Konsepsi Segara-Gunung dalam Masyarakat Tradisional dan Kini

MEMBAYANGKAN masyarakat Indonesia, khususnya Jawa; di masa lalu terasa menemukan satu garis lurus kontinum yang begitu harmonis. Komunikasi tradisional yang terjalin di antara masyarakat pun dilakukan berdasar simbol-simbol keharmonisan tiga posisi, yaitu segara, pusat kekuasaan, dan gunung.

 Segara atau laut di masa lalu adalah simbol peradaban, transportasi, dan perdagangan. Proses penyebaran agama-agama langit banyak dilakukan lewat jalur laut. Budaya masyarakat maritim pun diwarnai dengan akulturasi antara pedagang, penyiar agama, dan penduduk lokal di sekitar segara.

Selain sebagai pintu gerbang perdagangan, segara juga telah melahirkan budaya maritim di Tanah Air. Budaya maritim itu berupa nilai, pengetahuan, dan tradisi yang bersumber pada laut. Predikat bangsa bahari bagi Indonesia dilekatkan atas kemampuan para pelaut menghasilkan kapal tradisional yang mampu mengarungi samudra luas. Sistem navigasi tradisional juga dimiliki para pelaut Indonesia dengan mencermati bintang, angin, dan arus air untuk berlayar.

Budaya maritim juga menghasilkan tradisi yang dimiliki nelayan dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara. Ritual adat seperti sedekah laut atau pesta laut yang dilakukan nelayan adalah bentuk kearifan lokal. Tradisi itu bukan sekadar mitologi yang berbau klenik. Sedekah laut bagi nelayan adalah kearifan lokal untuk pengaturan sumber daya laut dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Sedangkan gunung secara simbolik menggambarkan kedamaian, keteguhan, keilahian, keagungan, dan kesuburan. Gunung sering dimanfaatkan sebagai tempat spiritualitas, meditasi, hingga narasi mistis. Tinggi dan besarnya gunung memberi makna reflektif bagi manusia, ruang kontemplasi, dan mengajarkan bahwa manusia itu kecil di hadapan alam.

Gunung telah melahirkan masyarakat dan budaya agraris. Masayarakat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Akitivitas politik, sosial, spiritual, dan ekonomi sangat berkaitan dengan tanah, tanaman, dan siklus alam. Budaya dan tradisi yang dimiliki pun diwarnai dengan esensi tanah, tanaman, dan alam.

Tradisi sedekah bumi dan beberapa tradisi yang berbeda nama di masing-masing daerah adalah bentuk rasa syukur masyarakat atas berkah yang diterima dari alam. Tradisi semacam itu selain berdimensi transendental atas karunia Tuhan, juga upaya membentuk kohesitas dan solidaritas sosial. Bahwa kerja dan hasilnya adalah perbuatan kolektif, bukan lantaran kebijakan perangkat desa atau arahan tokoh masyarakat, namun semangat kebersamaan seluruh masyarakat.

Simbol Ekulibrium

Konsepsi Segara-Gunung pada masyarakat Indonesia bukan semata menggambarkan posisi alam semesta. Di tengah segara dan gunung terdapat pusat kekuasaan (civic center). Ketiganya merupakan satu garis lurus kontinum yang menggambarkan ekulibrium atau keseimbangan. Posisi tiga elemen simbol ekulibrium itu sudah tampak sejak zaman dahulu.

Bila dicermati, beberapa daerah di Indonesia di masa lalu memiliki konsepsi garis imajiner Segara-Gunung. Pusat kota atau pusat kekuasaan biasanya akan diapit oleh laut dan gunung. Laut menjadi pusat perdagangan, gunung menjadi simbol pertanian, dan pusat kekuasaan sebagai tempat raja atau penguasa membuat kebijakan untuk rakyatnya.

Di depan pusat kekuasaan terdapat alun-alun yang berfungsi mengumpulkan rakyat, sekaligus sebagai tempat bagi rakyat untuk mengkritisi kebijakan raja atau penguasa. Kala itu, masyarakat Jawa protes kepada raja tidak dengan jalan demonstrasi, tetapi denganpépé atau berjemur di tengah terik matahari di alun-alun. Raja yang tanggap akan menemui rakyat sambil mendengar keluhan mereka.

Biasanya di kiri dan kanan pusat kekuasaan dan alun-alun berdiri tempat ibadah dan penjara. Secara simbolik, kekuasaan akan stabil dan dalam kondisi ekulibrium bila raja atau para pejabat di lingkaran kekuasaan akan selalu menatap tempat ibadah dan penjara. Tempat ibadah mengingatkan kebaikan dan penjara simbol kejahatan.

