“Sing Ngerambang Bangken Dongkang!”: Tingkah Polah Negeri Apatis

PERNAHKAH Anda mendengar ungkapan “sing ngerambang bangken dongkang”? Secara harfiah berarti “tidak peduli pada bangkai kodok” ─ sebuah metafora yang menggambarkan sikap masa bodoh terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah jelas terlihat di depan mata. Ungkapan ini, getir tapi nyata, kerap dipakai oleh orang-orang yang memilih diam meski melihat persoalan nyata di sekelilingnya.

Belakangan, idiom-idiom semacam ini semakin sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Ada juga ungkapan sarkastik lain seperti “taluh goreng ade hasil” atau “presiden nu hidup nyen kel ganti?”. Ungkapan-ungkapan tersebut lahir dari rasa putus asa bercampur apatis terhadap situasi politik dan sosial. Ungkapan semacam ini menunjukkan bahwa alih-alih melahirkan kritik sehat, sebagian masyarakat justru memilih menertawakan keadaan sebagai bentuk pelarian dari ketidakberdayaan.

Padahal, orang Bali selama ini dikenal dengan sifat lascarya ─ ringan tangan, tulus hati, dan tidak suka memperumit masalah. Lascarya sejatinya adalah sikap ikhlas tanpa pamrih, sebuah keutamaan sosial yang membuat sistem menyama braya mampu hidup selama ratusan tahun. Namun, ketika semangat tulus itu kehilangan arah dan tak disertai kesadaran kritis, ia bisa berubah bentuk menjadi sikap “tidak mau ambil pusing”. Bukan lagi karena ikhlas, melainkan karena merasa “bukan urusan saya”.

Di titik inilah lascarya yang semula mulia justru berpotensi melahirkan apatisme. Diam-diam, tanpa disadari, muncul mentalitas “biarkan saja”, yang kemudian merembet ke ranah sosial, politik, hingga agama. Sebagian orang lebih memilih menghindari konflik, bukan menyelesaikannya. Persoalan dibiarkan berjalan sendiri, selama tidak langsung mengganggu ruang pribadi. Akhirnya, masalah kecil menumpuk menjadi gunung, dan ketika meledak, semua terkejut, padahal sejak awal tanda-tandanya sudah sangat jelas.

Apatis terhadap tanah, misalnya. Dilansir dari detik.com, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali mencatat, dalam enam tahun terakhir saja, 2019 hingga 2024, Bali kehilangan lebih dari 6.500 hektare sawah. Rata-rata, 1,53 persen lahan sawah lenyap setiap tahun. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan penanda bahwa ruang hidup yang dulu diwariskan dengan doa kini perlahan bergeser menjadi komoditas yang diperjualbelikan.

Tanah Bali semakin hari kian menyempit. Perlahan tapi pasti, lahan-lahan produktif sedikit demi sedikit telah berubah menjadi vila, hotel, hingga tempat-tempat hiburan yang justru dimiliki oleh orang luar Bali atau pihak asing. Alih-alih merawat tanah sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan hidup, banyak orang justru menjualnya demi kekayaan instan. Tanah warisan leluhur kini lebih cepat berpindah tangan ketimbang status WhatsApp. Bangunan-bangunan beton berdiri gagah, sementara pemilik aslinya sibuk menghitung laba yang entah kapan habisnya, dan sebagian dari mereka berkata “suksma leluhur”.

Bukan hanya soal tanah. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, apatisme juga terlihat dalam sikap orang Bali. Sampah menumpuk di sudut-sudut desa, saluran air tersumbat hingga menimbulkan banjir, jalan rusak tak kunjung diperbaiki, hingga kabel-kabel semrawut menggantung seperti tak bertuan. Anehnya, semua itu jarang dianggap masalah mendesak. Yang lebih sering muncul justru komentar ringan seperti “nak mule keto” ─ “biasalah, dari dulu juga begitu,” ungkapan sederhana tersebut tanpa disadari seakan menjadi pembenaran atas ketidakpedulian kolektif. Dalam banyak kasus, urusan kebersihan, tata ruang, atau infrastruktur dianggap tugas pemerintah semata. Sikap seperti ini menunjukkan betapa budaya gotong-royong (menyama braya) yang dulu begitu kuat kini perlahan digantikan oleh mentalitas “asal tidak ganggu hidup saya, biarkan saja.”

