……………..
Aku bertanya:
Apakah gunanya pendidikan
bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing
di tengah kenyataan persoalannya?
Apakah gunanya pendidikan
bila hanya mendorong seseorang
menjadi layang-layang di ibukota
kikuk pulang ke daerahnya?
Apakah gunanya seseorang
belajar filsafat, sastra, teknologi, kedokteran,
atau apa saja,
bila pada akhirnya,
ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata:
“Di sini aku merasa asing dan sepi.”
(W.S. Rendra, Sajak Seonggok Jagung, 1975)
“Aku bertanya: apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya?” Demikian kegelisahan W. S. Rendra dalam Sajak Seonggok Jagung. Puluhan tahun lalu, Rendra telah melihat bahaya pendidikan yang tercerabut dari kehidupan manusia. Pendidikan, dalam kritiknya, bisa berubah menjadi menara gading yang hanya melahirkan orang-orang pandai, tetapi asing terhadap realitas sosialnya. Ironisnya, kegelisahan itu terasa semakin relevan hari ini ketika pendidikan tinggi mulai diukur terutama dengan logika pasar kerja.
Kemendiktisaintek sempat melempar wacana penutupan program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman. Alasannya sederhana sekaligus problematis. Fakta di lapangan menunjukkan lulusan perguruan tinggi sulit mendapatkan pekerjaan sehingga rentan mengalami oversupply. Prodi sosial-humaniora dan ilmu keguruan menjadi bidang yang paling sering disebut dalam isu tersebut. Kendati kemudian Mendiktisaintek Brian Yuliarto meralat pernyataannya.
Perdebatan yang muncul justru membuka pertanyaan mendasar: sebenarnya untuk apa perguruan tinggi hadir? Apakah kampus hanya tempat mencetak pekerja atau seharusnya menjadi ruang lahirnya manusia merdeka, pemikir, dan penjaga nurani masyarakat?
Wacana penutupan prodi mempertegas betapa pendidikan kini semakin dilihat melalui kacamata utilitarian, sesuatu dianggap bernilai jika langsung menghasilkan keuntungan ekonomi. Dalam logika ini, jurusan yang cepat terserap industri dipandang “berguna”, sedangkan ilmu-ilmu yang tidak menghasilkan pekerjaan instan dianggap beban. Kampus perlahan direduksi menjadi semacam pabrik tenaga kerja.
Kritik terhadap orientasi pendidikan yang terlalu industrialistik sebenarnya telah lama digaungkan oleh Paulo Freire (2005) yang menilai pendidikan senyatanya menjadi proses pembebasan manusia, bukan sekadar alat produksi ekonomi. Padahal sejarah peradaban manusia tidak dibangun semata oleh orang-orang yang mampu bekerja, tetapi oleh mereka yang mampu berpikir.
Tak dapat dimungkiri, dunia membutuhkan insinyur dan programmer, tetapi dunia juga membutuhkan filsuf, guru, sastrawan, ahli sejarah, antropolog, dan ilmuwan sosial untuk menjaga kemanusiaan agar tidak tenggelam dalam mesin industrialisasi. Martha C. Nussbaum (2010) bahkan mengingatkan bahwa krisis humaniora akan melahirkan masyarakat yang efisien secara ekonomi, tetapi miskin empati dan nalar demokratis.
Upaya merelevansikan pendidikan tinggi dengan dunia industri sesungguhnya telah berlangsung lama. Mata kuliah kewirausahaan diwajibkan hampir di semua program studi. Pada masa Nadiem Makarim, program Magang Merdeka juga didorong sebagai jembatan antara kampus dan dunia kerja. Namun demikian, pendidikan tidak semestinya melulu tunduk pada kepentingan industri.
Pendidikan adalah proses memerdekakan manusia. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala kekuatan kodrat manusia agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya. Pernyataan ini juga selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Kata “mencerdaskan” jauh lebih luas daripada sekadar “mempekerjakan.” Pendidikan tidak hanya bertugas menciptakan tenaga kerja yang efisien, tetapi juga manusia yang mampu memahami masyarakat, memiliki empati, dan menjaga nilai-nilai kebudayaan.
Pada titik inilah sajak Rendra menemukan maknanya kembali. Ketika pendidikan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, mahasiswa berisiko menjadi “layang-layang di ibu kota” yang tercerabut dari akar sosial dan kemanusiaannya sendiri. Mereka mungkin mahir mengoperasikan teknologi, namun gagap memahami penderitaan masyarakat. Mereka mungkin sukses secara ekonomi, tetapi asing terhadap bangsanya sendiri.
Petakanya, industrialisasi perguruan tinggi akan melahirkan cara pandang baru terhadap kuliah bahwa pendidikan menjadi investasi modal semata. Mahasiswa akan memilih jurusan berdasarkan logika return of investment: jurusan mana yang cepat menghasilkan uang, mana yang paling cepat mendapatkan pekerjaan. Dalam jangka panjang, pola pikir model ini berbahaya tersebab ilmu akan kehilangan nilai intrinsiknya. Sastra dianggap tidak penting karena tidak cepat kaya. Filsafat dipandang mubazir gegara tidak menjanjikan gaji besar.
Kita tentu tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi memang harus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk perkembangan AI, digitalisasi, dan teknologi. Namun adaptasi bukan berarti menyerahkan seluruh orientasi pendidikan kepada pasar. Bahkan ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbicara tentang AI dan algoritma, matematika sebagai ilmu dasar tetap penting. Ini membuktikan pendidikan sejati justru bertumpu pada fondasi ilmu yang kuat, bukan sekadar tren industri sesaat.
Tak dapat dimungkiri, pasar kerja selalu berubah. Hari ini profesi tertentu dibutuhkan, besok bisa digantikan mesin. Tetapi kemampuan berpikir kritis, berempati, memahami manusia, dan membaca perubahan sosial akan tetap relevan sepanjang zaman. Barangkali inilah yang hendak diingatkan Rendra kepada kita: pendidikan yang baik bukanlah pendidikan yang sekadar membuat seseorang “laku” di pasar kerja, melainkan pendidikan yang membuat manusia tetap dekat dengan kenyataan hidupnya.
Kampus bukan hanya tempat mencetak pekerja, tetapi ruang untuk merawat akal sehat bangsa. Jika tidak, kita mungkin akan menghasilkan generasi yang terampil bekerja, namun kehilangan kemampuan paling mendasar sebagai manusia yang memahami sesamanya. [T]
Penulis: Ahmad Fatoni
Editor: Adnyana Ole
