Merindukan Lagi, “Panggung Bebas Bicara” di Lapangan Renon

DELAPAN tahun lalu, saat saya bekerja di sebuah koran besar di Bali, hari Minggu yang identik dengan hari libur saya habiskan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Bukan untuk jalan-jalan atau berolahraga, melainkan untuk meliput kegiatan rutin yang digagas Gubernur Bali kala itu, Made Mangku Pastika. Namanya Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) — sebuah ruang publik yang sederhana tapi menggetarkan: di mana rakyat bisa berbicara apa saja, tanpa takut, tanpa sensor, tanpa protokol yang kaku.

Setiap Minggu pagi, di antara keramaian Car Free Day, sebuah panggung kecil berdiri di sisi tenggara lapangan. Mikrofon disiapkan, pengeras suara dinyalakan. Tak ada daftar undangan, tak ada seleksi siapa boleh bicara. Siapa pun warga yang datang dan ingin menyampaikan sesuatu, cukup mengangkat tangan dan naik ke panggung. Di sana, mereka bisa berbicara: tentang kebijakan pemerintah, tentang jalan berlubang, tentang pelayanan publik yang buruk, bahkan tentang urusan pribadi yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak.

Bagi saya, PB3AS bukan sekadar program pemerintah daerah. Ia adalah manifestasi dari demokrasi paling jujur—yang tidak bersembunyi di balik meja rapat atau forum tertutup. Ia adalah ruang di mana suara rakyat terdengar tanpa harus diterjemahkan birokrasi.

Gubernur Pastika, yang memimpin Bali sejak 2008 hingga 2018, sering hadir langsung mendengarkan warga. Kadang beliau menanggapi spontan di tempat, kadang menugaskan stafnya mencatat keluhan yang perlu ditindaklanjuti. Dalam beberapa kesempatan, suasana podium bisa sangat emosional: ada yang berbicara dengan nada tinggi, ada yang menangis, ada pula yang bercanda untuk mencairkan suasana. Semua diterima. Semua dihormati. Karena di podium itu, yang berlaku bukan status sosial, tapi suara nurani.

Sayangnya, program ini berakhir seiring berakhirnya masa kepemimpinan Made Mangku Pastika pada tahun 2018. Sejak itu, panggung di Lapangan Renon hanya menyisakan kenangan. Tak ada lagi mikrofon terbuka untuk rakyat. Tak ada lagi forum di mana gubernur duduk sejajar dengan warga yang mengeluh tentang sampah, jalan rusak, atau banjir di lingkungan mereka.

Kini, tujuh tahun telah berlalu, dan banyak orang—termasuk saya—merindukan panggung itu.

Beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPRD Bali mengusulkan agar PB3AS dihidupkan kembali. Mereka menyebutnya sebagai ruang aspirasi rakyat yang hilang. Wakil Ketua DPRD Komang Nova Sewi Putra bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengadopsi konsep podium tersebut di wantilan dewan jika pemerintah provinsi enggan melanjutkannya. Bagi sebagian kalangan, PB3AS adalah warisan demokrasi yang layak diteruskan.

Di zaman media sosial yang riuh, forum semacam itu terasa semakin relevan. Kita hidup dalam dunia di mana setiap orang bisa bicara, tapi tak banyak yang benar-benar mendengar. Ruang publik kini beralih ke layar ponsel, ke kolom komentar yang penuh amarah dan sarkasme. Kritik disampaikan tanpa konteks, perbedaan pendapat berubah menjadi caci maki.

Saya membayangkan, seandainya senator Bali yang aktif di media sosial dan kerap terlibat konflik opini bisa bertemu langsung dengan lawan bicaranya di panggung PB3AS, mungkin situasinya akan berbeda. Di ruang nyata, di bawah langit Renon yang teduh, komunikasi akan lebih terbuka dan manusiawi. Tak ada algoritma yang memancing amarah, tak ada potongan video yang menyesatkan persepsi. Yang ada hanyalah dialog—dengan wajah dan suara yang nyata.

