“The man who wears the shoe knows best that it pinches and where it pinches, even if the expert shoemaker is the best judge of how the trouble is to be remedied.”
— John Dewey, The Public and Its Problems (1927)
Mandala Rizky Syahputra, seorang siswa SMK, mungkin tidak pernah membaca John Dewey. Namun tragedinya menjelaskan dengan sangat jelas apa yang pernah ditulis filsuf Amerika Serikat itu hampir seabad lalu, orang yang memakai sepatu paling mengetahui di mana letak sepatu itu menyakitkan.
Kasus Mandala menyita perhatian publik karena memperlihatkan ironi yang begitu menyakitkan. Seorang anak dari keluarga miskin diduga mengalami persoalan kesehatan serius setelah menggunakan sepatu sekolah yang terlalu sempit, sementara keterbatasan ekonomi membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi tidak mudah.
Tragedi ini tentu tidak bisa disederhanakan hanya sebagai persoalan “sepatu kekecilan”. Ia mencerminkan sesuatu yang lebih besar dari itu, yakni bagaimana kemiskinan dapat mengubah persoalan kecil menjadi risiko kehidupan, dan bagaimana negara sering kali terlambat memahami penderitaan yang dialami warganya sendiri.
Dalam banyak diskusi kebijakan publik, negara cenderung memahami kemiskinan melalui angka-angka, misalnya melalui tingkat kemiskinan, persentase stunting, dan sederet angka lainnya. Semua itu penting. Namun angka tidak selalu mampu menangkap pengalaman hidup orang miskin sehari-hari. Negara mungkin mengetahui berapa jumlah keluarga miskin, tetapi belum tentu memahami bagaimana rasanya hidup dalam kerentanan yang terus-menerus.
Bagi kelompok miskin ekstrem, kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan risiko yang bagi kelompok lain mungkin tampak sepele. Sepatu sekolah bukan hanya perlengkapan pendidikan, tetapi bisa menjadi persoalan kesehatan.
Ongkos transportasi menuju rumah sakit dapat menentukan apakah seseorang memperoleh pengobatan tepat waktu atau tidak. Administrasi BPJS yang rumit bisa menjadi penghalang bagi warga yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar harian. Dalam konteks seperti ini, kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan kondisi kerentanan yang bersifat multidimensional.
Persoalannya, kebijakan publik sering kali bekerja terlalu teknokratis. Negara merasa cukup hadir melalui data, dashboard, target administratif, dan indikator kinerja. Padahal pengalaman sosial masyarakat tidak selalu dapat diterjemahkan secara utuh ke dalam tabel birokrasi.
Kritik semacam itu sebenarnya telah lama disampaikan oleh James C. Scott dalam “Seeing Like a State” (1998) yang mejelaskan bahwa negara modern cenderung menyederhanakan realitas sosial agar mudah diatur, tetapi penyederhanaan itu kerap menghilangkan pengalaman konkret warga di lapangan.
Akibatnya, terdapat jarak yang cukup lebar antara negara yang “menghitung” dan masyarakat yang “mengalami”. Program kesehatan boleh jadi tersedia secara formal, tetapi akses riil terhadap layanan kesehatan tetap tidak merata.
Pembelajaran dari Situbondo
Indonesia memang telah memiliki BPJS Kesehatan dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang secara kelembagaan merupakan capaian besar. Namun dalam praktiknya, kelompok miskin ekstrem masih sering menghadapi hambatan berlapis, bahkan karena tunggakan BPJS membuat Mandala tidak bisa berobat secara layak.
Situasi ini semakin kompleks ketika pemerintah pusat mendorong efisiensi dan konsolidasi fiskal yang berdampak pada menyempitnya ruang fiskal daerah. Dalam banyak kasus, daerah dengan kapasitas fiskal rendah menghadapi dilema yang tidak sederhana.
Mereka dituntut menyediakan pelayanan publik berkualitas, tetapi pada saat yang sama memiliki keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Akibatnya, kualitas pelayanan dasar antardaerah menjadi semakin timpang.
Namun demikian, keterbatasan fiskal tidak selalu berujung pada absennya negara. Di sinilah menariknya melihat pengalaman Kabupaten Situbondo. Salah satu daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif terbatas ini justru menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang lebih responsif tetap mungkin dilakukan ketika pengalaman warga dijadikan dasar utama desain kebijakan publik.
Melalui berbagai inovasi layanan kesehatan Berantas (Berobat Gratis Tanpa Batas) dan Berantas Plus, Situbondo berupaya mengurangi hambatan paling nyata yang dihadapi masyarakat miskin, seperti prosedur administratif yang rumit, keterlambatan akses layanan, dan ketidakpastian pembiayaan kesehatan. Pendekatan penggunaan KTP atau KK untuk mempercepat layanan menunjukkan upaya memperpendek jarak antara birokrasi dan kebutuhan warga sehari-hari.
Tentu saja Situbondo bukan daerah tanpa masalah. Keterbatasan fiskal tetap menjadi tantangan serius, demikian pula kualitas layanan yang belum tentu merata sepenuhnya. Namun pengalaman tersebut penting karena menunjukkan satu hal mendasar, pelayanan publik yang manusiawi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh sensitivitas institusional terhadap pengalaman sosial warga.
Dalam konteks ini, tragedi Mandala semestinya tidak berhenti sebagai simpati sesaat di media sosial. Ia harus dibaca sebagai kritik terhadap cara negara memahami rakyatnya sendiri. Sebab masalah terbesar kebijakan publik sering kali bukan sekadar kurangnya program, melainkan kegagalan mendengar pengalaman mereka yang hidup dalam kerentanan sehari-hari.
Kebijakan publik pada akhirnya bukan hanya soal target administratif, efisiensi anggaran, atau capaian statistik. Kebijakan publik juga menyangkut sejauh mana negara mampu memahami pengalaman nyata warga yang hidup di tengah kerentanan sehari-hari. Sebab kebijakan yang baik tidak cukup hanya terlihat efektif di atas kertas, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan sebagaimana benar-benar dirasakan masyarakat.
Pengalaman Situbondo menunjukkan bahwa pelayanan publik yang responsif lahir bukan semata dari besarnya kapasitas fiskal, tetapi dari kemampuan institusi mendekatkan kebijakan pada pengalaman konkret warga. Dalam pandangan Archon Fung (2006), partisipasi publik bukan sekadar pelengkap tata kelola, melainkan sumber penting bagi lahirnya kebijakan yang lebih problem-solving dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, tantangan terbesar kebijakan publik kita hari ini mungkin bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana negara sungguh-sungguh mau mendengar mereka yang paling merasakan dampak kebijakan. [T]
Penulis: Faris Widiyatmoko
Editor: Adnyana Ole