Lebih jauh lagi, apatisme itu merambah hingga ke ranah politik. Banyak orang Bali seolah merasa urusan politik terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari, sehingga keputusan-keputusan penting diserahkan begitu saja kepada segelintir elit. Saat musim pemilu datang, perhatian masyarakat justru lebih banyak tertuju pada hal-hal seremonial: siapa yang menyumbang bansos, siapa yang membagikan kaos, di mana bisa mendapat nasi bungkus, atau panggung hiburan apa yang disediakan. Pesta demokrasi berubah menjadi sekadar hajatan tanpa kesadaran.

Setelah surat suara dicoblos dan tinta di jari mulai pudar, kepedulian pun ikut hilang. Tidak ada dorongan untuk mengawasi kebijakan, tidak ada keberanian untuk bertanya, dan tidak ada ruang kritis untuk menuntut pertanggungjawaban. Ketika izin hotel baru keluar dengan mudah, ketika pajak pribadi dan adat melonjak, atau ketika tanah leluhur tiba-tiba berpindah tangan ke pihak asing, masyarakat hanya bisa mengeluh di media sosial, seolah semua itu terjadi secara tiba-tiba. Padahal, segala perubahan itu bermula dari suara yang mereka berikan, atau justru dari diam yang mereka pilih.

Apatisme itu juga merembet dalam kehidupan beragama. Dalam ajaran Hindu, terdapat tiga pilar utama yang menjadi penopang keyakinan: tattwa (filsafat dan pemahaman), susila (etika dan perilaku), serta upacara (ritual). Idealnya, ketiganya berjalan seimbang. Namun dalam praktik nyata, keseimbangan itu mulai goyah. Upacara semakin dikedepankan, sementara tattwa dan susila perlahan tergeser ke pinggir.

Masyarakat berlomba membuat upacara sebesar mungkin, rela mengeluarkan banyak biaya agar terlihat megah, bahkan tak jarang berutang demi menjaga gengsi ritual. Namun, di tengah kesibukan menata sesajen, makna filosofis yang seharusnya menyertai setiap proses justru sering terabaikan. Tattwa yang mengajak manusia untuk memahami hakikat hidup, dan susila yang menuntun pada perilaku yang jujur, tertib, dan penuh welas asih, perlahan menjadi sekadar pengetahuan hafalan, bukan laku sehari-hari yang dipraktikkan.

Apatisme terhadap tanah, sosial, politik, dan agama pada akhirnya bukan hanya merugikan, tetapi juga menggerus martabat orang Bali. Perlahan namun pasti, masyarakat bisa kehilangan kendali atas tanah leluhur, lingkungan hidup, suara politik, bahkan jati diri budaya yang selama ini dibanggakan. Jika dibiarkan, semua itu bisa hilang bukan karena dirampas, tetapi karena dilepas dengan kesadaran yang tumpul.

Oleh karena itu, sudah saatnya sikap apatis ditinggalkan. Kesadaran kritis perlu kembali tumbuh: bahwa menjaga tanah berarti menjaga masa depan generasi, peduli pada lingkungan sosial adalah wujud nyata menyama braya, terlibat dalam urusan politik berarti menjaga kedaulatan bernegara, dan memahami tattwa serta menjalankan susila jauh lebih penting daripada sekadar gengsi terhadap upacara.

Apatisme memang terasa ringan, tidak membuat konflik, tidak membuat lelah. Namun justru di situlah bahayanya. Sebab yang membuat sebuah peradaban bertahan bukanlah mereka yang diam, melainkan mereka yang berani peduli, meski sedikit. Pada akhirnya, muncul pertanyaannya sederhana: apakah Bali akan tetap berdiri sebagai ruang hidup yang berjiwa, atau hanya tinggal menjadi panggung budaya yang indah dilihat, tapi kosong di dalam? [T]

Penulis: Dede Putra Wiguna
Editor: Adnyana Ole