SAAT masih kuliah dulu saya masih ingat , yang disebut jurnalisme kuning alias yellow journalism adalah koran berisi berita skandal, drama, dan gosip yang membakar emosi. Isinya skandal dan berita sensasional melulu. Tujuannnya agar pembaca tertarik dan tergoda lalu membeli korannya. Sekarang ini, wajahnya sudah berganti macam oplas, bukan lagi di tangan Joseph Pulitzer atau William Randolph Hearst, tapi di layar-layar ponsel kita.
Bedanya, kalau dulu yang dikejar adalah oplah, sekarang yang dikejar adalah klik. Jadi berita-berita yang cukup berbobot semacam politik ekonomi atau budaya, juga akan dipecah jadi beberapa berita dan diberi judul yang nyeleneh-nyeleneh, agar orang tertarik untuk klik. Fenomena ini lalu menimbulkan pertanyaan dalam hati, apakah jurnalisme masih berpihak kepada masyarakat atau kini justru bekerja dengan menghamba algoritma?
Dari “The Yellow Kid” ke Headline yang Meledak-Ledak
Istilah yellow journalism muncul di Amerika Serikat akhir abad ke-19, saat dua raksasa media, Pulitzer (New York World) dan Hearst (New York Journal), saling sikut berebut pembaca. Mereka menulis dengan gaya sensasional, judul membakar emosi, cerita dilebih-lebihkan, dan gambar karikatur penuh provokasi. Pokoknya, yang penting pembaca terpikat.
Kartun The Yellow Kid yang populer di masa itu menjadi simbol perebutan perhatian, dan dari situlah lahir istilah yellow journalism, yaitu jurnalisme murahan yang menjual sensasi ketimbang substansi. Kalimatnya kira-kira begini, “Jika tak bisa membuat pembaca berpikir, setidaknya buat mereka marah atau terkejut.” Setelah sekian decade, slogan itu kini mulai terdengar sangat relevan lagi. Ada aroma rada mata gelap kalau soal menggaet audiens.
Mari loncat ke abad 21. Kita tak lagi membeli koran, tapi membuka beranda berita di ponsel.
Namun, logika dasarnya masih sama saja, rebut perhatian sebanyak mungkin. Bedanya, kali ini yang mengatur panggung media bukan redaktur, melainkan algoritma.Di dunia kita yang diukur dalam views, clicks, dan impressions, berita kini dinilai bukan dari kedalaman, tapi dari performa datanya.
Maka muncullah clickbait journalism, versi digital dari yellow journalism. Bentuknya lebih sopan, tapi esensinya sebelas duabelas, membungkus informasi dengan emosi. Headline sepert misal, “Kamu Tak Akan Percaya Apa yang Dikatakan Menteri Ini!”, “Omongan Pejabat Ini Bakal Bikin Kamu Tepok Jidat!” Bahkan media yang dulu kita anggap serius pun mulai memakai strategi ini. Apakah mereka tiba-tiba berubah menjadi tabloid kuning digital? Tidak juga. Saya yakin dan paham, mereka para pelaku media ini dalam kondisi sedang mencoba bertahan, sedang bernegosiasi alot dengan realitas algoritma.
Ketika Nilai Berita Dihitung oleh Mesin
Di masa lalu, nilai berita alias news value ditentukan oleh editor berdasarkan lima kriteria klasik, timeliness, proximity, conflict, prominence, dan human interest. Kini, muncul kriteria baru yang terdengar asyik, “clickworthiness.”Berita yang dianggap penting bukan lagi yang berdampak besar, tapi yang paling sering dibaca. Dan siapa yang menentukan itu? Bukan para jurnalis, melainkan mesin pembaca perilaku kita.
Seperti kata Christian Fuchs (2017), kita kini hidup di dalam algorithmic public sphere, ruang publik yang diatur bukan oleh nalar manusia, melainkan logika kode. Facebook, X (Twitter), dan Google tidak peduli apakah isi berita mencerdaskan atau menyesatkan. Mereka hanya peduli berapa lama kita menatap layar. Neil Postman pernah mengingatkan dalam Amusing Ourselves to Death (1985), “Kita tidak lagi dihancurkan oleh apa yang kita benci, tetapi oleh apa yang kita cintai, yakni hiburan.” Dan kini, hati-hati para pembaca yang budiman, hiburan itu menyamar sebagai berita.
Di Sini Letak Dilema Etiknya
Kita juga tak bisa semata menyalahkan media. Ekonomi digital memaksa mereka untuk hidup dalam tekanan klik. Iklan digital dibayar per tayangan, bukan per bobot isi. Maka, redaksi harus beradaptasi dengan cara memecah satu isu menjadi tiga atau empat berita, menulis ulang dengan sudut berbeda, menata thumbnail agar lebih menggoda. Ini disebut strategi fragmentasi konten. Tujuannya sederhana, untuk memaksimalkan visibilitas.
