KITA hidup dalam era di mana publik nampaknya semakin sinis terhadap pejabat. Setiap kali muncul kasus korupsi, publik makin yakin bahwa semua pejabat jatuhnya sama saja. Dalam teori komunikasi politik, kondisi ini dikenal sebagai spiral of cynicism (Cappella & Jamieson, 1997), sebuah kondisi ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk membedakan siapa yang jujur dan siapa yang korup. Fenomena ini muncul lantaran publik terlalu sering disuguhi berita buruk.
Akibatnya, bahkan pejabat yang benar-benar bekerja keras pun sering dianggap sekadar melakukan pencitraan. Fenomena ini menciptakan semacam kabut moral yang tebal. Pejabat yang memang ingin hidup bersih terjebak dalam sistem yang kotor, sementara yang kotor berlindung di balik jargon-jargon moral. Publik jadinya makin bingung, mana yang tulus, mana pula yang manipulatif?
Menjadi pejabat di Indonesia hari ini adalah pekerjaan yang paradoksal, di satu sisi penuh kehormatan, di sisi lain penuh kecurigaan. Setiap langkah dan gerik mereka ditonton diawasi, setiap keputusan ditafsirkan, dan setiap senyuman bisa disyakwasangka sebagai tipu daya. Tak bisa ditampik, dalam benak publik, pejabat sering kali tampil bukan sebagai pelayan rakyat, tetapi sebagai pengelola kepentingan, pengatur proyek, dan menempatkan para pemain dalam permainan kekuasaan yang ruwet bagai benang kusut.
Padahal, yang ada di lubuk hati rakyat yang paling dalam, mereka pasti berharap para pemimpin mereka bekerja keras, memegang teguh kejujuran, dan berpihak pada rakyat. Tetapi, tiga hal itu, yang kelihatannya mudah diucapkan, menjadi sangat impossible ketika bersentuhan dengan realitas kekuasaan di negeri ini.
Rakyat Kecil dan Etika “Kacamata Kuda”
Masih ingat saat era Jokowi pernah menyalakan semangat nasional dengan jargon “kerja, kerja, kerja.” Awalnya, frasa itu seperti suntikan energi baru, bahwa kemajuan bangsa kita mau tak mau harus dimulai dari etos kerja. Tapi seiring waktu, banyak yang merasa bahwa slogan itu kemudian kehilangan ruh moralnya. Kerja keras berubah menjadi rutinitas administratif dan produktivitas jadi alat propaganda. Søren Kierkegaard menyebut keadaan semacam ini sebagai the despair of purposelessness, keputusasaan yang datang ketika manusia bekerja tanpa tahu untuk apa.
Dalam dunia pejabat, kerja keras tanpa arah moral adalah kesibukan yang sia-sia, sibuk menandatangani, sibuk meresmikan, sibuk memposting kegiatan, tapi kehilangan arah etis dari mengapa semua itu dilakukan. Boleh jadi di situlah tragedi pejabat modern dimana mereka bekerja keras agar tampak bekerja keras, bukan agar rakyat benar-benar merasakan hasil kerja itu. Dan di mata rakyat, kerja keras yang tak membawa keadilan hanyalah teater birokrasi yang melelahkan.
Sementara itu, rakyat kecil sudah sejak lama hidup dalam makna sejati dari kerja keras. Tengok saja lagu Koes Plus yang berjudul “Jemu”. Lagu sejatinya adalah rekaman situasi sosial dan politik yang valid dari suatu masyarakat. Lagu itu menjadi cermin sosial yang masih relevan hari ini, yakni rakyat masih “kerja keras bagai kuda.” Lirik itu bukan sekadar keluhan, tapi observasi jenius tentang struktur sosial kita. Rakyat bekerja siang malam, sering tanpa imbalan yang sepadan. Tapi justru dari merekalah lahir etika kerja sejati sebut saja ketekunan, kesabaran, dan fokus pada tujuan.
Kalau kita tarik ke ranah simbolik, kuda pekerja biasanya memakai kacamata kuda. “Kacamata kuda” itu sendiri adalah pelajaran moral. Kuda diberi kacamata bukan untuk membutakan pandangan, melainkan untuk menjaga fokus. Ia tidak boleh menoleh ke kanan dan kiri agar tak tergoda, tak teralihkan, dan tetap berjalan di jalurnya.
Nah, inilah ironi besar kita, rakyat kecil bekerja dengan kacamata kuda, sementara pejabat justru bekerja dengan kacamata lensa wide. Mereka mampu melihat ke mana-mana bukan untuk memahami rakyat, tetapi untuk menjangkau peluang pribadi yang lebih luas. Fokus mereka melebar, tapi moral mereka menyempit.