Secara mitologis, stabilitas suatu kerajaan atau pemerintahan akan tergambar dari hubungan yang harmonis di antara tiga pilar itu, yaitu segara, gunung, dan pusat kekuasaan. Gangguan yang terjadi pada salah satu pilar akan berdampak pada ekulibrium pilar yang lain. Guncangan yang melanda gunung akan berakibat pada gejolak segara. Pusat kekuasaan juga terganggu saat gunung dan segara menunjukkan gelagat kurang baik.

Tak heran, bila raja atau penguasa di masa lalu akan segera “menemui” dan “menghaturkan” sesuatu kepada gunung atau laut yang bergejolak dengan ritual dan sesaji. Dengan harapan, gunung tidak meletus yang berakibat rakyat petani di lereng gunung menanggung musibah. Harapan yang sama, segara tidak bergejolak yang menyebabkan rakyat nelayan tidak dapat menangkap hasil laut.

Begitu pula dengan segara dan gunung yang akan merespons secara alamiah ketika terjadi kemelut politik di pusat kekuasaan. Konflik politik atau perebutan kekuasaan di masa lalu ditandai dengan letupan gunung maupun luapan samudra. Rakyat yang paham tentang tanda-tanda alam itu hanya bisa berharap agar kemelut politik di pusat kekuasaan akan segera mereda.

Oleh karena itulah, rakyat berharap agar raja maupun penguasa menjalankan kekuasaannya dengan adil dan bijaksana, agar tidak terjadi gejolak alam.  Penguasa yang zalim atau rakus dipercaya akan menimbulkan amarah segara dan gunung. Ekulibrium semesta terganggu, dan rakyat yang tak punya kuasa atas sumber daya alam menanggung akibat kesulitan mencari sumber penghidupan.

Segara-Gunung Kini

Konsepsi Segara-Gunung kini nyaris banyak berubah, baik secara planologi maupun kultural. Posisi segara, gunung, dan pusat kekuasaan mengalami perubahan di tengah modernitas. Segara tak lagi menyimpan budaya maritim. Nelayan yang melakukan sedekah laut bukan lagi tuntutan tradisi, tetapi ambisi rezim pariwisata. Sedekah laut kehilangan esensi dan menjadi tontonan bagi wisatawan.

Segara juga bukan lagi tempat yang aman dan nyaman bagi nelayan untuk mencari sumber penghidupan. Laut sudah dikavling dan dipagari oleh pengusaha untuk dijadikan resort pariwisata. Bahkan laut sebagai simbol komunitas masyarakat pesisir berubah sertipikat kepemilikan pribadi. Nelayan terusir dari kampungnya, tercerabut dari akar budayanya. Mitologi laut perlahan tergerus oleh konglomerasi. Segara tak lagi menjadi simbol ekuilibrium, karena bencana bisa datang kapan saja.

Gunung bukan lagi simbol kesuburan dan muara budaya agraris. Gunung sudah menjadi ladang bisnis kapitalis. Sama halnya dengan segara, gunung juga dikavling dan dikuras isi buminya untuk industri tambang. Hijau lereng gunung tergantikan tembok-tembok hotel berbintang. Gunung tak lagi aman bagi habitat satwa, lantaran rumah mereka tergusur oleh kepentingan bisnis kelapa sawit, tambang nikel, hingga pembalakan liar hutan belantara.

Mitologi gunung sebagai tonggak bumi kalah oleh ambisi kapitalis yang mengeruk isi bumi. Budaya agraris dan ritual yang menyertainya terdistorsi oleh hiruk-pikuk buldoser dan alat berat lain yang lalu-lalang. Sedekah bumi hanya pemanis dan merupakan kemurahan budi penguasa untuk menenangkan hati rakyat di lereng gunung.

Pusat kekuasaan secara simbolik juga berubah, tak lagi mengacu pada konsepsi Segara-Gunung. Kantor bupati, gubernur, maupun istana presiden bisa di mana saja. Tidak harus berada dalam kontinum garis imajiner segara dan gunung. Pusat kekuasaan tercerabut dari akar kultural dan menciptakan sejarah baru yang mengabaikan posisi segara dan gunung.

Alun-alun tidak lagi simbol komunikasi rakyat dan penguasa. Alun-alun bukan lagi tempat rakyat pépé untuk memprotes kebijakan penguasa. Alun-alun kini bukan hanya bersanding dengan masjid dan penjara, tetapi juga bersaing dengan mal dan pusat hiburan di sekelilingnya. Maka, hubungan emosional serta kultural rakyat dan penguasa terhadap alun-alun pun berubah. Kekuasaan tidak lagi identik dengan nilai-nilai kebaikan, tetapi mendekati selera bisnis dan hiburan.

Konsepsi Segara-Gunung yang awalnya dikenal masyarakat tradisional sebagai penjaga ekulibrium semesta kini berubah menjadi perusak ekosistem. Di mana ada segara, di situ ada mafia. Di mana ada gunung, di situ kapitalisme mengepung. Dan penguasa tak lagi mampu memberi jaminan keberlanjutan ekologi serta budaya di segara dan gunung. [T]