DINAMIKA komunikasi politik selalu berubah pada setiap rezim. Puluhan tahun silam, para pemimpin dikenal lewat pidato di lapangan terbuka dan baliho. Pemimpin dinilai dari hasil kerjanya selama lima tahun. Kini, satu potongan video tujuh detik dapat membuat kinerja pemimpin selama lima tahun dipertanyakan.
Komunikasi politik pada hakikatnya merupakan proses penyampaian pesan, simbol, narasi oleh aktor politik ke publik untuk membangun opini, dukungan, dan legitimasi. Dahulu, komunikasi politik lebih bersifat satu arah. Kini lebih bersifat multiarah dan dialogis. Omongan pemimpin tidak serta-merta akan didengar rakyat, malah kadang langsung dibalas dengan respons nyinyir di media sosial.
Masalah muncul ketika pemimpin kekinian tak menyadari tentang pergeseran perilaku komunikasi politik masyarakat Indonesia. Mereka masih sering berkomunikasi satu arah, sibuk memamerkan capaian kerja, namun jarang mau mendengar keluhan rakyat. Pemimpin semacam itu akan dihadapkan pada krisis komunikasi publik.
Krisis komunikasi publik merupakan kondisi ketika pesan pemimpin tidak sampai, tidak dipercaya, dan memicu kemarahan publik. Krisis ini dapat memantik aksi jalanan oleh rakyat. Tak kalah seru, rakyat juga melampiaskan kemarahannya di jagat maya. Apalagi lebih dari 80 persen rakyat Indonesia sudah melek digital dan aktif di media sosial.
Pertanda krisis komunikasi publik memang sangat mudah dilacak di dunia maya. Terjadi asimetri informasi. Pemerintah sudah merasa melakukan komunikasi politik dengan baik, merasa telah menjelaskan kebijakan; akan tetapi publik tetap tak paham, tak tahu, atau salah paham. Buktinya, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini percakapan publik di ranah digital masih tinggi, lantaran komunikasi di awal memang buruk.
Pesan komunikasi barangkali saja sampai ke publik, tetapi tidak dipercaya, sehingga menimbulkan krisis legitimasi. Yang paling berbahaya, pesan diterima dan dimengerti, namun membuat publik marah. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang “orang desa nggak pakai dolar” memicu reaksi negatif netizen.
Krisis dan Blunder
Mengapa kini banyak pemimpin yang mengalami krisis komunikasi politik dan komunikasi publik? Salah satu penyebabkan adalah perkembangan teknologi digital. Media sosial membuat segalanya berjalan begitu cepat. Jika dulu klarifikasi kebijakan bisa dilakukan 1×24 jam; kini potongan pidato pejabat viral dalam waktu kurang dari satu jam. Klarifikasi yang terlambat membuat publik sudah terlanjur marah.
Rakyat Indonesia saat ini juga bukan lagi penerima pesan yang pasif. Rakyat adalah aktor politik yang aktif pula. Mereka tersebar di berbagai pulau, aktif menafsirkan berbagai pesan, dan selalu mempertanyakan narasi yang dibuat para pemimpin. Maka, ketika Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) “dipaksakan” berdiri di setiap desa dengan narasi demi kesejahteraan, rakyat mempertanyakannya serta menuding pemerintah tak mau mendengar rakyatnya.
Ekspektasi publik kepada pejabat negara kini juga sangat tinggi. Apalagi di era keterbukaan informasi. Sedikit saja pejabat salah berkomunikasi akan langsung mendapat atensi publik. Komunikasi politik dan komunikasi publik pejabat dianggap bagian dari kinerja, bukan sekadar pelengkap. Karenanya, setiap pernyataan pejabat yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat haruslah berkorelasi dengan kebijakan yang dibuatnya.
Komunikasi politik pejabat dan pemimpin yang buruk kerapkali menjadi blunder. Pernyataan bahwa melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika tidak berpengaruh terhadap perekonomian orang desa akan dianggap sebagai hilangnya empati pejabat terhadap rakyat. Publik merasakan tekanan ekonomi setiap hari, sementara pejabat tetap mengatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja.
Klarifikasi pejabat acapkali juga terlambat yang berakibat blunder dalam komunikasi politik. Kasus pelarangan dan intimidasi terhadap pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” menjadi contoh betapa buruk komunikasi publik pemimpin. Di beberapa tempat telah terjadi pembubaran acara nonton bareng (nobar) film tersebut.
Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi atau kebijakan yang melarang pemutaran maupun acara nobar film dokumenter tersebut. Menko Yusril menyatakan bahwa pembubaran acara nobar di beberapa daerah bukanlah arahan terpusat dari pemerintah maupun aparat penegak hukum nasional.
Blunder komunikasi politik terjadi ketika pemimpin terlalu asyik berbicara dengan dirinya sendiri. Pemerintah sibuk berbicara tentang capaian MBG, tapi tak mau mendengar komentar wali murid yang ketakutan anaknya keracunan, porsi makan yang kurang, distribusi yang terlambat, dan potensi korupsi dalam proyek MBG itu. Selalu mengeklaim MBG berhasil, meski banyak kasus menimpanya.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Puncak Harlah ke-28 PKB tanggal 23 Juli 2026 lalu juga menggambarkan blunder dan krisis komunikasi politik pemimpin. Ia menyebut wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM seperti layaknya Londo Ireng, yang merujuk pada sebutan pribumi yang berkhianat lantaran membantu penjajah Belanda. Seraya bertanya: “Yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handpondmu siapa?”(CNN Indonesia, 24 Juli 2026). Tentu saja itu pernyataan dan pertanyaan yang tidak layak diucapkan oleh seorang presiden.
Wajah Komunikasi Politik Kini
Pendapat Ketua Umum Golkar yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menarik untuk disimak. Dalam satu kesempatan ia mengataakan, bahwa pejabat yang viral itu pertanda baik, tinggal bagaimana menyiasati dan memitigasi pandangan publik. Begitulah memang wajah komunikasi politik kekinian. Popularitas, dan barangkali juga elektabilitas; mengikuti gejala politik algoritma. Tidak cukup hanya mengandalkan baliho, poster, atau kinerja partai.
Algoritma menjadi tim sukses baru bagi politisi. Algoritma TikTok, Instagram, X, dan YouTube sering menyodorkan konten yang sesuai selera penonton milenial dan Gen Z. Bila penonton suka pada kritik politik, maka yang muncul di beranda adalah konten kritik terhadap pemerintah. Politik algoritma kini menjadi wajah komunikasi politik, dan dijadikan strategi aktor politik untuk membidik audiens yang sesuai dengan targetnya.
Influencerisasi politik mempunyai pengaruh yang besar ketimbang partai. Hal ini membuat politik, hiburan, dan budaya populer bercampur menjadi satu paket. Tak heran bila lagu “My Little Bolu Ketan” menjadi tren dan memenuhi beranda setiap media sosial. Orang tak lagi mempersoalkan kinerja Bahlil Lahadalia sebagai menteri. Dan tentu saja itu sangat menguntungkan bagi Bahlil dan partai politik yang dipimpinnya.
Sudah pasti wajah pemimpin yang terbentuk lantaran politik algoritma akan membawa konsekuensi. Demokrasi lantas menjadi semacam perang dunia maya. Mereka yang memiliki data serta tim informasi dan teknologi kuat dapat mengalahkan orang yang mempunyai visi namun gagap teknologi.
Potensi terjadinya filter bubble juga terbuka lebar. Orang terjebak dalam gelembung opini. Mereka yang pro penguasa hanya akan melihat konten yang pro pemerintah; begitu pun sebaliknya. Akibatnya publik kian terfragmentasi. Tidak ada lagi ruang publik bersama untuk demokrasi. Setiap orang tinggal di dunianya sendiri sesuai dengan algoritma.
Dapat disimpulkan, bahwa krisis komunikasi publik pemimpin pada masa kini merupakan manifestasi dari pergeseran paradigma demokrasi dari representative democracy menuju cyberdemocracy. Dalam tatanan baru ini, ruang publik tidak lagi dimonopoli oleh institusi formal, melainkan diproduksi ulang melalui interaksi simbolik di platform digital yang digerakkan algoritma.
Pada akhirnya, era cyberdemocracy tidak memberi ruang kedua bagi klarifikasi yang datang terlambat. Pemimpin hari ini diuji dua kali; saat bekerja untuk rakyat, dan saat menjelaskan kerja itu agar sampai kepada rakyat. Lantaran algoritma tidak peduli niat baik, ia hanya membaca engagement. Cara pemimpin berbicara karenanya lebih menentukan nasib kebijakan daripada isi kebijakan itu sendiri
Maka, kata-kata seperti ndhasmu, emang gue pikirin, antek-antek asing, dan sebagainya yang keluar dari mulut pemimpin layak untuk dicermati secara serius. Apakah pernyataan itu terlontar sebagai candaan yang tak lucu ataukah memang bagian dari demokrasi siber untuk menggerakkan algoritma? [T]
Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole
