SALAH satu jebakan terbesar dalam psikologi politik masyarakat Indonesia adalah kecenderungan memilih atau memercayai pemimpin hanya berdasarkan citra kesalehan, keluhuran budi, atau kebaikan personalnya.
Kita sering lupa bahwa dalam mengelola sebuah negara, niat baik seorang pemimpin saja tidak pernah cukup jika tidak dibarengi dengan ketegasan menjaga integritas sistem. Pelajaran moral yang amat mahal ini terpahat jelas dalam sejarah kekhalifahan Utsman bin Affan, yang kini menemukan resonansi nyatanya dalam lanskap politik Indonesia modern.
Utsman bin Affan adalah sosok yang luar biasa saleh, pemalu, dan dermawan. Di awal pemerintahannya, ia membawa kemakmuran yang gemilang. Namun, paruh kedua
kepemimpinannya diguncang gejolak besar akibat keputusannya menunjuk kerabat dekat dari Bani Umayyah di posisi-posisi strategis.
Niat Utsman sebetulnya bersih: ia memercayai keluarganya karena menganggap mereka kompeten dan mudah diajak berkoordinasi untuk membangun negara. Namun, sifat Utsman yang terlalu lembut justru dimanfaatkan oleh inner circle-nya yang haus kekuasaan untuk memonopoli kebijakan. Kesalehan personal Utsman akhirnya lumpuh di hadapan gurita nepotisme yang merusak sistem meritokrasi.
Lompat ke Indonesia hari ini, fenomena “menunjuk karena faktor kedekatan dan kepercayaan personal” ini tereplikasi secara sempurna dalam keterlibatan selebritas Raffi Ahmad di panggung pemerintahan. Ditunjuknya Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden adalah satu hal, namun langkahnya yang kemudian memboyong inner circle dari gurita bisnis hiburannya (Rans Entertainment)—mulai dari manajer, asisten pribadi, hingga lingkaran pertemanannya—ke dalam struktur penting pemerintahan adalah persoalan lain.
Sama seperti Utsman, logika yang dipakai di sini mungkin adalah kenyamanan dan trust (kepercayaan). Raffi mungkin merasa orang-orang terdekatnya adalah tim terbaik yang paling paham ritme kerjanya. Namun, tata kelola negara (governance) memiliki aturan main yang sangat berbeda dengan perusahaan keluarga atau manajemen artis. Ketika ruang publik dan jabatan negara diisi bukan berdasarkan kompetensi dan seleksi ketat (meritokrasi), melainkan berdasarkan kedekatan personal atau “balas budi” lingkaran dalam, maka di situlah integritas sistem bernegara mulai runtuh.
Dampaknya sangat berbahaya. Pertama, hal ini menutup pintu bagi putra-putri terbaik bangsa yang jauh lebih kompeten secara akademis dan birokratis untuk mengabdi. Kedua, menunjuk lingkaran dalam yang tidak memiliki latar belakang tata kelola publik yang matang rawan melahirkan kebijakan yang superfisial (hanya mementingkan citra/konten) ketimbang substansi.
Sejarah era Utsman telah memperingatkan kita dengan keras: runtuhnya legitimasi sebuah kekuasaan sering kali bukan dimulai dari jahatnya sang pemimpin, melainkan dari ketidakmampuan sang pemimpin untuk berkata “tidak” pada lingkaran terdekatnya. Kasus Utsman dan potret politik akomodatif Raffi Ahmad saat ini adalah alarm penting bagi kita semua.
Negara ini tidak bisa dikelola dengan logika kompromi pertemanan atau kekeluargaan. Tanpa meritokrasi yang kaku, niat baik untuk membangun bangsa pada akhirnya hanya akan menjadi pembenaran atas langgengnya praktik nepotisme modern.[T]
