KOMUNIKASI publik merupakan salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Pejabat publik tidak hanya dituntut untuk membuat kebijakan yang tepat, tetapi juga harus mampu mengkomunikasikan kebijakan tersebut secara jelas, sopan, dan efektif kepada masyarakat. Di era keterbukaan informasi dan perkembangan media sosial yang kian pesat, kemampuan berkomunikasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kompetensi inti yang menentukan citra, legitimasi, serta keberhasilan kepemimpinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebijakan yang sebenarnya baik menjadi kontroversial dan ditolak karena disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Fenomena inilah yang membuat komunikasi publik menjadi sangat penting bagi setiap pejabat yang memegang amanah publik.
Di berbagai daerah, kita sering melihat contoh pejabat yang berbicara “asal ceplos” atau bereaksi spontan terhadap pertanyaan publik tanpa mempertimbangkan konteks sosial, kondisi psikologis masyarakat, atau sensitivitas isu. Ketika hal ini terjadi, bukan hanya pesan yang gagal tersampaikan, tetapi kepercayaan publik pun ikut terkikis. Padahal dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat, kepercayaan adalah modal utama. Sekali rusak, pemulihannya memerlukan waktu, energi, dan upaya yang tidak sedikit. Ucapan pejabat publik bukan hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga institusi yang dibawanya. Karena itu, kesalahan komunikasi sekecil apa pun dapat berdampak besar terhadap persepsi masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan.
Komunikasi publik sejatinya tidak pernah netral. Setiap kata yang diucapkan membawa makna, emosi, nilai, dan interpretasi yang berbeda-beda tergantung konteks sosial dan budaya. Inilah mengapa teori Sosiopragmatik sangat relevan digunakan dalam membahas komunikasi pejabat publik. Sosiopragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, bagaimana maksud dan makna ditangkap oleh pendengar, serta bagaimana struktur sosial memengaruhi cara berkomunikasi. Konsep “kesantunan berbahasa” menjadi salah satu unsur penting dalam Sosiopragmatik, karena di dalam interaksi sosial, kesantunan bukan hanya sebagai etika tetapi juga sebagai strategi komunikasi untuk menjaga keharmonisan hubungan.
Kesantunan berbahasa memiliki dua aspek penting, yaitu kesantunan niat dan kesantunan bentuk. Kesantunan niat berarti bahwa seseorang berbicara dengan tujuan baik, tanpa maksud merendahkan, menghina, atau menyakiti pihak lain. Namun niat baik saja tidak cukup. Ia harus diikuti oleh kesantunan bentuk, yakni bagaimana pesan tersebut dikemas, dipilih kata-katanya, nada penyampaian, serta konteks ucapan itu dilakukan. Banyak pejabat merasa bahwa selama maksudnya baik, maka ucapan mereka pasti diterima. Padahal, publik tidak selalu menilai niat. Publik lebih sering menilai bentuk, cara, serta kesesuaian ucapan dengan norma sosial yang berlaku.
Contoh sederhana bisa dilihat ketika seorang pejabat berkata, “Sampah punya sendiri urus sendiri, kalau orang lain punya sampah kamu disuruh urus memang mau?” Tujuan dari ucapan tersebut mungkin baik, yaitu ingin mengajak masyarakat bertanggung jawab mengelola sampah berbasis sumber. Tetapi bentuk penyampaiannya menimbulkan kesan merendahkan, kasar, serta tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat. Alih-alih memberikan edukasi, ucapan itu justru memicu kemarahan dan ketersinggungan publik. Akibatnya, pesan yang sebenarnya positif menjadi tidak sampai, bahkan berubah menjadi bumerang yang merusak citra pejabat tersebut.
Fenomena ini memperlihatkan betapa pentingnya seorang pejabat memahami hubungan antara bahasa dan persepsi. Kata-kata bukan sekadar alat menyampaikan informasi, tetapi juga alat membangun relasi. Jika relasi antara pejabat dan masyarakat terbangun melalui bahasa yang santun, empatik, dan terukur, maka masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan apa pun, sekalipun kebijakan tersebut berat atau tidak populer. Sebaliknya, jika relasi dibangun melalui bahasa yang merendahkan atau tidak sensitif, maka kebijakan yang paling baik sekalipun dapat ditolak hanya karena buruknya cara penyampaian. Inilah salah satu tantangan terbesar komunikasi publik.
Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi bukan hanya sekadar berbicara. Ia adalah seni mengelola makna. Pejabat publik harus mampu memprediksi bagaimana publik akan menafsirkan pesan tertentu, bagaimana media akan mengutipnya, dan bagaimana lawan politik akan memanfaatkan celah komunikasi yang buruk. Setiap kata memiliki potensi politis, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi harus menjadi kemampuan yang dibangun secara sadar melalui pelatihan, pembinaan, dan evaluasi berkala. Tidak cukup mengandalkan intuisi atau karakter pribadi, karena komunikasi publik memiliki standar yang wajib dipahami.
Selain itu, perkembangan teknologi informasi mendorong pejabat untuk semakin hati-hati. Media sosial membuat setiap ucapan dapat direkam, dipotong, disebarkan, dan dipelintir dalam hitungan detik. Ketidakhati-hatian bukan hanya menimbulkan kesalahpahaman, tetapi juga dapat memicu krisis informasi yang berdampak panjang. Dalam kondisi seperti ini, pejabat publik harus memiliki kesadaran bahwa diam kadang lebih baik daripada berbicara tanpa persiapan. Namun ketika harus berbicara, persiapan matang dan empati adalah kunci.
Komunikasi publik yang baik memberi banyak keuntungan bagi pejabat publik. Pertama, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Masyarakat menilai seorang pemimpin pertama kali melalui kata-katanya sebelum melihat kinerjanya. Kedua, komunikasi yang baik memperkuat efektivitas kebijakan. Saat masyarakat paham, mereka lebih mungkin bekerja sama. Ketiga, komunikasi yang santun memperkuat keteladanan moral, sesuatu yang sangat dibutuhkan dari pejabat publik. Keempat, komunikasi yang baik mencegah konflik sosial serta memperkuat stabilitas politik.
Maka dari itu, pejabat publik perlu memahami bahwa komunikasi bukan sekadar kewajiban, tetapi sebuah bentuk pengabdian. Komunikasi adalah jembatan antara negara dan rakyat. Ketika jembatan itu kuat, hubungan yang terbangun pun akan kokoh. Sebaliknya, ketika jembatan retak karena bahasa yang buruk, maka seluruh sistem pemerintahan dapat terganggu. Di sinilah pentingnya menerapkan prinsip kesantunan niat dan kesantunan bentuk. Dua prinsip ini membantu pejabat agar selalu mempertimbangkan bukan hanya apa yang ingin mereka katakan, tetapi juga bagaimana masyarakat akan menerima ucapannya.
Akhirnya, komunikasi publik bagi pejabat publik adalah keterampilan yang tidak dapat diabaikan. Pejabat yang baik bukan hanya yang membuat kebijakan, tetapi yang mampu menyampaikan kebijakan tersebut dengan bahasa yang santun, jelas, dan membangun kepercayaan. Kesalahan bahasa mungkin tampak sepele, namun dampaknya dapat jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Oleh karena itu, setiap pejabat publik seharusnya menjadikan komunikasi sebagai bagian integral dari profesionalisme. Dengan komunikasi yang baik, hubungan antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin lebih harmonis, lebih produktif, dan lebih berkeadaban. [T]
Penulis: Dede Putra Wiguna
Editor: Adnyana Ole
