BAYANGKAN Anda adalah Presiden Republik Indonesia saat ini. Sebuah program yang Anda cita-citakan sejak masa kampanye—dikampanyekan secara masif, dibela habis-habisan dalam debat, bahkan di-bully karena dianggap mustahil dijalankan—justru rontok bukan karena musuh, tapi karena keserakahan orang dalam.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan; ia Anda bayangkan sebagai simbol baru: bahwa negara tak lagi membiarkan anak-anak tumbuh dalam lapar. Anda tetapkan anggaran Rp71 triliun untuk membuktikan komitmen itu. Tapi yang muncul ke permukaan justru kebingungan, keracunan, dan ketidakpercayaan.
Tak ada yang lebih menyakitkan dari melihat mimpi kolektif dikorupsi oleh kerakusan individual. MBG seharusnya menjawab krisis gizi, bukan melahirkan krisis kepercayaan. Sebagian rakyat kini tak lagi merasakan semangat pemimpinnya di balik sepiring nasi. Yang mereka lihat hanyalah celah—celah untuk ambil untung, untuk bermain angka, dan untuk mengejar target sambil menutup mata terhadap mutu dan keselamatan.
Bahkan di antara mereka, ada yang merasa terganggu karena anggaran MBG mengusik “bisnis lama”. Maka mereka ikut masuk ke dalam pusaran: berburu margin, mencari untung dari proyek negara. Tak peduli apakah makanannya bergizi atau justru beracun. Ini bukan sekadar soal pengawasan yang lemah. Ini adalah soal bagaimana sebuah kebijakan kehilangan jiwanya—dan malah menciptakan insentif bagi penyimpangan.
Efek Kobra di Balik Dapur MBG
Dalam lini masa yang lain, pada pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Inggris di India menghadapi persoalan serius: meningkatnya korban gigitan ular kobra di Delhi. Untuk mengatasinya, mereka merancang solusi sederhana—memberi imbalan uang untuk setiap kobra yang dibunuh. Awalnya berhasil. Namun kemudian warga mulai membudidayakan kobra demi hadiah. Ketika program dihentikan, ular-ular itu dilepas ke alam. Populasinya justru meledak.
Kisah ini kini dikenal sebagai The Cobra Effect—ketika kebijakan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah justru memperburuk keadaan karena kesalahan insentif. Dan sayangnya, kisah ini bukan lagi sekadar anekdot. Ia terasa begitu nyata hari-hari ini di Indonesia, di balik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
MBG hadir dengan semangat besar: mengatasi ketimpangan gizi, memperkuat keadilan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Tetapi seperti banyak kebijakan ambisius lainnya, pelaksanaannya jauh dari mulus. Masalah yang muncul bukan hanya soal teknis—seperti distribusi logistik, pengadaan bahan pangan, atau standar mutu makanan—melainkan juga soal yang lebih mendasar: kepercayaan.
Di titik inilah muncul apa yang oleh para analis kebijakan disebut sebagai perverse incentive—sebuah ironi kebijakan ketika sistem insentif justru mendorong perilaku yang bertentangan dengan tujuan awal program. Dalam konteks MBG, insentif yang dirancang untuk mendorong distribusi cepat dan cakupan luas malah menjadi jebakan: pelaksana di lapangan terdorong untuk mengejar target, bukan mutu. Maka, kecepatan jadi lebih penting dari keamanan. Jumlah porsi jadi lebih utama dari kandungan gizi. Dan laporan keberhasilan lebih dilindungi ketimbang laporan kegagalan.
Akibatnya bisa diprediksi: muncul kecenderungan untuk menyembunyikan insiden, menghindari pelaporan, atau bahkan menekan kritik dari bawah. Bukan karena niat jahat semata, tetapi karena sistemnya sendiri membentuk perilaku menyimpang. Ketika tekanan dari atas lebih besar daripada ruang refleksi dan koreksi, maka kontrol mutu pun dikorbankan di tengah jalan.
