KOMUNIKASI semestinya mampu menjadi jembatan untuk menyampaikan kebenaran. Namun dalam politik, komunikasi kerap berubah fungsi. Ia bukan lagi sarana untuk mencerdaskan, melainkan alat untuk mengamankan. Mengamankan posisi, mengamankan jabatan, dan mengamankan kekuasaan. Fenomena ini melahirkan satu gaya komunikasi berupa bahasa penjilat.
Dalam perspektif ilmu komunikasi, penjilat bukanlah orang bodoh. Dia adalah komunikator strategis. Para penjilat tahu persis siapa audiensnya, pesan apa yang disukai, dan saluran apa yang paling efektif. Tujuannya hanya satu: membangun kedekatan dengan pemegang kuasa; bisa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, maupun ketua partai politik.
Keberadaan penjilat bukan produk baru; sudah ada sejak zaman kerajaan, waktu penjajahan Belanda, era Orde Baru, hingga saat ini. Raja-raja di Indonesia bukan sekadar kepala pemerintahan. Mereka adalah para “sinuhun” titisan kekuasaan yang sakral. Untuk mendekat kepada raja perlu bahasa yang santun, perlu sungkem dan sembah.
Ketika penjajah Belanda datang, mereka tidak menghapus model komunikasi dan relasi kuasa antara rakyat dan raja. Mereka justru memeliharanya. Maka lahirlah kelas priyayi dan kelas birokrat yang tugasnya ganda: menjilat ke atas kepada Gubernur Jenderal agar dapat jabatan, dan menjilat ke bawah agar dipatuhi rakyat.
Puncaknya terjadi di era Orde Baru. Kekuasaan dipusatkan pada satu orang: Presiden Soeharto. Dari istana mengalir dana, proyek, dan jabatan. Maka lahirlah istilah yang melegenda: ABS (Asal Bapak Senang). Seorang bupati tidak cukup bekerja untuk rakyatnya. Ia harus sowan ke Jakarta, memastikan dirinya masuk TVRI saat mendampingi Bapak. Para menteri tahu betul bagaimana menyenangkan Bapak, hingga setiap jumpa pers Menteri Penerangan Harmoko selalu mengatakan: “Sesuai arahan dan petunjuk Bapak Presiden”.
Di era reformasi, ABS tidak serta-merta mati. Ia hanya berganti wajah dan tempat. Jika dulu penjilatan dilakukan di ruang rapat tertutup, kini ia dilakukan di ruang publik. Jika dulu alatnya adalah pidato dan surat, kini alatnya adalah konten. Inilah sisi komunikasi dari penjilatan. Dan di sinilah ia menjadi paling berbahaya, karena ia membentuk opini publik.
Penjilat adalah Ahli Strategi Komunikasi
Penjilat itu ahli strategi komunikasi. Dia pakai bahasa bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi untuk membangun relasi politik, kedekatan, keamanan, dan keuntungan. Jurus utamanya adalah hiperbola pujian. Melebih-lebihkan bahasa agar penguasa merasa “satu-satunya”. Kalimat yang digunakan adalah “Keputusan Bapak Presiden sangat visioner, berani, dan belum pernah dilakukan oleh presiden mana pun di dunia”. “Bapak Presiden sangat memikirkan rakyatnya, sehingga berkunjung ke pelosok desa”.
Dalam model komunikasi klasik Harold Lasswell: “Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect”, para penjilat sangat menguasai strategi komunikasi ini. Sebagai komunikator (Who), para penjilat memposisikan sebagai bawahan yang sangat setia, bukan sebagai pejabat publik. Identitasnya melebur ke atasan. Bahasa yang muncul adalah “Hidup Mati Bersama Presiden”.
Pesan komunikasinya (Says What) wajib mengikuti dua formula, yaitu hiperbola pujian dan merendah serendah-rendahnya. Tak heran bila kemudian ada aktivis, politisi, yang kemudian menjadi birokrat berujar bahwa IQ Presiden setara dengan Albert Einstein yang sehari dapat membaca 50 buku. Ucapan itu sejatinya bertujuan membangun jarak vertikal, presiden di atas dan politisi itu di bawah.
Saluran komunikasinya (In Which Channel) pun kekinian. Jika dulu salurannya sowan dan rapat tertutup dengan penguasa, sekarang salurannya Instagram Story, TikTok, dan jumpa pers. Karena komunikasi modern menuntut bukti digital sebagai simbol loyalitas. Para penjilat akan berebut duduk atau berdiri dekat dengan penguasa, dan mengunggahnya ke media sosial agar tervalidasi. Karenanya, para penjilat adalah mereka yang rajin cari muka dan cari panggung.
