SAUDARA, ada kalanya, sebuah bencana ekologis tidak hanya menguji kesiapan infrastruktur, sistem peringatan dini, dan kesiapan pemerintah, tapi di sisi lain juga menguji kejujuran pejabat publik dalam berbicara kepada rakyat. Duka nasional dalam banjir besar di Sumatra beberapa hari lalu adalah salah satunya.
Rumah-rumah hanyut, sawah rusak, jalan amblas, dan yang paling memukul adalah kehilangan nyawa saudara-saudara kita di sana. Tapi, di republik ini bencana tidak pernah sekadar urusan alam. Selalu ada urusan sosial politik yang menyusup seperti genangan air banjir rob yang muncul tiba-tiba di titik yang tak kita duga-duga.
Mungkin kita sekalian banyak yang melihat, bahwa di tengah kekacauan ini, muncul tiga aktor yang mewarnai wacana publik. Pertama, anak Menteri Purbaya yang berani menyebut PT Toba Pulp sebagai biang kerusakan; kedua adalah Menteri Zulhas yang benar datang ke lokasi bencana tapi justru dianggap pencitraan; dan ketiga tampil Cak Imin yang mengajak pemerintah melakukan “taubat nasuha.”
Ada tiga figur, tiga gaya komunikasi, serta tiga resonansi berbeda di hati publik. Di era media sosial yang hiperaktif ini , saya rasa ketiganya menjadi bahan bacaan berbau politik yang tampaknya lebih menarik daripada pernyataan resmi pemerintah yang gayanya seolah ambil dari template saja.
Ketika Penyambung Lidah Rakyat Justru Bukan Pejabat
Mari kita mulai dari tokoh paling tidak terduga yaitu Yudo Achilles Sadewa, anak Menteri Purbaya. Ia muncul, lewat platform yang paling demokratis hari ini yaitu media sosial. Dengan bahasa yang lugas, tanpa basa-basi, ia menembak langsung tanpa tedeng aling-aling. Menurutnya kerusakan lingkungan di Sumatra akibat industri ekstraktif, khususnya PT Toba Pulp Lestari. Mak jleb!
Kalau ingat film Harry Pottter, Indonesia mirip seperti negeri sihir itu. Sebenarnya, nama TPL sudah lama menjadi semacam Voldemort lokal yang namanya tidak boleh disebut dalam narasi resmi pemerintah. Ada catatan panjang di sini, sebutlah konflik agraria, deforestasi, perusakan DAS, hingga ketegangan dengan komunitas adat. Tapi pejabat publik biasanya memilih jalan aman dengan menyebut cuaca ekstrem, anomali iklim, dan situasi force majeure.
Maka ketika anak menteri membuka pintu rahasia itu, publik langsung bertepuk tangan. Sebenarnya bukan karena ia ahli lingkungan dan juga bukan karena ia pejabat. Tapi karena ia berani bicara dan bersuara. Dalam teori Stuart Hall, ini disebut articulation yaitu tindakan menghubungkan keluhan publik dengan suara yang memiliki legitimasi simbolik.
Dan anak dari Menteri Purbaya ini, berhasil menjadi saluran kejujuran yang tidak mampu diberikan oleh pejabat-pejabat lain. Ia memberi apa yang dicari publik, yaitu pengakuan bahwa kerusakan ekologis adalah produk kebijakan, bukan sekadar diakibatkan hujan. Di era ketika kementerian senang menyalahkan cuaca, suara Yudo ini menjadi semacam air dingin di tengah panasnya kemarahan warga. Autentik dan tidak defensif karena tidak terjebak dalam jargon birokrasi. Tidak heran ia mendapat banyak komen positif.
Menteri Zul: Ketika Pencitraan Gagal Menemukan Penontonnya
Berbeda nasib dan cerita jika kita tengok ke Menteri Zul yang datang ke lokasi bencana. Dia melintasi rumah warga, memakai sepatu bot dan memanggul sekarung beras. Bukannya mendapat apresiasi, ia justru diserbu komentar sinis. Netizen mencatat bahwa gestur, timing, dan narasinya terasa sebagai kosmetik, orang Jawa bilang abang-abang lambe. Di media sosial, publik bahkan menyandingkan foto-foto kunjungannya dengan meme dan komentar pedas tentang event liputan dan kedatangan rombongan pejabat yang hanya buat formalitas.
Masalahnya bukan karena ia datang, karena toh dia hadir di sana, saya yakin publik pasti menghargai upaya semacam itu. Masalahnya banyak yang merasa yang ia bawa bukan empati, tapi performativitas. Dalam perspektif Erving Goffman, ada momen yang disebut discrepant performance, yaitu ketika apa yang ditampilkan tidak sinkron dengan realitas. Di hadapan korban banjir, pidato teknokratis terasa seperti membaca buku manual petunjuk penggunaan magic com. Tidak ada resonansi emosional.