Di panggung itu, kata bisa kembali pada maknanya: untuk menyampaikan, bukan menyinggung; untuk menjelaskan, bukan menyerang.

Orang Bali punya pepatah: “Eda masiat paturu nyama Bali”—jangan sampai berkelahi dengan sesama orang Bali. Tapi apa yang kita lihat hari ini? Konflik antarsesama justru marak di media sosial, dipertontonkan tanpa rasa malu. Orang saling lapor, saling hina, saling bongkar aib.

Kita seakan kehilangan “lek”, rasa malu yang dulu menjadi penopang moral orang Bali. Dulu, orang enggan berselisih di depan umum, karena merasa malu pada tetangga, krama desa, leluhur. Kini, rasa malu itu seolah terhapus oleh sorot kamera dan jumlah penonton di dunia maya.

Padahal kita dibesarkan dalam tradisi sangkep, paruman, dan pasamuhan—tiga bentuk musyawarah khas Bali yang menekankan pentingnya mendengarkan satu sama lain. Dalam sangkep, setiap suara berharga. Dalam pasamuhan, setiap argumen harus disampaikan dengan santun. Di sana, perbedaan pendapat dianggap wajar, tapi selalu diakhiri dengan rasa persaudaraan.

Budaya dialog itu kini nyaris hilang. Diskusi berubah jadi debat kusir. Kritik yang membangun digantikan caci maki. Bahkan tokoh-tokoh publik pun tak luput dari kebiasaan saling sindir di media sosial—padahal mereka seharusnya menjadi teladan dalam berkomunikasi.

Kehadiran buzzer atau pendengung—mereka yang berbicara demi kepentingan tertentu, bukan demi kebenaran—semakin memperkeruh keadaan. Ruang maya yang dulu dijanjikan sebagai arena demokrasi justru berubah menjadi pasar gaduh tanpa etika. Mereka yang tulus menyampaikan kritik sering kalah oleh mereka yang pandai memainkan narasi.

Dalam situasi seperti itu, panggung PB3AS menjadi simbol yang kita rindukan. Ia bukan hanya tentang mikrofon dan pengeras suara di Lapangan Renon, melainkan tentang cara kita berkomunikasi sebagai masyarakat Bali: terbuka tapi beradab, keras tapi sopan, berbeda tapi tetap nyame (bersaudara).

Saya masih ingat seorang ibu dari Gianyar yang pernah naik ke podium membawa anaknya. Ia tidak berbicara soal kebijakan besar, melainkan soal sekolah yang jaraknya jauh dari rumah dan kesulitannya membayar biaya transportasi. Ia tidak menulis surat ke DPR, tidak membuat video di TikTok, tidak marah di Facebook—ia cukup datang dan berbicara. Dan pagi itu, gubernur mendengarkan.

Ada juga seorang pemuda yang mengeluh tentang pelayanan rumah sakit. Ia berbicara dengan nada tinggi, tapi tidak diusir. Ia justru ditenangkan dan diberi kesempatan menyelesaikan kalimatnya. Setelah acara selesai, staf Dinas Kesehatan menghampirinya dan mencatat aduannya. Saya menyaksikannya sendiri. Itulah keindahan podium ini: dialog yang hidup dan konkret. Tidak berhenti di kata-kata, tapi berlanjut ke tindakan.

Bali pernah dikenal sebagai daerah dengan indeks kebahagiaan tinggi. Tapi di balik senyum ramah dan sapaan “Om Swastyastu”, ada tekanan sosial yang sering tak tersampaikan. PB3AS dulu menjadi katup pelepas tekanan itu. Ketika masyarakat diberi ruang bicara, mereka merasa dihargai.

Kini, tanpa ruang semacam itu, aspirasi menumpuk di media sosial—dalam bentuk keluh kesah, sindiran, bahkan kemarahan. Media sosial memang memberi kebebasan, tapi kebebasan tanpa tatap muka sering kehilangan empati. Orang bisa mencaci tanpa merasa bersalah, karena yang diserang bukan manusia di depan mata, melainkan sekadar akun dengan nama pengguna.

Saya jadi teringat teori komunikasi klasik yang mengatakan bahwa konflik hanya bisa diselesaikan melalui dialog yang dihadiri kehadiran fisik. Tatapan mata dan bahasa tubuh memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia digital.

Kita boleh modern, tapi jangan lupa: peradaban Bali dibangun di atas nilai Tat Twam Asi — aku adalah engkau, engkau adalah aku. Prinsip ini menuntun kita untuk melihat diri dalam diri orang lain. PB3AS, dengan segala kesederhanaannya, pernah menjadi praktik nyata dari nilai itu.

Mungkin karena itulah, banyak orang merasa kehilangan ketika program itu berhenti. Mereka bukan hanya kehilangan kesempatan berbicara di depan publik, tapi kehilangan rasa keterhubungan sebagai warga Bali yang bisa bicara langsung kepada pemimpinnya.

Sekarang, ketika dunia maya begitu bising, panggung di Lapangan Renon terasa seperti oasis yang hilang. Saya membayangkan jika program itu dihidupkan kembali dengan format baru—misalnya disiarkan langsung di YouTube, dibuka juga untuk kaum muda, aktivis, seniman, dan influencer—ia bisa menjadi wadah baru untuk mempertemukan dunia nyata dan dunia maya.

Bayangkan, misalnya, seorang seniman berbicara tentang ruang publik yang makin sempit, lalu ditanggapi langsung oleh pejabat Dinas Pariwisata; atau seorang petani dari Karangasem menceritakan kesulitan air, dan anggota dewan menanggapinya dengan solusi konkret. Semua disiarkan terbuka, tanpa sensor, tanpa framing.

Bukankah itu akan jauh lebih sehat ketimbang saling menyindir di Facebook atau Instagram?

Bagi saya pribadi, PB3AS adalah cermin bahwa demokrasi tidak harus rumit. Ia bisa sederhana: hanya butuh panggung, mikrofon, dan keberanian untuk mendengar. Dalam dunia yang dipenuhi narasi besar dan perdebatan akademis, forum seperti ini adalah pengingat bahwa suara rakyat tidak harus fasih untuk menjadi benar.

Made Mangku Pastika mungkin tidak lagi menjabat, tapi warisannya masih terasa. Ia memberi contoh bahwa pemerintah bukan hanya tentang regulasi, tapi tentang membuka telinga. Dan hari ini, ketika komunikasi publik berubah menjadi ajang saling serang, kita sangat membutuhkan keteladanan itu.

Enam tahun telah berlalu, tapi setiap kali saya melewati Lapangan Renon pada hari Minggu, saya selalu menatap ke arah panggung kecil di sisi timur lapangan. Kini ia hanya digunakan untuk hiburan, lomba senam, atau kampanye kesehatan. Tak ada lagi warga yang berteriak menyuarakan aspirasinya. Tak ada lagi gubernur yang menanggapi langsung dengan mikrofon di tangan.

Yang tersisa hanyalah kenangan dan kerinduan.

Kerinduan akan suasana di mana rakyat bisa bicara tanpa takut, di mana pejabat mendengar tanpa marah, di mana perbedaan pandangan tidak berarti permusuhan. Kerinduan akan masa ketika dialog bukan sekadar jargon, melainkan tindakan nyata setiap Minggu pagi di Lapangan Renon.

Kini, di tengah dunia yang semakin gaduh, saya yakin kita semua—baik rakyat, pejabat, maupun seniman—sebenarnya merindukan panggung itu.

Panggung tempat kita belajar berbicara dengan hati, bukan dengan emosi.
Panggung tempat kita diingatkan bahwa demokrasi bukan hanya hak bicara, tapi juga kewajiban mendengar. Panggung di Lapangan Renon, yang kini hanya hidup dalam ingatan. [T]

Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole

• BACA artikel lain dari penulis ANGGA WIJAYA

Senator di Zaman Media Sosial: Ketika Politik Bali Kehilangan Kedalaman