapa banyak jumlah wisatawan, tetapi cerita tentang wisatawan yang menginap dua hari satu malam di desa. Cerita tentang lebih dari 70% persen wisatawan yang datang berbelanja ke warung-warung yang dimiliki warga. Dan cerita sukses tentang wisatawan yang tahun berikutnya datang lagi ke desa wisata itu.
Desa wisata akan mati bila hanya menjual ayunan, tembok warna-warni, dan spot foto. Harus dibangun pengalaman berwisata ke desa bagi pengunjung. Misalnya, wisatawan ikut menanam padi di sawah, membuat gula jawa di sentra industri kecil, atau belajar membuat batik. Ada pengalaman dan keterampilan yang dapat dibawa pulang.
Membangun narasi berupa story telling perlu dilakukan desa wisata agar dapat bertahan hidup. Mengapa sebuah curug dikeramatkan oleh masyarakat? Siapa “Mbah” atau “Eyang” yang dihormati dan disakralkan di suatu desa? Cerita semacam itu lebih membuat wisatawan terkoneksi dengan alam dan budaya, ketimbang dengan ayunan atau spot foto.
Anggaran yang dimiliki desa bukan hanya untuk pembangunan sarana fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas SDM dan perawatan desa wisata. Jalan dan toilet memang penting; tapi lebih penting menjaga dan merawat agar jalan tidak cepat rusak dan toilet tetap bersih. Pelatihan bagi Pokdarwis terkait narasi sosial budaya dan pengelolaan media sosial bagi generasi muda desa dapat menggunakan anggaran desa.
Wajib bagi desa wisata untuk menggali “DNA” yang dimilikinya agar tidak duplikasi dengan desa wisata lain. Apa yang hanya terdapat di satu desa wisata; apakah curug, danau, bangunan bersejarah, kesenian tradisional, ataukah kulinernya? Idealnya satu desa wisata memang memiliki satu ikon wisata.
Mengatasi bunuh diri ekologis, perlu dibuat Peraturan Desa (Perdes) yang melindungi desa dari serbuan investor nakal. Jangan sampai tanah desa dibeli investor, namun warga justru jadi kuli di desanya sendiri. Perlu diatur agar pemilik usaha di desa wisata harus ber-KTP desa itu. Investor boleh masuk, tapi menjadi partner, bukan pemilik. Sawah produktif tidak boleh berubah menjadi vila. Zona lindung tidak boleh dijadikan area glamping.
Saatnya desa wisata berhenti mengejar FYP dengan membangun komunitas yang mendukung tumbuh suburnya desa wisata. Yang membunuh desa wisata bukanlah wisatawan, tetapi cara mengelolanya. Pendapatan asli daerah naik, namun ketimpangan masih tampak. Desa wisata jalan, tapi masyarakat tetap miskin. Wisatawan membludak, namun meninggalkan jejak lingkungan yang rusak.[T]