Kerja Keras sebagai Kerja Batin
Kerja keras sosok pejabat bukan berarti senang lembur di kantor atau rajin rapat ini-itu. Dalam ranah moral publik, kerja keras yang sejati adalah kerja batin dalam upaya terus-menerus untuk menahan diri dari korupsi, dari kongkalikong, dan dari kompromi yang membutakan hati nurani. Ini jenis kerja keras yang tidak tampak di kamera wartawan dan postingan IG, tapi faktor yang menentukan apakah seorang pejabat masih punya integritas.
Nietzsche pernah mengingatkan, “He who fights with monsters must take care lest he thereby become a monster.” Terjemahan bebasnya, ketika seseorang berjuang menghadapi sistem yang kotor, ia harus berhati-hati agar tidak ikut menjadi kotor. Nah, di Indonesia, dengan sistem sekarang, pejabat jujur yang berani melawan arus seringkali justru tersingkir, sementara mereka yang pandai menyesuaikan diri akan bertahan dan tambah makmur. Atau malah pejabat yang jujur lama-lama ketularan jadi keblinger.
Karena itulah, kerja keras dalam konteks pejabat sebenarnya bukan soal produktivitas teknis, tetapi soal disiplin moral. Kerja keras berarti terus menjaga arah di tengah sistem yang menggoda untuk menyeleweng. Seorang pejabat yang mampu menolak kesempatan untuk memperkaya diri padahal peluang itu terbuka lebar, telah melakukan kerja keras yang jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan proyek prestisius macam Whoosh yang lagi ramai lagi sekarang.
Tentu saja, pejabat juga manusia. Mereka punya keluarga, kebutuhan, bahkan ambisi. Karena itu, idealisme bahwa pejabat harus “tanpa kepentingan pribadi sama sekali” tidak realistis. Yang penting, adalah kemampuan untuk memilah. Inilah yang oleh Aristoteles disebut phronesis, suatu kebijaksanaan praktis. Orang bijak bukan yang bebas dari keinginan, melainkan yang tahu kapan dan sejauh mana keinginannya boleh diikuti. Kepentingan pribadi boleh ada, asalkan tunduk pada kepentingan publik.
Masalahnya, banyak pejabat gagal membedakan mana yang legal tapi tidak pantas, dan mana yang pantas tapi tidak legal. Nietzsche kembali menyindir hal ini dengan pahit, “Many people are moral merely because they are too timid to be immoral.” Banyak pejabat tampak seolah jujur bukan karena punya prinsip, tetapi karena takut ketahuan. Mereka berhenti bukan karena sadar moral, tapi karena cemas akan hukuman. Di situ integritas berubah menjadi strategi bertahan hidup, bukan lagi kompas etika.
Kacamata Kuda sebagai Etika Pejabat
Mungkin kita perlu belajar lagi dari metafora sederhana tadi, kacamata kuda. Ia bukan alat untuk menutup dunia, tapi untuk menyempitkan pandangan agar tidak kehilangan arah. Dalam konteks para pejabat, “kacamata kuda” bisa dimaknai sebagai batas moral, suatu disiplin yang membuat seseorang tetap fokus pada mandat publik, bukan tergoda oleh peluang pribadi yang tampak menggiurkan.
Kacamata kuda bukan berarti menolak semua peluang, tapi menyaringnya dengan kesadaran etis. Jika peluang itu legal dan sesuai mandat, bolehlah diambil. Tapi kalau peluang itu justru mengaburkan fokus pelayanan publik, maka harus dibiarkan lewat. Itulah kerja keras yang sesungguhnya, agar tidak berubah menjadi monster kecil di dalam sistem.
Di sisi lain, rakyat kecil sudah jemu. Mereka jemu bukan karena malas bekerja, tapi karena merasa kerja keras mereka tidak pernah berbanding lurus dengan hasil. Sementara pejabat berretorika tentang kerja keras di podium, rakyat sudah menjalankannya di sawah, di pasar, di pabrik, di jalanan.
Kita sebagai rakyat berhak berharap mereka punya kacamata kuda moral yang membuat mereka fokus pada tujuan, setia pada mandat, dan tidak sibuk menoleh ke segala arah untuk mencari kesempatan pribadi.
Maka, di tengah slogan-slogan nyaring yang kosong, mungkin kita perlu mengingat kembali kebijaksanaan sederhana dari lagu Koes Plus dengan lirik “kerja keras bagai kuda.” Sebuah kalimat yang lahir dari perut rakyat, tapi sebenarnya layak ditujukan kepada mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Karena di negeri yang sedang jemu ini, kerja keras tanpa moral bukan lagi kebajikan, melainkan bentuk baru dari kemalasan nurani. Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis PETRUS IMAM PRAWOTO JATI