Komunikan (To Whom) para penjilat ada dua, primer dan sekunder. Komunikan primer adalah penguasa, sedangkan yang sekunder adalah publik. Pesan yang sama dapat ditujukan kepada dua komunikan sekaligus dengan harapan menyenangkan penguasa dan menunjukkan ke publik bahwa ia bagian dari koalisi penguasa itu.
Pernyataan seorang bupati di hadapan presiden bahwa “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mendongkrak kehadiran siswa di sekolah” bertujuan menyenangkan presiden. Pernyataan itu sekaligus juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa gubernur itu adalah bagian dari tim presiden.
Semua bentuk penjilatan bukan tanpa harapan. Efek komunikasi (With What Effect) yang dikejar adalah reward dari penguasa. Efek itu dapat berupa jabatan yang dipertahankan, penambahan anggaran, maupun rasa aman dalam pemerintahan.
Para penjilat biasanya juga mempunyai kemampuan membingkai realitas dan melakukan agenda setting. Ketika ada fakta bahwa Dana Desa terserap untuk Koperasi Desa Merah Putih KDMP), seorang menteri mengatakan tak masalah, karena justru dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan perekonomian desa. Ini adalah framing, sehingga perdebatan publik bergeser dari masalah efisiensi anggaran kepada rasa bersyukur masyarakat.
Pejabat penjilat akan bekerjasama dengan media dan kaum cerdik pandai yang dapat “dijinakkan” untuk membuat agenda setting tentang apa yang penting dibicarakan publik. Maka yang dinaikkan dalam media adalah foto presiden yang sedang blusukan ke pedesaan, angka pertumbuhan ekonomi, dan berbagai seremoni. Sementara data kemiskinan, kasus korupsi, dan kritik kebijakan akan ditutup rapat. Tokoh publik yang biasanya begitu kritis pun kini berujar bahwa MBG dan KDMP tak bisa dihentikan lantaran merupakan amanat konstitusi.
Bahkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut masalah MBG di bawah baik-baik saja, tidak ada masalah. Ia justru menuding guru, orang tua murid, wartawan, dan LSM yang membuat ramai di media sosial. Seolah ia lupa, bahwa ribuan siswa sekolah telah keracunan akibat program MBG itu. Seolah ia ingin mengatakan bahwa kebijakan presiden itu baik-baik saja.
Dampak pada Demokrasi dan Politik
Penjilat dalam lingkaran kekuasaan bukan hanya tidak elok untuk dilihat, tetapi juga merusak demokrasi dan sistem politik. Demokrasi hanya akan menjadi formalitas. Ada pemilu, ada DPR, tapi fungsi kontrolnya sangat lemah, karena semua satu garis komando. Lembaga yang semestinya melakukan kritik kebijakan pemerintah malah menjadi yang terdepan memuji-muji pemerintah. Kekuasaan absolut terjadi tanpa sadar.
Kebijakan menjadi buruk dengan tampilnya para penjilat. Mereka hanya dapat berkata “Siap!” dan “Bagus”. Semua gagasan dari penguasa selalu dianggap benar. Pun jika ada proyek yang gagal, para penjilat justru menyalahkan rakyat. Negara berjalan dengan ego, bukan dengan data yang rasional.
Dalam birokrasi pemerintahan, meritokrasi dikalahkan oleh jurus para penjilat. Promosi jabatan bukan berdasarkan kinerja, tetapi kedekatan dengan pejabat. Pegawai yang pintar dan jujur dapat dikalahkan oleh pegawai yang selalu memuji dan mengunggah aktivitas atasan ke media sosial. Alhasil, lingkaran birokrasi diisi oleh orang yang sama-sama menjilat.
Muncul apatisme dan ketidakpercayaan publik kepada negara dan pemerintahan. Rakyat setiap hari disuguhi berita media online dan televisi yang berisi pujian kepada penguasa. Padahal realitanya, jalanan di kampung dan di kota rusak parah, pejabat yang korup, dan harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik. Menteri selalu berkata fundamental ekonomi baik, tetapi ibu-ibu rumah tangga setiap hari mengeluh harga sembako naik, dan rakyat menjerit terbebani beragam pajak.
Salah satu kontribusi yang dilakukan penjilat adalah terciptanya lingkungan semu (pseudo environtment). Sebagaimana dikatakan Walter Lippmann, pemimpin hidup di lingkungan semu yang dibangun media dan bawahan. Dan penjilat adalah arsitek yang membangunnya. Mereka akan menyaring informasi yang buruk dan melebih-lebihkan informasi yang baik. Akibatnya, penguasa akan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah.
Penjilat adalah ahli bahasa. Dia tidak menciptakan kebijakan, tapi dia menciptakan narasi. Dia tidak menjual sembako, tapi dia membangun citra orang yang membagikan sembako. Penjilat juga produk dari sistem komunikasi yang sakit. Selama validasi dari atas masih menjadi harta berharga, maka bahasa penjilat akan terus menjadi bahasa resmi politik Indonesia. [T]