Mengapa netizen begitu keras? Karena saat publik ingin penjelasan soal rusaknya lingkungan dan penyebab bencana. Bahkan akhirnya menteri satu ini dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan masa lalunya yang terkait dengan banyaknya pembebasan hutan untuk lahan sawit. Tidak ada pengakuan kesalahan, tidak ada kejujuran soal tata ruang berantakan, tidak ada sentuhan manusiawi. Hanya retorika standar yang dulu mungkin bisa berhasil, tapi kini tentu gagal total di era digital.
Di media sosial, komunikasi para pejabat diuji dalam hitungan detik. Dan Menteri Zul kita ini mengalami backfire effect yang telak. Ketika pejabat tampil hanya untuk urusan kamera, nah, insting publik segera tahu. Dan publik menolak.
Ketika Bahasa Moral Mengalahkan Bahasa Birokrasi
Lalu datanglah Cak Imin dengan gaya khasnya. Tidak membawa peta, tidak membawa drone survei, tidak membawa data curah hujan, tak ula bawa sarung untuk menylepet. Ia hanya membawa satu istilah yang sangat Indonesia, taubat nasuha. Narasi ini langsung menggelitik ruang moral publik. Orang mungkin banyak yang mempertanyakan rekam jejaknya, tapi secara emosional banyak yang diam-diam mengangguk-angguk.
Di sini kita bisa melihat strategi yang cerdas. Cak Imin memasuki ruang kosong yang tidak dimasuki pejabat lain yaitu ruang moralitas kolektif. Dalam budaya kita di Indonesia, istilah seperti “taubat nasuha” bukan hanya religius tapi itu adalah kode budaya. Sebuah ajakan untuk mengakui kesalahan, berhenti menyalahkan faktor eksternal, dan kembali ke nilai dasar yaitu menantang kejujuran masing-masing, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang bersih.
Itu sebabnya publik, bukan pejabat, lebih menerima pernyataannya ketimbang pidato teknokratis menteri yang lain. Walaupun secara struktural dan personal hal itu dianggap tidak pada tempatnya, namun ia menyentuh keresahan masyarakat yang nyata. Cak Imin di sini memang tidak menawarkan solusi. Tapi ia menawarkan suatu penilaian moral. Dan itu, dalam komunikasi publik, adalah sesuatu yang sangat jarang dilakukan pejabat.
Tiga Aktor Ini Menunjukkan Satu Hal: Negara Kehilangan Monopoli atas Narasi Bencana
Dari tiga aktor ini ada pesan yang bisa kita petik. Dulu, ketika bencana terjadi, pemerintah adalah selalu sumber narasi tunggal. Apa yang dikatakan pejabat adalah kebenaran. Media yang kebetulan masih analog mengulang, warga mendengar, dan selesai. Hari ini, segalanya terbalik. Seorang anak pejabat bisa menjadi whistleblower, menteri bisa jadi bulan-bulanan bahan sindiran dalam hitungan menit, dan politisi bisa memenangkan pubik hanya dengan satu istilah moral.
Narasi bencana kini adalah arena demokratisasi wacana. Media sosial menjadi semacam parlemen liar tempat rakyat merasa lebih bebas mengadili, menilai, dan mengkritik. Dalam konteks banjir Sumatra, tiga aktor ini menunjukkan transformasi besar, bahwa kejujuran lebih dipercaya daripada jabatan, empati lebih penting daripada prosedur, moralitas ternyata lebih efektif daripada jargon birokrasi, dan publik kini lebih cerdas daripada yang dibayangkan para pejabat. Yang paling telak
rakyat sudah tidak percaya bahwa kerusakan lingkungan adalah takdir alam.
Banjir Sumatera sebagai Cermin Bangsa
Bencana ekologis kita bukan hanya urusan debit air, curah hujan, dan kontur tanah. Ia adalah ujian bagi kejujuran pejabat, tafsir publik terhadap kekuasaan, dan seberapa jauh negara berani menatap kegagalannya sendiri. Lepas dari apakah berbasis versi resmi atau tidak, anak Menteri Purbaya menampar dengan kejujuran, Cak Imin menegur dengan moral, dan publik menilai Menteri Zul dengan cermat.
Dan negara, lagi-lagi, selalu terlihat gagap dalam membaca situasi. Jika pemerintah memang tidak bisa menguasai narasi, minimal bisa menguasai empati. Jika tidak bisa menguasai empati, maka minimal menguasai data atau mengakui kesalahan. Jika tidak bisa juga, ya, seperti kata Cak Imin, suka tak suka sudah saatnya taubat nasuha. Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