Salah satu contoh paling mencolok adalah isu maraknya SPPG fiktif. Temuan dari berbagai pemantau lapangan menunjukkan bahwa ada sejumlah yayasan atau penyedia layanan yang terdaftar secara administratif, namun tidak pernah benar-benar aktif mendistribusikan makanan. Ada yang hanya mencantumkan alamat dan kontak, tanpa operasional. Ada yang menerima dana, tapi tak pernah memasak. Sistem memang dirancang agar akun tidak aktif dihapus otomatis dalam 45 hari, sebagaimana klaim BGN. Namun realitas di lapangan berkata lain: lubang-lubang itu tetap ada, dan tak sedikit yang mengendap dalam kebisuan administratif.
Alih-alih membantah temuan tersebut dengan narasi kaku, sikap yang lebih bijak adalah menjadikannya sebagai pintu masuk perbaikan. Ini bukan tentang menyalahkan lembaga, tapi tentang memperkuat kontrol sosial. Ketika masyarakat menyampaikan laporan, itu bukan bentuk perlawanan, tapi partisipasi. Sebuah negara yang sehat justru tumbuh dari keberanian mendengar, bukan dari refleks membela diri.
Dan dari sinilah kita kembali pada pelajaran dari efek kobra. Dalam kasus klasik itu, pemerintah kolonial India gagal karena tak memikirkan bagaimana kebijakan memberi ruang bagi distorsi insentif. Orang justru memelihara kobra demi uang, bukan membasminya. Efek yang sama kini mengintai MBG. Program yang seharusnya menjadi solusi atas krisis gizi malah bisa menciptakan ekosistem manipulatif jika tidak ada revisi desain yang menyeluruh.
Tidak Ada “Hanya” pada 0,00017%
Di sisi lain, sejumlah kasus keracunan makanan dalam program ini telah memunculkan satu pertanyaan besar: benarkah sistemnya siap? Dan yang tak kalah penting—benarkah pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional, benar-benar mendengar suara masyarakat, alih-alih sekadar menjawabnya dengan narasi pembanding atau pembelaan diri?
Menurut laporan media nasional, tercatat 6.517 kasus keracunan yang diduga terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Januari hingga September 2025. Di tengah gelombang kekhawatiran itu, publik dikejutkan oleh potongan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut bahwa kasus tersebut hanya mencakup “0,00017%” dari total distribusi. Mungkin tak ada kata ‘hanya’ di dalam pernyataan aslinya. Mungkin data itu pun akurat dalam kerangka statistik. Tapi publik tidak membaca dalam logika angka. Mereka membaca dalam logika rasa.
Wacana itu langsung menyebar luas, dikutip secara parsial, dipelintir, diplesetkan, bahkan sebelum sempat diklarifikasi. BGN buru-buru meluruskan, tapi sudah terlambat: tafsir publik telah bekerja lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Potongan kalimat itu menjadi simbol. Bagi sebagian orang, itu seperti sinyal bahwa negara tidak cukup merasa terguncang oleh peristiwa ini. Apalagi ketika kemudian muncul narasi pembanding: bahwa keracunan juga pernah terjadi di Brasil dan Amerika Serikat. Ini mungkin dimaksudkan untuk menenangkan, tapi di telinga masyarakat yang sedang waswas, terdengar seperti pengalihan.
Masalah utama bukan pada isi pernyataannya, melainkan pada bagaimana pernyataan itu hadir di tengah situasi yang belum siap menerimanya. Ketika publik mencemaskan isi piring anak-anak mereka, negara justru tampil dengan narasi defensif. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang mereka cari adalah empati, bukan pembenaran.
Pada akhirnya, ini bukan lagi sekadar soal miskomunikasi. Ini tentang bagaimana narasi publik dibentuk oleh ketegangan antara angka dan rasa, antara maksud dan makna. Di ruang itulah kepercayaan diuji. Dan celah kecil dalam bahasa bisa menjelma jurang besar dalam legitimasi. Sekali sebuah pernyataan dilempar ke publik, ia tak lagi sepenuhnya bisa dikendalikan. Apalagi dalam konteks pasca-fakta, ketika data bisa ditafsirkan ulang dan makna dibentuk oleh siapa yang lebih dulu—dan lebih lantang—berbicara.