Misalnya begini, satu peristiwa sidang korupsi yang sedang naik daun bisa dibuat jadi empat berita. Contoh headline-nya bisa dipecah dari unsur who-nya, Jaksa tuntut 10 tahun penjara, Pembela sebut tuntutan tidak adil, Ahli hukum menilai adanya preseden baru, Publik bereaksi keras di media sosial, dll. Apakah ini jurnalisme kuning? Tidak. Apakah ini jurnalisme ideal? Belum tentu juga. Inilah wajah jurnalisme populer algoritmik, suatu formula jurnalistik campuran antara idealisme profesi dan pragmatisme platform.
Yang menjadi masalah bukan pada isinya. Isi berita tetap sering kali faktual dan informatif,
tetapi yang kadang jadi persoalan adalah pada cara dan frekuensi penyajiannya. Ketika berita terlalu dipecah, konteksnya cenderung hilang. Ketika headline terlalu hiperbola, kepercayaan publik bisa runtuh. Ketika semua berita berlomba menjadi viral, ruang publik berubah menjadi pasar emosi. Dan di situlah marwah jurnalisme diuji.
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) dalam The Elements of Journalism menulis, “Kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran, dan kesetiaan pertamanya adalah kepada warga.” Artinya jelas, pada hakiktnya jurnalis tidak boleh menjadi hamba algoritma. Ibarat ia boleh menari mengikuti irama digital, tapi langkahnya tetap harus dipandu oleh nurani.
Melek Algoritma, tapi Tetap Beretika
Karena itu, saya kira jalan keluarnya bukan menolak algoritma, tapi memahaminya. Seorang jurnalis modern perlu memiliki algorithmic literacy , kemampuan untuk mengerti bagaimana mesin distribusi bekerja, tanpa kehilangan tanggung jawab sosial. Ia harus tahu bagaimana membuat headline menarik tapi tidak menipu, bagaimana mengemas data agar ramah SEO tapi tetap kontekstual, bagaimana mengoptimalkan tayangan tanpa mengorbankan substansi. Dengan kata lain, bermain cerdas di ekosistem digital tanpa menggadaikan integritas.
Itu sebabnya pendidikan jurnalistik masa kini perlu menanamkan dua literasi sekaligus, pertama adalah literasi algoritmik, agar para calon jurnalis kita paham bagaimana cara kerja ekosistem digital, lalu yang kedua adalah literasi etika digital , agar mereka tidak kehilangan kompas arah moral di tengah banjir klik. Tanpa dua hal itu, kita hanya akan menghasilkan jurnalis yang pandai menulis, tapi tak tahu untuk siapa ia menulis.
Menjaga Pilar Demokrasi di Tengah Tekanan Mesin
Pada akhirnya, seperti harapan masyarakat pada umumnya, bahwa jurnalisme bukan sekadar industri informasi, yang sekedar mencari cuan, lebih dari itu jurnalisme adalah pilar demokrasi. Ketika publik dicekoki hoaks, manipulasi, dan politik citra, jurnalis adalah penjaga terakhir agar wacana publik tetap rasional.
Jürgen Habermas (1989) mengingatkan, demokrasi hidup di atas ruang publik yang sehat, di mana warganya dapat berpikir, berdialog, dan berdebat dengan dasar fakta.
Tanpa jurnalisme yang independen, ruang publik akan berubah menjadi sesuatu yang istilah kerennya Algorithmic Echo Chamber, ruang yang hanya memantulkan opini kita sendiri.
Maka jurnalis yang baik bukan hanya penulis berita belaka, tapi juga penjaga kesadaran kolektif.
Ia harus cakap mengelola perhatian publik tetapi dengan kejujuran, bukan tipu muslihat. Jurnalis boleh mengikuti ritme digital, memakai SEO, memecah konten, dan memantau klik.
tetapi tetap tidak boleh melupakan satu hal, bahwa setiap berita adalah tentang manusia, untuk manusia, dan demi manusia.
Karena pada akhirnya, sebagaimana dikatakan oleh Walter Lippmann seabad lalu, bahwa berita berfungsi sebagai penerang dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan manipulasi informasi. Karena itulah tugas jurnalis adalah menjaga agar lampu penerangan itu tetap menyala, meski kini ia harus tertatih menjaga terangnya di bawah silau sorotan lampu algoritma. Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis PETRUS IMAM PRAWOTO JATI