Alih-alih menurunkan ketegangan, cara komunikasi pemerintah justru menciptakan efek sebaliknya. Salah satu akibatnya adalah resistensi simbolik yang menjalar cepat melalui media sosial. Plesetan “Makan Beracun Gratis” viral di mana-mana. Bagi sebagian orang, itu sekadar gurauan gelap. Tapi bagi banyak warga lain, itu adalah bentuk kritik paling telanjang: rakyat tidak lagi hanya menggugat isi kebijakan, tapi logika di baliknya. Humor semacam itu lahir bukan dari tawa, tetapi dari kecewa.
Ketika negara terlalu fokus mengelola kesan, dan abai terhadap perasaan publik, yang muncul bukanlah kepercayaan, tapi jarak. Ini bukan lagi sekadar krisis teknis atau kasus kelalaian. Ini adalah krisis makna. Rakyat tidak hanya mencemaskan apa yang masuk ke tubuh anak-anak mereka, tetapi juga kehilangan orientasi atas apa yang dikatakan negara. Narasi resmi menjadi seperti kabut: samar, berubah-ubah, dan kadang menyesatkan.
Yang perlu dipahami adalah bahwa dalam situasi seperti ini, narasi bukan pelengkap kebijakan—ia adalah infrastruktur legitimasi. Dalam sistem demokrasi modern, kepercayaan tidak dibangun semata dari hasil, tetapi dari bagaimana hasil itu dijelaskan dan diterima. Ketika pernyataan pejabat tidak konsisten, ketika SOP diklaim ketat tapi insiden terus berulang, ketika pengawasan disebut kuat tapi penyedia makanan tak terverifikasi tetap lolos, publik mulai merasakan ketimpangan antara wacana dan kenyataan. Mereka tidak lagi bertanya “berapa jumlah kasusnya?”, tapi “kenapa hal ini terus dibiarkan terjadi?”
Lebih buruk lagi, negara—dalam hal ini BGN sebagai pelaksana utama—terlihat tidak mampu membedakan antara menjaga kepercayaan dan menjaga citra. Keduanya tampak serupa, tapi dampaknya bertolak belakang. Yang satu dibangun lewat keterbukaan dan perbaikan, yang lain lewat penghindaran dan pembelaan. Dan publik bisa membedakannya, bahkan tanpa harus membaca semua berita resmi. Mereka cukup merasakan.
Antara Angka dan Rasa, Antara Nasi dan Legitimasi
Penyelesaian bukan dengan menghentikan program. MBG tetap harus dipertahankan—karena misinya mulia. Tapi mempertahankan tidak sama dengan membiarkan. Yang dibutuhkan adalah penguatan pengawasan, pembenahan sistem insentif, dan keberanian menutup celah-celah manipulasi. Jangan biarkan ada pihak yang “memelihara kobra” hanya karena sistemnya membuka peluang untuk itu.
Negara juga perlu meninjau ulang tekanan pencapaian yang terlalu tinggi dan terlalu cepat. Keberhasilan tidak selalu hadir dari angka yang melonjak, tetapi dari proses yang jujur, transparan, dan berkelanjutan. Dan di atas segalanya, negara harus memperbaiki cara ia berbicara kepada rakyat—dengan rendah hati, terbuka terhadap kritik, dan bersedia mengakui bahwa program besar akan selalu mengandung kekeliruan yang harus diperbaiki bersama.
Jika sepiring makan siang bisa membangun harapan, maka sepiring yang sama juga bisa menghancurkan kepercayaan. Dalam MBG, negara diingatkan kembali: bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya nasi dan lauk—tapi juga legitimasi. [T]
Penulis: Luthfi Hasanal Bolqiah
Editor: Adnyana Ole
